Daftar Pelanggaran Dalam Proses Penerimaan CPNS 2019 Temuan BKN

0

Daftar Pelanggaran Penerimaan CPNS 2019

Sejumlah instansi pusat dan daerah ditemukan telah melakukan pelanggaran dalam proses penerimaan CPNS 2019 tahap perencanaan dan pengumuman CPNS

infoASN.id – Daftar Pelanggaran Dalam Proses Penerimaan CPNS 2019 Temuan BKN

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) menemukan sejumlah pelanggaran terhadap proses pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 di beberapa instansi pusat dan daerah.

Hal ini dituangkan dalam Siaran Pers BKN Nomor: 089/RILIS/BKN/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019

Deputi BKN Bidang Wasdal, Otok Kuswandaru menegaskan bahwa proses perencanaan sampai dengan tahapan pengumuman CPNS tidak boleh menyimpang dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang 5/2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah 11/2017 tentang Manajemen PNS.

Salah satunya soal pendaftaran instansi kurang dari 15 hari kalender, BKN telah meminta agar instansi merevisi jadwal penutupan pendaftarannya dan mengumumkannya kepada pelamar.

Kedeputian Wasdal BKN akan mengawasi seluruh proses pengadaan CPNS dari aspek perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan CPNS dan masa percobaan CPNS, sampai dengan pengangkatan menjadi PNS.

Temuan pelanggaran terhadap proses rekrutmen ini merupakan bentuk preventif BKN terhadap pelaksanaan CPNS yang tidak sesuai dengan sistem merit.

Baca Juga :  27 Instansi Yang Menutup Pendaftaran CPNS Pada Bulan Desember 2019

Otok mengungkapkan BKN selanjutnya akan mewajibkan masing-masing instansi menyiapkan berita acara hasil verifikasi administrasi pelamar.

Hal ini bertujuan untuk memastikan proses seleksi administrasi yang dilakukan sudah sesuai dengan persyaratan/kualifikasi formasi yang diumumkan.

Selain itu langkah ini akan membantu instansi dalam masa sanggah, yaitu untuk mempermudah instansi memberikan penjelasan alasan ketidaklulusan administrasi secara lengkap.

Berikut Temuan Pelanggaran dan Permasalahan dalam tahap Perencanaan dan Pengumuman CPNS 2019

  1. Jenis Pelanggaran: Batas waktu pengumuman pendaftaran instansi kurang dari 15 hari kalender
    Jumlah Instansi: 19 Instansi Daerah
    Peraturan yang Dilanggar: Pasal 22 ayat 2 PP 11/2017
  2. Jenis Pelanggaran: Jumlah, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan tidak sama dengan persetujuan MenPANRB
    Jumlah Instansi: 3 Instansi Pusat dan 8 Instansi Daerah
    Peraturan yang Dilanggar: Pasal 22 ayat 3 PP 11/2017 dan Huruf G angka 3 Permenpan 23/2019
  3. Jenis Pelanggaran: Pembatasan usia pelamar yang tidak sesuai dengan NSPK
    Jumlah Instansi: 18 Instansi Pusat dan 3 Instansi Daerah
    Peraturan yang Dilanggar: Pasal 23 ayat 1 PP 11/2017
  4. Jenis Pelanggaran: Perbedaan syarat minimal IPK bagi putra-putri daerah dan non putraputri daerah yang bersangkutan
    Jumlah Instansi: 4 Instansi Pusat dan 77 Instansi Daerah
    Peraturan yang Dilanggar: Pasal 22 ayat 3 PP 11/2017
  5. Jenis Pelanggaran: Tidak ada alokasi formasi disabilitas bagi instansi pusat dan daerah
    Jumlah Instansi: 2 Instansi Pusat dan 46 Instansi Daerah
    Peraturan yang Dilanggar: Huruf G Permenpan 23/2019
  6. Jenis Pelanggaran: Alokasi formasi disabilitas yang diberikan instansi kurang dari 2 persen
    Jumlah Instansi: 3 Instansi Pusat dan 7 Instansi Daerah
    Peraturan yang Dilanggar: Huruf G Permenpan 23/2019
  7. Jenis Pelanggaran: Pemberian kekhususan persyaratan pelamar bagi pegawai kontrak di lingkungan internal instansi
    Jumlah Instansi: 1 Instansi Pusat dan 5 Instansi Daerah
    Peraturan yang Dilanggar: Pasal 22 ayat 3 PP 11/2017
  8. Jenis Pelanggaran: Persyaratan kualifikasi pendidikan diaspora melanggar NSPK yaitu untuk jabatan Analis Kebijakan mencantumkan kualifikasi pendidikan S1
    Jumlah Instansi: 1 instansi pusat
    Peraturan yang Dilanggar: Pasal 22 ayat 3 PP 11/2017
  9. Jenis Pelanggaran: Persyaratan akreditasi masih mencantumkan akreditasi minimal B dan/atau C
    Jumlah Instansi: 2 Instansi Pusat dan 10 Instansi Daerah
    Peraturan yang Dilanggar: Permenpan 23/2019
  10. Jenis Pelanggaran: Membatasi domisili pelamar dalam wilayah kabupaten/provinsi tertentu
    Jumlah Instansi: 22 Instansi Daerah
    Peraturan yang Dilanggar: Pasal 22 PP 11/2017
  11. Jenis Pelanggaran: Mencantumkan persyaratan khusus untuk suatu jabatan agar melampirkan ijazah perguruan tertinggi tertentu
    Jumlah Instansi: 8 Instansi Daerah
    Peraturan yang Dilanggar: Permenpan 23/2019
Baca Juga :  Pemkab Ngawi Tidak Selenggarakan Seleksi Rekruitmen CPNS 2019

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.