Info ASN Jabatan Fungsional 49 Butir Uraian Tugas Jabatan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya

49 Butir Uraian Tugas Jabatan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya

Uraian Tugas Jabatan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya

PENGERTIAN

Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 26 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, bahwa yang dimaksud dengan:

Analis Pengusahaan Jasa Kelautan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Pengusahaan Jasa Kelautan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan.

Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan termasuk dalam rumpun Ilmu hayat dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas:

  1. Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama,
  2. Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda,
  3. Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya, dan
  4. Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Utama.

UNSUR KEGIATAN

Tugas Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan yaitu melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Analis Pengusahaan Jasa Kelautan harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.

2. Sub unsur dari unsur utama Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan sebagaimana dimaksud, meliputi:

  1. persiapan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi,
  2. pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi, dan
  3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

URAIAN TUGAS JABATAN ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN AHLI MADYA

Uraian Tugas Jabatan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Analis Pengusahaan Jasa Kelautan yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.

Berikut 49 butir kegiatan / uraian tugas jabatan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya, meliputi:

  1. melakukan evaluasi hasil analisis bahan rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  2. melakukan evaluasi hasil analisis bahan detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulaupulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  3. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan peta jalan (roadmap) pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  4. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
  5. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan reklamasi;
  6. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut;
  7. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
  8. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari;-
  9. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT;
  10. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
  11. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengusahaan pasir laut;
  12. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
  13. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan reklamasi;
  14. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut;
  15. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
  16. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis wisata bahari;
  17. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan BMKT;
  18. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
  19. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
  20. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi;
  21. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut;-
  22. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
  23. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengusahaan wisata bahari;
  24. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT;
  25. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
  26. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
  27. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi;
  28. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut;
  29. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
  30. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengusahaan wisata bahari;
  31. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT;
  32. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional;-
  33. melakukan penyusunan peta lokasi pengusahaan jasa kelautan;
  34. melakukan penyusunan peta potensi pengusahaan jasa kelautan;
  35. melakukan analisis dampak pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  36. melakukan analisis peluang dan tantangan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  37. melakukan analisis ancaman eksternal pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  38. melakukan analisis kesesuaian teknis untuk pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  39. melakukan analisis pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi laut;
  40. melakukan telaahan teknis besaran nilai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi di daerah untuk perizinan berusaha di laut;
  41. melakukan penyusunan kajian reklamasi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari, pasir laut, garam, atau BMKT;
  42. mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan penyusunan strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan;
  43. mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan penyusunan neraca komoditas pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman;
  44. mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan penyusunan pemberdayaan ekonomi masyarakat- pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya;
  45. mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan penyusunan perlindungan untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya;
  46. mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan pendampingan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  47. melakukan evaluasi hasil pembahasan dan telaahan materi teknis/substansi teknis bidang pengusahaan jasa kelautan;
  48. melakukan analisis data dan informasi supervisi dalam kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; dan
  49. melakukan analisis data dan informasi untuk evaluasi dalam kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi.
Baca Juga :  32 Uraian Tugas Jabatan Analis Akuakultur Ahli Utama

HASIL KERJA TUGAS JABATAN ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN AHLI MADYA

Berikut Butir kegiatan / uraian tugas jabatan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya, meliputi:

  1. dokumen evaluasi rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  2. dokumen evaluasi detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  3. dokumen evaluasi peta jalan (roadmap) pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  4. dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
  5. dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan reklamasi;
  6. dokumen evaluasi hasil analisis pemanfaatan air laut;
  7. dokumen evaluasi hasil analisis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;-
  8. dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan wisata bahari;
  9. dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan BMKT;
  10. dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
  11. dokumen evaluasi hasil analisis pengusahaan pasir laut;
  12. dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
  13. dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pengelolaan reklamasi;
  14. dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pemanfaatan air laut;
  15. dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
  16. dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pengelolaan wisata bahari;
  17. dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pengelolaan BMKT;
  18. dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis sumber daya nonkonvensional;
  19. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
  20. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi;
  21. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut;
  22. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
  23. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pengelolaan wisata bahari;
  24. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT;
  25. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis daya nonkonvensional;-
  26. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
  27. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi;
  28. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut;
  29. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
  30. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan wisata bahari;
  31. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT;
  32. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial daya nonkonvensional;
  33. peta lokasi pengusahaan jasa kelautan;
  34. peta potensi pengusahaan jasa kelautan;
  35. dokumen analisis dampak pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  36. dokumen analisis peluang dan tantangan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  37. dokumen analisis ancaman eksternal pengusahaan jasa kelautan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  38. dokumen analisis kesesuaian teknis untuk pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  39. dokumen analisis pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi laut;-
  40. dokumen telaah teknis besaran nilai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi di daerah untuk perizinan berusaha di laut;
  41. dokumen kajian reklamasi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari, pasir laut, garam, atau BMKT;
  42. dokumen evaluasi hasil analisis strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan;
  43. dokumen evaluasi hasil analisis neraca komoditas pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman;
  44. dokumen pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya;
  45. dokumen perlindungan usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya;
  46. dokumen evaluasi pendampingan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  47. dokumen evaluasi bidang analisis pengusahaan jasa kelautan;
  48. laporan hasil analisis untuk supervisi kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; dan
  49. laporan analisis evaluasi dalam kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
Baca Juga :  Uraian Tugas Jabatan Asisten Penata Anestesi Penyelia

Berikut daftar Uraian Tugas Jabatan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, lainnya :

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya

Terima kasih sudah berkunjung. Apabila artikel ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain.

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
PERMENPAN RB Nomor 26 Tahun 2021

Sumber file : JDIH MENPAN

17 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

three × five =

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.