Info ASN Jabatan Fungsional 77 Butir Uraian Tugas Jabatan Diplomat Ahli Madya

77 Butir Uraian Tugas Jabatan Diplomat Ahli Madya

Uraian Tugas Jabatan Diplomat Ahli Madya

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Diplomat Ahli Madya

PENGERTIAN

Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Diplomat, bahwa yang dimaksud dengan:

Diplomat adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Diplomat sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Diplomat.

Jabatan Fungsional Diplomat termasuk dalam rumpun Politik dan Hubungan Luar Negeri dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Diplomat merupakan jabatan fungsional Keahlian.

Jenjang Jabatan Fungsional Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:

  1. Diplomat Ahli Pertama,
  2. Diplomat Ahli Muda,
  3. Diplomat Ahli Madya, dan
  4. Diplomat Ahli Utama.

UNSUR KEGIATAN DAN TUGAS JABATAN

Tugas jabatan Diplomat yaitu melaksanakan diplomasi dalam pengelolaan hubungan antara negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan negara dan pemerintah asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Diplomat harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Diplomat Ahli Madya sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Diplomat yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:

  1. unsur utama, dan
  2. unsur penunjang.

2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 1. huruf a, terdiri atas:

  1. pendidikan,
  2. diplomasi, dan
  3. pengembangan profesi.

3. Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka (2), terdiri atas:

  1. pendidikan, meliputi:
    1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar,
    2. pendidikan dan pelatihan (dikla
    3. fungsional/ teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri/ diplomasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan atau sertifikat, dan
    4. diklat Prajabatan.
  2. diplomasi, meliputi:
    1. melakukan kegiatan untuk dan atas nama negara dan pemerintah Republik Indonesia dalam hubungan dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri (representing),
    2. memperjuangkan kepentingan negara dan pemerintah Republik Indonesia melalui perundingan, pendekatan dan interaksi dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri (negotiating),
    3. melindungi kepentingan negara dan pemerintah, warga negara, dan Badan Hukum Indonesia di dalam dan di luar negeri (protecting),
    4. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kerja sama antara negara dan pemerintah Republik Indonesia dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri, di segala bidang yang bermanfaat bagi kepentingan nasional (promoting),
    5. menyampaikan informasi hasil pelaksanaan tugas, pengamatan dan analisis di bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dalam kerangka hubungan dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri (reporting),
    6. melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, aktualisasi dan pengawasan sumber daya secara efektif untuk pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan (managing), dan
    7. melaksanakan kegiatan lain terkait tugas diplomasi.
  3. pengembangan profesi, meliputi:
    1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang politik dan hubungan luar negeri,
    2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang politik dan hubungan luar negeri,
    3. pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri, dan
    4. pembuatan sistem/mekanisme kerja guna mendukung pelaksanaan diplomasi yang efektif.

4. Unsur Penunjang, meliputi:

  1. penugasan sebagai pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri,
  2. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang politik dan hubungan luar negeri,
  3. keanggotaan dalam organisasi profesi,
  4. keanggotaan dalam Tim Penilai,
  5. keanggotaan dalam kelompok kerja/panitia kegiatan di luar tugas dan fungsi jabatan,
  6. perolehan penghargaan/tanda jasa, dan
  7. perolehan ijazah/gelar lainnya.

URAIAN TUGAS JABATAN DIPLOMAT AHLI MADYA

Uraian Tugas Jabatan Diplomat Ahli Madya merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Diplomat yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam melaksanakan diplomasi dalam pengelolaan hubungan antara negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan negara dan pemerintah asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri.

Berikut 77 Butir kegiatan / uraian tugas jabatan Diplomat Ahli Madya, meliputi:

  1. melakukan kegiatan bersifat strategis sektoral terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  2. mewakili Indonesia/Kementerian dalam acara kenegaraan, diplomatik, pertemuan, sidang/konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri;
  3. menganalisis materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. melakukan konsultasi strategis sektoral dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. melakukan kegiatan strategis sektoral dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  6. menganalisis materi kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  7. melakukan koordinasi strategis sektoral terkait kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  8. melakukan kegiatan strategis sektoral terkait kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  9. melakukan pendekatan strategis sektoral dengan pemangku kepentingan terkait;
  10. menyusun rancangan strategi kegiatan pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja dan Warga Negara Indonesia di luar negeri;
  11. melakukan konsultasi strategis sektoral terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
  12. melakukan kegiatan strategis sektoral pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  13. menganalisis materi bagi perumusan hukum dan perjanjian internasional;
  14. menganalisis konsep hukum dan perjanjian internasional;
  15. melakukan konsultasi substansi terkait hukum dan perjanjian internasional.;
  16. menganalisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol;
  17. melakukan konsultasi strategis sektoral di bidang protokol;
  18. melakukan kegiatan strategis sektoral di bidang protokol;
  19. menganalisis materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia.;
  20. melakukan konsultasi strategis sektoral terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
  21. melakukan kegiatan strategis sektoral terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
  22. menganalisis materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional;
  23. melakukan konsultasi strategis sektoral terkait kebijakan perundingan internasional;
  24. melakukan kegiatan strategis sektoral terkait perundingan internasional;
  25. menganalisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  26. melakukan koordinasi strategis sektoral terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  27. melakukan kegiatan strategis sektoral di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  28. menganalisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  29. melakukan koordinasi strategis sektoral terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  30. melakukan kegiatan strategis sektoral di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  31. menganalisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran;
  32. melakukan konsultasi strategis sektoral di bidang kekonsuleran;
  33. melakukan kegiatan strategis sektoral di bidang kekonsuleran;
  34. menganalisis materi bagi kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  35. melakukan konsultasi strategis sektoral terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  36. melakukan kegiatan strategis sektoral terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  37. menganalisis materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  38. melakukan kegiatan strategis sektoral terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  39. melakukan kegiatan substansi untuk pembinaan Warga Negara Indonesia dan diaspora di luar negeri;
  40. menyusun konsep pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  41. melakukan konsultasi strategis sektoral terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  42. menganalisis materi evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  43. menganalisis pelaksanaan tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  44. menganalisis konsep evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
  45. menganalisis konsep hasil evaluasi kebijakan/ kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  46. menganalisis konsep hasil evaluasi kebijakan perundingan internasional;
  47. menganalisis implementasi hukum dan perjanjian internasional;
  48. menganalisis konsep evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional;
  49. menyusun kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
  50. menyusun kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
  51. menelaah isu strategis sektoral dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
  52. menelaah isu strategis nasional dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
  53. menyusun draf petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi;
  54. menganalisis konsep evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  55. menganalisis konsep hasil evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  56. menganalisis konsep hasil evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran;
  57. menganalisis konsep evaluasi kebijakan di bidang protokol;
  58. menganalisis materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  59. menganalisis konsep perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  60. menganalisis materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  61. menganalisis konsep perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  62. menganalisis materi perumusan kebijakan perundingan internasional;
  63. menganalisis konsep perumusan kebijakan perundingan internasional;
  64. menganalisis materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
  65. menganalisis perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
  66. menganalisis materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  67. menganalisis konsep perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  68. menganalisis materi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran;
  69. menganalisis konsep perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran;
  70. menganalisis konsep materi perumusan kebijakan di bidang protokol;
  71. menganalisis konsep perumusan kebijakan di bidang protokol;
  72. menganalisis materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
  73. menganalisis konsep perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
  74. menganalisis materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  75. menganalisis konsep kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  76. melaksanakan penugasan dalam bidang penjurubahasaan; dan
  77. melakukan kegiatan koordinasi dalam bidang substansi dan non-substansi pada Perwakilan.
Baca Juga :  58 Butir Uraian Tugas Jabatan Teknisi Elektromedis Ahli Muda

HASIL KERJA TUGAS JABATAN DIPLOMAT AHLI MADYA

Berikut Hasil Kerja Tugas Jabatan Diplomat Ahli Madya, meliputi:

  1. laporan kegiatan bersifat strategis sektoral terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  2. laporan mewakili Indonesia/Kementerian dalam acara kenegaraan, diplomatik, pertemuan, sidang/konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri,
  3. analisis materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
  4. laporan konsultasi strategis sektoral dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
  5. laporan kegiatan strategis sektoral dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
  6. analisis materi kunjungan/pertemuan/sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  7. laporan koordinasi strategis sektoral terkait kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  8. laporan kegiatan strategis sektoral terkait kunjungan/ pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  9. laporan pendekatan strategis sektoral dengan pemangku kepentingan terkait,
  10. konsep rancangan strategi kegiatan pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja dan Warga Negara Indonesia di luar negeri,
  11. laporan konsultasi strategis sektoral terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia,
  12. laporan kegiatan strategis sektoral pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  13. analisis materi bagi perumusan hukum dan perjanjian internasional,
  14. draf analisis konsep hukum dan perjanjian internasional,
  15. laporan konsultasi substansi terkait hukum dan perjanjian internasional,
  16. analisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol,
  17. laporan konsultasi strategis sektoral di bidang protokol,
  18. laporan kegiatan strategis sektoral di bidang protokol,
  19. analisis materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia,
  20. laporan konsultasi strategis sektoral terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia,
  21. laporan kegiatan strategis sektoral terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia,
  22. analisis materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional,
  23. laporan konsultasi strategis sektoral terkait kebijakan perundingan internasional,
  24. laporan kegiatan strategis sektoral terkait perundingan internasional,
  25. analisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  26. laporan koordinasi strategis sektoral terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  27. laporan kegiatan strategis sektoral di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  28. analisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  29. laporan koordinasi strategis sektoral terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  30. laporan kegiatan strategis sektoral di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  31. analisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran,
  32. laporan konsultasi strategis sektoral di bidang kekonsuleran,
  33. laporan kegiatan strategis sektoral di bidang kekonsuleran,
  34. analisis materi bagi kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  35. laporan konsultasi strategis sektoral terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  36. laporan kegiatan strategis sektoral terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  37. analisis materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  38. laporan kegiatan strategis sektoral terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  39. laporan kegiatan substansi untuk pembinaan Warga Negara Indonesia dan diaspora di luar negeri,
  40. konsep pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  41. laporan konsultasi strategis sektoral terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  42. analisis materi evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
  43. analisis pelaksanaan tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  44. draf analisis konsep evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia,
  45. draf analisis konsep hasil evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  46. draf analisis konsep hasil evaluasi kebijakan perundingan internasional,
  47. analisis implementasi hukum dan perjanjian internasional,
  48. draf analisis konsep evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional,
  49. laporan kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri,
  50. laporan kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri,
  51. laporan telaahan isu strategis sektoral dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri,
  52. laporan telahaan isu strategis nasional dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri,
  53. draf petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi,
  54. draf analisis konsep evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  55. draf analisis konsep hasil evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  56. draf analisis konsep hasil evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran,
  57. draf analisis konsep evaluasi kebijakan di bidang protokol,
  58. analisis materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  59. draf analisis konsep perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  60. analisis materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  61. analisis konsep perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  62. analisis materi perumusan kebijakan perundingan internasional,
  63. draf analisis konsep perumusan kebijakan perundingan internasional,
  64. analisis materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional,
  65. konsep analisis perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional,
  66. analisis materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
  67. draf analisis konsep perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
  68. analisis materi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran,
  69. draf analisis konsep perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran,
  70. analisis konsep materi perumusan kebijakan di bidang protokol,
  71. draf analisis konsep perumusan kebijakan di bidang protokol,
  72. analisis materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia,
  73. draf analisis konsep perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia,
  74. draf analisis materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  75. analisis konsep kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  76. laporan penugasan dalam bidang penjurubahasaan,
  77. laporan kegiatan koordinasi dalam bidang substansi dan non-substansi pada Perwakilan.
Baca Juga :  Uraian Tugas Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Pemula

Berikut daftar Uraian Tugas Jabatan Diplomat, lainnya :

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Diplomat Ahli Madya

Terima kasih sudah berkunjung. Apabila artikel ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain.

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
PERMENPAN RB Nomor 4 Tahun 2018

Sumber file : JDIH MENPAN

8 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com