Info ASN Jabatan Fungsional 40 Uraian Tugas Jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil

40 Uraian Tugas Jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil

Uraian Tugas Jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil

PENGERTIAN

Berdasarkan Peraturan Menpan-RB Nomor 51 Tahun 2018, Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara.

Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Pembina Teknis Perbendaharaan Negara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara

Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara termasuk dalam rumpun Akuntan dan Anggaran dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan.

Jenjang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
a. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil;
b. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir; dan
c. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia.

UNSUR KEGIATAN

Tugas Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yaitu melaksanakan Pembinaan/Bimbingan Teknis di Bidang Perbendaharaan Negara.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Pembina Teknis Perbendaharaan Negara harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
a. unsur utama; dan
b. unsur penunjang.

Unsur utama sebagaimana dimaksud terdiri atas:

  1. pendidikan;
  2. Pembinaan/Bimbingan Teknis Di Bidang Perbendaharaan Negara; dan
  3. pengembangan profesi.

Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud terdiri atas:

  1. Pendidikan, meliputi:
    1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
    2. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang perbendaharaan negara; dan
    3. pendidikan dan pelatihan dasar/prajabatan;
  2. Pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara, meliputi:
    1. penyiapan materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan;
    2. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan;
    3. pelaksanaan proses pelayanan informasi pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. pelaksanaan proses pelayanan informasi sertifikasi bendahara kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
    5. pelaksanaan proses pelayanan informasi uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada satuan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    6. pelaksanaan proses pelayanan perencanaan kas kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    7. Pelaksanaan proses pelayanan rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    8. Pelaksanaan proses pelayanan penyelesaian tagihan kontraktual kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
    9. Pelaksanaan proses pelayanan rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    10. Pelaksanaan proses pelayanan penolakan Surat Perintah Membayar kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
    11. Pelaksanaan proses pelayanan data kontrak dan supplier kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    12. Pelaksanaan proses pelayanan penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    13. Pelaksanaan proses pelayanan revisi anggaran kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    14. Pelaksanaan proses pelayanan monitoring laporan pertanggungjawaban bendahara kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    15. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran; dan
    16. Pelaksanaan survei kepuasan stakeholders; dan
  3. pengembangan profesi, meliputi:
    1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara;
    2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara; dan
    3. pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam

Unsur Penunjang, meliputi:

  1. pengajar/pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara;
  2. berperan serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara;
  3. keanggotaan dalam organisasi profesi;
  4. keanggotaan dalam Tim Penilai;
  5. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan
  6. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

URAIAN TUGAS JABATAN PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA TERAMPIL

Uraian kegiatan atau uraian tugas Jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil sesuai dengan jenjang jabatannya masing-masing, ditetapkan dalam butir kegiatan.

Berikut 40 butir kegiatan / uraian tugas jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil,, antara lain:

  1. menginventarisasi bahan penyusunan materi/uji Kompetensi Pembinaan/Bimbingan Teknis Di Bidang Perbendaharaan;
  2. Menginventarisasi Data Permasalahan Pembinaan/Bimbingan Teknis Di Bidang Perbendaharaan;
  3. menyusun kertas kerja pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan;
  4. menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran;
  5. menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran;
  6. menginput data layanan terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran;
  7. menginventarisasi bahan monitoring proses pencairan pengajuan dana;
  8. melaksanakan pelayanan sertifikasi bendahara;
  9. menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan;
  10. menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan;
  11. menginput data layanan terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan;
  12. menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait perencanaan kas;
  13. menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait perencanaan kas;
  14. menginput data layanan terkait perencanaan kas;
  15. menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan;
  16. menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan;
  17. menginput data layanan terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan;
  18. menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penyelesaian tagihan kontraktual;
  19. menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian tagihan kontraktual;
  20. menginput data layanan terkait penyelesaian tagihan kontraktual;
  21. menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan;
  22. menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan;
  23. menginput data layanan terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan;
  24. menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penolakan Surat Perintah Membayar;
  25. menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penolakan Surat Perintah Membayar;
  26. menginput data layanan terkait penolakan Surat Perintah Membayar;
  27. menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait data kontrak dan supplier;
  28. menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait data kontrak dan supplier;
  29. menginput data layanan terkait data kontrak dan supplier;
  30. menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana;
  31. menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana;
  32. menginput data layanan terkait penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana;
  33. menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait revisi anggaran;
  34. menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait revisi anggaran;
  35. menginput data layanan terkait revisi anggaran;
  36. menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait laporan pertanggungjawaban bendahara;
  37. menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait laporan pertanggungjawaban bendahara;
  38. menginput data layanan terkait laporan pertanggungjawaban bendahara;
  39. menginventarisasi data kinerja pelaksanaan anggaran; dan
  40. melaksanakan survei kepuasan stakeholders atas layanan perbendaharaan;

Hasil kerja Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil, antara lain:

  1. Bahan materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan;
  2. Hasil inventarisasi data permasalahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan;
  3. Kertas kerja pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan;
  4. Daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran;
  5. Konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran;
  6. Daftar input data layanan terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran;
  7. hasil inventarisasi bahan monitoring proses pencairan pengajuan dana;
  8. laporan layanan sertifikasi bendahara;
  9. daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan;
  10. konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan;
  11. daftar input data layanan terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan;
  12. daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait perencanaan kas;
  13. konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait perencanaan kas;
  14. daftar input data layanan terkait perencanaan kas;
  15. daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan;
  16. konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan;
  17. daftar input data layanan terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan;
  18. daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penyelesaian tagihan kontraktual;
  19. konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian tagihan kontraktual;
  20. daftar input data layanan terkait penyelesaian tagihan kontraktual;
  21. daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan;
  22. konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan;
  23. daftar input data layanan terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan;
  24. daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penolakan surat perintah membayar;
  25. konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penolakan surat perintah membayar;
  26. daftar input data layanan terkait penolakan surat perintah membayar;
  27. daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait data kontrak dan supplier;
  28. konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait data kontrak dan supplier;
  29. daftar input data layanan terkait data kontrak dan supplier;
  30. daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penyelesaian retur surat perintah pencairan dana;
  31. konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian retur surat perintah pencairan dana;
  32. daftar input data layanan terkait penyelesaian retur surat perintah pencairan dana;
  33. daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait revisi anggaran;
  34. konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait revisi anggaran;
  35. daftar input data layanan terkait revisi anggaran;
  36. daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait laporan pertanggungjawaban bendahara
  37. konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait laporan pertanggungjawaban bendahara;
  38. daftar input data layanan terkait laporan pertanggungjawaban bendahara;
  39. hasil inventarisasi data kinerja pelaksanaan anggaran; dan
  40. laporan pelaksanaan survei kepuasan stakeholders atas layanan perbendaharaan;

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
Peraturan Menpan-RB Nomor 51 Tahun 2018

Sumber file : JDIH MENPAN

3 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

14 − 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.