Info ASN Jabatan Fungsional 75 Butir Uraian Tugas Jabatan Diplomat Ahli Utama

75 Butir Uraian Tugas Jabatan Diplomat Ahli Utama

Uraian Tugas Jabatan Diplomat Ahli Utama

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Diplomat Ahli Utama

PENGERTIAN

Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Diplomat, bahwa yang dimaksud dengan:

Diplomat adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Diplomat sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Diplomat.

Jabatan Fungsional Diplomat termasuk dalam rumpun Politik dan Hubungan Luar Negeri dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Diplomat merupakan jabatan fungsional Keahlian.

Jenjang Jabatan Fungsional Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:

  1. Diplomat Ahli Pertama,
  2. Diplomat Ahli Muda,
  3. Diplomat Ahli Madya, dan
  4. Diplomat Ahli Utama.

UNSUR KEGIATAN DAN TUGAS JABATAN

Tugas jabatan Diplomat yaitu melaksanakan diplomasi dalam pengelolaan hubungan antara negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan negara dan pemerintah asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Diplomat harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Diplomat Ahli Utama sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Diplomat yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:

  1. unsur utama, dan
  2. unsur penunjang.

2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 1. huruf a, terdiri atas:

  1. pendidikan,
  2. diplomasi, dan
  3. pengembangan profesi.

3. Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka (2), terdiri atas:

  1. pendidikan, meliputi:
    1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar,
    2. pendidikan dan pelatihan (dikla
    3. fungsional/ teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri/ diplomasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan atau sertifikat, dan
    4. diklat Prajabatan.
  2. diplomasi, meliputi:
    1. melakukan kegiatan untuk dan atas nama negara dan pemerintah Republik Indonesia dalam hubungan dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri (representing),
    2. memperjuangkan kepentingan negara dan pemerintah Republik Indonesia melalui perundingan, pendekatan dan interaksi dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri (negotiating),
    3. melindungi kepentingan negara dan pemerintah, warga negara, dan Badan Hukum Indonesia di dalam dan di luar negeri (protecting),
    4. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kerja sama antara negara dan pemerintah Republik Indonesia dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri, di segala bidang yang bermanfaat bagi kepentingan nasional (promoting),
    5. menyampaikan informasi hasil pelaksanaan tugas, pengamatan dan analisis di bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dalam kerangka hubungan dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri (reporting),
    6. melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, aktualisasi dan pengawasan sumber daya secara efektif untuk pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan (managing), dan
    7. melaksanakan kegiatan lain terkait tugas diplomasi.
  3. pengembangan profesi, meliputi:
    1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang politik dan hubungan luar negeri,
    2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang politik dan hubungan luar negeri,
    3. pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri, dan
    4. pembuatan sistem/mekanisme kerja guna mendukung pelaksanaan diplomasi yang efektif.

4. Unsur Penunjang, meliputi:

  1. penugasan sebagai pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri,
  2. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang politik dan hubungan luar negeri,
  3. keanggotaan dalam organisasi profesi,
  4. keanggotaan dalam Tim Penilai,
  5. keanggotaan dalam kelompok kerja/panitia kegiatan di luar tugas dan fungsi jabatan,
  6. perolehan penghargaan/tanda jasa, dan
  7. perolehan ijazah/gelar lainnya.

URAIAN TUGAS JABATAN DIPLOMAT AHLI UTAMA

Uraian Tugas Jabatan Diplomat Ahli Utama merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Diplomat yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam melaksanakan diplomasi dalam pengelolaan hubungan antara negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan negara dan pemerintah asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri.

Berikut 75 Butir kegiatan / uraian tugas jabatan Diplomat Ahli Utama, meliputi:

  1. melakukan kegiatan bersifat strategis nasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  2. mewakili Indonesia/Kementerian dalam acara kenegaraan, diplomatik, pertemuan, sidang/konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri;
  3. melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. melakukan konsultasi strategis nasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. melakukan kegiatan strategis nasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  6. melakukan finalisasi materi kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  7. melakukan konsultasi strategis nasional terkait kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  8. melakukan kegiatan strategis nasional terkait kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  9. melakukan pendekatan strategis nasional dengan pemangku kepentingan terkait;
  10. melakukan finalisasi rancangan strategi kegiatan pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja dan Warga Negara Indonesia di luar negeri;
  11. melakukan konsultasi strategis nasional penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
  12. melakukan kegiatan strategis nasional pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  13. melakukan finalisasi materi bagi perumusan hukum dan perjanjian internasional;
  14. melakukan finalisasi kebijakan hukum dan perjanjian internasional;
  15. melakukan konsultasi strategis terkait hukum dan perjanjian internasional;
  16. melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol;
  17. melakukan konsultasi strategis nasional di bidang protokol;
  18. melakukan kegiatan strategis nasional di bidang protokol;
  19. melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
  20. melakukan konsultasi strategis nasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
  21. melakukan kegiatan strategis nasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
  22. melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional;
  23. melakukan konsultasi strategis nasional terkait kebijakan perundingan internasional;
  24. melakukan kegiatan strategis nasional terkait perundingan internasional;
  25. melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  26. melakukan koordinasi strategis nasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  27. melakukan kegiatan strategis nasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  28. melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  29. melakukan koordinasi strategis nasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  30. melakukan kegiatan strategis nasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  31. melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran;
  32. melakukan konsultasi strategis nasional di bidang kekonsuleran;
  33. melakukan kegiatan strategis nasional di bidang kekonsuleran;
  34. mengkaji materi pelaksanaan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  35. melakukan konsultasi strategis nasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  36. melakukan kegiatan strategis nasional terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  37. melakukan finalisasi materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  38. melakukan kegiatan strategis nasional terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  39. melakukan kegiatan strategis untuk pembinaan Warga Negara Indonesia dan diaspora di luar negeri;
  40. melakukan finalisasi rekomendasi pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  41. melakukan konsultasi strategis nasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  42. melakukan finalisasi evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI;
  43. mengkaji pelaksanaan tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  44. melakukan finalisasi evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
  45. melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  46. melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan perundingan internasional;
  47. melakukan finalisasi rekomendasi bagi implementasi hukum dan perjanjian internasional;
  48. menyusun hasil evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional;
  49. menyusun kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
  50. menyusun kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
  51. menelaah isu strategis nasional dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
  52. menyusun rekomendasi petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi;
  53. menyusun rekomendasi strategi nasional untuk pengembangan diplomasi Indonesia;
  54. melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  55. melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  56. melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran;
  57. melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang protokol;
  58. melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  59. melakukan finalisasi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
  60. melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  61. melakukan finalisasi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  62. melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan perundingan internasional;
  63. melakukan finalisasi perumusan kebijakan perundingan internasional;
  64. melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
  65. melakukan finalisasi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
  66. melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  67. melakukan finalisasi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  68. melakukan finalisasi perumusan materi kebijakan di bidang kekonsuleran;
  69. melakukan finalisasi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran;
  70. melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan di bidang protokol;
  71. melakukan finalisasi perumusan kebijakan di bidang protokol;
  72. melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
  73. melakukan finalisasi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
  74. mengkaji materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri; dan
  75. melakukan finalisasi rencana kebijakan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.
Baca Juga :  41 Butir Uraian Tugas Jabatan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama

HASIL KERJA TUGAS JABATAN DIPLOMAT AHLI UTAMA

Berikut Hasil Kerja Tugas Jabatan Diplomat Ahli Utama, meliputi:

  1. laporan kegiatan bersifat strategis nasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  2. laporan mewakili Indonesia/Kementerian dalam acara kenegaraan, diplomatik, pertemuan, sidang/konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri,
  3. rekomendasi finalisasi materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
  4. laporan konsultasi strategis nasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
  5. laporan kegiatan strategis nasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
  6. rekomendasi finalisasi materi kunjungan/ pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  7. laporan konsultasi strategis nasional terkait kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  8. laporan kegiatan strategis nasional terkait kunjungan/ pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  9. laporan pendekatan strategis nasional dengan pemangku kepentingan terkait,
  10. rekomendasi finalisasi rancangan strategi kegiatan pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja dan Warga Negara Indonesia di luar negeri,
  11. laporan konsultasi strategis nasional penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia,
  12. laporan kegiatan strategis nasional pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  13. rekomendasi finalisasi materi bagi perumusan hukum dan perjanjian internasional,
  14. rekomendasi finalisasi kebijakan hukum dan perjanjian internasional,
  15. laporan konsultasi strategis terkait hukum dan perjanjian internasional,
  16. rekomendasi finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol,
  17. laporan konsultasi strategis nasional di bidang protokol,
  18. laporan kegiatan strategis nasional di bidang protokol,
  19. rekomendasi finalisasi materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia,
  20. laporan konsultasi strategis nasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia,
  21. laporan kegiatan strategis nasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia,
  22. rekomendasi finalisasi materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional,
  23. laporan konsultasi strategis nasional terkait kebijakan perundingan internasional,
  24. laporan kegiatan strategis nasional terkait perundingan internasional,
  25. rekomendasi finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  26. laporan koordinasi strategis nasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  27. laporan kegiatan strategis nasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  28. rekomendasi finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  29. laporan koordinasi strategis nasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  30. laporan kegiatan strategis nasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  31. rekomendasi finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran,
  32. laporan konsultasi strategis nasional di bidang kekonsuleran,
  33. laporan kegiatan strategis nasional di bidang kekonsuleran,
  34. laporan kajian materi pelaksanaan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  35. laporan konsultasi strategis nasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  36. laporan kegiatan strategis nasional terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  37. rekomendasi finalisasi materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  38. laporan kegiatan strategis nasional terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  39. laporan kegiatan strategis untuk pembinaan Warga Negara Indonesia dan diaspora di luar negeri,
  40. rekomendasi finalisasi rekomendasi pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  41. laporan konsultasi strategis nasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  42. laporan finalisasi evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
  43. laporan kajian pelaksanaan tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  44. laporan finalisasi evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia,
  45. laporan finalisasi hasil evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  46. laporan finalisasi hasil evaluasi kebijakan perundingan internasional,
  47. rekomendasi final bagi implementasi hukum dan perjanjian internasional,
  48. laporan hasil evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional,
  49. laporan kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri,
  50. laporan kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri,
  51. laporan telaahan isu strategis nasional dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri,
  52. rekomendasi petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi,
  53. rekomendasi strategi nasional untuk pengembangan diplomasi Indonesia,
  54. laporan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  55. laporan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  56. laporan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran,
  57. laporan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang protokol,
  58. rekomendasi finalisasi materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  59. rekomendasi finalisasi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri,
  60. rekomendasi finalisasi materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  61. rekomendasi finalisasi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,
  62. rekomendasi finalisasi materi perumusan kebijakan perundingan internasional,
  63. rekomendasi finalisasi perumusan kebijakan perundingan internasional,
  64. rekomendasi finalisasi materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional,
  65. rekomendasi finalisasi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional,
  66. rekomendasi finalisasi materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
  67. rekomendasi finalisasi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
  68. rekomendasi finalisasi perumusan materi kebijakan di bidang kekonsuleran,
  69. rekomendasi finalisasi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran,
  70. rekomendasi finalisasi materi perumusan kebijakan di bidang protokol,
  71. rekomendasi finalisasi perumusan kebijakan di bidang protokol,
  72. rekomendasi finalisasi materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia,
  73. rekomendasi finalisasi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia,
  74. hasil kajian materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri, dan
  75. rekomendasi finalisasi rencana kebijakan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.
Baca Juga :  213 Uraian Tugas Jabatan Penata Kehakiman Ahli Muda

Berikut daftar Uraian Tugas Jabatan Diplomat, lainnya :

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Diplomat Ahli Utama

Terima kasih sudah berkunjung. Apabila artikel ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain.

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
PERMENPAN RB Nomor 4 Tahun 2018

Sumber file : JDIH MENPAN

7 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com