Info ASN Jabatan Fungsional 45 Butir Uraian Tugas Jabatan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Utama

45 Butir Uraian Tugas Jabatan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Utama

Uraian Tugas Jabatan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Utama

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Utama

PENGERTIAN

Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 26 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, bahwa yang dimaksud dengan:

Analis Pengusahaan Jasa Kelautan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Pengusahaan Jasa Kelautan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan.

Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan termasuk dalam rumpun Ilmu hayat dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas:

  1. Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama,
  2. Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda,
  3. Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya, dan
  4. Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Utama.

UNSUR KEGIATAN

Tugas Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan yaitu melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Analis Pengusahaan Jasa Kelautan harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Utama sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.

2. Sub unsur dari unsur utama Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan sebagaimana dimaksud, meliputi:

  1. persiapan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi,
  2. pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi, dan
  3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

URAIAN TUGAS JABATAN ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN AHLI UTAMA

Uraian Tugas Jabatan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Utama merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Analis Pengusahaan Jasa Kelautan yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.

Berikut 45 butir kegiatan / uraian tugas jabatan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Utama, meliputi:

  1. melakukan penyusunan rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  2. melakukan penyusunan detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  3. melakukan penyusunan peta jalan (roadmap) pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  4. melakukan penyusunan kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;-
  5. melakukan penyusunan kriteria teknis pengelolaan reklamasi;
  6. melakukan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut;
  7. melakukan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
  8. melakukan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari;
  9. melakukan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT;
  10. melakukan penyusunan kriteria teknis sumber daya nonkonvensional;
  11. melakukan penyusunan kriteria teknis pengusahaan pasir laut;
  12. melakukan penyusunan rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
  13. melakukan penyusunan rancangan teknis pengelolaan reklamasi;
  14. melakukan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut;
  15. melakukan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
  16. melakukan penyusunan rancangan teknis wisata bahari;
  17. melakukan penyusunan rancangan teknis pengelolaan BMKT;
  18. melakukan penyusunan rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
  19. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
  20. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi;
  21. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut;-
  22. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
  23. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengusahaan wisata bahari;
  24. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT;
  25. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
  26. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
  27. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi;
  28. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut;
  29. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
  30. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengusahaan wisata bahari;
  31. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT;
  32. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
  33. melakukan telaahan teknis perizinan berusaha di laut;
  34. menyusun rekomendasi untuk kegiatan pengusahaan pasir laut;
  35. menyusun rekomendasi untuk penempatan dan/atau pendirian bangunan dan instalasi laut;
  36. menyusun rekomendasi teknis pelaksanaan reklamasi, pemanfaatan air laut, dan/atau dumping material laut;
  37. menyusun rekomendasi untuk pengangkatan BMKT;-
  38. menyusun rekomendasi untuk pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi;
  39. menyusun rekomendasi untuk pengembangan atau pengelolaan wisata bahari;
  40. menyusun rumusan strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan;
  41. menyusun rumusan neraca komoditas pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman;
  42. menyusun rumusan pendampingan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  43. merumuskan kajian strategis, rekomendasi dan penyajian materi teknis/substansi teknis bidang pengusahaan jasa kelautan;
  44. melakukan perumusan data dan informasi supervisi dalam kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; dan
  45. melakukan perumusan hasil evaluasi dalam kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi.
Baca Juga :  94 Butir Uraian Tugas Jabatan Pemeriksa Keimigrasian Terampil

HASIL KERJA TUGAS JABATAN ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN AHLI UTAMA

Berikut Butir kegiatan / uraian tugas jabatan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Utama, meliputi:

  1. dokumen rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulaupulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  2. dokumen detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir- dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  3. dokumen konsep peta jalan (roadmap) pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  4. dokumen kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
  5. dokumen kriteria teknis pengelolaan reklamasi;
  6. dokumen kriteria teknis pemanfaatan air laut;
  7. dokumen kriteria teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
  8. dokumen kriteria teknis pengelolaan wisata bahari;
  9. dokumen kriteria teknis pengelolaan BMKT;
  10. dokumen kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
  11. dokumen kriteria teknis pengusahaan pasir laut;
  12. dokumen rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
  13. dokumen rancangan teknis pengelolaan reklamasi;
  14. dokumen rancangan teknis pemanfaatan air laut;
  15. dokumen rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
  16. dokumen rancangan teknis pengelolaan wisata bahari;
  17. dokumen rancangan teknis pengelolaan BMKT;
  18. dokumen rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
  19. dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
  20. dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi;
  21. dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut;
  22. dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;-
  23. dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan wisata bahari;
  24. dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT;
  25. dokumen studi kelayakan teknis sumber daya nonkonvensional;
  26. dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
  27. dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi;
  28. dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut;
  29. dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
  30. dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan wisata bahari;
  31. dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT;
  32. dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial sumber daya nonkonvensional;
  33. dokumen telaah teknis perizinan berusaha di laut;
  34. dokumen rekomendasi kegiatan pengusahaan pasir laut;
  35. dokumen rekomendasi penempatan dan/atau pendirian instalasi dan bangunan laut;
  36. dokumen rekomendasi teknis pelaksanaan reklamasi, pemanfaatan air laut, dan/atau dumping material laut;
  37. dokumen rekomendasi pengangkatan BMKT;
  38. dokumen rekomendasi pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi;
  39. dokumen rekomendasi wisata bahari;
  40. dokumen strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan;
  41. dokumen neraca komoditas pergaraman;
  42. dokumen pendampingan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan- pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  43. dokumen materi teknis/substansi bidang analisis pengusahaan jasa kelautan;
  44. laporan supervisi kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; dan
  45. dokumen evaluasi kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi.
Baca Juga :  30 Butir Uraian Tugas Jabatan Terapis Gigi Dan Mulut Mahir

Berikut daftar Uraian Tugas Jabatan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, lainnya :

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Utama

Terima kasih sudah berkunjung. Apabila artikel ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain.

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
PERMENPAN RB Nomor 26 Tahun 2021

Sumber file : JDIH MENPAN

14 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

10 + 20 =

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.