Info ASN Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Angka Kreditnya

Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Angka Kreditnya

Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

InfoASN.id – Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Angka Kreditnya

PENGERTIAN

Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis di bidang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta analisis dukungan teknis pengawasan tugas dan wewenang lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pejabat Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk untuk melaksanakan analisis di bidang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta analisis dukungan teknis pengawasan tugas dan wewenang lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melaksanakan analisis di bidang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta analisis dukungan teknis pengawasan tugas dan wewenang lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Instansi Pembina.

Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud adalah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KETENTUAN PERUNDANGAN

1. PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2021

2. Peraturan BKN

3. Peraturan Tunjangan :

RINGKASAN

Tugas Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu melaksanakan analisis di bidang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta analisis dukungan teknis pengawasan tugas dan wewenang lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rumpun Jabatan : Manajemen

Kedudukan : PNS pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi

Instansi Pembina : Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi

JENJANG JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas:

  1. Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama,
  2. Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Muda,
  3. Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Madya, dan
  4. Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Utama.

Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan melalui pengangkatan:

  1. pertama;
  2. perpindahan dari jabatan lain;
  3. penyesuaian/inpassing; dan
  4. promosi.

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

  1. berstatus PNS,
  2. memiliki integritas dan moralitas yang baik,
  3. sehat jasmani dan rohani,
  4. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ekonomi, hukum, teknologi informasi, ilmu sosial, statistika, manajemen atau pengelolaan hutan, sosial ekonomi pertanian, sosial ekonomi peternakan, sosial ekonomi perikanan, perencanaan wilayah dan kota, studi pembangunan, geografi, teknik atau rekayasa lingkungan, akuntansi, ekonomi pembangunan, administrasi publik, kebijakan publik, studi ilmu pemerintahan, sosiologi, kesehatan masyarakat, komputer, teknik atau rekayasa telekomunikasi, sistem informasi, rekayasa/teknik elektro, hubungan internasional, ilmu, sains komunikasi teknik geologi, pendidikan fisika, pendidikan biologi farmasi, teknologi dan manajemen perikanan tangkap, sejarah, sarjana agama, arsiparis, pustakawan/ilmu perpustakaan, teknik kimia, ilmu sastra, ilmu humaniora, bimbingan konseling, manajemen informatika, teknik sipil, ilmu keperawatan, perhotelan dan pariwisata, manajemen, pendidikan kewarganegaraan, teknik mekatronika, linguistik, administrasi niaga, teknik telekomunikasi, teknik arsitektur, komputerasi akutansi, administrasi negara, manajemen keuangan, manajemen bisnis, manajemen operasi, manajemen pemasaran, ilmu politik, pendidikan masyarakat, antropologi budaya, antropologi sosial, arkeologi, kriminologi, pembangunan sosial, pembangunan wilayah, ilmu pemerintahan, ekonomi syariah, ekonomi sumber daya, biokimia, geofisika, kimatologi, oseanografi, meteorologi, ilmu kelautan, mikrobiologi, astronomi, agribisnis, agroteknologi, agronomi, ilmu pangan, peternakan, sosial ekonomi peternakan, ilmu perikanan, ilmu perikanan dan kelautan, perencanaan wilayah, muamalah, sosial ekonomi perikanan, administrasi pajak, administrasi bisnis, ilmu lingkungan, kehutanan, kesejahteraan sosial, teknologi pangan, kesehatan, ilmu gizi, farmasi, ilmu manajemen, peternakan, ilmu perikanan, ilmu pertanian, teknik dirgantara, teknis biosistem, rekayasa hayati, teknis biomedis, teknik geodesi, teknik geomatika, teknik industri pertanian, teknik material, teknik mesin, teknik pertambangan, teknik geofisika, teknik perminyakan, teknik nuklir, tekenik energi terbarukan, teknik geotermal, sosial ekonomi pertanian, pedadogi, kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, teknologi pendidikan, administrasi pendidikan, penelitian dan evaluasi pendidikan, pengembangan kurikulum, penjaminan mutu pendidikan, penelitian dan evaluasi pendidikan, pendidikan bahasa indonesia, pendidikan komputer atau informatika, pendidikan teknologi dan informasi, pendidikan umum dan karakter, manajemen, manajemen sumber daya manusia, manajemen komunikasi, psikologi, hubungan masyarakat, teknik industri, teknik informatika, ilmu komputer, desain komunikasi visual, sistem informasi manajemen, kimia, biologi, fisika, atau matematika,
  5. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.,

Pengangkatan pertama tersebut merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari calon PNS.

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

  1. berstatus PNS,
  2. memiliki integritas dan moralitas yang baik,
  3. sehat jasmani dan rohani,
  4. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ekonomi, hukum, teknologi informasi, ilmu sosial, statistika, manajemen atau pengelolaan hutan, sosial ekonomi pertanian, sosial ekonomi peternakan, sosial ekonomi perikanan, perencanaan wilayah dan kota, studi pembangunan, geografi, teknik atau rekayasa lingkungan, akuntansi, ekonomi pembangunan, administrasi publik, kebijakan publik, studi ilmu pemerintahan, sosiologi, kesehatan masyarakat, komputer, teknik atau rekayasa telekomunikasi, sistem informasi, rekayasa/teknik elektro, hubungan internasional, ilmu, sains komunikasi, teknik geologi, pendidikan fisika, pendidikan biologi farmasi, teknologi dan manajemen perikanan tangkap, sejarah, sarjana agama, arsiparis, pustakawan/ilmu perpustakaan, teknik kimia, ilmu sastra, ilmu humaniora, bimbingan konseling, manajemen informatika, teknik sipil, ilmu keperawatan, perhotelan dan pariwisata, manajemen, pendidikan kewarganegaraan, teknik mekatronika, linguistik, administrasi niaga, teknik telekomunikasi, teknik arsitektur, komputerasi akutansi, administrasi negara, manajemen keuangan, manajemen bisnis, manajemen operasi, manajemen pemasaran, ilmu politik, pendidikan masyarakat, antropologi budaya, antropologi sosial, arkeologi, kriminologi, pembangunan sosial, pembangunan wilayah, ilmu pemerintahan, ekonomi syariah, ekonomi sumber daya, biokimia, geofisika, kimatologi, oseanografi, meteorologi, ilmu kelautan, mikrobiologi, astronomi, agribisnis, agroteknologi, agronomi, ilmu pangan, peternakan, sosial ekonomi peternakan, ilmu perikanan, ilmu perikanan dan kelautan, perencanaan wilayah, muamalah, sosial ekonomi perikanan, administrasi pajak, administrasi bisnis, ilmu lingkungan, kehutanan, kesejahteraan sosial, teknologi pangan, kesehatan, ilmu gizi, farmasi, ilmu manajemen, peternakan, ilmu perikanan, ilmu pertanian, teknik dirgantara, teknis biosistem, rekayasa hayati, teknis biomedis, teknik geodesi, teknik geomatika, teknik industri pertanian, teknik material, teknik mesin, teknik pertambangan, teknik geofisika, teknik perminyakan, teknik nuklir, tekenik energi terbarukan, teknik geotermal, sosial ekonomi pertanian, pedadogi, kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, teknologi pendidikan, administrasi pendidikan, penelitian dan evaluasi pendidikan, pengembangan kurikulum, penjaminan mutu pendidikan, penelitian dan evaluasi pendidikan, pendidikan bahasa indonesia, pendidikan komputer atau informatika, pendidikan teknologi dan informasi, pendidikan umum dan karakter, manajemen, manajemen sumber daya manusia, manajemen komunikasi, psikologi, hubungan masyarakat, teknik industri, teknik informatika, ilmu komputer, desain komunikasi visual, sistem informasi manajemen, kimia, biologi, fisika, matematika atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Madya,
  5. berijazah paling rendah magister di bidang ilmu sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Utama,
  6. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina,
  7. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta analisis dukungan teknis pengawasan tugas dan wewenang lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling singkat 2 (dua) tahun,
  8. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir,
  9. berusia paling tinggi:
    1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Muda,
    2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Madya,
    3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi,
    4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi pejabat fungsional ahli utama lain yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Utama.,

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

  1. berstatus PNS
  2. memiliki integritas dan moralitas yang baik
  3. sehat jasmani dan rohani
  4. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat
  5. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta analisis dukungan teknis pengawasan tugas dan wewenang lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling singkat 2 (dua) tahun
  6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

  1. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina
  2. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
  3. memiliki rekam jejak yang baik
  4. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS
  5. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.

PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diberhentikan dari jabatannya apabila:

  1. mengundurkan diri dari jabatan,
  2. diberhentikan sementara sebagai PNS,
  3. menjalani cuti di luar tanggungan negara,
  4. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan,
  5. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
  6. tidak memenuhi persyaratan jabatan.,

Berikut daftar Uraian Tugas Jabatan Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Demikian informasi singkat terkait jenis Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :

  1. PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2021
  2. Sumber File Permenpan : JDIH MENPAN

Terima kasih sudah berkunjung. Apabila artikel “Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain.

16 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com