Info ASN Jabatan Fungsional 32 Butir Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Ahli Pertama

32 Butir Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Ahli Pertama

Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Ahli Pertama

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Ahli Pertama

PENGERTIAN

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan, bahwa yang dimaksud dengan:

Pengawas Kelautan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pengawas Kelautan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.

Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan termasuk dalam rumpun Ilmu hayat dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas:

  1. Pengawas Kelautan Ahli Pertama,
  2. Pengawas Kelautan Ahli Muda,
  3. Pengawas Kelautan Ahli Madya, dan
  4. Pengawas Kelautan Ahli Utama.

UNSUR KEGIATAN DAN TUGAS JABATAN

Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan yaitu melaksanakan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Pengawas Kelautan harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan fungsional Pengawas Kelautan Ahli Pertama sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil. 2. Subunsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka (1), meliputi:

  1. perencanaan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  2. pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan wilayah dan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil,
  3. pengawasan usaha di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan,
  4. pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas usaha wilayah laut, pesisir, dan pulau pulau kecil,
  5. penanganan pelanggaran hasil Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, dan
  6. evaluasi dan pelaporan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN AHLI PERTAMA

Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Ahli Pertama merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Pengawas Kelautan yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Berikut 32 Butir kegiatan / uraian tugas jabatan Pengawas Kelautan Ahli Pertama, meliputi:

  1. melakukan identifikasi bahan penyusunan rencana kerja tahunan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
  2. melakukan identifikasi bahan penyusunan detail pelaksanaan rencana kerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil;
  3. melakukan identifikasi bahan penyusunan rencana operasi armada Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
  4. melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil kurang dari 100 km2 (seratus kilometer persegi);
  5. melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar;
  6. melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha kegiatan reklamasi;
  7. melakukan pengolahan data hasil pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  8. melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha wisata tirta;
  9. melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pengelolaan benda muatan kapal tenggelam;
  10. melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pemanfaatan pasir laut;
  11. melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha bangunan dan instalasi laut;
  12. melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha sumberdaya nonkonvensional;
  13. melakukan pengolahan data hasil pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha produk dan jasa kelautan;
  14. melakukan pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan ruang laut;
  15. melakukan pengolahan data hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut;
  16. melakukan pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan kegiatan yang diperbolehkan di kawasan konservasi;
  17. melakukan pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di kawasan konservasi;
  18. melakukan pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan kegiatan yang tidak diperbolehkan di kawasan konservasi;
  19. melakukan pengolahan data hasil pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi;
  20. melakukan pengolahan data hasil pengawasan usaha yang memberikan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan;
  21. melakukan identifikasi bahan penyusunan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas kegiatan usaha di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
  22. melakukan identifikasi bahan penyusunan tingkat kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
  23. melakukan penangkapan di tempat kepada pelaku yang diduga melakukan pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
  24. menyusun rekomendasi pemusnahan barang hasil pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
  25. melakukan pemeriksaan pendahuluan pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
  26. melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan dalam rangka penindakan pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil;
  27. melakukan penyegelan, pembungkusan, pemusnahan, dan/atau pelelangan barang bukti pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
  28. melakukan penanganan tersangka pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil;
  29. menyusun berkas perkara penyelesaian penanganan perkara pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
  30. mengumpulkan dan mengolah data penyiapan materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
  31. melakukan identifikasi bahan penyusunan laporan kinerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
  32. melakukan identifikasi bahan evaluasi sistem Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

HASIL KERJA TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN AHLI PERTAMA

Berikut Hasil Kerja Tugas Jabatan Pengawas Kelautan Ahli Pertama, meliputi:

  1. laporan identifikasi bahan penyusunan rencana kerja tahunan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  2. laporan identifikasi bahan penyusunan detail pelaksanaan rencana kerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  3. laporan identifikasi bahan penyusunan rencana operasi armada Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  4. dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil kurang dari 100 km2 (seratus kilometer persegi),
  5. dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar,
  6. dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha kegiatan reklamasi,
  7. data hasil pengawasan pemanfaatan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil,
  8. dokumen pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha wisata tirta,
  9. dokumen pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pengelolaan benda muatan kapal tenggelam,
  10. dokumen pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pemanfaatan pasir laut,
  11. dokumen pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha bangunan dan instalasi laut,
  12. dokumen pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha sumberdaya nonkonvensional,
  13. data hasil pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha produk dan jasa kelautan,
  14. dokumen pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan ruang laut,
  15. data hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut,
  16. laporan hasil pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan kegiatan yang diperbolehkan di kawasan konservasi,
  17. laporan hasil pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di kawasan konservasi,
  18. laporan hasil pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan kegiatan yang tidak diperbolehkan di kawasan konservasi,
  19. data hasil pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi,
  20. data hasil pengawasan usaha yang memberikan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan,
  21. laporan identifikasi bahan penyusunan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas kegiatan usaha di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  22. dokumen identifikasi bahan penyusunan tingkat kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  23. dokumen berita acara penangkapan di tempat kepada pelaku yang diduga melakukan pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  24. dokumen rekomendasi pemusnahan barang hasil pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  25. laporan pemeriksaan pendahuluan pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  26. laporan penggeledahan dan/atau penyitaan dalam rangka penindakan pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  27. dokumen berita acara penyegelan, pembungkusan, pemusnahan, dan/atau pelelangan barang bukti pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  28. laporan penanganan tersangka pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  29. dokumen berkas perkara penyelesaian penanganan perkara pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  30. data penyiapan materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  31. dokumen bahan penyusunan laporan kinerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  32. laporan identifikasi bahan evaluasi sistem Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Berikut daftar Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan, lainnya :

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Ahli Pertama

Terima kasih sudah berkunjung. Apabila artikel ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain.

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2022

Sumber file : JDIH MENPAN

2 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com