Info ASN Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya

Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya

InfoASN.id – Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya

Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

PENGERTIAN

Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Pengawasan Perikanan.

Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan yang selanjutnya disebut Pengawas Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan Pengawasan Perikanan.

Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Kegiatan Pengawasan Perikanan adalah rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan Pengawasan Perikanan, fasilitasi sarana dan prasarana Pengawasan Perikanan, pemantauan kapal perikanan, pengoperasian armada Pengawasan Perikanan, pengawasan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan, pengenaan Sanksi Adminstratif dan penanganan barang hasil Pengawasan Perikanan, penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Perikanan, dan evaluasi dan pelaporan Pengawasan Perikanan.

Port State Measures yang selanjutnya disingkat PSM adalah ketentuan yang dibuat atau tindakan yang diambil oleh pemerintah terhadap kapal perikanan berbendera asing yang akan masuk dan/atau menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan atau pelabuhan lain yang ditunjuk dalam rangka mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.

Tindak Pidana Perikanan adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum yang terdapat di dalam Undang- Undang Republik Indonesia yang membidangi perikanan.

KETENTUAN PERUNDANGAN

  1. Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2022
    Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
  2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2021
    Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
  3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2007
    Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme, Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ik

KEDUDUKAN DAN RUMPUN JABATAN

Pengawas Perikanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengawasan Perikanan pada Instansi Pembina dan Instansi Daerah.

Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan termasuk dalam klasifikasi/rumpun ilmu hayat.

Rumpun Jabatan : Ilmu hayat

Kedudukan : PNS KKP/Daerah

Instansi Pembina : Kementerian Kelautan dan Perikanan

JENJANG JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas:

  1. Pengawas Perikanan Ahli Pertama,
  2. Pengawas Perikanan Ahli Muda,
  3. Pengawas Perikanan Ahli Madya, dan
  4. Pengawas Perikanan Ahli Utama.

Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

TUGAS JABATAN DAN UNSUR KEGIATAN

Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan yaitu melaksanakan kegiatan Pengawasan Perikanan.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Pengawas Perikanan harus melaksanakan tugas jabatan sesuai unsur dan subunsur kegiatan yang telah diatur dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2022.

Unsur Kegiatan

1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu Kegiatan Pengawasan Perikanan.

2. Sub unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:

  1. perencanaan Pengawasan Perikanan,
  2. fasilitasi sarana dan prasarana Pengawasan Perikanan,
  3. pemantauan kapal perikanan,
  4. pengoperasian armada Pengawasan Perikanan,
  5. pengawasan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan,
  6. pengenaan sanksi adminstratif dan penanganan barang hasil Pengawasan Perikanan,
  7. penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Perikanan,
  8. evaluasi dan pelaporan Pengawasan Perikanan.

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dapat dilakukan melalui pengangkatan:

  1. pertama;
  2. perpindahan dari jabatan lain;
  3. promosi.

Syarat Pengangkatan Pertama

  1. berstatus PNS,
  2. memiliki integritas dan moralitas yang baik,
  3. sehat jasmani dan rohani,
  4. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu/sains perikanan, akuakultur, manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan, perikanan tangkap, sosial ekonomi perikanan, sumber daya akuatik, teknologi hasil perairan, teknologi hasil perikanan, teknologi penangkapan ikan, permesinan perikanan, atau ilmu kelautan,
  5. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.,

Pengangkatan pertama tersebut merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dari calon PNS.

Syarat Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

  1. berstatus PNS,
  2. memiliki integritas dan moralitas yang baik,
  3. sehat jasmani dan rohani,
  4. berijazah paling rendah:
    1. bagi Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Pengawas Perikanan Ahli Muda yaitu sarjana atau diploma empat di bidang ilmu/sains perikanan, akuakultur, manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan, perikanan tangkap, sosial ekonomi perikanan, sumber daya akuatik, teknologi hasil perairan, teknologi hasil perikanan, teknologi penangkapan ikan, permesinan perikanan, ilmu kelautan, ilmu lingkungan, ilmu hukum, atau pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina,
    2. bagi Pengawas Perikanan Ahli Madya yaitu magister di bidang ilmu/sains perikanan, akuakultur, manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan, perikanan tangkap, sosial ekonomi perikanan, sumber daya akuatik, teknologi hasil perairan, teknologi hasil perikanan, teknologi penangkapan ikan, ilmu kelautan, ilmu lingkungan, ilmu hukum atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina,
    3. bagi Pengawas Perikanan Ahli Utama yaitu:
      a) magister di bidang ilmu/sains perikanan, akuakultur, manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan, perikanan tangkap, sosial ekonomi perikanan, sumber daya akuatik, teknologi hasil perairan, teknologi hasil perikanan, teknologi penangkapan ikan, ilmu kelautan, ilmu lingkungan, ilmu hukum, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina,
      b) doktor di bidang ilmu/sains perikanan, akuakultur, manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan, perikanan tangkap, sosial ekonomi perikanan, sumber daya akuatik, teknologi hasil perairan, teknologi hasil perikanan, teknologi penangkapan ikan, ilmu kelautan, ilmu lingkungan, ilmu hukum, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
  5. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina,
  6. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan Perikanan paling singkat 2 (dua) tahun,
  7. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir,
  8. berusia paling tinggi:
    1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda,
    2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Madya,
    3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi,
    4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional ahli utama lainnya.,

Syarat Pengangkatan Melalui Promosi

  1. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina
  2. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
  3. memiliki rekam jejak yang baik
  4. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS
  5. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.

ANGKA KREDIT

Target Angka Kredit

Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat bagi Pengawas Perikanan setiap tahun ditetapkan paling sedikit:

  1. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pengawas Perikanan Ahli Pertama,
  2. 25 (dua puluh lima) untuk Pengawas Perikanan Ahli Muda,
  3. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pengawas Perikanan Ahli Madya, dan
  4. 50 (lima puluh) untuk Pengawas Perikanan Ahli Utama.

Angka Kredit Pemeliharaan

Pengawas Perikanan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:

  1. 10 (sepuluh) untuk Pengawas Perikanan Ahli Pertama,
  2. 20 (dua puluh) untuk Pengawas Perikanan Ahli Muda, dan
  3. 30 (tiga puluh) untuk Pengawas Perikanan Ahli Madya.

Pengawas Perikanan Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit Pengawas Perikanan

  1. pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengawas Perikanan Ahli Utama dan Pengawas Perikanan Ahli Madya di lingkungan unit kerja pusat pada Instansi Pembina,
  2. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kelautan dan perikanan pada Instansi Daerah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengawas Perikanan Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah,
  3. pejabat administrator yang memimpin unit pelaksana teknis yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengawas Perikanan Ahli Madya di lingkungan unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina,
  4. pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Pengawas Perikanan Ahli Muda di lingkungan unit kerja pusat pada Instansi Pembina,
  5. paling rendah pejabat pengawas yang memimpin unit pelaksana teknis yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pengawasan Perikanan pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Pengawas Perikanan Ahli Muda di lingkungan unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina, dan
  6. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kelautan dan perikanan pada Instansi Daerah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Pengawas Perikanan Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah.

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Pengawas Perikanan

  1. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan atau pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengawas Perikanan Ahli Utama dan Pengawas Perikanan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina,
  2. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengawas Perikanan Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah,
  3. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Pengawas Perikanan Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pembina, dan
  4. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah untuk Angka Kredit bagi Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Pengawas Perikanan Ahli Pertama di lingkungan Instansi Daerah.

PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL

Pengawas Perikanan diberhentikan dari jabatannya apabila:

  1. mengundurkan diri dari jabatan,
  2. diberhentikan sementara sebagai PNS,
  3. menjalani cuti di luar tanggungan negara,
  4. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan,
  5. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana,
  6. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

TUNJANGAN JABATAN

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan diberikan Tunjangan Pengawas Perikanan setiap bulan.

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme, Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ik, dengan besaran sebagai berikut:

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah sebagai berikut :

Kategori Keahlian dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:

  1. Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama : Rp. 270.000,00
  2. Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda : Rp. 400.000,00
  3. Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya : Rp. 660.000,00
  4. Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama : Rp. 920.000,00

Berikut daftar Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

Demikian informasi singkat terkait jenis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :

  1. Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2022
  2. Sumber File Permenpan : JDIH MENPAN

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga artikel “Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan” ini bermanfaat.

30 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com