Info ASN Jabatan Fungsional 53 Butir Uraian Tugas Jabatan Pembina Profesi Keuangan Ahli Madya

53 Butir Uraian Tugas Jabatan Pembina Profesi Keuangan Ahli Madya

Loading...

Uraian Tugas Jabatan Pembina Profesi Keuangan Ahli Madya

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Pembina Profesi Keuangan Ahli Madya

PENGERTIAN

Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 23 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan, bahwa yang dimaksud dengan:

Pembina Profesi Keuangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap profesi keuangan.

Pembinaan Profesi Keuangan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap profesi keuangan yang mencakup akuntan, akuntan publik, teknisi akuntansi, penilai, penilai publik, aktuaris, dan profesi keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pembina Profesi Keuangan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan.

Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan termasuk dalam rumpun Akuntan dan Anggaran dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian

Jenjang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

  1. Pembina Profesi Keuangan Ahli Pertama
  2. Pembina Profesi Keuangan Ahli Muda
  3. Pembina Profesi Keuangan Ahli Madya, dan
  4. Pembina Profesi Keuangan Ahli Utama

UNSUR KEGIATAN

Tugas Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan yaitu melakukan kegiatan pembinaan profesi keuangan yang meliputi pembinaan, pengembangan, dan pengawasaan terhadap profesi keuangan.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Pembina Profesi Keuangan harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Pembina Profesi Keuangan Ahli Madya sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

Loading...

1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:

  1. pembinaan profesi keuangan,
  2. pengembangan profesi keuangan, dan
  3. pengawasan profesi keuangan.

2. Sub-unsur sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri atas:

  1. pembinaan profesi keuangan, meliputi:
    1. perencanaan dan evaluasi pembinaan profesi keuangan,
    2. pelaksanaan perizinan profesi keuangan,
    3. analisis laporan profesi keuangan,
    4. penyusunan profil profesi keuangan,
    5. pelaksanaan pengelolaan informasi di bidang Pembinaan Profesi Keuangan,
    6. analisis informasi yang layak ditindaklanjuti,
    7. pelaksanaan asistensi profesi keuangan,
    8. pelaporan hasil asistensi profesi keuangan,
    9. pengenaan sanksi administratif terhadap profesi keuangan,
    10. pencantuman nama pada daftar orang tercela,
    11. pemberian dukungan teknis penanganan gugatan kepada menteri yang membidangi keuangan negara terkait profesi keuangan,
    12. pemberian keterangan kepada aparat penegak hukum terkait profesi keuangan, dan
    13. pelaksanaan pelayanan informasi di bidang pembinaan profesi keuangan.
  2. pengembangan profesi keuangan, meliputi:
    1. penyusunan materi teknis terkait norma praktik profesi keuangan,
    2. penyusunan perjanjian dan kerja sama atau memorandum of understanding terkait profesi keuangan,
    3. penyusunan materi, tanggapan atau rekomendasi terkait pengembangan profesi keuangan, serta peraturan, kebijakan, atau standar terkait profesi keuangan,
    4. pelaksanaan evaluasi dan pengembangan kode etik, standar praktik, standar pengendalian mutu, standar kompetensi, pedoman, panduan, atau silabus yang berkaitan dengan profesi keuangan,
    5. pelaksanaan riset, kajian, atau analisis terkait pengembangan, peraturan, kebijakan, atau standar terkait profesi keuangan, dan
    6. perencanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan profesi keuangan.
  3. pengawasan profesi keuangan, meliputi:
    1. perencanaan pemeriksaan,
    2. pelaksanaan pemeriksaan,
    3. pelaporan hasil pemeriksaan,
    4. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan,
    5. pelaksanaan e-monitoring rencana perbaikan (action pla
    6. profesi keuangan dan kantor profesi keuangan,
    7. evaluasi pemeriksaan profesi keuangan,
    8. penyusunan prosedur dan teknik pemeriksaan profesi keuangan, dan
    9. pengelolaan database pemeriksaan profesi keuangan.

URAIAN TUGAS JABATAN PEMBINA PROFESI KEUANGAN AHLI MADYA

Uraian Tugas Jabatan Pembina Profesi Keuangan Ahli Madya merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Pembina Profesi Keuangan yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam melakukan kegiatan pembinaan profesi keuangan yang meliputi pembinaan, pengembangan, dan pengawasaan terhadap profesi keuangan.

Berikut 53 butir kegiatan / uraian tugas jabatan Pembina Profesi Keuangan Ahli Madya meliputi:

  1. merumuskan rencana Pembinaan Profesi Keuangan;
  2. mengevaluasi hasil Pembinaan Profesi Keuangan;
  3. mengembangkan standar operasi Pembinaan Profesi Keuangan;
  4. mereviu analisis laporan tahunan profesi keuangan kategori IV;
  5. mereviu analisis profil profesi keuangan;
  6. mereviu analisis profil kantor profesi keuangan;
  7. mereviu ikhtisar profil profesi keuangan;
  8. mereviu ikhtisar profil kantor profesi keuangan;
  9. merumuskan rekomendasi pengelolaan sistem informasi layanan di bidang Pembinaan Profesi Keuangan;
  10. mereviu rancangan sistem informasi layanan di bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan profesi keuangan;
  11. mereviu rekomendasi atas informasi yang layak ditindaklanjuti terkait profesi keuangan kompleksitas tinggi;
  12. mereviu ikhtisar hasil analisis terkait informasi yang layak ditindaklanjuti terkait profesi keuangan kompleksitas tinggi;
  13. merumuskan rekomendasi tindak lanjut laporan analisis atas informasi yang layak ditindaklanjuti terkait profesi keuangan kompleksitas tinggi;
  14. merumuskan rekomendasi perbaikan hasil asistensi profesi keuangan;
  15. melakukan pemantauan pelaksanaan asistensi profesi keuangan;
  16. merumuskan rekomendasi tindak lanjut hasil asistensi profesi keuangan;
  17. mereviu analisis jenis pelanggaran dalam rangka pemberian sanksi administrasi terhadap profesi keuangan kompleksitas tinggi;
  18. merumuskan rekomendasi penetapan sanksi administratif terhadap profesi keuangan kompleksitas tinggi;
  19. mereviu rekomendasi penetapan sanksi administratif terhadap profesi keuangan kompleksitas rendah;
  20. mereviu rekomendasi penetapan sanksi administratif terhadap profesi keuangan kompleksitas sedang;
  21. merumuskan rekomendasi jawaban pendahuluan atas gugatan kepada menteri yang membidangi keuangan negara terkait profesi keuangan;
  22. menyusun konsep jawaban dalam rangka pemberian keterangan sebagai kuasa tergugat pada sidang gugatan kategori III;
  23. menjadi saksi terkait profesi keuangan kategori III;
  24. menjadi ahli terkait profesi keuangan kategori III;
  25. mereviu ikhtisar hasil analisis sebagai informasi yang akan disajikan kepada pemangku kepentingan kompleksitas tinggi;
  26. merumuskan usul prakarsa atau program legislasi penyusunan peraturan perundangundangan terkait profesi keuangan;
  27. mengevaluasi naskah akademik bidang pembinaan profesi keuangan;
  28. mengevaluasi rekomendasi substansi rancangan materi teknis terkait norma praktik profesi keuangan;
  29. melakukan konsultasi publik atau public hearing peraturan terkait profesi keuangan;
  30. melakukan negosiasi dan perundingan kesepakatan dalam perjanjian, kerja sama, atau memorandum of understanding tingkat nasional;
  31. mereviu rancangan perjanjian, kerja sama, atau memorandum of understanding tingkat internasional;
  32. mengevaluasi implementasi perjanjian, kerja sama, atau memorandum of understanding tingkat internasional;
  33. mereviu tanggapan maupun keterangan ahli terkait pengembangan profesi keuangan, peraturan atau kebijakan, dan standar profesi keuangan;
  34. merumuskan kode etik, standar praktik, standar pengendalian mutu, standar kompetensi, pedoman, panduan, atau silabus internasional;
  35. mereviu penyusunan kode etik, standar praktik, standar pengendalian mutu, standar kompetensi, pedoman, panduan, atau silabus profesi keuangan;
  36. merumuskan metode riset atau kajian bidang pembinaan profesi keuangan;
  37. memvalidasi instrumen riset atau kajian bidang pembinaan profesi keuangan;
  38. memvalidasi bahan, data riset, kajian, atau analisis terkait pengembangan, peraturan, kebijakan, atau standar terkait profesi keuangan;
  39. mereviu riset atau kajian terkait pengembangan, peraturan, kebijakan, atau standar terkait profesi keuangan tingkat kompleksitas tinggi;
  40. mengevaluasi dan monitoring pelaksanaan rencana kegiatan pengembangan profesi keuangan;
  41. merumuskan rencana pemeriksaan berkala atau standar pengendalian mutu profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
  42. merumuskan revisi rencana pemeriksaan berkala atau standar pengendalian mutu profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
  43. memvalidasi pengendalian teknis pelaksanaan pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
  44. mereviu laporan hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
  45. mereviu hasil pemeriksaan ringkas;
  46. memvalidasi pengendalian teknis pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
  47. mereviu laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
  48. memvalidasi hasil reviu rencana perbaikan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
  49. memvalidasi hasil reviu implementasi atas rencana perbaikan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
  50. melakukan penilaian kualitas pengawasan pemeriksaan;
  51. mereviu silang kualitas pelaksanaan pengendalian teknis pemeriksaan;
  52. mereviu hasil analisis evaluasi kegiatan pemeriksaan profesi keuangan; dan
  53. mereviu prosedur dan teknik pemeriksaan profesi keuangan.

HASIL KERJA TUGAS JABATAN PEMBINA PROFESI KEUANGAN AHLI MADYA

Berikut Hasil Kerja Tugas Jabatan Pembina Profesi Keuangan Ahli Madya meliputi:

  1. dokumen perencanaan pembinaan,
  2. laporan evaluasi pembinaan,
  3. laporan pengembangan standar operasi,
  4. lembar kerja reviu analisis kategori IV,
  5. lembar kerja reviu analisis profil profesi keuangan,
  6. lembar kerja reviu analisis profil kantor profesi keuangan,
  7. lembar kerja reviu ikhtisar profil profesi keuangan,
  8. lembar kerja reviu ikhtisar profil kantor profesi keuangan,
  9. dokumen rekomendasi pengelolaan sistem informasi,
  10. lembar kerja reviu rancangan sistem informasi,
  11. lembar kerja reviu rekomendasi tindak lanjut kompleksitas tinggi,
  12. lembar kerja reviu ikhtisar kompleksitas tinggi,
  13. dokumen rekomendasi tindak lanjut kompleksitas tinggi,
  14. dokumen rekomendasi,
  15. laporan pemantauan asistensi,
  16. dokumen rekomendasi tindak lanjut,
  17. lembar kerja reviu analisis kompleksitas tinggi,
  18. rekomendasi penetapan sanksi administratif kompleksitas tinggi,
  19. lembar kerja reviu rekomendasi kompleksitas rendah,
  20. lembar kerja reviu rekomendasi kompleksitas sedang,
  21. dokumen rekomendasi jawaban gugatan,
  22. dokumen jawaban pemberian keterangan kategori III,
  23. laporan penugasan saksi kategori III,
  24. laporan penugasan ahli kategori III,
  25. lembar kerja reviu analisis kompleksitas tinggi,
  26. usul prakarsa atau program legislasi,
  27. naskah akademik,
  28. rekomendasi substansi rancangan materi teknis,
  29. laporan konsultasi publik,
  30. notula negosiasi tingkat nasional,
  31. lembar kerja reviu rancangan tingkat internasional,
  32. laporan evaluasi implementasi tingkat internasional,
  33. dokumen tanggapan,
  34. naskah kode etik, standar praktik, standar pengendalian mutu, standar kompetensi, pedoman, panduan, atau silabus tingkat internasional,
  35. lembar kerja reviu,
  36. dokumen metode riset atau kajian,
  37. dokumen instrumen,
  38. dokumen validasi,
  39. lembar kerja reviu kompleksitas tinggi,
  40. laporan evaluasi dan monitoring,
  41. rencana pemeriksaan,
  42. revisi rencana pemeriksaan,
  43. dokumen pengendalian teknis,
  44. laporan hasil pemeriksaan,
  45. ringkasan hasil pemeriksaan,
  46. kertas kerja pemantauan,
  47. laporan pemantauan,
  48. dokumen hasil validasi dan reviu rencana perbaikan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan,
  49. dokumen hasil validasi dan reviu implementasi atas rencana perbaikan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan,
  50. formulir penilaian kualitas pengawasan pemeriksaan,
  51. formulir penilaian silang kualitas pelaksanaan pengendalian teknis pemeriksaan,
  52. dokumen reviu analisis, dan
  53. dokumen prosedur dan teknis pemeriksaan.

Berikut daftar Uraian Tugas Jabatan Pembina Profesi Keuangan, lainnya :

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Pembina Profesi Keuangan Ahli Madya

Terima kasih sudah berkunjung. Apabila artikel ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain.

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
PERMENPAN RB Nomor 23 Tahun 2021

Sumber file : JDIH MENPAN

Loading...
5 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

one + 6 =

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.