Info ASN Jabatan Fungsional 182 Butir Uraian Tugas Jabatan Pemeriksa Bea Dan Cukai Ahli Madya

182 Butir Uraian Tugas Jabatan Pemeriksa Bea Dan Cukai Ahli Madya

Uraian Tugas Jabatan Pemeriksa Bea Dan Cukai Ahli Madya

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Pemeriksa Bea Dan Cukai Ahli Madya

PENGERTIAN

Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 63 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, bahwa yang dimaksud dengan:

Pemeriksa Bea dan Cukai adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang dan hak untuk melakukan Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pemeriksa Bea dan Cukai sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai termasuk dalam rumpun Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

  1. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama,
  2. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda,
  3. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Madya, dan
  4. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Utama.

UNSUR KEGIATAN DAN TUGAS JABATAN

Tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai adalah melakukan Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Pemeriksa Bea Dan Cukai harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Pemeriksa Bea Dan Cukai Ahli Madya sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan.

1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:

  1. pemeriksaan bea dan cukai,
  2. pencegahan dan penyidikan,
  3. pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai,
  4. pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai, dan
  5. bimbingan teknis dan standarisasi di bidang kepabeanan dan cukai.

2. Sub-unsur dari unsur sebagaimana dimaksud pada angka (1), terdiri atas:

  1. penelitian dokumen kepabeanan dan cukai,
  2. pemeriksaan identifikasi dan klasifikasi barang secara laboratoris,
  3. analisis perizinan, sertifikasi authorized economic operator (AEO) dan fasilitas kepabeanan dan cukai,
  4. analisis proyeksi penerimaan dan penagihan di bidang kepabeanan dan cukai,
  5. penelitian keberatan dan proses banding,
  6. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi audit kepabeanan dan cukai,
  7. perumusan dan evaluasi kebijakan kepabeanan dan cukai,
  8. pengolahan informasi pencegahan dan penyidikan kepabeanan dan cukai,
  9. patroli dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, dan
  10. penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.

URAIAN TUGAS JABATAN PEMERIKSA BEA DAN CUKAI AHLI MADYA

Uraian Tugas Jabatan Pemeriksa Bea Dan Cukai Ahli Madya merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Pemeriksa Bea Dan Cukai yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam

Berikut 182 Butir kegiatan / uraian tugas jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Madya meliputi:

  1. merumuskan rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan perubahan atau perbaikan data atau dokumen di bidang kepabeanan dan cukai;
  2. melakukan reviu atas proses penelitian dokumen kepabeanan dan cukai kategori I;
  3. melakukan penjaminan kualitas proses penelitian dokumen kategori I;
  4. merumuskan rekomendasi dalam perencanaan penelitian ulang;
  5. melakukan penelitian ulang kategori I;
  6. merumuskan rekomendasi usulan atau tindak lanjut usulan penelitian ulang;
  7. melakukan reviu atas evaluasi pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori I;
  8. melakukan pengendalian teknis penyusunan dokumen mutu;
  9. melakukan pengendalian teknis atas perumusan pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori I;
  10. melakukan pengendalian teknis atas perumusan pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori II;
  11. melakukan pengendalian teknis atas perumusan pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori III;
  12. merumuskan program pengkajian identifikasi dan klasifikasi barang di bidang kepabeanan dan cukai;
  13. melakukan evaluasi kegiatan pengkajian identifikasi dan klasifikasi barang di bidang kepabeanan dan cukai;
  14. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka penerbitan, perubahan, pembekuan, pemberlakuan kembali, atau pencabutan izin bagi perusahaan penerima fasilitas tempat penimbunan berikat;
  15. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka penerbitan, perubahan, atau pencabutan fasilitas kepabeanan terkait migas dan panas bumi;
  16. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam perizinan pengeluaran hasil produksi atau sisa produksi dari tempat penimbunan berikat atau kemudahan impor tujuan ekspor ke tempat lain dalam daerah pabean;
  17. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka penerbitan, perubahan, pembekuan, atau pencabutan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor;
  18. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka penerbitan, perubahan, pembekuan, pemberlakuan kembali atau pencabutan nomor pokok pengusaha barang kena cukai;
  19. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam perizinan perpanjangan periode dan/atau jangka waktu ekspor bagi penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor;
  20. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam perizinan kegiatan subkontrak perusahaan penerima fasilitas kepabeanan;
  21. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam perizinan impor atau ekspor kembali barang, bahan, dan/atau hasil produksi bagi perusahaan penerima fasilitas kepabeanan;
  22. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka penerbitan, perubahan, atau pencabutan penetapan izin kawasan pabean atau tempat penimbunan sementara;
  23. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam perizinan re-ekspor, re-impor, atau impor sementara;
  24. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam perizinan impor tanpa identitas registrasi kepabeanan;
  25. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka penetapan, perubahan izin penggunaan, pemasukan, atau pengeluaran kemasan yang dipakai berulang-ulang atau peti kemas kosong impor atau ekspor;
  26. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam perizinan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan jaminan;
  27. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam perizinan konsolidasi barang ekspor;
  28. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam perizinan admission temporaire/temporary admission carnet atau carnet de passages en douane carnet, yacht and vessel declaration atau dokumen lain yang dipersamakan;
  29. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka penyelesaian kewajiban atau persyaratan kepabeanan atas kendaraan bermotor;
  30. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam perizinan pembongkaran, pemeriksaan, penimbunan, pemuatan, pengeluaran, pemasukan, atau pemusnahan atas barang impor atau ekspor;
  31. merumuskan rekomendasi tindak lanjut atas laporan realisasi ekspor tempat penimbunan berikat atau kemudahan impor tujuan ekspor;
  32. merumuskan rekomendasi tindak lanjut atas permohonan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk;
  33. merumuskan rekomendasi tindak lanjut atas permohonan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah;
  34. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam perizinan pemindahtanganan, pemusnahan atas barang, bahan, atau mesin yang mendapatkan fasilitas kepabeanan;
  35. merumuskan rekomendasi tindak lanjut atas laporan pertanggungjawaban kemudahan impor tujuan ekspor;
  36. merumuskan rekomendasi tindak lanjut atas laporan pertanggungjawaban penggunaan konsorsium kemudahan impor tujuan ekspor industri kecil menengah;
  37. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam perizinan impor mesin, suku cadang, peralatan pendukung lainnya atau barang contoh;
  38. memvalidasi mutu optimalisasi potensi penerima fasilitas kepabeanan atau perdagangan dan industri;
  39. merumuskan rekomendasi tindak lanjut hasil penelitian persyaratan administrasi sertifikasi authorized economic operator;
  40. merumuskan rekomendasi tindak lanjut hasil validasi lapangan dan/atau joint validasi terkait sertifikasi authorized economic operator dan/atau joint validasi tahapan mutual recognition arrangement dengan customs negara lain;
  41. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka penerbitan sertifikat authorized economic operator;
  42. merumuskan rekomendasi tindak lanjut hasil monitoring dan/atau evaluasi terkait mitra utama kepabeanan atau authorized economic operator;
  43. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam penetapan atau perubahan data mitra utama kepabeanan;
  44. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka pembayaran berkala mitra utama kepabeanan dan/atau authorized economic operator;
  45. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka registrasi atau akses kepabeanan bagi pengguna jasa;
  46. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka penetapan, penyesuaian, penetapan kembali, atau pencabutan tarif cukai;
  47. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam perizinan terkait cukai;
  48. merumuskan rekomendasi tindak lanjut atas fasilitas atau kemudahan cukai;
  49. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam perizinan transaksional terkait penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat, kawasan bebas, atau kawasan ekonomi khusus;
  50. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka pembatalan dokumen kepabeanan dan cukai;
  51. merumuskan rekomendasi penerbitan surat keputusan penggunaan jaminan tertulis atau jaminan perusahaan;
  52. merumuskan rekomendasi pencairan jaminan;
  53. merumuskan rekomendasi penerbitan surat keputusan atau surat rekomendasi pengembalian bea masuk, bea keluar, denda administrasi, bunga, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk anti dumping dan/atau cukai kompleksitas tinggi;
  54. merumuskan rekomendasi penerbitan surat keputusan atau surat rekomendasi pengembalian bea masuk, bea keluar, denda administrasi, bunga, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk anti dumping dan/atau cukai kompleksitas rendah;
  55. merumuskan rekomendasi penerbitan surat keputusan penundaan atau pencicilan pelunasan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda atau tagihan;
  56. merumuskan rekomendasi penerbitan surat keputusan pemberian imbalan bunga;
  57. merumuskan rekomendasi penerbitan surat teguran atau surat peringatan;
  58. merumuskan rekomendasi penerbitan surat paksa;
  59. merumuskan rekomendasi penerbitan surat perintah penagihan seketika sekaligus;
  60. merumuskan rekomendasi penerbitan surat perintah melakukan penyitaan atau surat permohonan bantuan melakukan penyitaan;
  61. merumuskan rekomendasi penerbitan surat perintah penyanderaan badan;
  62. merumuskan rekomendasi penerbitan surat usulan pencegahan;
  63. merumuskan rekomendasi penerbitan surat pencabutan penyitaan, penyanderaan badan, dan pencegahan;
  64. merumuskan rekomendasi penerbitan surat pemberitahuan piutang pajak dalam rangka impor;
  65. merumuskan rekomendasi pengusulan penghapusan piutang;
  66. merumuskan rekomendasi pengusulan pelimpahan piutang;
  67. merumuskan rekomendasi penyusunan target penerimaan kepabeanan dan cukai dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan;
  68. merumuskan rekomendasi penyusunan distribusi target penerimaan untuk tiap unit jabatan pratama, unit jabatan administrasi, dan/atau unit pelaksana teknis ;
  69. merumuskan rekomendasi pengembalian pita cukai yang tidak direalisasikan dengan permohonan pemesanan pita cukai (CK-1 atau CK-1A);
  70. merumuskan rekomendasi keberatan di bidang kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi;
  71. merumuskan rekomendasi dalam laporan evaluasi keberatan di bidang kepabeanan dan cukai;
  72. merumuskan rekomendasi surat uraian banding atau surat tanggapan atas perkara hukum kepabeanan dan cukai;
  73. merumuskan rekomendasi surat uraian banding atau surat tanggapan atas hasil penelitian ulang atau audit kepabeanan dan cukai;
  74. merumuskan rekomendasi surat penjelasan tertulis atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai;
  75. merumuskan rekomendasi memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali atas perkara hukum perpajakan terkait kepabeanan dan cukai;
  76. merumuskan rekomendasi memori banding, kasasi, atau peninjauan kembali dan kontra memori banding, kasasi, atau peninjauan kembali atas perkara hukum non-perpajakan terkait kepabeanan dan cukai;
  77. merumuskan rekomendasi dalam laporan evaluasi putusan pengadilan dan peninjauan kembali atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai;
  78. merumuskan rekomendasi dokumen mediasi, gugatan atau jawaban gugatan atas perkara hukum kepabeanan dan cukai;
  79. merumuskan rekomendasi replik atau duplik atas perkara hukum kepabeanan dan cukai;
  80. memvalidasi mutu penyusunan bukti perkara atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai;
  81. merumuskan rekomendasi kesimpulan perkara atas perkara hukum kepabeanan dan cukai;
  82. merumuskan rekomendasi pendapat hukum atas perkara hukum kepabeanan dan cukai;
  83. merumuskan rekomendasi kajian hukum atas perkara hukum kepabeanan dan cukai;
  84. merumuskan rekomendasi program perencanaan perumusan ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai;
  85. merumuskan rekomendasi ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai;
  86. merumuskan rekomendasi tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap I;
  87. merumuskan rekomendasi tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap II;
  88. merumuskan rekomendasi tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap III;
  89. merumuskan rekomendasi tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap IV;
  90. melakukan gelar perkara atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai kategori II;
  91. melakukan pendampingan atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai kategori II;
  92. melakukan kegiatan sidang atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai kategori II berdasarkan surat kuasa;
  93. merumuskan rekomendasi penetapan daftar rencana objek audit kepabeanan dan cukai;
  94. merumuskan rekomendasi penetapan daftar rencana objek penelitian ulang;
  95. merumuskan rekomendasi dalam laporan analisis objek audit kepabeanan dan cukai;
  96. merumuskan rekomendasi dalam laporan analisis objek penelitian ulang;
  97. merumuskan rekomendasi hasil analisis keberatan dan banding atas audit;
  98. melakukan pengawasan mutu pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk jenis audit umum dengan satu program audit;
  99. melakukan pengawasan mutu pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk jenis audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai;
  100. melakukan pengawasan mutu pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk jenis audit khusus lainnya;
  101. melakukan pengawasan mutu pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk jenis audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (berita acara penghentian audit);
  102. merumuskan rekomendasi dalam laporan monitoring pelaksanaan audit;
  103. merumuskan rekomendasi dalam laporan monitoring pelaksanaan penelitian ulang;
  104. melakukan pengendalian teknis pelaksanaan hearing auditee;
  105. melakukan pengawasan mutu pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk jenis audit umum dengan dua program audit;
  106. melakukan pengawasan mutu pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk jenis audit umum dengan tiga program audit atau lebih;
  107. melakukan pengawasan mutu pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk jenis audit investigasi;
  108. melakukan pengendalian teknis pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk audit berskala nasional;
  109. menguji hasil pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai;
  110. menguji hasil penyusunan perencanaan audit kepabeanan dan cukai;
  111. menguji hasil penelitian ulang dokumen kepabeanan dan cukai;
  112. menguji hasil penjaminan kualitas audit kepabeanan dan cukai;
  113. mengevaluasi proses perencanaan, pelaksanaan, atau evaluasi audit kepabeanan dan cukai;
  114. merumuskan rekomendasi dalam laporan analisis tujuan tertentu;
  115. memvalidasi mutu pelaksanaan kerja sama teknis terkait kepabeanan dan cukai internasional;
  116. melakukan perumusan atau perubahan ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai kategori II;
  117. menyusun naskah akademik atau kajian dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai secara mandiri kategori II;
  118. melakukan pengendalian teknis penyusunan naskah akademik atau kajian kompleksitas tinggi;
  119. merumuskan rekomendasi informasi dalam penerbitan produk intelijen kepabeanan dan cukai;
  120. memvalidasi mutu pelaksanaan operasi penindakan kompleksitas tinggi;
  121. memvalidasi mutu pelaksanaan operasi penindakan kompleksitas sedang;
  122. memvalidasi mutu pelaksanaan operasi penindakan kompleksitas rendah;
  123. memvalidasi mutu pelaksanaan operasi penindakan segera;
  124. merumuskan rekomendasi penyusunan lembar analisis pra patroli atau operasi penindakan kompleksitas tinggi;
  125. merumuskan rekomendasi penyusunan lembar analisis pra patroli atau operasi penindakan kompleksitas sedang;
  126. merumuskan rekomendasi penyusunan lembar analisis pra patroli atau operasi penindakan kompleksitas rendah;
  127. merumuskan rekomendasi penyusunan laporan tugas operasi penindakan atau patroli;
  128. memvalidasi mutu pelaksanaan patroli kompleksitas tinggi;
  129. memvalidasi mutu pelaksanaan patroli kompleksitas sedang;
  130. menjadi saksi dalam persidangan berdasarkan surat tugas;
  131. melakukan pemusnahan dan/atau perusakan barang terkait tugas kepabeanan dan cukai di dalam tempat kedudukan kategori I;
  132. melakukan pemusnahan dan/atau perusakan barang terkait tugas kepabeanan dan cukai di luar tempat kedudukan atau kondisi tertentu kategori I;
  133. memvalidasi mutu pelaksanaan kegiatan penelitian dugaan pelanggaran kepabeanan dan cukai serta tindak pidana kategori I;
  134. memvalidasi mutu pelaksanaan kegiatan penelitian dugaan pelanggaran kepabeanan dan cukai serta tindak pidana kategori II;
  135. memvalidasi mutu pelaksanaan kegiatan penelitian dugaan pelanggaran kepabeanan dan cukai serta tindak pidana kategori III;
  136. memvalidasi mutu pelaksanaan kegiatan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sampai dengan surat penyerahan berkas perkara ke kejaksaan (P-15) atau penghentian penyidikan (SP-3);
  137. memvalidasi mutu pelaksanaan kegiatan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai setelah surat penyerahan berkas perkara ke kejaksaan (P-15) sampai dengan berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau penghentian penyidikan (SP-3);
  138. merumuskan rekomendasi atas penetapan barang yang tidak dikuasai, barang dikuasai Negara, atau barang milik negara;
  139. melakukan perumusan kerja sama teknis terkait kepabeanan dan cukai kategori II;
  140. melakukan asistensi kegiatan teknis kepabeanan dan cukai kategori II;
  141. memvalidasi mutu perumusan standar teknis terkait kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai;
  142. melakukan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi kepabeanan dan cukai di luar tempat kedudukan kategori II;
  143. melakukan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi kepabeanan dan cukai di dalam tempat kedudukan kategori II;
  144. memvalidasi mutu perumusan tindak lanjut kegiatan joint program kepabeanan dan cukai antar instansi;
  145. memvalidasi mutu kegiatan joint program kepabeanan dan cukai antar instansi;
  146. merumuskan rekomendasi rencana kegiatan kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi;
  147. merumuskan rekomendasi rencana kegiatan kepabeanan dan cukai kompleksitas sedang;
  148. merumuskan rekomendasi rencana kegiatan kepabeanan dan cukai kompleksitas rendah;
  149. merumuskan rekomendasi laporan monitoring dan/atau evaluasi kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi;
  150. merumuskan rekomendasi laporan monitoring dan/atau evaluasi kepabeanan dan cukai kompleksitas sedang;
  151. merumuskan rekomendasi laporan monitoring dan/atau evaluasi kepabeanan dan cukai kompleksitas rendah;
  152. merumuskan rekomendasi laporan periodik pelaksanaan tugas kepabeanan dan cukai;
  153. merumuskan rekomendasi nota kesepahaman;
  154. merumuskan rekomendasi tanggapan permintaan penetapan nilai pabean kompleksitas tinggi;
  155. merumuskan rekomendasi tanggapan permintaan penetapan nilai pabean kompleksitas sedang;
  156. merumuskan rekomendasi tanggapan permintaan penetapan nilai pabean kompleksitas rendah;
  157. merumuskan rekomendasi pemutakhiran data harga barang impor skala nasional kompleksitas tinggi;
  158. merumuskan rekomendasi pemutakhiran data harga barang impor skala nasional kompleksitas sedang;
  159. merumuskan rekomendasi pemutakhiran data harga barang impor skala nasional kompleksitas rendah;
  160. merumuskan rekomendasi pemutakhiran data harga barang impor skala wilayah;
  161. merumuskan rekomendasi interpretasi ketentuan teknis kepabeanan dan cukai;
  162. merumuskan rekomendasi usulan atau tanggapan permohonan klasifikasi barang kompleksitas tinggi;
  163. merumuskan rekomendasi usulan atau tanggapan permohonan klasifikasi barang kompleksitas sedang;
  164. merumuskan rekomendasi usulan atau tanggapan permohonan klasifikasi barang kompleksitas rendah;
  165. menganalisis klasifikasi tarif dan barang kategori II;
  166. memvalidasi mutu penyiapan data pendukung perumusan atau tindak lanjut buku tarif kepabeanan Indonesia;
  167. mengevaluasi materi informasi kepabeanan dan cukai kategori I;
  168. memvalidasi mutu sosialisasi materi informasi kepabeanan dan cukai;
  169. merumuskan pengembangan dan/atau peremajaan modul perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori I;
  170. melakukan penjaminan kualitas penerapan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori I;
  171. memvalidasi mutu pengelolaan kualitas data kepabeanan dan cukai;
  172. merumuskan rekomendasi laporan pemantauan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai;
  173. merumuskan rekomendasi pertukaran data atau integrasi perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai tingkat nasional;
  174. merumuskan rekomendasi pertukaran data atau integrasi perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai tingkat internasional;
  175. merumuskan rekomendasi laporan evaluasi pengelolaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai;
  176. memvalidasi mutu perencanaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori I;
  177. memvalidasi mutu perencanaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori II;
  178. memvalidasi mutu perencanaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori III;
  179. merumuskan rekomendasi laporan kerentanan keamanan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai;
  180. merumuskan rekomendasi pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi;
  181. merumuskan rekomendasi pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai kompleksitas rendah; dan
  182. merumuskan rekomendasi pengelolaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai.
Baca Juga :  41 Butir Uraian Tugas Jabatan Adyatama Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya

HASIL KERJA TUGAS JABATAN PEMERIKSA BEA DAN CUKAI AHLI MADYA

Berikut daftar Uraian Tugas Jabatan Pemeriksa Bea Dan Cukai, lainnya :

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Pemeriksa Bea Dan Cukai Ahli Madya

Terima kasih sudah berkunjung. Apabila artikel ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain.

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
PERMENPAN RB Nomor 63 Tahun 2021

Baca Juga :  18 Butir Uraian Tugas Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan Ahli Pertama

Sumber file : JDIH MENPAN

12 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com