Info ASN Berita 165 Laporan Pelanggaran Netralitas ASN diterima Bawaslu, Jateng Terbanyak

165 Laporan Pelanggaran Netralitas ASN diterima Bawaslu, Jateng Terbanyak

Jakarta – Bawaslu melakukan rekapitulasi jumlah laporan pelanggaran netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) sejak masa kampanye Pemilu 2019. Tercatat sebanyak 165 laporan pelanggaran diterima Bawaslu RI.

165 Laporan Pelanggaran Netralitas ASN diterima Bawaslu, Jateng Terbanyak
Foto: Bawaslu paparkan rekapitulasi pelanggaran ASN (Dwi Andayani/detikcom)

“Bawaslu melakukan rekapitulasi terhadap jumlah pelanggaran netralitas ASN hingga 1 Maret 2019 sebanyak 165 pelanggaran,” ujar anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2019).

Ratna mengatakan laporan pelanggaran ini tercatat terjadi di 15 provinsi. Provinsi tersebut tersebar dari Banten hingga Maluku.

“Daftar 15 Provinsi yang masuk ke Bawaslu RI antara lain Bali, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sumatera Selatan,” ujar Ratna.

Baca Juga :  Netralitas ASN Merupakan Suatu Keharusan Untuk Jamin Demokrasi yang Sehat

Jumlah pelanggaran paling banyak terjadi di Jawa Tengah sebanyak 43 pelanggaran, Sulawesi Selatan 26 pelanggaran dan Sulawesi Tenggara 19 pelanggaran.

Ratna menguraikan jumlah pelanggaran Netralitas ASN secara berturut-turut dari provinsi tersebut terjadi di
Jawa Tengah 43 pelanggaran,
Sulawesi Selatan 26 pelanggaran,
Sulawesi Tenggara 19 pelanggaran,
Jawa Barat 17 pelanggaran,
Banten 16 pelanggaran,
Bali 8 pelanggaran,
Sulawesi Barat 7 pelanggaran,
NTB 6 pelanggaran,
Riau 5 pelanggaran,
Kalimantan Timur 5 pelanggaran.
Bangka Belitung 3 pelanggaran,
Kepulauan Riau 2 pelanggaran,
Sumatera Selatan 2 pelanggaran serta
Maluku 1 pelanggaran

Dalam data Bawaslu, bentuk pelanggaran tersebut terbagi menjadi beberapa kasus. Di antaranya menguntungkan salah satu paslon, hadir dalam kampanye hingga menggunakan atau membagikan atribut kampanye.

Selain itu, pelanggaran ini tercatat dilakukan oleh ASN hingga camat. Dengan jumlah pelanggaran terbanyak dilakukan oleh ASN 81 orang, perangkat desa 21 orang, ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 10 orang.

Baca Juga :  Pelanggaran Netralitas ASN Instansi Daerah Capai 990 Kasus Selama 15 Bulan

Berikut jenis dan jumlah pelanggaran ASN berdasarkan data Bawaslu,:

  1. Mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif namun belum mengundurkan diri sebagai ASN: 2 kasus.
  2. Melakukan tindakan yang menguntungkan peserta/calon : 27 kasus.
  3. Melakukan tindakan menguntungkan peserta/calon di media sosial: 40 kasus.
  4. Hadir dalam kampanye: 23 kasus.
  5. Menggunakan atribut partai/peserta Pemilu dan/atau membagikan alat peraga kampanye: 16 kasus.
  6. Keterlibatan ASN sebagai tim kampanye peserta Pemilu: 11 kasus.
  7. Menghadiri kegiatan peserta pemilu (non kampanye): 10 kasus.
  8. Menjadi anggota partai poltiik: 14 kasus.

Artikel ini dikutip dari : https://news.detik.com

4 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

eighteen − nine =

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.