Info ASN Jabatan Fungsional 38 Butir Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Ahli Muda

38 Butir Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Ahli Muda

Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Ahli Muda

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Ahli Muda

PENGERTIAN

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan, bahwa yang dimaksud dengan:

Pengawas Kelautan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pengawas Kelautan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.

Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan termasuk dalam rumpun Ilmu hayat dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas:

  1. Pengawas Kelautan Ahli Pertama,
  2. Pengawas Kelautan Ahli Muda,
  3. Pengawas Kelautan Ahli Madya, dan
  4. Pengawas Kelautan Ahli Utama.

UNSUR KEGIATAN DAN TUGAS JABATAN

Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan yaitu melaksanakan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Pengawas Kelautan harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan fungsional Pengawas Kelautan Ahli Muda sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil. 2. Subunsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka (1), meliputi:

  1. perencanaan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  2. pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan wilayah dan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil,
  3. pengawasan usaha di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan,
  4. pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas usaha wilayah laut, pesisir, dan pulau pulau kecil,
  5. penanganan pelanggaran hasil Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, dan
  6. evaluasi dan pelaporan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN AHLI MUDA

Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Ahli Muda merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Pengawas Kelautan yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Berikut 38 Butir kegiatan / uraian tugas jabatan Pengawas Kelautan Ahli Muda, meliputi:

  1. melakukan analisis data penyusunan rencana kerja tahunan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
  2. melakukan analisis data penyusunan detail pelaksanaan rencana kerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil;
  3. melakukan analisis hasil identifikasi data penyusunan rencana operasi armada Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil;
  4. melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan berusaha kegiatan pemanfaatan pulau- pulau kecil dalam rangka penanaman modal asing;
  5. melakukan analisis pengawasan pemanfaatan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
  6. melakukan analisis kepatuhan pelaku usaha dalam pemanfaatan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
  7. melakukan verifikasi hasil pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat;
  8. melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha biofarmakologi dan bioteknologi laut;
  9. melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pemanfaatan air laut selain energi;
  10. melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan impor komoditas pergaraman;
  11. melakukan analisis hasil pengawasan produk dan jasa kelautan;
  12. melakukan analisis hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut;
  13. melakukan analisis laporan pelaku usaha dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang menerbitkan persetujuan/konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
  14. melakukan analisis hasil pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi;
  15. melakukan analisis laporan pelaku usaha dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang menerbitkan izin;
  16. melakukan pengawasan ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan peruntukan pemanfaatannya;
  17. melakukan analisis laporan masyarakat terhadap dampak negatif yang dihasilkan oleh usaha di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
  18. melakukan analisis hasil pengawasan usaha yang memberikan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan;
  19. melakukan rekonstruksi terjadinya kondisi khusus pelanggaran pemanfaatan ruang laut;
  20. melakukan verifikasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui luar pengadilan;
  21. melakukan klarifikasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil melalui luar pengadilan;
  22. melakukan penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengadilan;
  23. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas kegiatan usaha di wilayah laut, pesisir, dan pulau pulau kecil;
  24. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan tingkat kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
  25. melakukan operasi terpadu dan/atau operasi intelijen dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau pulau kecil;
  26. melakukan pendampingan proses penyelesaian penanganan perkara tindak pidana di bidang Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil berdasarkan perintah penyidik;
  27. melakukan evaluasi penanganan barang hasil pengawasan pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
  28. melakukan verifikasi dugaan pelanggaran di bidang Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
  29. melakukan pemantauan atas pelaksanaan sanksi administratif di bidang Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
  30. menyusun rencana penyelesaian penanganan perkara, operasi terpadu dan/ atau operasi intelijen;
  31. melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, tersangka dan/atau tempat kejadian perkara;
  32. melakukan analisis hasil penyelesaian penanganan perkara untuk laporan kemajuan penanganan perkara;
  33. melakukan gelar perkara pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
  34. menyusun resume perkara dan melimpahkan tersangka serta barang bukti pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil kepada penuntut umum;
  35. melakukan supervisi dan pendampingan penyelesaian penanganan perkara dan/atau penanganan barang bukti pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil;
  36. menyusun kriteria teknis dan analisis data materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil;
  37. melakukan analisis data penyusunan laporan kinerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
  38. melakukan analisis hasil identifikasi bahan evaluasi sistem Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

HASIL KERJA TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN AHLI MUDA

Berikut Hasil Kerja Tugas Jabatan Pengawas Kelautan Ahli Muda, meliputi:

  1. dokumen analisis data penyusunan rencana kerja tahunan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  2. dokumen analisis data penyusunan detail pelaksanaan rencana kerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  3. dokumen analisis hasil identifikasi data penyusunan rencana operasi armada Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  4. dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan berusaha kegiatan pemanfaatan pulau- pulau kecil dalam rangka penanaman modal asing,
  5. dokumen analisis pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
  6. dokumen analisis kepatuhan pelaku usaha dalam pemanfaatan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil,
  7. dokumen verifikasi hasil pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat,
  8. dokumen pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha biofarmakologi dan bioteknologi laut,
  9. dokumen pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pemanfaatan air laut selain energi,
  10. dokumen pemeriksaan kesesuaian perizinan impor komoditas pergaraman,
  11. dokumen analisis hasil pengawasan produk dan jasa kelautan,
  12. dokumen analisis hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut,
  13. dokumen analisis laporan pelaku usaha dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang menerbitkan persetujuan/ konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut,
  14. dokumen analisis hasil pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi,
  15. dokumen analisis laporan pelaku usaha dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang menerbitkan izin,
  16. dokumen pengawasan ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan peruntukan pemanfaatannya,
  17. dokumen analisis laporan masyarakat terhadap dampak negatif yang dihasilkan oleh usaha di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau Pulau Kecil,
  18. dokumen analisis hasil pengawasan usaha yang memberikan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan,
  19. laporan hasil rekontruksi terjadinya kondisi khusus pelanggaran pemanfaatan ruang laut,
  20. dokumen verifikasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui luar pengadilan,
  21. dokumen klarifikasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui luar pengadilan,
  22. dokumen penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengadilan,
  23. dokumen analisis hasil identifikasi bahan penyusunan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas kegiatan usaha di wilayah laut, pesisir, dan pulau pulau kecil,
  24. dokumen analisis hasil identifikasi bahan penyusunan tingkat kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  25. dokumen operasi terpadu dan/atau operasi intelijen dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau pulau kecil,
  26. laporan pendampingan proses penyelesaian penanganan perkara tindak pidana di bidang pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan perintah penyidik,
  27. dokumen evaluasi penanganan barang hasil Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  28. laporan hasil verifikasi dugaan pelanggaran di bidang Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  29. dokumen pemantauan atas pelaksanaan sanksi administratif di bidang Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  30. dokumen rencana penyelesaian penanganan perkara, operasi terpadu dan/ atau operasi intelijen,
  31. dokumen berita acara pemeriksaan terhadap saksi, ahli, tersangka dan/atau tempat kejadian perkara,
  32. dokumen analisis hasil penyelesaian penanganan perkara untuk laporan kemajuan penanganan perkara,
  33. dokumen laporan gelar perkara pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  34. dokumen resume perkara dan pelimpahan tersangka serta barang bukti pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil kepada penuntut umum,
  35. dokumen supervisi dan pendampingan penyelesaian penanganan perkara dan/atau penanganan barang bukti pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  36. dokumen kriteria teknis dan analisis data materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  37. dokumen analisis data penyusunan laporan kinerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  38. dokumen analisis hasil identifikasi bahan evaluasi sistem Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Berikut daftar Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan, lainnya :

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Ahli Muda

Terima kasih sudah berkunjung. Apabila artikel ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain.

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2022

Sumber file : JDIH MENPAN

3 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com