Info ASN Aturan Jabatan Fungsional Perpres 17 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Analis Kepegawaian

Perpres 17 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Analis Kepegawaian

infoASN.id – Perpres 17 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Analis Kepegawaian

Perpres 17 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Analis Kepegawaian

Ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2013 oleh Presiden RI DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Perpres ini ditetapkan dalam rangka memberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan guna meningkatkan mutu, prestasi, produktivitas kerja, dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian.

Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Analis Kepegawaian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, diberikan tunjangan Analis Kepegawaian setiap bulan.

Pasal 3
Besarnya tunjangan Analis Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4
Tunjangan Analis Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 5
Pemberian tunjangan Analis Kepegawaian dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perpres 17 Tahun 2013Silahkan Download PDF – Perpres 17 Tahun 2013 –  DISINI

Demikian semoga bermanfaat.

7 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + 17 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 Comment

    1. Sebagaimana Permen PAN Nomor : PER/04/M.PAN/2/2006, Penyuluh Pajak adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yg berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan pajak, yang hanya diduduki oleh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan. Sehingga untuk juknis jabatan fungsional Penyuluh Pajak Daerah tidak ada.

      Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.