infoasn.id – Contoh Soal TWK Hots NKRI
Soal TWK HOTS (Tes Wawasan Kebangsaan) – dengan topik NKRI (Negara Kesatuan Republik indonesia) merupakan salah satu Soal CPNS TWK bagian dari Tes Kompetensi Dasar yang akan diujikan bagi para peserta seleksi TKD CPNS maupun sekolah kedinasan, untuk menilai peserta CPNS dalam penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) Pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi:
– Pancasila
– Undang Undang Dasar 1945
– Bhinneka Tunggal Ika
– Negara Kesatuan Republik Indonesia
– Sistem tata negara Indonesia
– Pemerintah pusat dan pemerintah daerah
– Sejarah perjuangan bangsa,
– Peranan Bangsa Indonesia
– Kemampuan berbahasa indonesia.
Berikut Contoh Soal TWK HOTS – NKRI dan Pembahasan
1. Pancasila merupakan sumber etika dalam bersikap dan bertingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara nomor…
A. TAP MPRS No. V/MPRS/1959
B. TAP MPR No. V/MPR/2002
C. TAP MPR No. VI/MPR/2001
D. TAP MPR No. VII/MPR/2002
E. TAP MPRS No. X/MPRS/1960
Pembahasan
Pancasila merupakan sumber etika dalam bersikap dan bertingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara nomor TAP MPR No. VI/MPR/2001.
2. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil, hal ini berdasarkan…
A. Ketuhanan YME
B. Pancasila dan UUD 1945
C. UUD 1945
D. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
E. Keadilan Sosial
Pembahasan
Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara, yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea …
A. I dan II
B. II dan III
C. I, II, dan III
D. I, II, III, dan IV
E. II, III, dan IV
Pembahasan
Adapun rangkaian makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagaian berikut:
a. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara, yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya Negara Indonesia (alinea I, II, dan III Pembukaan).
b. Merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negara Indonesia terwujud (alinea IV Pembukaan).
4. Akibat banyaknya penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Baru, pada awal era Reformasi dalam masyarakat Indonesia berkembang tuntutan Reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa. Tuntutan tersebut antara lain berikut ini, kecuali…
A. Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI
B. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
C. Desentralisasi terpusat antara pusat dan daerah
D. Mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi
E. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
Pembahasan
Akibat banyaknya penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Baru, pada awal era Reformasi dalam masyarakat Indonesia berkembang tuntutan Reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa. Tuntutan tersebut antara lain berikut ini:
a. Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI
b. Amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
c. Penetapan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar
d. Mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi153154
e. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
5. Interaksi masyarakat yang berorientasi ke atas, sangat mementingkan hubungan yang formal dan bersifat impersonal. Gambaran tersebut merupakan etos kebudayaan masyarakat…
A. Elite
B. Birokrat
C. Petani
D. Buruh
E. Tradisional
Pembahasan
Interaksi masyarakat yang berorientasi ke atas, sangat mementingkan hubungan yang formal dan bersifat impersonal. Gambaran tersebut merupakan etos kebudayaan masyarakat birokrat.
6. Penyelenggaraan pemilu yang pertama kali di Indonesia pada tahun 1955 merupakan salah satu prestasi yang dicapai pada masa…
A. Kabinet Ali Wongso
B. Kabinet Burhanudin Harahap
C. Kabinet Ali II
D. Kabinet Djuanda
E. Kabinet Natsir
Pembahasan
Kabinet yang dipimpin oleh Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955-24 Maret 1956) berinti pada Masyumi. Keberhasilan yang diraih adalah menyelenggarakan pemilu pertama tahun 1955. Karena terjadi mutasi di beberapa kementerian, maka pada tanggal 3 Maret 1956 Burhanudin Harahap menyerahkan mandatnya.
7. Kabinet yang menteri-menterinya berasal dari beberapa partai yang secara bersama-sama menguasai kursi terbanyak di parlemen disebut dengan kabinet…
A. Partai
B. Koalisi
C. Nasional
D. Parlementer
E. Presidensial
Pembahasan
Kabinet yang menteri-menterinya berasal dari beberapa partai yang secara bersama-sama menguasai kursi terbanyak di parlemen disebut dengan kabinet koalisi.
8. Kebijakan pemotongan nilai uang (sanering) yaitu memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya terjadi pada saat Menteri Keuangan dijabat oleh…
A. Wilopo
B. Ali Sastroamidjojo
C. Burhanudin Harahap
D. Syafrudin Prawiranegara
E. Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Pembahasan
Kebijakan pemotongan nilai uang (sanering) yaitu memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya terjadi pada saat Menteri Keuangan dijabat oleh Syafrudin Prawiranegara. Peristiwa ini dikenal dengan nama Gunting Syafrudin.
9. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Pertumbuhan ekonomi
2) Inflas
3) Deflas
4) Suku bunga SBI
5) Harga BBM
6) Produksi minyak Indonesia
Indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBN ditunjukkan oleh nomor…
A. 1, 2, 4
B. 1, 3, 5
C. 2, 4, 5
D. 3, 5, 6
E. 2, 4, 6
Pembahasan
Indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBN antara lain sebagai berikut:
a. Pertumbuhan ekonomi
b. Inflas
c. Nilai tukar
d. Suku bunga SBI
e. Harga minyak internasional
f. Produksi minyak Indonesia.
10. Hukum yang ditetapkan oleh negaranegara suatu dalam perjanjian Negara disebut dengan hukum…
A. Hukum Doktrin
B. Hukum Traktat
C. Hukum Undang-undang
D. Hukum Yurisprudensi
E. Hukum Adat
Pembahasan
Hukum yang ditetapkan oleh negaranegara suatu dalam perjanjian Negara disebut dengan hukum traktat. Perjanjian ini bisa berkaitan dengan berbagai macam aspek yang menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya aspek ekonomi, sosial, budaya, bahkan peperangan yang nantinya akan disahkan menjadi sebuah hukum oleh DPR. Hukum Traktat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: hukum traktat bilateral (perjanjian antara dua negara) dan hukum traktat multilateral (perjanjian dengan lebih dari dua negara). Perjanjian ini bersifat mengikat antar negara-negara tersebut. Contohnya, perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemerintah Indonesia denang PT Freeport Indonesia.
50 Contoh Soal TWK Hots NKRI dapat dilihat (DI SINI)