Info ASN Jabatan Fungsional 40 Uraian Tugas Jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir

40 Uraian Tugas Jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir

Uraian Tugas Jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir

PENGERTIAN

Berdasarkan Peraturan Menpan-RB Nomor 51 Tahun 2018, Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara.

Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Pembina Teknis Perbendaharaan Negara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara

Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara termasuk dalam rumpun Akuntan dan Anggaran dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan.

Jenjang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
a. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil;
b. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir; dan
c. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia.

UNSUR KEGIATAN

Tugas Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yaitu melaksanakan Pembinaan/Bimbingan Teknis di Bidang Perbendaharaan Negara.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Pembina Teknis Perbendaharaan Negara harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
a. unsur utama; dan
b. unsur penunjang.

Unsur utama sebagaimana dimaksud terdiri atas:

  1. pendidikan;
  2. Pembinaan/Bimbingan Teknis Di Bidang Perbendaharaan Negara; dan
  3. pengembangan profesi.

Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud terdiri atas:

  1. Pendidikan, meliputi:
    1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
    2. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang perbendaharaan negara; dan
    3. pendidikan dan pelatihan dasar/prajabatan;
  2. Pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara, meliputi:
    1. penyiapan materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan;
    2. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan;
    3. pelaksanaan proses pelayanan informasi pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. pelaksanaan proses pelayanan informasi sertifikasi bendahara kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
    5. pelaksanaan proses pelayanan informasi uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada satuan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    6. pelaksanaan proses pelayanan perencanaan kas kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    7. Pelaksanaan proses pelayanan rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    8. Pelaksanaan proses pelayanan penyelesaian tagihan kontraktual kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
    9. Pelaksanaan proses pelayanan rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    10. Pelaksanaan proses pelayanan penolakan Surat Perintah Membayar kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
    11. Pelaksanaan proses pelayanan data kontrak dan supplier kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    12. Pelaksanaan proses pelayanan penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    13. Pelaksanaan proses pelayanan revisi anggaran kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    14. Pelaksanaan proses pelayanan monitoring laporan pertanggungjawaban bendahara kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    15. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran; dan
    16. Pelaksanaan survei kepuasan stakeholders; dan
  3. pengembangan profesi, meliputi:
    1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara;
    2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara; dan
    3. pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam

Unsur Penunjang, meliputi:

  1. pengajar/pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara;
  2. berperan serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara;
  3. keanggotaan dalam organisasi profesi;
  4. keanggotaan dalam Tim Penilai;
  5. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan
  6. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

URAIAN TUGAS JABATAN PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA MAHIR

Uraian kegiatan atau uraian tugas Jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir sesuai dengan jenjang jabatannya masing-masing, ditetapkan dalam butir kegiatan.

Berikut 40 butir kegiatan / uraian tugas jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir, antara lain:

  1. menyusun materi/uji kompetensi Pembinaan/Bimbingan Teknis Di Bidang Perbendaharaan;
  2. melaksanakan pengolahan data permasalahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan;
  3. melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis tingkat dasar di bidang perbendaharaan;
  4. memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran;
  5. melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran;
  6. memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran;
  7. melaksanakan monitoring proses pengajuan pencairan dana;
  8. menyusun analisis permasalahan pelayanan sertifikasi bendahara;
  9. memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan;
  10. melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan;
  11. memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan;
  12. Memverifikasi Pertanyaan, Permintaan, Dan/Atau Masukan Dari Satuan Kerja Terkait Perencanaan Kas;
  13. melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait perencanaan kas;
  14. memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait perencanaan kas;
  15. memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan;
  16. melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan;
  17. memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan;
  18. memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait penyelesaian tagihan kontraktual;
  19. melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian tagihan kontraktual;
  20. memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait penyelesaian tagihan kontraktual;
  21. memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan;
  22. melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan;
  23. memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan;
  24. memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait penolakan Surat Perintah Membayar;
  25. melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penolakan Surat Perintah Membayar;
  26. memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait penolakan Surat Perintah Membayar;
  27. memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait data kontrak dan supplier;
  28. melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait data kontrak dan supplier;
  29. memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait data kontrak dan supplier;
  30. memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana;
  31. melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana;
  32. memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana;
  33. memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait revisi anggaran;
  34. melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait revisi anggaran;
  35. memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait revisi anggaran;
  36. memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait laporan pertanggungjawaban bendahara;
  37. melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait laporan pertanggungjawaban bendahara;
  38. memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait laporan pertanggungjawaban bendahara;
  39. melaksanakan pengolahan data kinerja pelaksanaan anggaran; dan
  40. melaksanakan pengolahan data survei kepuasan stakeholders atas layanan perbendaharaan; dan

Hasil kerja Jabatan Fungsional pembina teknis perbendaharaan negara mahir, antara lain:

  1. konsep materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan;
  2. laporan pengolahan data permasalahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan;
  3. laporan pembinaan/bimbingan teknis tingkat dasar di bidang perbendaharaan;
  4. laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran;
  5. laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran
  6. hasil verifikasi data layanan terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran;
  7. laporan monitoring proses pencairan pengajuan dana;
  8. laporan analisis permasalahan pelayanan sertifikasi bendahara;
  9. laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan;
  10. laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan;
  11. hasil verifikasi data layanan terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan;
  12. laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait perencanaan kas;
  13. laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait perencanaan kas;
  14. hasil verifikasi data layanan terkait perencanaan kas;
  15. laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan;
  16. laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan;
  17. hasil verifikasi data layanan terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan;
  18. laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penyelesaian tagihan kontraktual;
  19. laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian tagihan kontraktual;
  20. hasil verifikasi data layanan terkait penyelesaian tagihan kontraktual;
  21. laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan;
  22. laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan;
  23. hasil verifikasi data layanan terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan;
  24. laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penolakan surat perintah membayar;
  25. laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penolakan surat perintah membayar;
  26. hasil verifikasi data layanan terkait penolakan surat perintah membayar;
  27. laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait data kontrak dan supplier;
  28. laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait data kontrak dan supplier;
  29. hasil verifikasi data layanan terkait data kontrak dan supplier;
  30. laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penyelesaian retur surat perintah pencairan dana;
  31. laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian retur surat perintah pencairan dana;
  32. hasil verifikasi data layanan terkait penyelesaian retur surat perintah pencairan dana;
  33. laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait revisi anggaran;
  34. laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait revisi anggaran;
  35. hasil verifikasi data layanan terkait revisi anggaran;
  36. laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait laporan pertanggungjawaban bendahara;
  37. laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait laporan pertanggungjawaban bendahara;
  38. hasil verifikasi data layanan terkait laporan pertanggungjawaban bendahara;
  39. laporan pengolahan data kinerja pelaksanaan anggaran; dan
  40. laporan pengolahan data survei kepuasan stakeholders atas layanan perbendaharaan; dan

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
Peraturan Menpan-RB Nomor 51 Tahun 2018

Sumber file : JDIH MENPAN

4 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 × 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.