Contoh Soal TWK Hots UUD 1945 dan Tata Perundang-undangan RI

0

infoasn.id – Contoh Soal TWK Hots UUD 1945 dan Tata Perundang-undangan RI

Soal TWK Hots UUD 1945 dan Tata PerUU RI-infoasn

Soal CPNS TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) – dengan topik Soal TWK Hots UUD 1945 dan Tata Perundang-undangan RI merupakan salah satu bagian dari Tes Kompetensi Dasar yang akan diujikan bagi para peserta seleksi TKD CPNS maupun sekolah kedinasan, untuk menilai peserta CPNS dalam penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) Pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi:

– Pancasila
– Undang Undang Dasar 1945
– Bhineka Tunggal Ika
– Negara Kesatuan Republik Indonesia
– Sistem tata negara Indonesia
– Pemerintah pusat dan pemerintah daerah
– Sejarah perjuangan bangsa,
– Peranan Bangsa Indonesia
– Kemampuan berbahasa indonesia.

Berikut Contoh Soal TWK HOTS – Soal TWK Hots UUD 1945 dan Tata Perundang-undangan RI dan Pembahasan

Page 1

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 berisi tentang….
A. Dewan Perwakilan Rakyat berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
B. Hak asasi persamaan hukum sebagai hak mendapat pengayoman dan perlakuan dalam keadilan hukum dan pemerintahan
C. Hak asasi kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia
D. Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki wewenang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar
E. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
Pembahasan

1. JAWABAN: B
AUndang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 berisi tentang Hak asasi persamaan hukum sebagai hak mendapat pengayoman dan perlakuan dalam keadilan hukum dan pemerintahan.

2. Hasil perubahan UUD 1945 yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001, menambah jumlah pasal dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal….
A. Pasal 24B dan 24C
B. Pasal 24C dan 24D
C. Pasal 24D dan 24E
D. Pasal 24E dan 24F
E. Pasal 24F dan 24G
Pembahasan

2. JAWABAN: A
Hasil perubahan UUD 1945 ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001, menambah jumlah pasal dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal 24B dan 24C.

3. Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia, merupakan kandungan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-….
A. I
B. II
C. III
D. IV
E. Semua salah
Pembahasan

3. JAWABAN: A
Bunyi pembukaan UUD 1945 alinea I, yaitu: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan dasar persatuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Arti/Kandungan : Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengandung pengertian bahwa negara persatuan adalah negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. Jadi, kandungan dalam pokok pikiran I (Pertama) adalah negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia. Dengan demikian, pokok pikiran pertama merupakan penjelmaan sila ketiga Pancasila.

4. Kandungan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-3 adalah….
A. Negara persatuan adalah negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya.
B. Menunjukkan konsekuensi logis bahwa undang-undang dasar harus mengundang isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
C. Keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.
D. Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia.
E. Sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar haruslah ber dasar kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwa kilan. Pokok pikiran ketiga adalah penjelmaan sila keempat Pancasila.
Pembahasan

4. JAWABAN: E
Bunyi pembukaan UUD 1945 alinea III, yaitu: “Negara yang berkedaulatan rakyat, yaitu berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan”. Arti/Kandungan : Hal ini menyatakan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar haruslah berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwakilan. Pokok pikiran ketiga adalah penjelmaan sila keempat Pancasila.

5. Fungsi pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungsi pembukaan UUD 1945 alinea ke-….
A. I
B. II
C. III
D. IV
E. Semua salah
Pembahasan

5. JAWABAN: D
Fungsi pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hirarki dan piramida dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungsi pembukaan UUD 1945 alinea keempat.16

6. Amandemen UUD 1945 yang ketiga dilakukan pada tanggal….
A. 9 September 2001
B. 9 Oktober 2001
C. 9 November 2001
D. 9 Desember 2001
E. 10 Desember 2001
Pembahasan

16. JAWABAN: C
Amandemen UUD 1945 yang ketiga dilakukan pada tanggal 9 November 2001.

7. Bagian keempat, Pembukaan UUD 1945 mempuyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang mencakup beberapa segi sebagai berikut ini, kecuali….
A. Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada.
B. Yang diatur dalam UUD adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi pelbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara.
C. Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.
D. Ditetapkannya dasar kerokhanian negara (dasar filsaft Negara Pancasila).
E. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya NKRI
Pembahasan

7. JAWABAN: E
Bagian keempat ,Pembukaan UUD 1945 mempuyai hubungan yang bersifat kausal organis ‘dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang mencakup beberapa segi sebagai berikut ini:
a. Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada.
b. Yang diatur dalam UUD adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi pelbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara.
c. Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.
d. Ditetapkannya dasar kerokhanian negara (dasar filsaft Negara Pancasila).

8. Adapun dasar pemikiran dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain sebagai berikut ini, kecuali….
A. Karena kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR maka tidak terjadi checks and balances pada lembagalembaga kenegaraan.
B. Sistem yang dianut UndangUndang Dasar 1945 adalah dominan eksekutif (executife heavy), yakni kekuasaan dominan di tangan presiden.
C. Rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan agar sudah didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supermasi hukum pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan otonomi daerah.
D. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multitafsir).
E. Undang-Undang Dasar 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang.
Pembahasan

8. JAWABAN: C
Adapun dasar pemikiran dilakukan perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain sebagai berikut ini:
a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membentuk struktur kenegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi ditangan MPR sehingga sistem checks and balances pada lembaga – lembaga kenegaraan tidak terjadi.
b. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Sistem yang dianut Undang – Undang Dasar 1945 adalah dominan eksekutif (executife heavy), yakni kekuasaan dominan di tangan presiden.
c. Undang – Undang Dasar 1945 mengandung pasal –pasal yang terlalu “ luwes” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multitafsir).
d. Undang – Undang Dasar 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan Preesiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang.
e. Rumusan Undang- Undang Dasar

9. Berikut ini yang bukan merupakan konsepsi pengaturan Rancangan Undang-Undang yang adalah….
A. Urgensi dan tujuan penyusunan
B. Sasaran yang ingin diwujudkan
C. Pokok pikiran
D. Jangkauan serta arah pengaturan
E. Subjek yang akan diatur
Pembahasan

9. JAWABAN: E
Konsepsi pengaturan RUU meliputi:
a. Urgensi dan tujuan penyusunan
b. Sasaran yang ingin diwujudkan
c. Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur
d. Jangkauan serta arah pengaturan

10. Dalam tata aturan perundang-undangan RI, UUD 1945 menempati posisi tertinggi sedangkan peraturan perundang-undangan yang menempati posisi terbawah adalah….
A. Perpu
B. Perda
C. Perpres
D. Peraturan Pemerintah
E. Hukum adat
Pembahasan

10. JAWABAN: B
Tata urutan peraturan perundangundangan pertama kali diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian diperbaharui dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, dan terakhir diatur dengan Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam Pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan yaitu adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
c. Peraturan Pemerintah,
d. Peraturan Presiden,
e. Peraturan Daerah. Peraturan Daerah meliputi : Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur; Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/ Walikota; Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lai

50 Contoh Soal TWK Hots UUD 1945 dan Tata Perundang-undangan RI selengkapnya dapat dilihat (DI SINI)

Baca Juga :  Contoh Soal TWK HOTS CPNS/Kedinasan (Kumpulan Soal CPNS TWK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 + 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.