Info ASN Jabatan Fungsional 71 Butir Uraian Tugas Jabatan Kurator Keperdataan Ahli Muda

71 Butir Uraian Tugas Jabatan Kurator Keperdataan Ahli Muda

Uraian Tugas Jabatan Kurator Keperdataan Ahli Muda

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Kurator Keperdataan Ahli Muda

PENGERTIAN

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan, bahwa yang dimaksud dengan:

Kurator Keperdataan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Kurator Keperdataan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan.

Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan termasuk dalam rumpun Hukum dan Peradilan dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian

Jenjang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, yaitu:

  1. Kurator Keperdataan Ahli Pertama
  2. Kurator Keperdataan Ahli Muda
  3. Kurator Keperdataan Ahli Madya, dan
  4. Kurator Keperdataan Ahli Utama

UNSUR KEGIATAN DAN TUGAS JABATAN

Tugas Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan yaitu melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Kurator Keperdataan harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Kurator Keperdataan Ahli Muda sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:

  1. perwalian anak dan pengampuan,
  2. pengurusan harta peninggalan tak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir,
  3. pewarisan dan wasiat,
  4. kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang,
  5. penatausahaan uang pihak ketiga, dan
  6. evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan/penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum.

Sub-unsur dari unsur kegiatan, terdiri atas:

  1. perwalian anak dan pengampuan meliputi:
    1. persiapan,
    2. pelaksanaan, dan
    3. pengakhiran.
  2. pengurusan peninggalan tak terurus dan hak kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir meliputi:
    1. persiapan,
    2. pelaksanaan, dan
    3. pengakhiran.
  3. pewarisan dan wasiat meliputi:
    1. penerbitan surat keterangan hak waris,
    2. pembukaan wasiat tertutup, dan
    3. pendaftaran wasiat umum/terbuka.
  4. kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi:
    1. kepailitan,
    2. penundaan kewajiban pembayaran utang, dan
    3. pengakhiran.
  5. penatausahaan uang pihak ketiga meliputi:
    1. persiapan,
    2. pelaksanaan, dan
    3. pengakhiran.
  6. evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan/penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum.

URAIAN TUGAS JABATAN KURATOR KEPERDATAAN AHLI MUDA

Uraian Tugas Jabatan Kurator Keperdataan Ahli Muda merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Kurator Keperdataan yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan

Berikut 71 butir kegiatan / uraian tugas jabatan Kurator Keperdataan Ahli Muda, meliputi:

  1. memverifikasi kelengkapan data permohonan untuk perwalian anak;
  2. memverifikasi kelengkapan data permohonan untuk Pengampunan;
  3. menyusun berita acara pencatatan harta perwalian/pengampuan;
  4. menyusun Berita Acara penjelasan tentang perwalian anak kepada wali pengawas / sementara;
  5. menyusun Berita Acara penjelasan tentang pengampu pengawas;
  6. menyusun konsep pengumuman pengampuan;
  7. menyusun surat ukuasa untuk mewakili BHP dalam persidangan gugatan terkait dengan perwalian anak/pengampuan;
  8. menginventarisasi alat bukti yg di-nazegel untuk sidang gugatan perwalian/pengampuan untuk perwalian anak;
  9. menginventarisasi alat bukti yg di-nazegel untuk sidang gugatan perwalian/pengampuan untuk Pengampuan;
  10. menginventarisasi laporan kesaksian untuk sidang gugatan perwalian/pengampuan untuk perwalian anak;
  11. menginventarisasi laporan kesaksian untuk sidang gugatan perwalian/pengampuan untuk Pengampuan;
  12. menyusun laporan sidang pembacaan putusan gugatan perwalian anak/pengampuan;
  13. memverifikasi dokumen harta peninggalan tak terurus (onbeheerde nalatenschp)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid);
  14. menyusun surat pemberitahuan tentang harta peninggalan tak terurus (onbeheerde nalatenschp)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) kepada Kejaksaan;
  15. menyusun surat pemberitahuan tentang harta peninggalan tak terurus (onbeheerde nalatenschp)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
  16. menyusun surat pengajuan permohonan penetapan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) ke Pengadilan Negeri;
  17. menyusun surat pengajuan permohonan informasi terkait penetapan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) ke pengadilan negeri;
  18. menyusun surat pengumuman penyegelan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid);
  19. menyusun berita acara hasil identifikasi harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap);
  20. menyusun berita acara hasil identifikasi harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid);
  21. menyusun surat pengumuman harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) dalam koran lokal, nasional dan berita negara;
  22. memverifikasi pengumuman apakah ada klaim terhadap harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap);
  23. memverifikasi pengumuman apakah ada klaim terhadap harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid);
  24. memvalidasi tanda terima pembayaran sewa atas objek harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid);
  25. menginventarisasi alat bukti yg di-nazegel untuk sidang gugatan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) untuk harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap);
  26. menginventarisasi alat bukti yg di-nazegel untuk sidang gugatan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) untuk harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid);
  27. menginventarisasi laporan kesaksian untuk sidang gugatan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) untuk harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap);
  28. menginventarisasi laporan kesaksian untuk sidang gugatan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) untuk harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid);
  29. menyusun laporan sidang pembacaan putusan gugatan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid);
  30. menyusun berita acara penghadapan;
  31. menyusun berita acara verbal komparisi;
  32. menyusun surat pengumuman dalam koran lokal, nasional dan berita negara;
  33. menyusun surat permohonan pemblokiran aset ke Instansi;
  34. menginventarisasi alat bukti yg di-nazegel untuk sidang gugatan Surat Keterangan Hak Waris dan Pemecah dan Pembagi Waris;
  35. menginventarisasi laporan kesaksian untuk sidang gugatan Surat Keterangan Hak Waris dan Pemecah dan Pembagi Waris;
  36. menyusun laporan sidang pembacaan putusan gugatan Surat Keterangan Hak Waris dan Pemecah dan Pembagi Waris;
  37. menginventarisasi dan memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan pembukaan wasiat tertutup;
  38. menginventarisasi dan memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan dari notaris dan masyarakat;
  39. melaksanakan pengurusan berupa berupa penyusunan surat pengumuman putusan pailit dalam surat kabar nasional, lokal dan berita negara;
  40. melaksanakan pengurusan berupa penyusunan dan inventarisasi harta debitur pailit;
  41. melaksanakan pengurusan berupa verifikasi dan validasi tagihan yang diajukan oleh para kreditur di Pengadilan Niaga;
  42. melaksanakan pengurusan berupa penyiapan bahan veriffikasi untuk pengesahan utang di depan hakim pengawas;
  43. melaksanakan pengurusan berupa penentuan kategorisasi terhadap tagihan kreditur, jenis kreditur, dan tingkatan kreditur di Pengadilan Niaga;
  44. menginventarisasi alat bukti yg di-nazegel untuk sidang gugatan keberatan pembagian kepada para kreditur apabila gugatannya ditolak dalam rangka mengikuti sidang pengajuan tagihan kreditur susulan;
  45. menginventarisasi laporan kesaksian untuk sidang gugatan pengajuan tagihan kreditur susulan dalam rangka mengikuti sidang pengajuan tagihan kreditur susulan;
  46. menyusun laporan sidang pembacaan putusan gugatan pengajuan tagihan kreditur susulan dalam rangka mengikuti sidang pengajuan tagihan kreditur susulan;
  47. menyusun surat pengumuman dalam koran lokal, nasional dan berita negara tentang berakhirnya kepailitan karena perdamaian;
  48. menyusun seluruh dokumen kepailitan untuk diserahkan kepada debitur pailit dengan tanda terima;
  49. mengidentifikasi potensi boedel pailit debitur dalam rangka melaksanakan pemberesan;
  50. menyusun surat pemberitahuan adanya insolven kepada kreditur separatis agar melakukan penjualan hak tanggungannya selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari dalam rangka melaksanakan pemberesan;
  51. menyusun surat permohonan kepada 3 (tiga) jasa penilai publik untuk mengajukan penawaran penilaian atas harta debitur pailit dalam rangka melaksanakan pemberesan;
  52. menyusun tanda bukti bayar penaksir yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas dalam rangka melaksanakan pemberesan;
  53. menyusun pengumuman lelang dalam rangka melaksanakan pemberesan;
  54. menyusun surat pengumuman pembagian para kreditur untuk diterbitkan pada surat kabar nasional dalam rangka melaksanakan pemberesan;
  55. menginventarisasi alat bukti yg di-nazegel untuk sidang gugatan keberatan pembagian kepada para kreditur guna beracara dalam gugatan keberatan (ditolak) di Pengadilan dalam rangka melaksanakan pemberesan;
  56. menginventarisasi laporan kesaksian untuk sidang gugatan keberatan pembagian kepada para kreditur guna beracara dalam gugatan keberatan (ditolak) di Pengadilan dalam rangka melaksanakan pemberesan;
  57. menyusun laporan sidang pembacaan putusan gugatan keberatan pembagian kepada para kreditur guna beracara dalam gugatan keberatan (ditolak) di Pengadilan dalam rangka melaksanakan pemberesan;
  58. menyusun surat pengumuman berakhirnya masa kepailitan untuk diterbitkan pada surat kabar nasional, lokal dan berita negara;
  59. menyusun surat pengumuman Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap untuk diterbitkan pada surat kabar nasional, lokal dan berita Negara dalam rangka melaksanakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  60. menyusun daftar jenis tagihan dan tingkatan kreditur dalam rangka melaksanakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  61. menelaah surat permohonan transfer uang pihak ketiga;
  62. menyusun berita acara transfer uang pihak ketiga;
  63. menyusun laporan penerimaan uang pihak ketiga;
  64. memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan pengajuan klaim;
  65. memverifikasi data penerima manfaat untuk disampaikan ke lembaga penyetor;
  66. memvalidasi bukti pembayaran klaim kepada penerima manfaat;
  67. menginventarisasi alat bukti yg di-nazegel untuk sidang gugatan penatausahaan uang pihak ketiga;
  68. menginventarisasi laporan kesaksian untuk sidang gugatan penatausahaan uang pihak ketiga;
  69. menyusun laporan sidang pembacaan putusan gugatan penatausahaan uang pihak ketiga;
  70. melaksanakan penugasan sebagai ahli dalam persidangan di proses peradilan kasus harta peninggalan; dan
  71. melaksanakan penugasan sebagai saksi dalam persidangan di proses peradilan kasus harta peninggalan.
Baca Juga :  Uraian Tugas Jabatan Pamong Budaya Ahli Madya

HASIL KERJA TUGAS JABATAN KURATOR KEPERDATAAN AHLI MUDA

Berikut Hasil Kerja Tugas Jabatan Kurator Keperdataan Ahli Muda, meliputi:

  1. data hasil verifikasi perwalian anak,
  2. data hasil verifikasi pengampuan,
  3. berita Acara Pencatatan Harta perwalian/ pengampuan,
  4. berita Acara penjelasan perwalian anak,
  5. berita Acara penjelasan Pengampuan,
  6. konsep Pengumuman Pengampuan,
  7. surat kuasa untuk mewakili dalam persidangan gugatan perwalian/pengampuan,
  8. alat bukti sidang gugatan perwalian,
  9. alat bukti sidang gugatan pengampuan,
  10. laporan kesaksian sidang gugatan perwalian,
  11. laporan kesaksian sidang gugatan pengampuan,
  12. laporan sidang pembacaan putusan gugatan perwalian anak/pengampuan,
  13. laporan hasil verifikasi harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid),
  14. surat pemberitahuan tentang harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) ke Kejaksaan,
  15. surat pemberitahuan tentang harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) ke Badan Pemeriksa Keuangan,
  16. surat pengajuan permohonan penetapan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) ke Pengadilan Negeri,
  17. surat permohonan informasi harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) ke pengadilan negeri,
  18. surat pengumuman penyegelan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid),
  19. berita acara hasil identifikasi harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap),
  20. berita acara hasil identifikasi harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid),
  21. surat pengumuman harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) dalam koran lokal, nasional dan berita negara,
  22. laporan hasil verifikasi pengumuman harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap),
  23. laporan hasil verifikasi pengumuman harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid),
  24. tanda terima pembayaran sewa atas objek harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid),
  25. alat bukti sidang gugatan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap),
  26. alat bukti sidang gugatan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid),
  27. laporan kesaksian sidang gugatan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap),
  28. laporan kesaksian sidang gugatan pengampuan,
  29. laporan sidang pembacaan putusan gugatan harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid),
  30. berita acara penghadapan,
  31. berita acara verbal komparisi,
  32. surat pengumuman dalam koran lokal, nasional dan berita negara terkait Penetapan/Putusan dari Pengadilan Negeri/Agama tentang Waris,
  33. surat pengumuman pemblokiran aset ke instansi terkait Penetapan/Putusan dari Pengadilan Negeri/Agama tentang Waris,
  34. alat bukti di-nazegel untuk gugatan Surat Keterangan Hak Waris dan Pemecah dan Pembagi Waris,
  35. laporan kesaksian gugatan Surat Keterangan Hak Waris dan Pemecah dan Pembagi Waris,
  36. laporan sidang gugatan Surat Keterangan Hak Waris dan Pemecah dan Pembagi Waris,
  37. dokumen permohonan pembukaan wasiat tertutup,
  38. surat permohonan notaris dan masyarakat,
  39. surat pengumuman penetapan kepailitan,
  40. berita acara pencatatan harta,
  41. laporan hasil validasi tagihan yang diajukan oleh para kreditur di Pengadilan Niaga,
  42. dokumen verifikasi untuk pengesahan utang di depan hakim pengawas,
  43. dokumen daftar tingkatan kreditur,
  44. alat bukti di-nazegel untuk gugatan keberatan,
  45. laporan kesaksian gugatan pengajuan tagihan kreditur susulan,
  46. laporan sidang gugatan pengajuan tagihan kreditur susulan,
  47. surat pengumuman berakhirnya kepailitan karena perdamaian,
  48. tanda Terima Dokumen Kepailitan,
  49. dokumen identifikasi boedel pailit,
  50. surat pemberitahuan adanya insolven kepada kreditur separatis agar melakukan penjualan hak tanggungannya selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari,
  51. surat permohonan kepada 3 (tiga) jasa penilai publik untuk mengajukan penawaran penilaian atas harta debitur pailit,
  52. tanda bukti bayar penaksir,
  53. dokumen pengumuman lelang,
  54. surat pengumuman pembagian para kreditur untuk diterbitkan pada surat kabar nasional,
  55. alat bukti di-nazegel untuk gugatan keberatan,
  56. laporan kesaksian gugatan keberatan,
  57. laporan sidang gugatan keberatan,
  58. surat pengumuman berakhirnya masa kepailitan,
  59. surat pengumuman Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap untuk diterbitkan pada surat kabar nasional, lokal dan berita negara,
  60. daftar jenis tagihan dan tingkatan kreditur,
  61. telaahan surat permohonan transfer uang pihak ketiga,
  62. berita acara transfer uang pihak ketiga,
  63. laporan penerimaan uang pihak ketiga,
  64. kelengkapan dokumen permohonan pengajuan klaim,
  65. laporan hasil verifikasi,
  66. tanda terima bukti pembayaran klaim kepada penerima manfaat,
  67. alat bukti di-nazegel untuk gugatan penatausahaan uang pihak ketiga,
  68. laporan kesaksian gugatan penatausahaan uang pihak ketiga,
  69. laporan sidang gugatan penatausahaan uang pihak ketiga,
  70. laporan penugasan sebagai ahli dalam persidangan di proses peradilan kasus harta peninggalan, dan
  71. laporan penugasan sebagai saksi dalam persidangan di proses peradilan kasus harta peninggalan.
Baca Juga :  77 Butir Uraian Tugas Jabatan Diplomat Ahli Madya

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Kurator Keperdataan Ahli Muda

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2020, Tgl 30 Maret 2020

Sumber file : JDIH MENPAN

15 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com