Info ASN Jabatan Fungsional 17 Butir Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Ahli Utama

17 Butir Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Ahli Utama

Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Ahli Utama

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Ahli Utama

PENGERTIAN

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan, bahwa yang dimaksud dengan:

Pengawas Kelautan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pengawas Kelautan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.

Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan termasuk dalam rumpun Ilmu hayat dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas:

  1. Pengawas Kelautan Ahli Pertama,
  2. Pengawas Kelautan Ahli Muda,
  3. Pengawas Kelautan Ahli Madya, dan
  4. Pengawas Kelautan Ahli Utama.

UNSUR KEGIATAN DAN TUGAS JABATAN

Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan yaitu melaksanakan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Pengawas Kelautan harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan fungsional Pengawas Kelautan Ahli Utama sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil. 2. Subunsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka (1), meliputi:

  1. perencanaan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  2. pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan wilayah dan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil,
  3. pengawasan usaha di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan,
  4. pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas usaha wilayah laut, pesisir, dan pulau pulau kecil,
  5. penanganan pelanggaran hasil Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, dan
  6. evaluasi dan pelaporan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN AHLI UTAMA

Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Ahli Utama merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Pengawas Kelautan yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Berikut 17 Butir kegiatan / uraian tugas jabatan Pengawas Kelautan Ahli Utama, meliputi:

  1. melakukan penyusunan rencana kerja tahunan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
  2. menyusun rekomendasi metode pengawasan dan keterlibatan pihak ketiga dalam Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil;
  3. menyusun rekomendasi pengawasan pemanfaatan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
  4. melakukan kajian pengawasan produk dan jasa kelautan;
  5. melakukan kajian pengawasan pemanfaatan ruang laut;
  6. menyusun rekomendasi hasil pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi;
  7. menyusun rekomendasi hasil pengawasan usaha yang memberikan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan;
  8. merumuskan alternatif penyelesaian kondisi khusus pelanggaran pemanfaatan ruang laut;
  9. menyusun kajian kerja sama, rekomendasi dan penyajian materi/substansi teknis pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas kegiatan usaha di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
  10. menyusun kajian kerja sama, rekomendasi dan penyajian materi/substansi teknis tingkat kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
  11. melakukan supervisi penanganan pasca pencemaran dan/atau kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
  12. melakukan supervisi operasi terpadu dan/atau operasi intelijen dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
  13. menyusun rekomendasi pengenaan sanksi administratif pelanggaran di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
  14. melakukan kajian efektivitas pengenaan sanksi administratif di bidang pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, pesisir, dan pulau- pulau kecil;
  15. meyusun kajian strategis, rekomendasi dan penyajian materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
  16. melakukan penyusunan laporan kinerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
  17. melakukan evaluasi sistem Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil;

HASIL KERJA TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN AHLI UTAMA

Berikut Hasil Kerja Tugas Jabatan Pengawas Kelautan Ahli Utama, meliputi:

  1. dokumen rencana kerja tahunan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  2. dokumen rekomendasi metode pengawasan dan keterlibatan pihak ketiga dalam Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  3. dokumen rekomendasi pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
  4. dokumen kajian pengawasan produk dan jasa kelautan,
  5. dokumen kajian pengawasan pemanfaatan ruang laut,
  6. dokumen rekomendasi hasil pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi,
  7. dokumen rekomendasi hasil pengawasan usaha yang memberikan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan,
  8. dokumen alternatif penyelesaian kondisi khusus pelanggaran pemanfaatan ruang laut,
  9. dokumen kajian kerja sama, rekomendasi dan penyajian materi/ substansi teknis pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas kegiatan usaha di wilayah laut, pesisir dan pulau pulau kecil,
  10. dokumen kajian kerja sama, rekomendasi dan penyajian materi/substansi teknis tingkat kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  11. dokumen hasil supervisi penanganan pasca pencemaran dan/atau kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil,
  12. dokumen supervisi operasi terpadu dan/atau operasi intelijen dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil,
  13. dokumen rekomendasi pengenaan sanksi administratif pelanggaran di bidang Pbidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil,
  14. dokumen kajian efektivitas pengenaan sanksi administratif di bidang pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  15. dokumen kajian strategis, rekomendasi dan penyajian materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  16. dokumen laporan kinerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
  17. dokumen evaluasi sistem Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Berikut daftar Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan, lainnya :

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Ahli Utama

Terima kasih sudah berkunjung. Apabila artikel ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain.

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2022

Sumber file : JDIH MENPAN

1 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com