Info ASN Jabatan Fungsional 128 Butir Uraian Tugas Jabatan Kurator Keperdataan Ahli Madya

128 Butir Uraian Tugas Jabatan Kurator Keperdataan Ahli Madya

Uraian Tugas Jabatan Kurator Keperdataan Ahli Madya

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Kurator Keperdataan Ahli Madya

PENGERTIAN

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan, bahwa yang dimaksud dengan:

Kurator Keperdataan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Kurator Keperdataan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan.

Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan termasuk dalam rumpun Hukum dan Peradilan dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian

Jenjang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, yaitu:

  1. Kurator Keperdataan Ahli Pertama
  2. Kurator Keperdataan Ahli Muda
  3. Kurator Keperdataan Ahli Madya, dan
  4. Kurator Keperdataan Ahli Utama

UNSUR KEGIATAN DAN TUGAS JABATAN

Tugas Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan yaitu melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Kurator Keperdataan harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Kurator Keperdataan Ahli Madya sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:

  1. perwalian anak dan pengampuan,
  2. pengurusan harta peninggalan tak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir,
  3. pewarisan dan wasiat,
  4. kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang,
  5. penatausahaan uang pihak ketiga, dan
  6. evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan/penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum.

Sub-unsur dari unsur kegiatan, terdiri atas:

  1. perwalian anak dan pengampuan meliputi:
    1. persiapan,
    2. pelaksanaan, dan
    3. pengakhiran.
  2. pengurusan peninggalan tak terurus dan hak kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir meliputi:
    1. persiapan,
    2. pelaksanaan, dan
    3. pengakhiran.
  3. pewarisan dan wasiat meliputi:
    1. penerbitan surat keterangan hak waris,
    2. pembukaan wasiat tertutup, dan
    3. pendaftaran wasiat umum/terbuka.
  4. kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi:
    1. kepailitan,
    2. penundaan kewajiban pembayaran utang, dan
    3. pengakhiran.
  5. penatausahaan uang pihak ketiga meliputi:
    1. persiapan,
    2. pelaksanaan, dan
    3. pengakhiran.
  6. evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan/penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum.

URAIAN TUGAS JABATAN KURATOR KEPERDATAAN AHLI MADYA

Uraian Tugas Jabatan Kurator Keperdataan Ahli Madya merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Kurator Keperdataan yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan

Berikut 128 butir kegiatan / uraian tugas jabatan Kurator Keperdataan Ahli Madya, meliputi:

  1. menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan perwalian anak;
  2. menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan pengampuan;
  3. menganalisis dokumen penetapan perwalian/pengampuan dari Pengadilan Negeri;
  4. menganalisis dokumen penetapan perwalian/pengampuan dari Pengadilan Agama;
  5. menyusun surat pemanggilan penghadapan sebagai Wali Anak/ Pengampu;
  6. menyusun berita acara pengambilan sumpah pelaksana sebagai Wali/Pengampu;
  7. menyusun surat permohonan kepada Pengadilan untuk penggantian Wali;
  8. menyusun surat permohonan kepada Pengadilan untuk penggantian Pengampu;
  9. menyusun surat persetujuan Wali untuk melakukan penjualan harta anak dalam perwalian/orang yang terampu;
  10. menelaah surat permohonan gugatan tentang perwalian anak;
  11. menelaah surat permohonan gugatan tentang pengampuan;
  12. menyusun dan menelaah surat jawaban dalam persidangan gugatan perwalian/pengampuan untuk perwalian anak;
  13. menyusun dan menelaah surat jawaban dalam persidangan gugatan perwalian/pengampuan untuk pengampuan;
  14. menyusun replik sidang gugatan perwalian/pengampuan untuk perwalian anak;
  15. menyusun replik sidang gugatan perwalian/pengampuan untuk pengampuan;
  16. menyusun duplik sidang gugatan perwalian/pengampuan untuk perwalian anak;
  17. menyusun duplik sidang gugatan perwalian/pengampuan untuk pengampuan;
  18. menyusun kesimpulan perkara dalam persidangan gugatan perwalian/pengampuan untuk perwalian anak;
  19. menyusun kesimpulan perkara dalam persidangan gugatan perwalian/pengampuan untuk pengampuan;
  20. menyusun memori/kontra banding dalam persidangan gugatan tingkat banding perwalian anak;
  21. menyusun memori/kontra banding dalam persidangan gugatan tingkat banding pengampuan;
  22. menyusun bahan memori/kontra memori kasasi dalam gugatan tingkat kasasi perwalian anak;
  23. menyusun bahan memori/kontra memori kasasi dalam gugatan tingkat kasasi pengampuan;
  24. menyusun surat pemberitahuan berakhirnya masa perwalian;
  25. menyusun surat pemberitahuan berakhirnya masa pengampuan;
  26. menyusun berita acara penghadapan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap);
  27. menyusun berita acara penghadapan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid);
  28. menyusun surat permohonan pemblokiran harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) ke kantor Badan Pertanahan Nasional;
  29. menyusun laporan hasil pengawasan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap);
  30. menyusun laporan hasil pengawasan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid);
  31. menyusun surat perjanjian sewa menyewa harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid);
  32. menelaah surat permohonan pembelian harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) dari penghuni;
  33. menyusun surat pengajuan pembelian harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) ke menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
  34. mengumpulkan bahan pendampingan Tim bersama dari Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk meneliti kebenaran secara formal dan materiil terhadap harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap);
  35. mengumpulkan bahan pendampingan Tim bersama dari Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk meneliti kebenaran secara formal dan materiil terhadap harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid);
  36. menyusun dokumen permohonan ijin pelaksanaan penjualan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum setelah penetapan ijin menjual diterima dari Pengadilan;
  37. menyusun surat permohonan kepada Notaris untuk melakukan perjanjian pengikatan jualbeli dengan hak prioritas terhadap harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid);
  38. memeriksa dan menandatangani konsep perjanjian pengikatan jual-beli dengan hak prioritas terhadap harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid);
  39. menyusun surat permohonan pencabutan blokir harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) untuk disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional;
  40. menyusun laporan pelaksanaan penjualan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) untuk disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
  41. menyusun dan menelaah surat jawaban dalam persidangan gugatan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap);
  42. menyusun dan menelaah surat jawaban dalam persidangan gugatan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid);
  43. menyusun replik sidang gugatan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) untuk harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap);
  44. menyusun replik sidang gugatan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) untuk harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid);
  45. menyusun duplik sidang gugatan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) untuk harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap);
  46. menyusun duplik sidang gugatan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) untuk harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid);
  47. menyusun kesimpulan perkara dalam persidangan gugatan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) untuk harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap);
  48. menyusun kesimpulan perkara dalam persidangan gugatan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) untuk harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid);
  49. menyusun memori/kontra banding dalam persidangan gugatan tingkat banding harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap);
  50. menyusun memori/kontra banding dalam persidangan gugatan tingkat banding harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid);
  51. menyusun memori/kontra memori kasasi dalam gugatan tingkat kasasi harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap);
  52. menyusun memori/kontra memori kasasi dalam gugatan tingkat kasasi harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid);
  53. menyusun surat permohonan penetapan untuk penyetoran ke kas negara terhadap harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid);
  54. menyusun Surat Keterangan Hak Waris (Surat Keterangan Hak Waris);
  55. menyusun berita acara penghadapan Pemohon;
  56. menyusun surat permohonan pengambilan (eksekusi) aset berupa Uang Tunai, Barang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak;
  57. menyusun berita acara pengambilan (eksekusi) aset;
  58. menyusun daftar bagian harta warisan kepada para ahli waris;
  59. melaksanakan pembayaran/pengiriman uang melalui transfer rekening kepada para ahli waris, barang bergerak, dan barang tidak bergerak;
  60. menyusun surat Permohonan Penutupan;
  61. menyusun laporan kepada Ditjen AHU telah berakhir;
  62. menyusun dan menelaah surat jawaban dalam persidangan gugatan Surat Keterangan Hak Waris dan Pemecah dan Pembagi Waris;
  63. menyusun replik sidang gugatan Surat Keterangan Hak Waris dan Pemecah dan Pembagi Waris;
  64. menyusun duplik sidang gugatan Surat Keterangan Hak Waris dan Pemecah dan Pembagi Waris;
  65. menyusun kesimpulan perkara dalam persidangan gugatan Surat Keterangan Hak Waris dan Pemecah dan Pembagi Waris;
  66. menyusun memori/kontra banding dalam persidangan gugatan tingkat banding Surat Keterangan Hak Waris dan Pemecah dan Pembagi Waris;
  67. menyusun memori/kontra memori kasasi dalam gugatan tingkat kasasi Surat Keterangan Hak Waris dan Pemecah dan Pembagi Waris;
  68. melakukan pembacaan daftar pembagian yang tertera dalam surat wasiat tertutup;
  69. menyusun Berita Acara pelaksanaan pembukaan dan pembacaan wasiat tertutup;
  70. menyusun dokumen Wasiat umum/terbuka;
  71. menyusun jadwal batas akhir pengajuan tagihan di BHP;
  72. melakukan pengesahan dan penandatanganan daftar tagihan oleh para kreditur, debitur, hakim pengawas dan kurator di Pengadilan Niaga;
  73. menyusun dan menelaah surat jawaban dalam persidangan pengajuan tagihan kreditur susulan;
  74. menyusun replik sidang gugatan pengajuan tagihan kreditur susulan;
  75. menyusun duplik sidang gugatan pengajuan tagihan kreditur susulan;
  76. menyusun kesimpulan perkara dalam persidangan gugatan gugatan pengajuan tagihan kreditur susulan;
  77. menyusun daftar harta pailit (boedel) debitur yang telah disahkan;
  78. menyusun surat pengajuan homologasi untuk disampaikan kepada hakim pemutus;
  79. mengusulkan pengakhiran kepailitan yang didasarkan pada perdamaian;
  80. menyusun laporan pengakhiran kepailitan karena perdamaian kepada hakim pengawas dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
  81. menyusun surat pernyataan keadaan tidak mampu membayar (insolven) debitur kepada hakim pengawas;
  82. melakukan penarikan atas hak kreditur separatis untuk melakukan penjualan yang tidak terlaksana penjualannya oleh kreditur separatis;
  83. menyusun surat permohonan sita umum atas boedel debitur pailit;
  84. menyusun surat permohonan penetapan penunjukan jasa penilai publik kepada hakim pengawas;
  85. mengikuti proses lelang;
  86. menyusun laporan pelaksanaan lelang tanpa peminat kepada hakim pengawas;
  87. menyusun berita acara penyerahan dokumen kepemilikan objek lelang kepada pemenang lelang;
  88. menyusun laporan pertanggungjawaban dan daftar pembagian para kreditur yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas;
  89. menyusun surat keberatan yang diajukan oleh para kreditur kepada Hakim Pengawas;
  90. menyusun surat permohonan penjualan harta debitur pailit secara di bawah tangan kepada hakim pengawas;
  91. menyusun dan menelaah surat jawaban dalam persidangan gugatan keberatan pembagian kepada para kreditur;
  92. menyusun replik sidang gugatan keberatan pembagian kepada para kreditur;
  93. menyusun duplik sidang gugatan keberatan pembagian kepada para kreditur;
  94. menyusun kesimpulan perkara dalam persidangan gugatan keberatan pembagian kepada para kreditur;
  95. menyusun surat pengajuan pembayaran pembagian kepada para kreditur;
  96. menyusun surat permohonan berakhirnya masa kepailitan kepada Majelis Hakim Pemutus;
  97. menyusun laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali terkait kegiatan kurator kepada Hakim Pengawas;
  98. menyusun laporan berakhirnya kepailitan karena pemberesan kepada hakim pengawas dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
  99. menyusun berita acara pencatatan harta debitur yang diputus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  100. menyusun laporan pembahasan tagihan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  101. menyusun laporan pembahasan aset/boedel Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  102. menyusun laporan pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Hakim Pengawas;
  103. membuat laporan pertanggungjawaban pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada debitur;
  104. membuat laporan pertanggungjawaban pengakhiran kepailitan, perdamaian dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada hakim pengawas dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
  105. menelaah surat klaim uang pihak ketiga dari penerima manfaat;
  106. menyusun surat permohonan persetujuan pengajuan klaim kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  107. menyusun berita acara penyerahan uang pihak ketiga;
  108. menyusun laporan penyerahan klaim uang pihak ketiga kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Asasi, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
  109. menyusun surat penolakan atas permohonan klaim dari penerima manfaat;
  110. menyusun laporan penyelesaian klaim dari penerima manfaat;
  111. menyusun dan menelaah surat jawaban dalam persidangan gugatan penatausahaan uang pihak ketiga;
  112. menyusun replik sidang gugatan penatausahaan uang pihak ketiga;
  113. menyusun duplik sidang gugatan penatausahaan uang pihak ketiga;
  114. menyusun kesimpulan perkara dalam persidangan gugatan penatausahaan uang pihak ketiga;
  115. menyusun memori/kontra banding dalam persidangan gugatan tingkat banding penatausahaan uang pihak ketiga;
  116. menyusun memori/kontra memori kasasi dalam gugatan tingkat kasasi penatausahaan uang pihak ketiga;
  117. menyusun laporan rapat dengan unit utama dan instansi lain terkait;
  118. melakukan penghitungan penutup uang pihak ketiga BHP yang telah 30 (tiga puluh) tahun;
  119. menyusun surat permohonan penetapan
  120. penyerahan uang pihak ketiga yang telah 30 (tiga puluh) tahun kepada Pengadilan Negeri;
  121. menyusun laporan uang pihak ketiga, kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menyusun surat pengantar penyetoran penatausahaan uang pihak ketiga yang telah tersimpan di rekening BHP setelah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun ke kas negara;
  122. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perwalian dan pengampuan;
  123. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan harta peninggalan yang tidak terurus (Onbeheerde Nalatenschap) dan harta kekayaan yang pemiliknya tak hadir (Afwezigheid);
  124. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pewarisan dan wasiat;
  125. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  126. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penatausahaan uang pihak ketiga;
  127. melaksanakan penugasan sebagai ahli dalam persidangan di proses peradilan kasus harta peninggalan; dan
  128. melaksanakan penugasan sebagai saksi dalam persidangan di proses peradilan kasus harta peninggalan.
Baca Juga :  27 Butir Uraian Tugas Jabatan Pemeriksa Bea Dan Cukai Penyelia

HASIL KERJA TUGAS JABATAN KURATOR KEPERDATAAN AHLI MADYA

Berikut Hasil Kerja Tugas Jabatan Kurator Keperdataan Ahli Madya, meliputi:

  1. laporan hasil telaahan peraturan perundangundangan terkait perwalian anak,
  2. laporan hasil telaahan peraturan perundangundangan terkait pengampuan,
  3. laporan Hasil Analisis Dokumen Penetapan Perwalian/pengampuan dari pengadilan negeri,
  4. laporan Hasil Analisis Dokumen Penetapan Perwalian/pengampuan dari pengadilan agama,
  5. surat pemanggilan penghadapan Wali Anak/ Pengampu,
  6. berita Acara sumpah Wali/Pengampu,
  7. surat permohonan penggantian Wali,
  8. surat permohonan penggantian Pengampu,
  9. surat persetujuan Wali untuk melakukan penjualan harta anak dalam perwalian /orang yang terampu,
  10. telaahan permohonan gugatan tentang perwalian anak,
  11. telaahan permohonan gugatan tentang pengampuan,
  12. surat jawaban dalam persidangan gugatan perwalian,
  13. surat jawaban dalam persidangan gugatan pengampuan,
  14. replik sidang gugatan perwalian,
  15. replik sidang gugatan pengampuan,
  16. duplik sidang gugatan perwalian,
  17. duplik sidang gugatan pengampuan,
  18. laporan kesimpulan perkara sidang gugatan perwalian,
  19. laporan kesimpulan perkara sidang gugatan pengampuan,
  20. memori/kontra banding dalam persidangan gugatan tingkat banding perwalian,
  21. memori/kontra banding dalam persidangan gugatan tingkat banding pengampuan,
  22. memori/kontra memori tingkat kasasi perwalian,
  23. memori/kontra banding tingkat kasasi pengampuan,
  24. surat pemberitahuan berakhirnya masa perwalian,
  25. surat pemberitahuan berakhirnya masa pengampuan,
  26. berita acara penghadapan terkait harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap),
  27. berita acara penghadapan terkait harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid),
  28. surat permohonan pemblokiran harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) ke kantor Badan Pertanahan Nasional,
  29. laporan hasil pengawasan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap),
  30. laporan hasil pengawasan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid),
  31. surat perjanjian sewa menyewa harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/ harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid),
  32. surat telaah permohonan pembelian harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) dari penghuni,
  33. surat pengajuan pembelian harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) ke menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,
  34. bahan pendampingan Tim bersama untuk meneliti kebenaran secara formal dan materiil harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap),
  35. bahan pendampingan Tim bersama untuk meneliti kebenaran secara formal dan materiil harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid),
  36. dokumen permohonan ijin pelaksanaan penjualan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum setelah penetapan ijin menjual diterima dari Pengadilan,
  37. surat permohonan kepada Notaris untuk melakukan perjanjian pengikatan jual-beli harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid),
  38. akta jual beli,
  39. surat permohonan pencabutan blokir harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap) atau harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) untuk disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional,
  40. laporan pelaksanaan penjualan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap) atau harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid),
  41. surat jawaban dalam persidangan gugatan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap),
  42. surat jawaban dalam persidangan gugatan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid),
  43. replik sidang gugatan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap),
  44. replik sidang gugatan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid),
  45. duplik sidang gugatan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap),
  46. duplik sidang gugatan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid),
  47. kesimpulan perkara sidang gugatan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap),
  48. kesimpulan perkara sidang gugatan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid),
  49. memori/kontra banding dalam persidangan gugatan tingkat banding harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap),
  50. memori/kontra banding dalam persidangan gugatan tingkat banding harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid),
  51. memori/kontra memori tingkat kasasi harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap),
  52. memori/kontra banding tingkat kasasi harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid),
  53. surat permohonan penetapan untuk penyetoran ke kas negara terhadap harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap) atau harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid),
  54. Surat Keterangan Hak Waris,
  55. berita acara penghadapan pemohon terkait Penetapan/Putusan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama tentang Waris.
  56. surat permohonan pengambilan (eksekusi) aset berupa uang tunai, Barang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak dari instansi terkait waris,
  57. berita acara pengambilan (eksekusi) aset terkait Penetapan/Putusan dari Pengadilan Negeri/Agama tentang Waris,
  58. daftar bagian harta warisan para ahli waris,
  59. pembayaran/pengiriman Uang melalui Transfer Rekening kepada para ahli waris, barang bergerak, dan barang tidak bergerak tentang Waris,
  60. surat Permohonan Penutupan tentang Waris,
  61. laporan Ke Ditjen AHU telah berakhir terkait Penetapan/Putusan dari Pengadilan Negeri/Agama tentang Waris
  62. surat jawaban gugatan Surat Keterangan Hak Waris dan Pemecah dan Pembagi Waris,
  63. replik gugatan Surat Keterangan Hak Waris dan Pemecah dan Pembagi Waris,
  64. duplik gugatan Surat Keterangan Hak Waris dan Pemecah dan Pembagi Waris,
  65. kesimpulan perkara gugatan Surat Keterangan Hak Waris dan Pemecah dan Pembagi Waris,
  66. memori/kontra memori tingkat banding Surat Keterangan Hak Waris dan Pemecah dan Pembagi Waris,
  67. memori/kontra memori tingkat kasasi Surat Keterangan Hak Waris dan Pemecah dan Pembagi Waris,
  68. daftar pembagian yang tertera dalam surat wasiat tertutup,
  69. berita Acara pelaksanaan pembukaan dan pembacaan wasiat tertutup,
  70. dokumen wasiat umum/terbuka,
  71. dokumen jadwal batas akhir pengajuan tagihan,
  72. dokumen daftar tagihan yang telah di sahkan,
  73. surat jawaban gugatan keberatan
  74. replik gugatan pengajuan tagihan kreditur susulan,
  75. duplik gugatan pengajuan tagihan kreditur susulan,
  76. kesimpulan perkara gugatan keberatan,
  77. daftar harta pailit (boedel ),
  78. surat pengajuan homologasi,
  79. surat usulan pengakhiran kepailitan ke pengadilan,
  80. laporan pengakhiran kepailitan karena perdamaian kepada hakim pengawas dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,
  81. surat pernyataan keadaan tidak mampu membayar (insolven) debitur,
  82. dokumen hak tanggungan yang tidak terlaksana penjualannya oleh kreditur separatis,
  83. surat permohonan sita umum,
  84. surat permohonan penetapan penunjukan jasa penilai publik,
  85. berita acara lelang,
  86. laporan pelaksanaan lelang tanpa peminat kepada hakim pengawas,
  87. berita acara penyerahan dokumen kepemilikan objek lelang kepada pemenang lelang,
  88. laporan pertanggungjawaban dan daftar pembagian para kreditur yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas,
  89. surat keberatan yang diajukan oleh para kreditur kepada Hakim Pengawas,
  90. surat permohonan penjualan harta debitur pailit secara di bawah tangan kepada hakim pengawas,
  91. surat jawaban gugatan keberatan,
  92. replik gugatan keberatan,
  93. duplik gugatan keberatan,
  94. kesimpulan perkara gugatan keberatan,
  95. surat pengajuan pembayaran pembagian,
  96. surat permohonan berakhirnya masa kepailitan,
  97. laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali terkait kegiatan kurator kepada Hakim Pengawas,
  98. laporan berakhirnya kepailitan karena pemberesan kepada hakim pengawas dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,
  99. berita acara pencatatan harta debitur yang diputus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
  100. laporan pembahasan tagihan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
  101. laporan pembahasan aset Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
  102. laporan pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Hakim Pengawas,
  103. laporan pertanggungjawaban pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada debitur,
  104. laporan pertanggungjawaban pengakhiran kepailitan, perdamaian dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada hakim pengawas dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,
  105. telaahan surat klaim uang pihak ketiga,
  106. surat permohonan persetujuan pengajuan klaim kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia,
  107. berita acara penyerahan uang pihak ketiga,
  108. laporan penyerahan klaim kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Asasi, dan Badan Pemeriksa Keuangan,
  109. surat penolakan atas permohonan klaim dari penerima manfaat,
  110. laporan penyelesaian klaim dari penerima manfaat,
  111. surat jawaban gugatan penatausahaan uang pihak ketiga,
  112. replik gugatan penatausahaan uang pihak ketiga,
  113. duplik gugatan penatausahaan uang pihak ketiga,
  114. kesimpulan perkara gugatan penatausahaan uang pihak ketiga,
  115. memori/kontra memori tingkat banding penatausahaan uang pihak ketiga,
  116. memori/kontra memori tingkat kasasi penatausahaan uang pihak ketiga
  117. laporan rapat,
  118. berita acara penghitungan penutup uang pihak ketiga BHP yang telah 30 (tiga puluh) tahun,
  119. surat permohonan penetapan penyerahan uang pihak ketiga yang telah 30 (tiga puluh) tahun kepada Pengadilan Negeri,
  120. laporan uang pihak ketiga, kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,
  121. surat pengantar penyetoran penatausahaan uang pihak ketiga yg telah tesimpan di rekening BHP setelah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun,
  122. laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan perwalian dan pengampuan,
  123. laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan harta peninggalan yang tidak terurus (Onbeheerde Nalatenschap) dan harta kekayaan yang pemiliknya tak hadir (Afwezigheid),
  124. laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pewarisan dan wasiat,
  125. laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
  126. laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan penatausahaan uang pihak ketiga,
  127. laporan penugasan sebagai ahli dalam persidangan di proses peradilan kasus harta peninggalan, dan
  128. laporan penugasan sebagai saksi dalam persidangan di proses peradilan kasus harta peninggalan.
Baca Juga :  102 Butir Uraian Tugas Jabatan Pengawas Kemetrologian Ahli Madya

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Kurator Keperdataan Ahli Madya

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2020, Tgl 30 Maret 2020

Sumber file : JDIH MENPAN

11 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com