Info ASN Jabatan Fungsional 48 Butir Uraian Tugas Jabatan Analis Investigasi Dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda

48 Butir Uraian Tugas Jabatan Analis Investigasi Dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda

Uraian Tugas Jabatan Analis Investigasi Dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Analis Investigasi Dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda

PENGERTIAN

Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 67 Tahun 2020 , Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka pelindungan dan pengamanan perdagangan.

Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka pelindungan dan pengamanan perdagangan.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan termasuk dalam rumpun Hukum dan Peradilan dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian

Jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan terdiri atas:
a. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama;
b. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda;
c. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya; dan
d. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama.

UNSUR KEGIATAN

Tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yaitu melaksanakan analisis di bidang penyelidikan dan pembelaan untuk perlindungan dan pengamanan perdagangan.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Analis Investigasi Dan Pengamanan Perdagangan harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Analis Investigasi Dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:

  1. penyelidikan pelindungan perdagangan internasional;
  2. Pembelaan hambatan perdagangan ekspor; dan
  3. Advokasi Hukum.

Sub unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

  1. penyelidikan pelindungan perdagangan internasional meliputi:
    1. penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan; dan
    2. penyelidikan tindakan antidumping atau subsidi;
  2. Pembelaan hambatan perdagangan ekspor meliputi:
    1. persiapan penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
    2. penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor; dan
    3. tindak lanjut penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
  3. Advokasi Hukum meliputi:
    1. litigasi; dan
    2. nonlitigasi.

URAIAN TUGAS JABATAN ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN AHLI MUDA

Uraian Tugas Jabatan Analis Investigasi Dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Analis Investigasi Dan Pengamanan Perdagangan yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam melaksanakan analisis di bidang penyelidikan dan pembelaan untuk perlindungan dan pengamanan perdagangan.

Berikut 48 butir kegiatan / uraian tugas jabatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda, meliputi:

  1. menganalisis data dan informasi volume impor produk dalam kegiatan peringatan dini terjadinya lonjakan impor (early warning);
  2. melakukan asistensi/pendampingan terkait tata cara pengajuan permohonan penyelidikan;
  3. menganalisis data dan informasi dalam rekomendasi tindakan pengamanan sementara;
  4. menyusun notifikasi rencana pengenaan tindakan pengamanan sementara berdasarkan Article 12.4 WTO Agreement on Safeguards;
  5. menganalisis substansi dengar pendapat publik (public hearing) dalam penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan;
  6. menyusun kuesioner penyelidikan;
  7. menyusun notifikasi temuan hasil akhir penyelidikan berdasarkan Article 12.1(b) World Trade Organization Agreement on Safeguards;
  8. menyusun masukan substansi penyelidikan dalam rapat tim pertimbangan kepentingan nasional;
  9. menyusun masukan substansi penyelidikan dalam rapat tim tarif;
  10. menganalisis substansi dengar pendapat publik (public hearing) dalam peninjauan kembali;
  11. menyusun kuesioner peninjauan kembali;
  12. menyusun masukan posisi Indonesia terkait penyelidikan pada forum Komite World Trade Organization;
  13. menyusun masukan substansi penyelidikan pada rancangan peraturan perundanganundangan bidang pengamanan dan pelindungan perdagangan;
  14. menyusun masukan substansi yang akan digunakan oleh pimpinan dalam rapat lintas kementerian maupun harmonisasi;
  15. menganalisis data dan informasi terkait kegiatan asistensi/pendampingan terkait permohonan tindakan antidumping atau imbalan;
  16. menganalisis data dan informasi dalam permohonan penyelidikan antidumping atau subsidi;
  17. menganalisis data dan informasi hasil konsultasi dalam rangka permohonan penyelidikan tindakan imbalan;
  18. menyusun kuesioner kepada pihak yang berkepentingan;
  19. menganalisis kuesioner dan tanggapan yang disampaikan pihak yang berkepentingan;
  20. menganalisis data dan informasi terkait produk yang diselidiki, kinerja perusahaan, dokumen penjualan, biaya produksi dan biaya penjualan, dan isu lainnya terkait penyelidikan;
  21. menganalisis tanggapan hasil dengar pendapat;
  22. melakukan analisis lanjutan dugaan dumping atau subsidi;
  23. melakukan analisis terhadap tindakan penyesuaian;
  24. membuat notifikasi tindakan antidumping dan antisubsidi kepada World Trade Organization;
  25. menganalisis data dan informasi dalam rangka evaluasi dampak pengenaan bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan;
  26. menyusun pendapat/masukan tata cara pengajuan permohonan penyelidikan tindakan antidumping;
  27. menganalisis data dan informasi yang disampaikan dalam gugatan yang disampaikan oleh negara mitra;
  28. menganalisis isu dalam rangka perundingan;
  29. melakukan analisis awal terhadap setiap masalah hambatan ekspor;
  30. merumuskan rencana kerja operasional penanganan hambatan perdagangan ekspor;
  31. menganalisis permasalahan dalam dokumen inisiasi, petisi penyelidikan, keputusan sementara (preliminary determination), temuan fakta (statement of essential facts), keputusan akhir (final determination), reviu pengenaan, atau dokumen lainnya dalam kerangka penanganan tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard dari otoritas negara mitra dagang;
  32. menganalisis permasalahan dalam kebijakan negara mitra dagang yang menghambat atau berpotensi menghambat akses ekspor produk Indonesia;
  33. melakukan pemetaan kuesioner penyelidikan atau reviu pengenaan dalam kerangka tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard dari otoritas negara mitra dagang;
  34. menyusun bahan koordinasi dengan para pihak terkait (stakeholders) dalam rangka penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
  35. melakukan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan dalam rangka penanganan penyelidikan atau reviu pengenaan atas tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard;
  36. menyusun butir wicara (oral statement) untuk pelaksanaan sidang (hearing), konsultasi, atau kegiatan verifikasi (site verification/on the spot investigation) dengan otoritas negara mitra dagang;
  37. melakukan advokasi kepada perusahaan yang terdampak dari masalah hambatan perdagangan ekspor;
  38. melakukan analisis dampak terhadap kinerja ekspor pasca penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
  39. menyusun jawaban atau tanggapan atas request for consultation, establishment of a panel, notice of appeal, compliance panel, atau arbitrase lainnya;
  40. menetapkan kualifikasi kebutuhan dalam seleksi pemilihan advokat/lawyer;
  41. menganalisis permasalahan hukum terkait penanganan sengketa perdagangan internasional;
  42. menganalisis preliminary ruling dalam penanganan sengketa perdagangan internasional;
  43. menganalisis permasalahan hukum terkait requests for consultations, establishment of a panel, notice of appeal, compliance panel, atau arbitrase lainnya;
  44. menganalisis interim report terkait penanganan sengketa perdagangan internasional;
  45. melakukan pendampingan hukum pada konsultasi, panel hearing, appellate body hearing, compliance panel hearing, atau arbitrase lainnya;
  46. menganalisis permasalahan hukum terkait perjanjian perdagangan internasional;
  47. melakukan legal scrubbing atas teks hukum dalam rangka perjanjian perdagangan internasional; dan
  48. melakukan pendampingan hukum pada pertemuan, sidang, atau konferensi terkait perjanjian perdagangan internasional;
Baca Juga :  46 Butir Uraian Tugas Jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia

HASIL KERJA TUGAS JABATAN ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN AHLI MUDA

Berikut 48 Hasil Kerja berdasarkan Uraian Tugas Jabatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda, meliputi:

  1. berkas hasil analisis data dan informasi volume impor produk dalam kegiatan peringatan dini terjadinya lonjakan impor (early warning);
  2. berkas presentasi hasil asistensi/pendampingan terkait tata cara pengajuan permohonan penyelidikan;
  3. berkas hasil analisis data dan informasi dalam rekomendasi tindakan pengamanan sementara;
  4. dokumen notifikasi rencana pengenaan tindakan pengamanan sementara berdasarkan Article 12.4 World Trade OrganizationAgreement on Safeguards;
  5. berkas hasil analisis substansi dengar pendapat publik (public hearing) dalam penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan;
  6. dokumen kuesioner penyelidikan;
  7. dokumen notifikasi temuan hasil akhir penyelidikan berdasarkan Article 12.1(b) World Trade Organization Agreement on Safeguards;
  8. berkas masukan substansi penyelidikan dalam rapat tim pertimbangan kepentingan nasional;
  9. berkas masukan substansi penyelidikan dalam rapat tim tarif;
  10. berkas hasil analisis substansi dengar pendapat publik (public hearing) dalam peninjauan kembali;
  11. dokumen kuesioner peninjauan kembali;
  12. berkas masukan posisi Indonesia terkait penyelidikan pada forum Komite World Trade Organization;
  13. matriks masukan substansi penyelidikan pada rancangan peraturan perundangan-undangan bidang pengamanan dan pelindungan perdagangan;
  14. berkas masukan substansi yang akan digunakan oleh pimpinan dalam rapat lintas kementerian maupun harmonisasi;
  15. berkas hasil analisis data dan informasi terkait kegiatan asistensi/pendampingan terkait permohonan tindakan antidumping atau imbalan;
  16. dokumen hasil analisis data dan informasi dalam permohonan penyelidikan antidumping atau imbalan;
  17. matriks hasil analisis data dan informasi hasil konsultasi dalam rangka permohonan penyelidikan tindakan imbalan;
  18. berkas kuesioner kepada pihak yang berkepentingan;
  19. dokumen hasil analisis kuesioner dan tanggapan yang disampaikan pihak yang berkepentingan;
  20. berkas hasil analisis data dan informasi terkait produk yang diselidiki, kinerja perusahaan, dokumen penjualan/biaya produksi dan biaya penjualan, dan isu lainnya terkait penyelidikan;
  21. dokumen hasil analisis tanggapan hasil dengar pendapat;
  22. berkas hasil analisis lanjutan dugaan dumping atau subsidi;
  23. berkas hasil analisis terhadap tindakan penyesuaian;
  24. matriks notifikasi tindakan antidumping dan antisubsidi kepada World Trade Organization;
  25. dokumen hasil analisis data dan informasi dalam rangka evaluasi dampak pengenaan bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan;
  26. dokumen pendapat atau masukan tata cara pengajuan permohonan penyelidikan tindakan antidumping;
  27. berkas hasil data dan informasi yang disampaikan dalam gugatan yang disampaikan oleh negara mitra;
  28. berkas hasil analisis isu dalam rangka perundingan;
  29. dokumen analisis awal terhadap setiap masalah hambatan ekspor;
  30. rencana kerja operasional penanganan hambatan perdagangan ekspor;
  31. laporan hasil analisis permasalahan dalam dokumen inisiasi, petisi penyelidikan, keputusan sementara (preliminary determination), temuan fakta (statement of essential facts), keputusan akhir (final determination), reviu pengenaan, atau dokumen lainnya dalam kerangka penanganan tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard dari otoritas negara mitra dagang;
  32. laporan hasil analisis permasalahan dalam kebijakan negara mitra dagang yang menghambat atau berpotensi menghambat akses ekspor produk Indonesia;
  33. dokumen pemetaan kuesioner penyelidikan atau reviu pengenaan dalam kerangka tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard dari otoritas negara mitra dagang;
  34. dokumen bahan koordinasi dengan para pihak terkait (stakeholders) dalam rangka penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
  35. laporan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan dalam rangka penanganan penyelidikan atau reviu pengenaan atas tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard;
  36. dokumen butir wicara (oral statement) untuk pelaksanaan sidang (hearing), konsultasi, atau kegiatan verifikasi (site verification/on the spot investigation) dengan otoritas negara mitra dagang;
  37. laporan hasil advokasi kepada perusahaan yang terdampak dari masalah hambatan perdagangan ekspor;
  38. laporan hasil analisis dampak terhadap kinerja ekspor pasca penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
  39. dokumen jawaban atau tanggapan atas request for consultation, establishment of a panel, notice of appeal, compliance panel, atau arbitrase lainnya;
  40. dokumen penetapan kualifikasi kebutuhan dalam seleksi pemilihan advokat/lawyer;
  41. dokumen hasil analisis permasalahan hukum terkait penanganan sengketa perdagangan internasional;
  42. dokumen hasil analisis preliminary ruling dalam penanganan sengketa perdagangan internasional;
  43. dokumen hasil analisis permasalahan hukum terkait requests for consultations, establishment of a panel, notice of appeal, compliance panel, atau arbitrase lainnya;
  44. dokumen hasil analisis interim report terkait penanganan sengketa perdagangan internasional;
  45. laporan pendampingan hukum pada konsultasi, panel hearing, appellate body hearing, compliance panel hearing, atau arbitrase lainnya;
  46. dokumen hasil analisis permasalahan hukum terkait perjanjian perdagangan internasional;
  47. dokumen legal scrubbing atas teks hukum dalam rangka perjanjian perdagangan internasional; dan
  48. laporan pendampingan hukum pada pertemuan, sidang, atau konferensi terkait perjanjian perdagangan internasional.
Baca Juga :  94 Butir Uraian Tugas Jabatan Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Analis Investigasi Dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
PERMENPAN RB Nomor 67 Tahun 2020, Tanggal 9 Oktober 2020

Sumber file : JDIH MENPAN

9 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 × four =

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.