Info ASN Jabatan Fungsional 41 Butir Uraian Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

41 Butir Uraian Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

Uraian Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

PENGERTIAN

Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 87 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan, bahwa yang dimaksud dengan:

Penata Kelola Perumahan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Penatakelolaan Perumahan.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penata Kelola Perumahan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan.

Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan termasuk dalam rumpun Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.

Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas:

  1. Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama,
  2. Penata Kelola Perumahan Ahli Muda,
  3. Penata Kelola Perumahan Ahli Madya, dan
  4. Penata Kelola Perumahan Ahli Utama.

UNSUR KEGIATAN DAN TUGAS JABATAN

Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan yaitu melaksanakan kegiatan Penatakelolaan Perumahan.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Penata Kelola Perumahan harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu:

  1. pengaturan dan perencanaan,
  2. pembinaan dan pemberdayaan, dan
  3. penyelenggaraan manajemen perumahan.

2. Subunsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1. terdiri atas:

  1. pengaturan dan perencanaan, meliputi:
    1. pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan,
    2. perencanaan penyelenggaraan manajemen perumahan, dan
    3. manajemen risiko perumahan.
  2. pembinaan dan pemberdayaan, meliputi:
    1. pembinaan dan pendampingan bidang perumahan,
    2. pemberdayaan, kemitraan, dan pemberian bantuan/stimulan perumahan,
    3. insentif penyelenggaraan perumahan,
    4. pemanfaatan, pengelolaan, dan penghunian,
    5. penyelenggaraan rumah negara, dan
    6. pengaduan masyarakat di bidang perumahan.
  3. penyelenggaraan manajemen perumahan, meliputi:
    1. perencanaan rumah tapak dan rumah susun,
    2. penyediaan rumah umum dan komersial,
    3. pengelolaan serah terima perumahan, dan
    4. pemantauan dan evaluasi.

URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA

Uraian Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Penata Kelola Perumahan yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam melaksanakan kegiatan Penatakelolaan Perumahan.

Berikut 41 Butir kegiatan / uraian tugas jabatan Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama, meliputi:

  1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;
  2. menyusun kajian pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;
  3. mengidentifikasi isu strategis penerapan strategi perumahan;
  4. mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi perumahan;
  5. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan usulan program perumahan;
  6. menganalisis dampak risiko atas penyelenggaraan perumahan;
  7. mengidentifikasi kebutuhan pembinaan penyelenggaraan perumahan;
  8. menyusun bahan pendampingan penyelenggaraan perumahan kepada masyarakat;
  9. mengidentifikasi kegiatan pemberdayaan teknis kepada koordinator fasilitator dan tenaga fasilitator lapangan serta pemberdayaan swadaya masyarakat dalam pembangunan perumahan;
  10. mengidentifikasi potensi kemitraan pembangunan perumahan;
  11. menyusun bahan kegiatan layanan jasa konsultasi bidang Penatakelolaan Perumahan;
  12. memeriksa kelengkapan berkas permohonan bantuan rumah;
  13. melakukan penilaian calon tenaga pendamping tenaga fasilitator lapangan;
  14. mengidentifikasi potensi penerapan model insentif penyelenggaraan perumahan;
  15. melakukan pemberian advis permohonan izin pembangunan perumahan;
  16. memverifikasi kesiapan tanah lokasi pembangunan perumahan;
  17. melakukan pengelolaan rumah susun sewa dan rumah khusus;
  18. menyusun bahan peningkatan kapasitas pengelola dan penghuni;
  19. menyusun bahan pengelolaan konflik penyelenggaraan perumahan;
  20. mengidentifikasi kriteria dan persyaratan penyelenggaraan rumah negara;
  21. mengidentifikasi calon penghuni rumah negara;
  22. mengelola informasi dan pendaftaran calon penghuni rumah negara;
  23. menyusun berkas pengalihan status rumah negara;
  24. menyusun bahan media pengaduan masyarakat di bidang perumahan;
  25. mengidentifikasi usulan lokasi perumahan calon penerima bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah umum;
  26. menyusun daftar panjang lokasi perumahan calon penerima bantuan prasarana, sarana, dan utilitas rumah umum;
  27. menyusun bahan informasi kriteria rumah negara, rumah umum, rumah khusus, rumah sederhana, rumah menengah, atau rumah mewah;
  28. menyusun bahan informasi pedoman harga jual rumah;
  29. menyusun bahan informasi kriteria rumah dengan fungsi campuran;
  30. menyusun bahan informasi kriteria perumahan tidak layak huni;
  31. menyusun bahan informasi kriteria pencegahan perumahan tidak layak huni;
  32. mengidentifikasi kondisi perumahan tidak layak huni;
  33. mengidentifikasi kebutuhan kemudahan perizinan pembangunan perumahan;
  34. menganalisis rencana pelaksanaan pekerjaan bidang Penatakelolaan Perumahan;
  35. melakukan pemantauan pelaksanaan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
  36. melakukan pendampingan penyusunan daftar warga terdampak bencana;
  37. mengidentifikasi lokasi, jenis, jumlah, dan nilai aset perumahan;
  38. memverifikasi dokumen aset perumahan;
  39. melakukan pencatatan aset perumahan;
  40. menyusun dokumen serah terima dan alih status perumahan; dan
  41. melaksanakan penghapusan dokumen perumahan;
Baca Juga :  37 Butir Uraian Tugas Jabatan Fungsional Okupasi Terapis Mahir

HASIL KERJA TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA

Berikut Hasil Kerja Tugas Jabatan Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama, meliputi:

  1. laporan hasil identifikasi kebutuhan penyusunan produk pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota,
  2. laporan kajian pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota,
  3. laporan hasil identifikasi isu strategis penerapan strategi perumahan,
  4. laporan hasil identifikasi kebutuhan data dan informasi perumahan,
  5. laporan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan usulan program perumahan,
  6. laporan hasil analisis dampak risiko atas penyelenggaraan perumahan,
  7. laporan hasil identifikasi kebutuhan pembinaan penyelenggaraan perumahan,
  8. bahan materi pendampingan penyelenggaraan perumahan kepada masyarakat,
  9. laporan hasil pemberdayaan teknis kepada koordinator fasilitator dan tenaga fasilitator lapangan serta pemberdayaan swadaya masyarakat dalam pembangunan rumah,
  10. laporan hasil identifikasi potensi kemitraan pembangunan perumahan,
  11. bahan kegiatan layanan jasa konsultasi bidang Penatakelolaan Perumahan,
  12. laporan hasil pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan bantuan rumah,
  13. laporan pelaksanaan penilaian calon tenaga pendamping tenaga fasilitator lapangan,
  14. laporan hasil identifikasi potensi penerapan model insentif penyelenggaraan perumahan,
  15. laporan pelaksanaan pemberian advis permohonan izin pembangunan perumahan,
  16. laporan hasil verifikasi kesiapan tanah lokasi pembangunan perumahan,
  17. laporan keuangan pengelolaan rumah susun sewa dan rumah khusus,
  18. bahan pelatihan peningkatan kapasitas pengelola dan penghuni,
  19. dokumen konsep pedoman pengelolaan konflik penyelenggaraan perumahan,
  20. laporan hasil identifikasi kriteria dan persyaratan penyelenggaraan rumah negara,
  21. laporan daftar calon penghuni rumah negara,
  22. laporan pengelolaan informasi dan pendaftaran calon penghuni rumah negara,
  23. dokumen alih status rumah negara,
  24. konsep bahan media pengaduan masyarakat di bidang perumahan,
  25. laporan hasil identifikasi usulan lokasi perumahan calon penerima bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah umum,
  26. laporan daftar panjang lokasi perumahan calon penerima bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah umum,
  27. dokumen bahan informasi kriteria rumah negara, rumah umum, rumah khusus, rumah sederhana, rumah menengah, atau rumah mewah,
  28. dokumen bahan informasi pedoman harga jual rumah,
  29. dokumen bahan informasi kriteria rumah dengan fungsi campuran,
  30. dokumen bahan informasi kriteria perumahan tidak layak huni,
  31. dokumen bahan informasi kriteria pencegahan perumahan tidak layak huni,
  32. laporan hasil identifikasi dan evaluasi kondisi perumahan tidak layak huni,
  33. laporan hasil identifikasi kebutuhan kemudahan perizinan pembangunan perumahan,
  34. laporan hasil analisis jadwal pelaksanaan pekerjaan bidang Penatakelolaan Perumahan,
  35. laporan pemantauan pelaksanaan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum,
  36. laporan pelaksanaan pendampingan penyusunan daftar warga terdampak bencana,
  37. laporan hasil identifikasi lokasi, jenis, jumlah, dan nilai aset perumahan,
  38. laporan hasil verifikasi dokumen aset perumahan,
  39. laporan pencatatan aset perumahan,
  40. dokumen serah terima dan alih status perumahan,
  41. dan
  42. laporan penghapusan dokumen perumahan,
Baca Juga :  30 Butir Uraian Tugas Jabatan Apoteker Ahli Madya

Berikut daftar Uraian Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan, lainnya :

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

Terima kasih sudah berkunjung. Apabila artikel ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain.

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
PERMENPAN RB Nomor 87 Tahun 2021

Sumber file : JDIH MENPAN

11 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com