Info ASN Jabatan Fungsional 47 Butir Uraian Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Madya

47 Butir Uraian Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Madya

Uraian Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Madya

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Madya

PENGERTIAN

Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 87 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan, bahwa yang dimaksud dengan:

Penata Kelola Perumahan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Penatakelolaan Perumahan.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penata Kelola Perumahan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan.

Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan termasuk dalam rumpun Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.

Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas:

  1. Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama,
  2. Penata Kelola Perumahan Ahli Muda,
  3. Penata Kelola Perumahan Ahli Madya, dan
  4. Penata Kelola Perumahan Ahli Utama.

UNSUR KEGIATAN

Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan yaitu melaksanakan kegiatan Penatakelolaan Perumahan.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Penata Kelola Perumahan harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Madya sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu:

  1. pengaturan dan perencanaan,
  2. pembinaan dan pemberdayaan, dan
  3. penyelenggaraan manajemen perumahan.

2. Subunsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1. terdiri atas:

  1. pengaturan dan perencanaan, meliputi:
    1. pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan,
    2. perencanaan penyelenggaraan manajemen perumahan, dan
    3. manajemen risiko perumahan.
  2. pembinaan dan pemberdayaan, meliputi:
    1. pembinaan dan pendampingan bidang perumahan,
    2. pemberdayaan, kemitraan, dan pemberian bantuan/stimulan perumahan,
    3. insentif penyelenggaraan perumahan,
    4. pemanfaatan, pengelolaan, dan penghunian,
    5. penyelenggaraan rumah negara, dan
    6. pengaduan masyarakat di bidang perumahan.
  3. penyelenggaraan manajemen perumahan, meliputi:
    1. perencanaan rumah tapak dan rumah susun,
    2. penyediaan rumah umum dan komersial,
    3. pengelolaan serah terima perumahan, dan
    4. pemantauan dan evaluasi.

URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI MADYA

Uraian Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Madya merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Penata Kelola Perumahan yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam melaksanakan kegiatan Penatakelolaan Perumahan.

Berikut 47 Butir kegiatan / uraian tugas jabatan Penata Kelola Perumahan Ahli Madya, meliputi:

  1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat nasional;
  2. menyusun kajian pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat nasional;
  3. melakukan kajian teknis pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat provinsi;
  4. mengembangkan metode pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat provinsi;
  5. menyusun skema dan skenario housing career;
  6. mengevaluasi strategi bidang Penatakelolaan Perumahan;
  7. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan data perumahan;
  8. merumuskan konsep program perumahan;
  9. mengidentifikasi kegiatan bidang Penatakelolaan Perumahan;
  10. mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan perumahan;
  11. melakukan pengelolaan manajemen risiko penyelenggaraan perumahan;
  12. mengevaluasi pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan perumahan;
  13. menyusun konsep kelembagaan penyelenggaraan perumahan;
  14. mengidentifikasi kebutuhan pendampingan penyelenggaraan perumahan;
  15. mengevaluasi pelaksanaan pendampingan penyelenggaraan perumahan;
  16. mengevaluasi pelaksanaan kemitraan pembangunan perumahan;
  17. mengevaluasi kegiatan pemberian layanan jasa konsultasi bidang Penatakelolaan Perumahan;
  18. mengidentifikasi potensi kerja sama bidang Penatakelolaan Perumahan;
  19. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama bidang Penatakelolaan Perumahan;
  20. menyusun rekomendasi lokasi dan alokasi bantuan rumah;
  21. mengevaluasi pelaksanaan pendampingan kelompok masyarakat penerima bantuan rumah;
  22. melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan bantuan pembangunan rumah;
  23. menganalisis kemampuan kepemilikan rumah bagi masyarakat;
  24. mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi perizinan perumahan;
  25. menghitung besaran uang penggantian hak atas tanah dan bangunan;
  26. menyusun rencana pengelolaan rumah tapak;
  27. menyusun pedoman pemanfaatan, pengelolaan, dan penghunian rumah susun dan rumah khusus;
  28. menyusun alternatif penyelesaian masalah pengelolaan rumah negara;
  29. melakukan mediasi atas pengaduan masyarakat di bidang perumahan;
  30. melakukan evaluasi atas penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perumahan;
  31. menyusun masukan teknis untuk rancangan rumah susun;
  32. Menyusun masukan teknis kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan tapak;
  33. menyusun masukan teknis tata letak rumah;
  34. melakukan evaluasi atas ketepatan input, tata cara perencanaan serta output dan outcome hasil perencanaan penyediaan perumahan;
  35. menyusun kriteria rumah negara, rumah umum, rumah khusus, rumah sederhana, rumah menengah, atau rumah mewah;
  36. menyusun pedoman harga jual rumah;
  37. menyusun kriteria tata lingkungan perumahan;
  38. mengevaluasi pelaksanaan kriteria perumahan tidak layak huni;
  39. menyusun kriteria pencegahan perumahan tidak layak huni;
  40. menyusun materi pelaksanaan hunian berimbang;
  41. mengevaluasi pelaksanaan pemberian kemudahan perizinan pembangunan perumahan;
  42. menyiapkan bahan/instrumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan atas rumah yang dibangun;
  43. menyusun rekomendasi strategi pencapaian pelaksanaan pekerjaan rumah yang dibangun;
  44. melakukan pendampingan dalam pembentukan unit pengelola perumahan pasca bencana;
  45. melakukan pemantauan dan evaluasi penghunian perumahan pasca bencana;
  46. menyusun bahan/instrumen pemantauan dan evaluasi ketepatan program dengan kebijakan nasional bidang Penatakelolaan Perumahan; dan
  47. menganalisis hasil pemantauan dan evaluasi sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan bidang Penatakelolaan Perumahan;
Baca Juga :  29 Butir Uraian Tugas Jabatan Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Ahli Muda

HASIL KERJA TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI MADYA

Berikut Hasil Kerja Tugas Jabatan Penata Kelola Perumahan Ahli Madya, meliputi:

  1. Laporan hasil identifikasi kebutuhan penyusunan produk pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat nasional,
  2. laporan penyusunan kajian pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat nasional,
  3. dokumen rumusan rekomendasi perbaikan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat provinsi,
  4. dokumen rumusan metode baru pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat provinsi,
  5. laporan penyusunan skema dan skenario housing career,
  6. laporan evaluasi dan rekomendasi rancangan strategi bidang Penatakelolaan perumahan,
  7. laporan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan data perumahan,
  8. dokumen rumusan konsep program perumahan,
  9. laporan hasil identifikasi kegiatan bidang Penatakelolaan Perumahan,
  10. laporan hasil identifikasi risiko dalam penyelenggaraan perumahan,
  11. dokumen pengelolaan manajemen risiko penyelenggaraan perumahan,
  12. laporan rekomendasi pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan perumahan,
  13. laporan konsep kelembagaan penyelenggaraan perumahan,
  14. laporan hasil identifikasi kebutuhan pendampingan penyelenggaraan perumahan,
  15. laporan rekomendasi pelaksanaan pendampingan penyelenggaraan perumahan,
  16. laporan rekomendasi atas evaluasi pelaksanaan kemitraan pembangunan perumahan,
  17. laporan masukan atas kegiatan pemberian layanan jasa konsultasi bidang Penatakelolaan Perumahan,
  18. laporan hasil identifikasi potensi kerja sama bidang Penatakelolaan Perumahan,
  19. laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama bidang Penatakelolaan Perumahan,
  20. laporan rekomendasi atas lokasi dan alokasi bantuan rumah,
  21. laporan evaluasi pelaksanaan pendampingan kelompok masyarakat penerima bantuan rumah,
  22. laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan pembangunan rumah,
  23. laporan hasil analisis kemampuan kepemilikan rumah bagi masyarakat,
  24. laporan evaluasi pelaksanaan rekomendasi perizinan perumahan,
  25. laporan hitungan besaran uang penggantian hak atas tanah dan bangunan,
  26. dokumen rencana kerja pengelolaan rumah tapak,
  27. dokumen konsep pedoman pemanfaatan, pengelolaan, dan penghunian rumah susun dan rumah khusus,
  28. dokumen rumusan alternatif penyelesaian masalah pengelolaan rumah negara,
  29. laporan pelaksanaan mediasi pengaduan masyarakat di bidang perumahan,
  30. laporan evaluasi atas penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perumahan,
  31. dokumen rumusan masukan teknis rancangan rumah susun,
  32. dokumen rumusan masukan teknis kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan tapak,
  33. dokumen rumusan masukan teknis tata letak rumah,
  34. laporan evaluasi ketepatan input, tata cara perencanaan, serta output dan outcome hasil perencanaan penyediaan perumahan,
  35. dokumen konsep kriteria rumah negara, rumah umum, rumah khusus, rumah sederhana, rumah menengah, atau rumah mewah,
  36. dokumen pedoman harga jual rumah,
  37. dokumen kriteria tata lingkungan perumahan,
  38. laporan evaluasi pelaksanaan kriteria perumahan tidak layak huni,
  39. dokumen kriteria pencegahan perumahan tidak layak huni,
  40. dokumen materi pelaksanaan hunian berimbang,
  41. laporan evaluasi pelaksanaan pemberian kemudahan perizinan pembangunan perumahan,
  42. dokumen bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan atas rumah yang dibangun,
  43. dokumen rekomendasi strategi pencapaian pelaksanaan pekerjaan rumah yang dibangun,
  44. laporan pelaksanaan pendampingan dalam pembentukan unit pengelola perumahan pasca bencana,
  45. laporan pemantauan dan evaluasi penghunian perumahan pasca bencana,
  46. dokumen bahan pemantauan dan evaluasi ketepatan program dengan kebijakan nasional bidang Penatakelolaan Perumahan, dan
  47. dokumen rumusan rekomendasi masukan dalam pengambilan kebijakan bidang Penatakelolaan Perumahan,
Baca Juga :  22 Butir Uraian Tugas Jabatan Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Penyelia

Berikut daftar Uraian Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan, lainnya :

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Madya

Terima kasih sudah berkunjung. Apabila artikel ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain.

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
PERMENPAN RB Nomor 87 Tahun 2021

Sumber file : JDIH MENPAN

18 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

8 + 15 =

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com