Kewajiban dan Larangan PNS Menurut PP Nomor 53 Tahun 2010

2

infoASN.id – Kewajiban dan Larangan PNS Menurut PP Nomor 53 Tahun 2010

Kewajiban-Dan-Larangan-PNS

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, harus memiliki kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Adapun Kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam pasal 3 adalah sebagai berikut:

  1. Mengucapkan sumpah/janji PNS.
  2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan.
  3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.
  4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan,
  5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
  6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan PNS.
  7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan.
  8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.
  9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.
  10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, teruta ma di bidang keamanan, keuangan dan materiil.
  11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja,
  12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan,
  13. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya,
  14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
  15. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas.
  16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier,
  17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Baca Juga :  Mengenal Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin PNS

Sedangkan Larangan bagi PNS sebagaimana diatur dalam pasal 4 adalah sebagai berikut:

  1. Menyalahgunakan wewenang,
  2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.
  3. Tanpa ijin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional.
  4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing.
  5. Memiliki, menjual, membeli menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
  6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara,
  7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung maupun tdk langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan.
  8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.
  9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahnya,
  10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
  11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
  12. Memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, DPR, DPD atau DPRD dengan cara:
    a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
    b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
    c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
    d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;.
  13. Memberikan dukungan ke pada calon presiden/wakil presiden dengan cara:
    a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
    b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
  14. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPRD atau calon kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopy KTP atau surat keterangan Tanda Penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
  15. Memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/ wakil kepala daerah dengan cara:
    a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
    b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
    c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
    d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Baca Juga :  ASN Dijatuhi Hukuman Disiplin Jika Tidak Hadir Setelah Cuti Bersama, Berikut Informasinya

Demikian Kewajiban dan Larangan PNS Menurut PP Nomor 53 Tahun 2010, semoga bermanfaat

2 KOMENTAR

  1. Informasi ASN yang sudah saya baca di atas Sangat bermanfaat untuk kita mengingat kembali tentang kewajiban dan larangan kita sebagai ASN. Terimakasih Admin infoasn.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 − 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.