Info ASN Jabatan Fungsional 101 Uraian Tugas Jabatan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya

101 Uraian Tugas Jabatan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya

Uraian Tugas Jabatan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya

PENGERTIAN

Berdasarkan Peraturan Menpan-RB Nomor 37 Tahun 2021, Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan analisis perbendaharaan negara.

Pejabat Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Analis Perbendaharaan Negara adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk analisis perbendaharaan negara.

Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara termasuk dalam rumpun Akuntan dan Anggaran dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Jenjang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara, dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

  1. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama
  2. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda
  3. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya, dan
  4. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama.

UNSUR KEGIATAN DAN TUGAS JABATAN

Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yaitu melaksanakan kegiatan Analisis Perbendaharaan Negara.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Analis Perbendaharaan Negara harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan.

1. Unsur kegiatan tugas jabatan Analis Perbendaharaan Negara yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:

  1. pelaksanaan anggaran,
  2. pengelolaan kas negara,
  3. penyelenggaraan sistem manajemen investasi,
  4. pembinaan manajemen Badan Layanan Umum,
  5. pengelolaan akuntansi, statistik, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan,
  6. sinkronisasi dan supervisi perbendaharaan, dan
  7. penyelenggaraan platform pembayaran pemerintah.

2. Sub-unsur sebagaimana dimaksud pada angka 1. terdiri dari:

  1. pelaksanaan anggaran, meliputi:
    1. analisis data pelaksanaan anggaran,
    2. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan anggaran,
    3. pengembangan metodologi monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan anggaran,
    4. perumusan dan pengembangan pengaturan pelaksanaan anggaran, dan
    5. penyelesaian tuntutan ganti rugi.
  2. pengelolaan kas negara, meliputi:
    1. manajemen likuiditas,
    2. optimalisasi kas,
    3. pengaturan dan pengelolaan treasury dealing room,
    4. manajemen penerimaan kas negara,
    5. manajemen pengeluaran kas negara,
    6. manajemen rekening pemerintah, dan
    7. pembinaan pengelolaan rekening pemerintah dan pertanggungjawaban bendahara.
  3. penyelenggaraan sistem manajemen investasi, meliputi:
    1. pengelolaan rencana strategis manajemen, proses bisnis, dan skema investasi pemerintah,
    2. supervisi pengelolaan investasi pemerintah,
    3. perjanjian dan kepatuhan di bidang investasi pemerintah,
    4. analisis kesesuaian dan dampak hukum di bidang manajemen investasi pemerintah, dan
    5. pengaturan dan standardisasi di bidang investasi pemerintah.
  4. pembinaan manajemen Badan Layanan Umum, meliputi:
    1. analisis tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum,
    2. peraturan dan standardisasi teknis Badan Layanan Umum,
    3. pengkajian dan pengembangan Badan Layanan Umum,
    4. analisis kelayakan penetapan status Badan Layanan Umum,
    5. pembinaan dan evaluasi pengelolaan Badan Layanan Umum,
    6. pengawasan Badan Layanan Umum, dan
    7. asistensi Badan Layanan Umum Daerah.
  5. pengelolaan akuntansi, statistik, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan, meliputi:
    1. penatalaksanaan standar, sistem, dan pengaturan umum/teknis di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan,
    2. pembinaan dan monitoring evaluasi di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan,
    3. penyusunan laporan keuangan dan statistik keuangan pemerintah, dan
    4. persiapan pemeriksaan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan laporan keuangan.
  6. sinkronisasi dan supervisi perbendaharaan, meliputi:
    1. supervisi sistem perbendaharaan,
    2. pengembangan proses bisnis sistem perbendaharaan dan kerja sama kelembagaan,
    3. sinkronisasi transformasi kelembagaan, dan
    4. sinkronisasi ketentuan teknis bidang perbendaharaan.
  7. penyelenggaraan platform pembayaran pemerintah meliputi:
    1. kajian kelayakan dan kepatuhan mitra, dan
    2. pengembangan layanan dan pelaksanaan evaluasi layanan.

URAIAN TUGAS JABATAN ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA AHLI MADYA

Uraian Tugas Jabatan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Analis Perbendaharaan Negara yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam melaksanakan kegiatan Analisis Perbendaharaan Negara.

Berikut 101 Butir kegiatan / uraian tugas jabatan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya, meliputi:

  1. memvalidasi hasil analisis data pelaksanaan anggaran;
  2. memvalidasi hasil analisis data monitoring pelaksanaan anggaran;
  3. memvalidasi hasil analisis data kinerja belanja;
  4. memvalidasi hasil analisis data evaluasi teknis pelaksanaan anggaran;
  5. melaksanakan bimbingan dan supervisi pelaksanaan anggaran;
  6. mengevaluasi hasil bimbingan dan supervisi pelaksanaan anggaran;
  7. memvalidasi hasil analisis pengembangan metodologi untuk monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan anggaran;
  8. mengevaluasi hasil analisis rumusan substansi teknis pengaturan pelaksanaan anggaran;
  9. mengevaluasi hasil analisis rumusan standardisasi pengaturan pelaksanaan anggaran;
  10. mengevaluasi hasil analisis rumusan penyelesaian permasalahan pelaksanaan anggaran;
  11. mengevaluasi hasil analisis rumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran;
  12. melaksanakan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi penyusunan pengaturan dan implementasi tuntutan ganti rugi;
  13. mengevaluasi hasil pendampingan, pemantauan, dan evaluasi penyusunan pengaturan dan implementasi tuntutan ganti rugi;
  14. mengevaluasi hasil analisis rumusan pedoman dan ketentuan umum tuntutan ganti rugi;
  15. memvalidasi hasil analisis perencanaan kas pemerintah;
  16. melaksanakan bimbingan dan supervisi perencanaan kas pemerintah;
  17. memvalidasi hasil analisis bimbingan dan supervisi perencanaan kas pemerintah;
  18. memvalidasi hasil analisis likuiditas kas bendahara umum negara;
  19. memvalidasi hasil analisis pengelolaan kas dalam valuta asing;
  20. memvalidasi hasil analisis optimalisasi kas pemerintah melalui penempatan uang;
  21. memvalidasi hasil analisis optimalisasi kas pemerintah melalui surat berharga negara;
  22. memvalidasi hasil analisis rumusan pedoman umum dan ketentuan teknis treasury dealing room;
  23. memvalidasi hasil analisis tata kelola treasury dealing room;
  24. memvalidasi hasil analisis ekonomi makro, manajemen portofolio, dan manajemen risiko pengelolaan treasury dealing room;
  25. memvalidasi hasil analisis penerimaan kas negara dari perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak;
  26. memvalidasi hasil analisis pengelolaan lembaga persepsi penerimaan negara;
  27. memvalidasi hasil analisis pengeluaran kas negara;
  28. memvalidasi hasil pengelolaan bank operasional;
  29. memvalidasi hasil analisis pengelolaan transaksi rekening pemerintah;
  30. memvalidasi hasil analisis rumusan pengaturan pengelolaan rekening pemerintah;
  31. mengevaluasi atas hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan rekening pemerintah;
  32. memvalidasi atas hasil analisis data perhitungan pihak ketiga;
  33. mengevaluasi hasil analisis rumusan pengaturan pengembalian penerimaan/belanja negara dan perhitungan pihak ketiga;
  34. melaksanakan bimbingan dan supervisi pengelolaan rekening pemerintah dan pertanggungjawaban bendahara;
  35. mengevaluasi hasil bimbingan dan supervisi pengelolaan rekening pemerintah dan pertanggungjawaban bendahara;
  36. memvalidasi hasil analisis atas rencana strategis investasi pemerintah;
  37. memvalidasi hasil analisis kelayakan investasi pemerintah;
  38. mengevaluasi rumusan penganggaran investasi pemerintah;
  39. memvalidasi hasil analisis tren dan indikator lingkungan investasi pemerintah;
  40. memvalidasi hasil analisis rekonsiliasi investasi pemerintah;
  41. memvalidasi hasil analisis penyelesaian piutang negara pada Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Pemerintah Daerah;
  42. memvalidasi hasil analisis pengembalian investasi pemerintah;
  43. memvalidasi hasil analisis statistik pelaksanaan investasi pemerintah;
  44. memvalidasi hasil analisis kinerja investasi pemerintah;
  45. memvalidasi hasil analisis pengembangan sistem kelembagaan operator investasi;
  46. melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi atas pengelolaan investasi pemerintah;
  47. mengevaluasi hasil supervisi, monitoring, dan evaluasi atas pengelolaan investasi pemerintah;
  48. mengevaluasi rumusan perjanjian dan kepatuhan investasi pemerintah;
  49. memvalidasi kesesuaian dan dampak hukum terkait investasi pemerintah;
  50. mengevaluasi rumusan substansi pengaturan dan standardisasi pengelolaan investasi pemerintah;
  51. memvalidasi hasil analisis usulan tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum;
  52. mengevaluasi rumusan penetapan tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum;
  53. mengevaluasi hasil analisis permasalahan implementasi tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum;
  54. memvalidasi hasil analisis perkembangan implementasi tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum;
  55. mengevaluasi hasil analisis rumusan substansi pengaturan dan standardisasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
  56. mengevaluasi hasil analisis rumusan kajian pengembangan pengelolaan Badan Layanan Umum;
  57. mengevaluasi hasil analisis pengembangan penyajian data dan informasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
  58. memvalidasi hasil evaluasi pengembangan penyajian data dan informasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
  59. memvalidasi hasil analisis usulan pembentukan Badan Layanan Umum pada Instansi Pemerintah;
  60. memvalidasi hasil analisis usulan penetapan status Badan Layanan Umum;
  61. melakukan kegiatan supervisi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
  62. mengevaluasi hasil kegiatan supervisi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
  63. mengevaluasi hasil analisis rumusan pedoman pengawasan kinerja pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum oleh dewan pengawas;
  64. melakukan kegiatan pengawasan, penguatan kompetensi, pemantauan, dan evaluasi kinerja dewan pengawas;
  65. mengevaluasi hasil pengawasan, penguatan kompetensi, pemantauan, dan evaluasi kinerja dewan pengawas;
  66. memvalidasi rumusan persetujuan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian dewan pengawas;
  67. melakukan asistensi dan pendampingan kepada Badan Layanan Umum Daerah;
  68. mengevaluasi asistensi dan pendampingan kepada Badan Layanan Umum Daerah;
  69. mengevaluasi hasil analisis rumusan standar akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  70. mengevaluasi hasil analisis rumusan sistem akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  71. mengevaluasi hasil analisis rumusan ketentuan umum dan pedoman teknis di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  72. melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan supervisi bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  73. mengevaluasi hasil pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, dan supervisi di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  74. mengevaluasi hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  75. memvalidasi hasil analisis penyusunan laporan keuangan dan statistik di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  76. memvalidasi hasil analisis telaah laporan keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  77. memvalidasi hasil analisis konsolidasi laporan keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  78. memvalidasi hasil analisis penyesuaian laporan keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  79. memvalidasi hasil analisis persiapan proses pemeriksaan laporan keuangan;
  80. memvalidasi hasil analisis tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan;
  81. melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan konsultasi pengaturan dan proses bisnis perbendaharaan;
  82. mengevaluasi hasil supervisi, monitoring, evaluasi, dan konsultasi pengaturan dan proses bisnis perbendaharaan;
  83. mengevaluasi hasil analisis rumusan standar, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan proses bisnis perbendaharaan;
  84. mengevaluasi permasalahan pelaksanaan proses bisnis perbendaharaan;
  85. mengevaluasi hasil analisis pengembangan proses bisnis dan sistem perbendaharaan berdasarkan praktik dan teori perbendaharaan;
  86. menyusun strategi pengembangan proses bisnis perbendaharaan berdasarkan praktik dan teori perbendaharaan;
  87. menyusun rencana dan sinkronisasi program kerja sama kelembagaan;
  88. mengevaluasi dan menyusun rekomendasi hasil analisis program kerja sama kelembagaan di bidang perbendaharaan;
  89. mengevaluasi hasil analisis sinkronisasi implementasi transformasi kelembagaan;
  90. memvalidasi hasil analisis kinerja dan implementasi transformasi kelembagaan;
  91. melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi pencapaian kinerja transformasi kelembagaan;
  92. melakukan analisis kesesuaian dan dampak pengaturan bidang perbendaharaan antar instansi;
  93. merumuskan rekomendasi substansi atas evaluasi kesesuaian dan dampak pengaturan bidang perbendaharaan tingkat nasional;
  94. memvalidasi hasil analisis kesiapan proses bisnis dan sistem informasi platform pembayaran pemerintah;
  95. memvalidasi hasil analisis kesiapan aspek hukum mitra platform pembayaran pemerintah;
  96. melakukan evaluasi kepatuhan mitra dan pengguna platform pembayaran pemerintah terhadap standar dan ketentuan teknis;
  97. menganalisis kepatuhan mitra dan pengguna platform pembayaran pemerintah terhadap perjanjian, standar, dan ketentuan teknis dari aspek hukum;
  98. melakukan evaluasi atas analisis kepatuhan terhadap hukum atas layanan platform pembayaran pemerintah;
  99. menyusun kajian opsi model pengembangan platform pembayaran pemerintah atas identifikasi kebutuhan dan permasalahan;
  100. mengevaluasi desain pengembangan sistem platform pembayaran pemerintah; dan
  101. melakukan evaluasi atas analisis kinerja mitra platform pembayaran pemerintah.

HASIL KERJA TUGAS JABATAN ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA AHLI MADYA

Berikut Hasil Kerja Tugas Jabatan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya, meliputi:

  1. dokumen rekomendasi pelaksanaan anggaran,
  2. dokumen rekomendasi monitoring pelaksanaan anggaran,
  3. dokumen rekomendasi kinerja belanja,
  4. dokumen rekomendasi evaluasi teknis pelaksanaan anggaran,
  5. laporan bimbingan dan supervisi pelaksanaan anggaran,
  6. dokumen rekomendasi bimbingan dan supervisi pelaksanaan anggaran,
  7. dokumen rekomendasi pengembangan metodologi untuk monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan anggaran,
  8. dokumen evaluasi hasil analisis rumusan substansi teknis pengaturan pelaksanaan anggaran,
  9. dokumen evaluasi hasil analisis rumusan standardisasi pengaturan pelaksanaan anggaran,
  10. dokumen evaluasi hasil analisis rumusan penyelesaian permasalahan pelaksanaan anggaran,
  11. dokumen evaluasi hasil analisis rumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran,
  12. laporan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi penyusunan pengaturan dan implementasi tuntutan ganti rugi,
  13. laporan evaluasi pendampingan, pemantauan, dan evaluasi penyusunan pengaturan dan implementasi tuntutan ganti rugi,
  14. dokumen evaluasi rumusan pedoman dan ketentuan umum tuntutan ganti rugi,
  15. dokumen rekomendasi perencanaan kas pemerintah,
  16. laporan bimbingan dan supervisi perencanaan kas pemerintah,
  17. dokumen rekomendasi bimbingan dan supervisi perencanaan kas pemerintah,
  18. dokumen rekomendasi likuiditas kas bendahara umum negara,
  19. dokumen rekomendasi pengelolaan kas dalam valuta asing,
  20. dokumen rekomendasi optimalisasi kas pemerintah melalui penempatan uang,
  21. dokumen rekomendasi optimalisasi kas pemerintah melalui surat berharga negara,
  22. dokumen rekomendasi rumusan pedoman umum dan ketentuan teknis treasury dealing room,
  23. dokumen rekomendasi tata kelola treasury dealing room,
  24. dokumen rekomendasi ekonomi makro, manajemen portofolio, dan manajemen risiko pengelolaan treasury dealing room,
  25. dokumen rekomendasi penerimaan kas negara dari perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak,
  26. dokumen rekomendasi pengelolaan lembaga persepsi penerimaan negara,
  27. dokumen rekomendasi pengeluaran kas negara,
  28. dokumen rekomendasi pengelolaan bank operasional,
  29. dokumen rekomendasi pengelolaan transaksi rekening pemerintah,
  30. dokumen rekomendasi rumusan pengaturan pengelolaan rekening pemerintah,
  31. dokumen hasil evaluasi monitoring dan evaluasi pengelolaan rekening pemerintah,
  32. dokumen hasil validasi perhitungan pihak ketiga,
  33. dokumen hasil evaluasi rumusan pengaturan pengembalian penerimaan/belanja negara dan perhitungan pihak ketiga,
  34. laporan bimbingan dan supervisi pengelolaan rekening pemerintah dan pertanggungjawaban bendahara,
  35. dokumen hasil evaluasi bimbingan dan supervisi pengelolaan rekening pemerintah dan pertanggungjawaban bendahara,
  36. dokumen hasil evaluasi rencana strategis investasi pemerintah,
  37. dokumen rekomendasi kelayakan investasi pemerintah,
  38. dokumen hasil evaluasi rumusan penganggaran investasi pemerintah,
  39. dokumen rekomendasi tren dan indikator lingkungan investasi pemerintah,
  40. dokumen rekomendasi rekonsiliasi investasi pemerintah,
  41. dokumen rekomendasi penyelesaian piutang negara pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Pemerintah Daerah,
  42. dokumen rekomendasi pengembalian investasi pemerintah,
  43. dokumen rekomendasi statistik pelaksanaan investasi pemerintah,
  44. dokumen rekomendasi kinerja investasi pemerintah,
  45. dokumen rekomendasi pengembangan sistem kelembagaan operator investasi,
  46. laporan pelaksanaan supervisi, monitoring, dan evaluasi atas pengelolaan investasi pemerintah,
  47. laporan hasil evaluasi supervisi, monitoring, dan evaluasi atas pengelolaan investasi pemerintah,
  48. dokumen rekomendasi rumusan perjanjian dan kepatuhan investasi pemerintah,
  49. dokumen rekomendasi kesesuaian dan dampak hukum terkait investasi pemerintah,
  50. dokumen rekomendasi rumusan substansi pengaturan dan standardisasi pengelolaan investasi pemerintah,
  51. dokumen rekomendasi usulan tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum,
  52. dokumen rekomendasi rumusan penetapan tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum,
  53. laporan evaluasi permasalahan implementasi tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum,
  54. dokumen rekomendasi perkembangan implementasi tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum,
  55. dokumen rekomendasi rumusan substansi pengaturan dan standardisasi pengelolaan Badan Layanan Umum,
  56. dokumen rekomendasi rumusan kajian pengembangan pengelolaan Badan Layanan Umum,
  57. dokumen rekomendasi atas evaluasi pengembangan penyajian data dan informasi pengelolaan Badan Layanan Umum,
  58. dokumen rekomendasi pengembangan penyajian data dan informasi pengelolaan Badan Layanan Umum,
  59. dokumen rekomendasi usulan pembentukan Badan Layanan Umum pada Instansi Pemerintah,
  60. dokumen rekomendasi usulan penetapan status Badan Layanan Umum,
  61. laporan supervisi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Badan Layanan Umum,
  62. laporan evaluasi supervisi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Badan Layanan Umum,
  63. dokumen rekomendasi rumusan pedoman pengawasan kinerja pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum oleh dewan pengawas,
  64. laporan pengawasan, penguatan kompetensi, pemantauan, dan evaluasi kinerja dewan pengawas,
  65. dokumen rekomendasi pengawasan, penguatan kompetensi, pemantauan, dan evaluasi kinerja dewan pengawas,
  66. dokumen rekomendasi rumusan persetujuan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian dewan pengawas,
  67. laporan asistensi dan pendampingan kepada Badan Layanan Umum Daerah,
  68. laporan hasil evaluasi asistensi dan pendampingan kepada Badan Layanan Umum Daerah,
  69. dokumen rekomendasi rumusan standar akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan,
  70. dokumen rekomendasi rumusan sistem akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan,
  71. dokumen rekomendasi rumusan ketentuan umum dan pedoman teknis di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan,
  72. laporan sosialisasi, bimbingan dan supervisi bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan,
  73. laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan bimbingan dan supervisi bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan,
  74. laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan,
  75. dokumen rekomendasi penyusunan laporan keuangan dan statistik di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan,
  76. dokumen rekomendasi telaah laporan keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan,
  77. dokumen rekomendasi konsolidasi laporan keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan,
  78. dokumen rekomendasi penyesuaian laporan keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan,
  79. dokumen rekomendasi persiapan proses pemeriksaan laporan keuangan,
  80. dokumen rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan,
  81. laporan supervisi, monitoring, evaluasi, dan konsultasi pengaturan dan proses bisnis perbendaharaan,
  82. laporan evaluasi supervisi, monitoring, evaluasi, dan konsultasi pengaturan dan proses bisnis perbendaharaan,
  83. dokumen rekomendasi rumusan standar, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan proses bisnis perbendaharaan,
  84. dokumen rekomendasi permasalahan pelaksanaan proses bisnis perbendaharaan,
  85. dokumen rekomendasi pengembangan proses bisnis dan sistem perbendaharaan berdasarkan praktik dan teori perbendaharaan,
  86. dokumen strategi pengembangan proses bisnis perbendaharaan berdasarkan praktik dan teori perbendaharaan,
  87. dokumen rencana dan sinkronisasi program kerja sama kelembagaan,
  88. laporan evaluasi program kerja sama kelembagaan di bidang perbendaharaan,
  89. dokumen rekomendasi sinkronisasi implementasi transformasi kelembagaan,
  90. dokumen rekomendasi kinerja dan implementasi transformasi kelembagaan,
  91. laporan supervisi, monitoring, dan evaluasi pencapaian kinerja transformasi kelembagaan,
  92. dokumen rekomendasi kesesuaian dan dampak pengaturan bidang perbendaharaan antar instansi,
  93. dokumen rekomendasi substansi atas evaluasi kesesuaian dan dampak pengaturan bidang perbendaharaan tingkat nasional,
  94. dokumen rekomendasi kesiapan proses bisnis dan sistem informasi platform pembayaran pemerintah,
  95. dokumen rekomendasi kesiapan aspek hukum mitra platform pembayaran pemerintah,
  96. dokumen rekomendasi kepatuhan mitra dan pengguna platform pembayaran pemerintah terhadap standar dan ketentuan teknis,
  97. dokumen rekomendasi kepatuhan mitra dan pengguna platform pembayaran pemerintah terhadap perjanjian, standar dan ketentuan teknis dari aspek hukum,
  98. dokumen rekomendasi kepatuhan terhadap hukum atas layanan platform pembayaran pemerintah,
  99. dokumen rekomendasi model pengembangan platform pembayaran pemerintah atas identifikasi kebutuhan dan permasalahan,
  100. dokumen evaluasi desain pengembangan sistem platform pembayaran pemerintah, dan
  101. dokumen rekomendasi kinerja mitra platform pembayaran pemerintah.

Berikut daftar Uraian Tugas Jabatan Analis Perbendaharaan Negara, lainnya :

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya

Terima kasih sudah berkunjung. Apabila artikel ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain.

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
PERMENPAN RB Nomor 37 Tahun 2021

Sumber file : JDIH MENPAN

11 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com