Info ASN Jabatan Fungsional 48 Butir Uraian Tugas Jabatan Analis Investigasi Dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya

48 Butir Uraian Tugas Jabatan Analis Investigasi Dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya

Uraian Tugas Jabatan Analis Investigasi Dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Analis Investigasi Dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya

PENGERTIAN

Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 67 Tahun 2020 , Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka pelindungan dan pengamanan perdagangan.

Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka pelindungan dan pengamanan perdagangan.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan termasuk dalam rumpun Hukum dan Peradilan dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian

Jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan terdiri atas:
a. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama;
b. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda;
c. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya; dan
d. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama.

UNSUR KEGIATAN DAN TUGAS JABATAN

Tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yaitu melaksanakan analisis di bidang penyelidikan dan pembelaan untuk perlindungan dan pengamanan perdagangan.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Analis Investigasi Dan Pengamanan Perdagangan harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Analis Investigasi Dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:

  1. penyelidikan pelindungan perdagangan internasional;
  2. Pembelaan hambatan perdagangan ekspor; dan
  3. Advokasi Hukum.

Sub unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

  1. penyelidikan pelindungan perdagangan internasional meliputi:
    1. penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan; dan
    2. penyelidikan tindakan antidumping atau subsidi;
  2. Pembelaan hambatan perdagangan ekspor meliputi:
    1. persiapan penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
    2. penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor; dan
    3. tindak lanjut penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
  3. Advokasi Hukum meliputi:
    1. litigasi; dan
    2. nonlitigasi.

URAIAN TUGAS JABATAN ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN AHLI MADYA

Uraian Tugas Jabatan Analis Investigasi Dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Analis Investigasi Dan Pengamanan Perdagangan yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam melaksanakan analisis di bidang penyelidikan dan pembelaan untuk perlindungan dan pengamanan perdagangan.

Berikut 46 butir kegiatan / uraian tugas jabatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya, meliputi:

  1. melakukan asistensi/pendampingan terkait penyusunan bukti awal permohonan penyelidikan;
  2. menganalisis lonjakan impor dan kerugian serius atau ancaman kerugian serius dalam dokumen bukti awal permohonan penyelidikan;
  3. melakukan analisis preliminary determination terkait dengan rekomendasi tindakan pengamanan sementara;
  4. menyusun masukan substansi penyelidikan dalam konsultasi pengenaan tindakan pengamanan sementara;
  5. merancang metodologi, bentuk dan substansi dalam penyusunan kuesioner penyelidikan;
  6. menganalisis jawaban kuesioner penyelidikan;
  7. merancang metodologi, bentuk dan substansi dalam penyusunan kuesioner peninjauan kembali;
  8. menganalisis jawaban kuesioner peninjauan kembali;
  9. menyusun notifikasi hasil midterm review berdasarkan Article 12.5 World Trade Organization Agreement on Safeguards;
  10. menyusun notifikasi perubahan daftar negara yang dikecualikan berdasarkan Article 9.1 footnote 2 World Trade Organization Agreement on Safeguards;
  11. menyusun kajian substansi penyelidikan dalam konsultasi pengenaan tindakan pengamanan perdagangan;
  12. menyusun masukan substansi penyelidikan pada rancangan peraturan nasional maupun internasional;
  13. menyusun notifikasi berlakunya peraturan nasional terkait tindakan pengamanan perdagangan berdasarkan Article 12.6 World Trade Organization Agreement on Safeguards;
  14. menyusun masukan substansi terkait pembentukan perjanjian internasional baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral;
  15. menyusun rekomendasi tindak lanjut kelayakan hasil asistensi untuk diajukan menjadi permohonan tindakan antidumping atau imbalan;
  16. menganalisis bukti awal dugaan dumping atau subsidi;
  17. menyusun jawaban hasil konsultasi dalam bahasa asing;
  18. menganalisis dan menyusun berita acara hasil verifikasi lapangan;
  19. menyusun tanggapan yang disampaikan para pihak yang berkepentingan;
  20. menyusun rekomendasi tindakan pengenaan antidumping, imbalan, atau penghentian penyelidikan kepada ketua;
  21. menyusun nota kesepakatan dalam rangka tindakan penyesuaian dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia;
  22. menyusun pendapat/masukan teknis notifikasi tindakan antidumping dan antisubsidi di World Trade Organization;
  23. menganalisis dan menyusun laporan dalam rangka evaluasi dampak pengenaan bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan;
  24. menyusun pendapat/masukan pokok ketentuan pengenaan tindakan antidumping;
  25. menganalisis dan membuat draft text dalam rangka perundingan;
  26. merancang strategi penanganan setiap masalah hambatan ekspor;
  27. merumuskan rencana kerja tahunan penanganan hambatan perdagangan ekspor;
  28. menyusun jawaban atau respon kuesioner penyelidikan atau reviu pengenaan dalam kerangka tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard dari otoritas negara mitra dagang;
  29. menyusun kertas posisi/submisi Pembelaan dari pejabat setingkat unit kerja;
  30. menyusun berita faksimile pelaksanaan sidang (hearing) atau konsultasi dengan otoritas negara mitra dagang;
  31. melakukan pendampingan terhadap perusahaan pada kegiatan verifikasi (site verification/on the spot investigation) oleh otoritas negara mitra dagang;
  32. melakukan pendampingan dalam kegiatan verifikasi (site verification/on the spot investigation) oleh otoritas negara mitra dagang dalam tuduhan anti-circumvention;
  33. melakukan monitor dan evaluasi pada pihak terkait (stakeholders) pasca penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
  34. menyusun written submission penanganan sengketa perdagangan internasional;
  35. menganalisis dampak hukum terkait penanganan sengketa perdagangan internasional;
  36. menyusun oral statement terkait sengketa perdagangan internasional di World Trade Organization atau badan penyelesaian sengketa lainnya;
  37. menyusun opini hukum terkait penyelesaian sengketa perdagangan internasional;
  38. menyusun rekomendasi terkait penanganan sengketa perdagangan internasional;
  39. menganalisis dampak hukum terkait perjanjian perdagangan internasional;
  40. menyusun opini hukum terkait implementasi perjanjian perdagangan internasional;
  41. menyusun opini hukum terkait perumusan legal text perjanjian perdagangan internasional;
  42. menyusun opini hukum terkait perumusan nonlegal text perjanjian perdagangan internasional;
  43. menyusun opini hukum terkait kesesuaian kebijakan kementerian/lembaga dalam bidang perdagangan dengan komitmen Indonesia di perjanjian perdagangan internasional;
  44. menyusun rekomendasi terkait perjanjian perdagangan internasional;
  45. menyusun analsis hukum terkait ratifikasi perjanjian internasional berdasarkan hasil rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat dan forum lainnya; dan
  46. melakukan pendampingan hukum dalam rangka perundingan perdagangan internasional.
Baca Juga :  93 Butir Uraian Tugas Jabatan Pengantar Kerja Ahli Muda

HASIL KERJA TUGAS JABATAN ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN AHLI MADYA

Berikut 46 Hasil Kerja berdasarkan Uraian Tugas Jabatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya, meliputi:

  1. berita acara asistensi/pendampingan terkait penyusunan bukti awal permohonan penyelidikan;
  2. berkas hasil analisis lonjakan impor dan kerugian serius atau ancaman kerugian serius dalam dokumen bukti awal permohonan penyelidikan;
  3. berkas hasil analisis preliminary determination terkait dengan rekomendasi tindakan pengamanan sementara;
  4. berkas masukan substansi penyelidikan dalam konsultasi pengenaan tindakan pengamanan sementara;
  5. berkas rancangan metodologi, bentuk, dan substansi dalam penyusunan kuesioner penyelidikan;
  6. berkas hasil analisis jawaban kuesioner penyelidikan;
  7. berkas rancangan metodologi, bentuk, dan substansi dalam penyusunan kuesioner peninjauan kembali;
  8. berkas hasil analisis jawaban kuesioner peninjauan kembali;
  9. dokumen notifikasi hasil midterm review berdasarkan Article 12.5 World Trade Organization Agreement on Safeguards;
  10. dokumen notifikasi perubahan daftar negara yang dikecualikan berdasarkan Article 9.1 footnote 2 World Trade Organization Agreement on Safeguards;
  11. berkas kajian substansi penyelidikan dalam konsultasi pengenaan tindakan pengamanan perdagangan;
  12. matriks masukan substansi penyelidikan pada rancangan peraturan nasional maupun internasional;
  13. dokumen notifikasi berlakunya peraturan nasional terkait tindakan pengamanan perdagangan berdasarkan Article 12.6 World Trade Organization Agreement on Safeguards;
  14. berkas masukan substansi terkait pembentukan perjanjian internasional baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral;
  15. dokumen nota dinas hasil kegiatan asistensi/pendampingan terkait permohonan tindakan antidumping atau imbalan;
  16. dokumen hasil analisis bukti awal dugaan dumping atau subsidi;
  17. dokumen jawaban hasil konsultasi dalam bahasa asing;
  18. dokumen hasil analisis berita acara hasil verifikasi lapangan;
  19. dokumen tanggapan yang disampaikan para pihak yang berkepentingan;
  20. laporan rekomendasi tindakan pengenaan antidumping, imbalan, atau penghentian penyelidikan kepada ketua;
  21. dokumen nota kesepakatan dalam rangka tindakan penyesuaian dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia;
  22. berkas pendapat atau masukan teknis notifikasi tindakan antidumping dan antisubsidi di World Trade Organization;
  23. #REF! bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan;
  24. dokumen pendapat atau masukan pokok ketentuan pengenaan tindakan antidumping;
  25. dokumen hasil analisis draft text dalam rangka perundingan;
  26. dokumen rancangan strategi penanganan setiap masalah hambatan ekspor;
  27. rencana kerja tahunan penanganan hambatan perdagangan ekspor;
  28. dokumen jawaban atau respon kuesioner penyelidikan atau reviu pengenaan dalam kerangka tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard dari otoritas negara mitra dagang;
  29. dokumen kertas posisi atau submisi Pembelaan dari pejabat setingkat unit kerja;
  30. dokumen berita faksimile pelaksanaan sidang (hearing) atau konsultasi dengan otoritas negara mitra dagang;
  31. laporan pendampingan terhadap perusahaan pada kegiatan verifikasi (site verification/on the spot investigation) oleh otoritas negara mitra dagang;
  32. laporan pendampingan dalam kegiatan verifikasi (site verification/on the spot investigation) oleh otoritas negara mitra dagang dalam tuduhan anticircumvention;
  33. laporan monitor dan evaluasi (monev) pada pihak terkait (stakeholders) pasca penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
  34. dokumen written submission penanganan sengketa perdagangan internasional;
  35. dokumen hasil analisis dampak hukum terkait penanganan sengketa perdagangan internasional;
  36. dokumen oral statement terkait sengketa perdagangan internasional di World Trade Organization atau badan penyelesaian sengketa lainnya;
  37. opini hukum terkait penyelesaian sengketa perdagangan internasional;
  38. dokumen rekomendasi terkait penanganan sengketa perdagangan internasional;
  39. dokumen hasil analisis dampak hukum terkait perjanjian perdagangan internasional;
  40. opini hukum terkait implementasi perjanjian perdagangan internasional;
  41. opini hukum terkait perumusan legal text perjanjian perdagangan internasional;
  42. opini hukum terkait perumusan nonlegal text perjanjian perdagangan internasional;
  43. opini hukum terkait kesesuaian kebijakan kementerian/lembaga dalam bidang perdagangan dengan komitmen Indonesia di perjanjian perdagangan internasional;
  44. dokumen rekomendasi terkait perjanjian perdagangan internasional;
  45. laporan evaluasi pelaksanaan rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat; dan
  46. laporan pendampingan hukum dalam rangka perundingan perdagangan internasional;
Baca Juga :  87 Butir Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Pertama

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Analis Investigasi Dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
PERMENPAN RB Nomor 67 Tahun 2020, Tanggal 9 Oktober 2020

Sumber file : JDIH MENPAN

14 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com