Info ASN Jabatan Fungsional 58 Butir Uraian Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Muda

58 Butir Uraian Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Muda

Uraian Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Muda

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Muda

PENGERTIAN

Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 87 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan, bahwa yang dimaksud dengan:

Penata Kelola Perumahan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Penatakelolaan Perumahan.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penata Kelola Perumahan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan.

Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan termasuk dalam rumpun Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.

Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas:

  1. Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama,
  2. Penata Kelola Perumahan Ahli Muda,
  3. Penata Kelola Perumahan Ahli Madya, dan
  4. Penata Kelola Perumahan Ahli Utama.

UNSUR KEGIATAN DAN TUGAS JABATAN

Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan yaitu melaksanakan kegiatan Penatakelolaan Perumahan.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Penata Kelola Perumahan harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Muda sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu:

  1. pengaturan dan perencanaan,
  2. pembinaan dan pemberdayaan, dan
  3. penyelenggaraan manajemen perumahan.

2. Subunsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1. terdiri atas:

  1. pengaturan dan perencanaan, meliputi:
    1. pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan,
    2. perencanaan penyelenggaraan manajemen perumahan, dan
    3. manajemen risiko perumahan.
  2. pembinaan dan pemberdayaan, meliputi:
    1. pembinaan dan pendampingan bidang perumahan,
    2. pemberdayaan, kemitraan, dan pemberian bantuan/stimulan perumahan,
    3. insentif penyelenggaraan perumahan,
    4. pemanfaatan, pengelolaan, dan penghunian,
    5. penyelenggaraan rumah negara, dan
    6. pengaduan masyarakat di bidang perumahan.
  3. penyelenggaraan manajemen perumahan, meliputi:
    1. perencanaan rumah tapak dan rumah susun,
    2. penyediaan rumah umum dan komersial,
    3. pengelolaan serah terima perumahan, dan
    4. pemantauan dan evaluasi.

URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI MUDA

Uraian Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Muda merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Penata Kelola Perumahan yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam melaksanakan kegiatan Penatakelolaan Perumahan.

Berikut 58 Butir kegiatan / uraian tugas jabatan Penata Kelola Perumahan Ahli Muda, meliputi:

  1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat provinsi;
  2. menyusun kajian pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat provinsi;
  3. melakukan kajian teknis pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;
  4. mengembangkan metode pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;
  5. menyusun rencana aksi program dan kegiatan bidang Penatakelolaan Perumahan;
  6. menyusun rancangan strategi bidang Penatakelolaan Perumahan;
  7. menyusun kriteria dan persyaratan program Penatakelolaan perumahan;
  8. memverifikasi kesesuaian persyaratan teknis usulan program perumahan;
  9. menyusun usulan lokasi dan anggaran pembangunan perumahan;
  10. menyusun rencana tindak lanjut pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan;
  11. menyusun materi pembinaan penyelenggaraan perumahan;
  12. melaksanakan kegiatan pembinaan dalam penyelenggaraan perumahan;
  13. menyusun bahan informasi pelaksanaan pembangunan rumah umum dan rumah komersial;
  14. melaksanakan pendampingan masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan;
  15. mengevaluasi kegiatan pemberdayaan teknis kepada koordinator fasilitator dan tenaga fasilitator lapangan serta pemberdayaan swadaya masyarakat dalam pembangunan perumahan;
  16. menyusun konsep kemitraan pembangunan perumahan;
  17. menyelenggarakan layanan jasa konsultasi bidang Penatakelolaan Perumahan;
  18. melakukan pendampingan pelaksanaan kerja sama bidang Penatakelolaan Perumahan;
  19. menelaah usulan lokasi dan alokasi bantuan rumah;
  20. memetakan kebutuhan pendamping kelompok masyarakat penerima bantuan rumah;
  21. menganalisis kandidat bank/pos penyalur bantuan pembangunan rumah dan penyedia bahan bangunan;
  22. menyusun model insentif penyelenggaraan perumahan;
  23. menyusun bahan rekomendasi perizinan perumahan;
  24. melakukan analisis atas kelengkapan berkas pengadaan tanah;
  25. melakukan pendampingan proses sertifikasi tanah;
  26. menyusun rencana pengelolaan rumah susun;
  27. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pemanfaatan hunian;
  28. melakukan pendampingan dalam pembentukan perhimpunan penghuni dan pemilik satuan rumah susun;
  29. menyusun masukan teknis kebutuhan perencanaan dan rancangan bentuk dan jenis rumah negara;
  30. menganalisis permasalahan dan proses pengelolaan rumah negara;
  31. mengidentifikasi butir-butir perjanjian sewa beli rumah negara;
  32. melakukan pemantauan penerbitan surat izin penghunian;
  33. melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan rumah negara;
  34. mengidentifikasi jenis pengaduan masyarakat di bidang perumahan;
  35. melakukan analisa pengaduan masyarakat di bidang perumahan;
  36. menyusun masukan teknis rancangan rumah tapak;
  37. menyusun masukan teknis prosedur dan tata cara perencanaan penyediaan perumahan;
  38. menyusun kriteria dan persyaratan pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah umum;
  39. memverifikasi usulan lokasi perumahan calon penerima bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah umum sesuai kriteria dan persyaratan;
  40. mengevaluasi pelaksanaan penerapan kriteria rumah negara, rumah umum, rumah khusus, rumah sederhana, rumah menengah, atau rumah mewah;
  41. mengevaluasi pelaksanaan penerapan kriteria rumah dengan fungsi campuran;
  42. mengevaluasi pelaksanaan pencegahan perumahan tidak layak huni;
  43. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan hunian berimbang;
  44. melaksanakan pendampingan penerapan hunian berimbang;
  45. menyusun bahan informasi kemudahan perizinan pembangunan perumahan;
  46. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan rumah yang dibangun;
  47. menganalisis hasil pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan rumah yang dibangun;
  48. menyusun usulan rencana tindak turun tangan terhadap permasalahan bidang Penatakelolaan Perumahan;
  49. menganalisis realisasi progres fisik dan keuangan pelaksanaan pekerjaan rumah yang dibangun;
  50. menyusun kriteria dan persyaratan bantuan stimulan perumahan terhadap warga terdampak bencana;
  51. menyusun daftar usulan warga terdampak bencana calon penerima bantuan stimulan;
  52. melakukan pembinaan tentang cara pemanfaatan dan pengelolaan perumahan pasca bencana;
  53. melakukan pendampingan proses penghunian warga terdampak bencana;
  54. melakukan pemberdayaan warga terdampak bencana dalam pengelolaan perumahan;
  55. menyusun konsep prosedur operasi standar bidang Penatakelolaan Perumahan;
  56. menganalisis status aset perumahan;
  57. menyusun rekomendasi prasarana, sarana, utilitas umum yang bermasalah dalam serah terima perumahan; dan
  58. melakukan pemantauan dan evaluasi ketepatan program dan manfaat hasil pembangunan bidang Penatakelolaan Perumahan;
Baca Juga :  40 Butir Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Pertama

HASIL KERJA TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI MUDA

Berikut Hasil Kerja Tugas Jabatan Penata Kelola Perumahan Ahli Muda, meliputi:

  1. laporan hasil identifikasi kebutuhan penyusunan produk pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat provinsi,
  2. laporan penyusunan kajian pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat provinsi,
  3. dokumen rumusan rekomendasi perbaikan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota,
  4. dokumen rumusan metode baru dalam pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota,
  5. laporan rencana aksi program dan kegiatan bidang Penatakelolaan Perumahan,
  6. laporan penyusunan rancangan strategi bidang Penatakelolaan Perumahan,
  7. dokumen kriteria dan persyaratan program Penatakelolaan Perumahan,
  8. laporan hasil verifikasi kesesuaian persyaratan teknis usulan program perumahan,
  9. laporan usulan lokasi dan anggaran pembangunan perumahan,
  10. laporan rencana tindak lanjut pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan,
  11. dokumen materi pembinaan penyelenggaraan perumahan,
  12. laporan pelaksanaan pembinaan Penatakelolaan penyelenggaraan perumahan,
  13. laporan pengelolaan informasi pelaksanaan pembangunan rumah umum dan rumah komersial,
  14. laporan pelaksanaan pendampingan masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan,
  15. laporan evaluasi kegiatan pemberdayaan teknis kepada koordinator fasilitator dan tenaga fasilitator lapangan serta pemberdayaan swadaya masyarakat dalam pembangunan perumahan,
  16. konsep kemitraan pembangunan perumahan,
  17. laporan penyelenggaraan layanan jasa konsultasi bidang Penatakelolaan Perumahan,
  18. laporan pendampingan pelaksanaan kerja sama bidang Penatakelolaan Perumahan,
  19. laporan usulan lokasi dan alokasi bantuan rumah,
  20. laporan hasil pemetaan kebutuhan pendamping kelompok masyarakat penerima bantuan rumah,
  21. laporan hasil analisis kandidat bank/pos penyalur bantuan pembangunan rumah dan penyedia bahan bangunan,
  22. dokumen rumusan model insentif penyelenggaraan perumahan,
  23. bahan rekomendasi perizinan perumahan,
  24. laporan hasil analisis atas kelengkapan berkas pengadaan tanah,
  25. laporan pelaksanaan pendampingan proses sertifikasi tanah,
  26. dokumen kerangka acuan kerja rumah susun,
  27. laporan pemantauan dan evaluasi atas pemanfaatan hunian,
  28. laporan pendampingan pembentukan perhimpunan penghuni dan pemilik satuan rumah susun,
  29. dokumen rumusan masukan teknis kebutuhan perencanaan dan rancangan bentuk dan jenis rumah negara,
  30. laporan hasil analisis permasalahan dan proses pengelolaan rumah negara,
  31. dokumen konsep perjanjian sewa beli rumah negara,
  32. laporan pemantauan penerbitan surat izin penghunian,
  33. laporan pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan rumah negara,
  34. laporan hasil identifikasi jenis pengaduan masyarakat di bidang perumahan,
  35. laporan hasil analisis pengaduan masyarakat di bidang perumahan,
  36. dokumen rumusan masukan teknis rumah tapak,
  37. dokumen rumusan masukan teknis prosedur dan tata cara perencanaan penyediaan perumahan,
  38. dokumen rumusan kriteria dan persyaratan pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah umum,
  39. laporan hasil verifikasi administrasi usulan lokasi perumahan calon penerima bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah umum sesuai kriteria dan persyaratan,
  40. laporan evaluasi pelaksanaan penerapan kriteria rumah negara, rumah umum, rumah khusus, rumah sederhana, rumah menengah, atau rumah mewah,
  41. laporan evaluasi pelaksanaan penerapan kriteria rumah dengan fungsi campuran,
  42. laporan evaluasi pelaksanaan pencegahan perumahan tidak layak huni,
  43. dokumen konsep petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan hunian berimbang,
  44. laporan pelaksanaan pendampingan penerapan hunian berimbang,
  45. dokumen materi sosialisasi kemudahan perizinan pembangunan perumahan,
  46. laporan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan rumah yang dibangun,
  47. laporan hasil analisis pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan rumah yang dibangun,
  48. laporan usulan rencana tindak turun tangan terhadap permasalahan bidang Penatakelolaan Perumahan,
  49. laporan hasil analisis realisasi progres fisik dan keuangan pelaksanaan pekerjaan rumah yang dibangun,
  50. dokumen rumusan kriteria dan persyaratan bantuan stimulan perumahan terhadap warga terdampak bencana,
  51. laporan daftar usulan warga terdampak bencana calon penerima bantuan stimulan,
  52. laporan pelaksanaan pembinaan cara pemanfaatan dan pengelolaan perumahan pasca bencana,
  53. laporan pelaksanaan pendampingan proses penghunian warga terdampak bencana,
  54. laporan pelaksanaan pemberdayaan warga terdampak bencana dalam pengelolaan perumahan,
  55. dokumen konsep prosedur operasi standar bidang Penatakelolaan Perumahan,
  56. laporan hasil analisis status aset perumahan,
  57. Dokumen rumusan rekomendasi prasarana, sarana, dan utilitas umum yang bermasalah dalam serah terima perumahan, dan
  58. laporan pemantauan dan evaluasi ketepatan program dan manfaat hasil pembangunan bidang Penatakelolaan Perumahan,
Baca Juga :  51 Butir Uraian Tugas Jabatan Perekam Medis Ahli Madya

Berikut daftar Uraian Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan, lainnya :

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Muda

Terima kasih sudah berkunjung. Apabila artikel ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain.

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
PERMENPAN RB Nomor 87 Tahun 2021

Sumber file : JDIH MENPAN

23 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com