Info ASN Jabatan Fungsional 64 Butir Uraian Tugas Jabatan Diplomat Ahli Pertama

64 Butir Uraian Tugas Jabatan Diplomat Ahli Pertama

Uraian Tugas Jabatan Diplomat Ahli Pertama

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Diplomat Ahli Pertama

PENGERTIAN

Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Diplomat, bahwa yang dimaksud dengan:

Diplomat adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Diplomat sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Diplomat.

Jabatan Fungsional Diplomat termasuk dalam rumpun Politik dan Hubungan Luar Negeri dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Diplomat merupakan jabatan fungsional Keahlian.

Jenjang Jabatan Fungsional Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:

  1. Diplomat Ahli Pertama,
  2. Diplomat Ahli Muda,
  3. Diplomat Ahli Madya, dan
  4. Diplomat Ahli Utama.

UNSUR KEGIATAN

Tugas jabatan Diplomat yaitu melaksanakan diplomasi dalam pengelolaan hubungan antara negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan negara dan pemerintah asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Diplomat harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Diplomat Ahli Pertama sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Diplomat yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:

  1. unsur utama, dan
  2. unsur penunjang.

2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 1. huruf a, terdiri atas:

  1. pendidikan,
  2. diplomasi, dan
  3. pengembangan profesi.

3. Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka (2), terdiri atas:

  1. pendidikan, meliputi:
    1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar,
    2. pendidikan dan pelatihan (dikla
    3. fungsional/ teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri/ diplomasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan atau sertifikat, dan
    4. diklat Prajabatan.
  2. diplomasi, meliputi:
    1. melakukan kegiatan untuk dan atas nama negara dan pemerintah Republik Indonesia dalam hubungan dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri (representing),
    2. memperjuangkan kepentingan negara dan pemerintah Republik Indonesia melalui perundingan, pendekatan dan interaksi dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri (negotiating),
    3. melindungi kepentingan negara dan pemerintah, warga negara, dan Badan Hukum Indonesia di dalam dan di luar negeri (protecting),
    4. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kerja sama antara negara dan pemerintah Republik Indonesia dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri, di segala bidang yang bermanfaat bagi kepentingan nasional (promoting),
    5. menyampaikan informasi hasil pelaksanaan tugas, pengamatan dan analisis di bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dalam kerangka hubungan dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri (reporting),
    6. melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, aktualisasi dan pengawasan sumber daya secara efektif untuk pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan (managing), dan
    7. melaksanakan kegiatan lain terkait tugas diplomasi.
  3. pengembangan profesi, meliputi:
    1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang politik dan hubungan luar negeri,
    2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang politik dan hubungan luar negeri,
    3. pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri, dan
    4. pembuatan sistem/mekanisme kerja guna mendukung pelaksanaan diplomasi yang efektif.

4. Unsur Penunjang, meliputi:

  1. penugasan sebagai pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri,
  2. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang politik dan hubungan luar negeri,
  3. keanggotaan dalam organisasi profesi,
  4. keanggotaan dalam Tim Penilai,
  5. keanggotaan dalam kelompok kerja/panitia kegiatan di luar tugas dan fungsi jabatan,
  6. perolehan penghargaan/tanda jasa, dan
  7. perolehan ijazah/gelar lainnya.

URAIAN TUGAS JABATAN DIPLOMAT AHLI PERTAMA

Uraian Tugas Jabatan Diplomat Ahli Pertama merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Diplomat yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam melaksanakan diplomasi dalam pengelolaan hubungan antara negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan negara dan pemerintah asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri.

Berikut 64 Butir kegiatan / uraian tugas jabatan Diplomat Ahli Pertama, meliputi:

  1. melakukan kegiatan operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  2. mewakili Indonesia/Kementerian dalam acara kenegaraan, diplomatik, pertemuan, sidang/konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri;
  3. melakukan tabulasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. melakukan konsultasi operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. melakukan kegiatan operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  6. mempersiapkan data dan informasi untuk penyusunan materi kunjungan/pertemuan/ sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  7. melakukan koordinasi operasional terkait kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  8. melakukan kegiatan operasional terkait kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  9. melakukan pendekatan operasional dengan pemangku kepentingan terkait;
  10. mempersiapkan daftar pemangku kepentingan/ mitra kerja dan Warga Negara Indonesia di luar negeri untuk kegiatan pembinaan;
  11. melakukan konsultasi operasional terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  12. melakukan kegiatan operasional pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  13. melakukan konsultasi operasional terkait hukum dan perjanjian internasional;
  14. menyiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol;
  15. melakukan konsultasi operasional di bidang protokol;
  16. melakukan kegiatan operasional di bidang protokol;
  17. mempersiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
  18. melakukan konsultasi operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
  19. melakukan kegiatan operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
  20. mempersiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional;
  21. melakukan konsultasi operasional terkait kebijakan perundingan internasional;
  22. melakukan kegiatan operasional terkait perundingan internasional;
  23. menyiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  24. melakukan koordinasi operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  25. melakukan kegiatan operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  26. menyiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  27. melakukan koordinasi operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  28. melakukan kegiatan operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  29. menyiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran;
  30. melakukan konsultasi operasional di bidang kekonsuleran;
  31. melakukan kegiatan operasional di bidang kekonsuleran;
  32. menyiapkan data dan informasi bagi materi kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  33. melakukan konsultasi operasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  34. melakukan kegiatan operasional terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  35. mempersiapkan penyusunan materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  36. melakukan kegiatan operasional terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  37. melakukan kegiatan operasional untuk pembinaan Warga Negara Indonesia dan diaspora di luar negeri;
  38. mengidentifikasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  39. melakukan konsultasi operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  40. mempersiapkan data dan informasi untuk evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  41. melakukan inventarisasi data dan informasi hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  42. menyiapkan data dan informasi bagi evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
  43. mempersiapkan data dan informasi bagi evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  44. mempersiapkan data dan informasi evaluasi kebijakan perundingan internasional;
  45. mengidentifikasi data dan informasi terkait implementasi hukum dan perjanjian internasional;
  46. melaksanakan inventarisasi materi evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional;
  47. menyusun kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
  48. menyusun kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
  49. menyusun dan menganalisis data dan informasi bagi petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi;
  50. menyiapkan data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  51. menyusun dan menganalisa data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  52. menyiapkan data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran;
  53. menyiapkan data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang protokol;
  54. menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  55. menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  56. menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan perundingan internasional;
  57. menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
  58. mengidentifikasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  59. menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran;
  60. menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang protokol;
  61. menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
  62. mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  63. melaksanakan penugasan dalam bidang penjurubahasaan; dan
  64. melaksanakan kegiatan koordinasi non-substansi pada Perwakilan.
Baca Juga :  13 Butir Uraian Tugas Jabatan Sandiman Penyelia

HASIL KERJA TUGAS JABATAN DIPLOMAT AHLI PERTAMA

Berikut Hasil Kerja Tugas Jabatan Diplomat Ahli Pertama, meliputi:

  1. laporan kegiatan operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  2. laporan mewakili Indonesia/Kementerian dalam acara kenegaraan, diplomatik, pertemuan, sidang/ konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri,
  3. kompilasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
  4. laporan konsultasi operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
  5. laporan kegiatan operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
  6. kompilasi data dan informasi untuk penyusunan materi kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  7. laporan koordinasi operasional terkait kunjungan/ pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  8. laporan kegiatan operasional terkait kunjungan/ pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  9. laporan pendekatan operasional dengan pemangku kepentingan terkait,
  10. daftar pemangku kepentingan/mitra kerja dan Warga Negara Indonesia di luar negeri untuk kegiatan pembinaan,
  11. laporan konsultasi operasional terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  12. laporan kegiatan operasional pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  13. laporan konsultasi operasional terkait hukum dan perjanjian internasional,
  14. data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol,
  15. laporan konsultasi operasional di bidang protokol,
  16. laporan kegiatan operasional di bidang protokol,
  17. tabulasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia,
  18. laporan konsultasi operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia,
  19. laporan kegiatan operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia,
  20. kompilasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional,
  21. laporan konsultasi operasional terkait kebijakan perundingan internasional,
  22. laporan kegiatan operasional terkait perundingan internasional,
  23. tabulasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  24. laporan koordinasi operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  25. laporan kegiatan operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  26. tabulasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  27. laporan koordinasi operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  28. laporan kegiatan operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  29. kompilasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran,
  30. laporan konsultasi operasional di bidang kekonsuleran,
  31. laporan kegiatan operasional di bidang kekonsuleran,
  32. kompilasi data dan informasi bagi materi kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  33. laporan konsultasi operasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  34. laporan kegiatan operasional terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  35. data atau penyusunan materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  36. laporan kegiatan operasional terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  37. laporan kegiatan operasional untuk pembinaan Warga Negara Indonesia dan diaspora di luar negeri,
  38. kompilasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  39. laporan konsultasi operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  40. tabulasi data dan informasi untuk evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
  41. tabulasi data dan informasi hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  42. kompilasi data dan informasi bagi evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia,
  43. kompilasi data dan informasi bagi evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  44. kompilasi data dan informasi evaluasi kebijakan perundingan internasional,
  45. kompilasi data dan informasi terkait implementasi hukum dan perjanjian internasional,
  46. kompilasi data dan informasi materi evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional,
  47. laporan kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri,
  48. laporan kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri,
  49. kompilasi data dan informasi bagi petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi,
  50. kompilasi data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  51. kompilasi data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  52. kompilasi data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran,
  53. kompilasi data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang protokol,
  54. kompilasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  55. kompilasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  56. kompilasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan perundingan internasional,
  57. kompilasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional,
  58. tabulasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
  59. tabulasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran,
  60. kompilasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang protokol,
  61. kompilasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia,
  62. kompilasi data dan informasi untuk penyusunan materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  63. laporan penugasan dalam bidang penjurubahasaan,
  64. laporan kegiatan koordinasi non-substansi pada Perwakilan.
Baca Juga :  22 Butir Uraian Tugas Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya

Berikut daftar Uraian Tugas Jabatan Diplomat, lainnya :

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Diplomat Ahli Pertama

Terima kasih sudah berkunjung. Apabila artikel ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain.

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
PERMENPAN RB Nomor 4 Tahun 2018

Sumber file : JDIH MENPAN

4 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

9 − 5 =

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.