Info ASN Jabatan Fungsional 244 Butir Uraian Tugas Jabatan Pemeriksa Bea Dan Cukai Ahli Muda

244 Butir Uraian Tugas Jabatan Pemeriksa Bea Dan Cukai Ahli Muda

Uraian Tugas Jabatan Pemeriksa Bea Dan Cukai Ahli Muda

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Pemeriksa Bea Dan Cukai Ahli Muda

PENGERTIAN

Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 63 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, bahwa yang dimaksud dengan:

Pemeriksa Bea dan Cukai adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang dan hak untuk melakukan Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pemeriksa Bea dan Cukai sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai termasuk dalam rumpun Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

  1. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama,
  2. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda,
  3. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Madya, dan
  4. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Utama.

UNSUR KEGIATAN DAN TUGAS JABATAN

Tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai adalah melakukan Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Pemeriksa Bea Dan Cukai harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Pemeriksa Bea Dan Cukai Ahli Muda sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan.

1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:

  1. pemeriksaan bea dan cukai,
  2. pencegahan dan penyidikan,
  3. pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai,
  4. pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai, dan
  5. bimbingan teknis dan standarisasi di bidang kepabeanan dan cukai.

2. Sub-unsur dari unsur sebagaimana dimaksud pada angka (1), terdiri atas:

  1. penelitian dokumen kepabeanan dan cukai,
  2. pemeriksaan identifikasi dan klasifikasi barang secara laboratoris,
  3. analisis perizinan, sertifikasi authorized economic operator (AEO) dan fasilitas kepabeanan dan cukai,
  4. analisis proyeksi penerimaan dan penagihan di bidang kepabeanan dan cukai,
  5. penelitian keberatan dan proses banding,
  6. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi audit kepabeanan dan cukai,
  7. perumusan dan evaluasi kebijakan kepabeanan dan cukai,
  8. pengolahan informasi pencegahan dan penyidikan kepabeanan dan cukai,
  9. patroli dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, dan
  10. penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.

URAIAN TUGAS JABATAN PEMERIKSA BEA DAN CUKAI AHLI MUDA

Uraian Tugas Jabatan Pemeriksa Bea Dan Cukai Ahli Muda merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Pemeriksa Bea Dan Cukai yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam

Berikut 244 Butir kegiatan / uraian tugas jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda meliputi:

  1. melakukan reviu atas pelaksanaan tugas pengawasan dan/atau pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai pada tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh pimpinan unit atau kondisi tertentu pada tempat kategori I;
  2. melakukan reviu atas penerbitan surat keputusan persetujuan atau penolakan permohonan perubahan atau perbaikan data atau dokumen di bidang kepabeanan dan cukai;
  3. menganalisis data permohonan redress manifest kategori I;
  4. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai kawasan bebas atau kawasan ekonomi khusus jalur merah pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-01) dari luar daerah pabean ke kawasan bebas melalui pertukaran data elektronik;
  5. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai kawasan bebas atau kawasan ekonomi khusus jalur merah pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-01) dari luar daerah pabean ke kawasan bebas melalui media penyimpanan data;
  6. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai kawasan bebas atau kawasan ekonomi khusus jalur merah pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-01) dari luar daerah pabean ke kawasan bebas secara manual;
  7. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai kawasan bebas atau kawasan ekonomi khusus jalur merah pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-01) dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean melalui media penyimpanan data;
  8. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai kawasan bebas atau kawasan ekonomi khusus jalur merah pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-01) dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean secara manual;
  9. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai kawasan bebas atau kawasan ekonomi khusus jalur merah pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-01) dari kawasan bebas ke luar daerah pabean melalui pertukaran data elektronik;
  10. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai kawasan bebas atau kawasan ekonomi khusus jalur merah pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-02) dari kawasan bebas ke tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus atau kawasan berikat secara manual dalam rangka penjaluran;
  11. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai kawasan bebas atau kawasan ekonomi khusus jalur merah pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-02) dari kawasan bebas ke tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus atau kawasan berikat secara manual;
  12. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai kawasan bebas atau kawasan ekonomi khusus jalur merah pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-03) dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas melalui pertukaran data elektronik;
  13. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai kawasan bebas atau kawasan ekonomi khusus jalur hijau pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-01) dari kawasan bebas ke luar daerah pabean melalui pertukaran data elektronik;
  14. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai kawasan bebas atau kawasan ekonomi khusus jalur hijau pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-02) dari tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus atau kawasan berikat ke kawasan bebas secara manual;
  15. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai impor pada jalur merah;
  16. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai impor pada jalur merah dengan menerbitkan risalah penelitian dan penetapan;
  17. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai impor pada jalur merah dengan menerbitkan surat penetapan barang larangan pembatasan;
  18. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai impor pada jalur kuning;
  19. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai impor pada jalur kuning dengan menerbitkan risalah penelitian dan penetapan;
  20. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai impor pada jalur kuning dengan menerbitkan surat penetapan barang larangan pembatasan;
  21. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai impor pada jalur hijau;
  22. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai impor pada jalur hijau dengan menerbitkan risalah penelitian dan penetapan;
  23. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai impor kembali atau ekspor kembali;
  24. melakukan penjaminan kualitas proses penelitian dokumen kategori II;
  25. mengevaluasi proses penyusunan risalah hasil analisis perencanaan penelitian ulang;
  26. melakukan penelitian ulang kategori II;
  27. mengevaluasi proses penyusunan usulan atau tindak lanjut usulan penelitian ulang;
  28. melakukan pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori I;
  29. melakukan evaluasi pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori I;
  30. melakukan reviu atas penyusunan dokumen mutu;
  31. melakukan evaluasi pengujian tingkat lanjut contoh uji internal kategori I;
  32. melakukan evaluasi pengujian tingkat lanjut contoh uji internal kategori II;
  33. melakukan evaluasi pengujian tingkat lanjut contoh uji internal kategori III;
  34. melakukan evaluasi pengujian tingkat lanjut contoh uji eksternal kategori I;
  35. melakukan evaluasi pengujian tingkat lanjut contoh uji eksternal kategori II;
  36. melakukan evaluasi pengujian tingkat lanjut contoh uji eksternal kategori III;
  37. merumuskan pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori I;
  38. merumuskan pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori II;
  39. merumuskan pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori III;
  40. melakukan pengendalian teknis kegiatan audit internal kualitas laboratorium identifikasi dan klasifikasi;
  41. melakukan evaluasi pengendalian rekaman mutu;
  42. melakukan pengendalian teknis kegiatan pengkajian identifikasi dan klasifikasi barang di bidang kepabeanan dan cukai;
  43. melakukan pengawasan teknis dalam kegiatan profiling pengujian atau identifikasi komoditi maupun jenis barang;
  44. mengevaluasi proses penerbitan, perubahan, pembekuan, pemberlakuan kembali, atau pencabutan izin bagi perusahaan penerima fasilitas tempat penimbunan berikat;
  45. mengevaluasi proses penerbitan, perubahan, atau pencabutan fasilitas kepabeanan terkait migas dan panas bumi;
  46. mengevaluasi proses perizinan pengeluaran hasil produksi atau sisa produksi dari tempat penimbunan berikat atau kemudahan impor tujuan ekspor ke tempat lain dalam daerah pabean;
  47. mengevaluasi proses penerbitan, perubahan, pembekuan, atau pencabutan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor;
  48. mengevaluasi proses penerbitan, perubahan, pembekuan, pemberlakuan kembali atau pencabutan nomor pokok pengusaha barang kena cukai;
  49. mengevaluasi proses perizinan perpanjangan periode dan/atau jangka waktu ekspor bagi penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor;
  50. mengevaluasi proses perizinan kegiatan subkontrak perusahaan penerima fasilitas kepabeanan;
  51. mengevaluasi proses perizinan impor atau ekspor kembali barang, bahan, dan/atau hasil produksi bagi perusahaan penerima fasilitas kepabeanan;
  52. mengevaluasi proses penerbitan, perubahan, atau pencabutan penetapan izin kawasan pabean atau tempat penimbunan sementara;
  53. mengevaluasi proses perizinan re-ekspor, re- impor, atau impor sementara;
  54. mengevaluasi proses perizinan impor tanpa identitas registrasi kepabeanan;
  55. mengevaluasi proses penetapan, perubahan izin penggunaan, pemasukan, atau pengeluaran kemasan yang dipakai berulang-ulang atau peti kemas kosong impor atau ekspor;
  56. mengevaluasi proses perizinan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan jaminan;
  57. mengevaluasi proses perizinan konsolidasi barang ekspor;
  58. mengevaluasi proses perizinan admission temporaire/temporary admission carnet atau carnet de passages en douane carnet, yacht and vessel declaration atau dokumen lain yang dipersamakan;
  59. mengevaluasi proses penyelesaian kewajiban atau persyaratan kepabeanan atas kendaraan bermotor;
  60. mengevaluasi proses perizinan pembongkaran, pemeriksaan, penimbunan, pemuatan, pengeluaran, pemasukan, atau pemusnahan atas barang impor atau ekspor;
  61. mereviu hasil analisis realisasi ekspor tempat penimbunan berikat atau kemudahan impor tujuan ekspor;
  62. mengevaluasi proses permohonan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk;
  63. mengevaluasi proses permohonan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah;
  64. mengevaluasi proses perizinan pemindahtanganan, pemusnahan atas barang, bahan, atau mesin yang mendapatkan fasilitas kepabeanan;
  65. mengevaluasi proses tindak lanjut hasil analisis laporan pertanggungjawaban kemudahan impor tujuan ekspor;
  66. mengevaluasi proses tindak lanjut hasil analisis laporan pertanggungjawaban penggunaan konsorsium kemudahan impor tujuan ekspor industri kecil menengah;
  67. mengevaluasi proses perizinan impor mesin, suku cadang, peralatan pendukung lainnya atau barang contoh;
  68. memvalidasi teknis optimalisasi potensi penerima fasilitas kepabeanan atau perdagangan dan industri;
  69. mengevaluasi proses penelitian persyaratan administrasi sertifikasi authorized economic operator;
  70. memvalidasi mutu dalam validasi lapangan terkait sertifikasi authorized economic operator dan/atau joint validasi tahapan mutual recognition arrangement dengan customs negara lain;
  71. mengevaluasi proses validasi lapangan dan/atau joint validasi terkait sertifikasi authorized economic operator dan/atau joint validasi tahapan mutual recognition arrangement dengan customs negara lain;
  72. mengevaluasi proses penerbitan sertifikat authorized economic operator;
  73. mengevaluasi proses tindak lanjut hasil monitoring dan/atau evaluasi terkait mitra utama kepabeanan atau authorized economic operator;
  74. mengevaluasi proses penetapan atau perubahan data mitra utama kepabeanan;
  75. mengevaluasi proses pembayaran berkala mitra utama kepabeanan dan/atau authorized economic operator;
  76. mengevaluasi proses registrasi atau akses kepabeanan bagi pengguna jasa;
  77. mengevaluasi proses penetapan, penyesuaian, penetapan kembali, atau pencabutan tarif cukai;
  78. mengevaluasi proses perizinan terkait cukai;
  79. mengevaluasi proses terkait fasilitas atau kemudahan cukai;
  80. mengevaluasi proses perizinan transaksional bagi penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat, kawasan bebas, atau kawasan ekonomi khusus;
  81. mengevaluasi proses pembatalan dokumen kepabeanan dan cukai;
  82. merumuskan rekomendasi permohonan penerbitan form kendaraan secara manual;
  83. merumuskan rekomendasi permohonan form kendaraan di kawasan ekonomi khusus secara manual;
  84. merumuskan rekomendasi revisi dan legalisir form kendaraan secara manual;
  85. merumuskan rekomendasi penerimaan dan pengadministrasian jaminan;
  86. mengevaluasi proses penerbitan surat keputusan penggunaan jaminan tertulis atau jaminan perusahaan;
  87. mengevaluasi proses pencairan jaminan;
  88. merumuskan rekomendasi penarikan atau pengembalian jaminan;
  89. merumuskan rekomendasi perpanjangan jangka waktu, penggantian dan/atau penyesuaian jaminan;
  90. mengevaluasi proses penerbitan surat keputusan atau surat rekomendasi pengembalian bea masuk, bea keluar, denda administrasi, bunga, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk anti dumping dan/atau cukai kompleksitas tinggi;
  91. mengevaluasi proses penerbitan surat keputusan atau surat rekomendasi pengembalian bea masuk, bea keluar, denda administrasi, bunga, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk anti dumping dan/atau cukai kompleksitas rendah;
  92. mengevaluasi proses penerbitan surat keputusan penundaan atau pencicilan pelunasan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda atau tagihan;
  93. mengevaluasi proses penerbitan surat keputusan pemberian imbalan bunga;
  94. merumuskan rekomendasi surat penetapan sanksi administrasi, surat penetapan pabean, atau surat penetapan perhitungan bea keluar;
  95. mengevaluasi proses penerbitan surat teguran atau surat peringatan;
  96. mengevaluasi proses penerbitan surat paksa;
  97. mengevaluasi proses penerbitan surat perintah penagihan seketika sekaligus;
  98. mengevaluasi proses penerbitan penerbitan surat perintah melakukan penyitaan atau surat permohonan bantuan melakukan penyitaan;
  99. mengevaluasi proses penerbitan surat perintah penyanderaan badan;
  100. mengevaluasi proses penerbitan surat usulan pencegahan;
  101. mengevaluasi proses penerbitan surat pencabutan penyitaan, penyanderaan badan, atau pencegahan;
  102. merumuskan rekomendasi surat pemberitahuan dan penagihan biaya pengganti (SPPBP-1);
  103. merumuskan rekomendasi penerbitan surat kekurangan pembayaran pajak rokok atau tanda bukti kelebihan pembayaran pajak rokok;
  104. merumuskan rekomendasi atas monitoring perbendaharaan di bidang kepabeanan dan cukai;
  105. mengevaluasi proses penerbitan surat pemberitahuan piutang pajak dalam impor;
  106. merumuskan rekomendasi pembatalan atau perubahan data billing;
  107. mengevaluasi proses pengusulan penghapusan piutang;
  108. mengevaluasi proses pengusulan pelimpahan piutang;
  109. mengevaluasi proses penyusunan target penerimaan kepabeanan dan cukai dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan;
  110. mengevaluasi proses penyusunan distribusi target penerimaan untuk tiap unit jabatan pratama, unit jabatan administrasi, dan/atau unit pelaksana teknis ;
  111. merumuskan rekomendasi pemantauan permohonan penyediaan pita cukai awal atau permohonan penyediaan pita cukai tambahan;
  112. merumuskan rekomendasi pelayanan permohonan penyediaan pita cukai tambahan izin kepala kantor;
  113. merumuskan rekomendasi validasi tanda bukti perusakan pita cukai (CK-2) atau tanda bukti pengembalian pita cukai (CK-3);
  114. merumuskan rekomendasi pengusulan premi, insentif cukai, perhitungan dana bagi hasil cukai atau insentif lainnya;
  115. mengevaluasi proses pengembalian pita cukai yang tidak direalisasikan dengan permohonan pemesanan pita cukai (CK-1 atau CK-1A);
  116. menguji kualitas rekomendasi keberatan di bidang kepabeanan dan cukai kompleksitas rendah;
  117. mengevaluasi proses penyusunan dokumen keberatan di bidang kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi;
  118. melakukan reviu penyusunan laporan evaluasi keberatan di bidang kepabeanan dan cukai;
  119. mengevaluasi proses penyusunan surat uraian banding atau surat tanggapan atas perkara hukum kepabeanan dan cukai;
  120. mengevaluasi proses penyusunan surat uraian banding atau surat tanggapan atas hasil penelitian ulang atau audit kepabeanan dan cukai;
  121. melakukan reviu penyusunan surat penjelasan tertulis atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai;
  122. mengevaluasi proses penyusunan peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali atas perkara hukum perpajakan terkait kepabeanan dan cukai;
  123. mengevaluasi proses penyusunan memori banding, kasasi, atau peninjauan kembali dan kontra memori banding, kasasi, atau peninjauan kembali atas perkara hukum non- perpajakan terkait kepabeanan dan cukai;
  124. melakukan reviu penyusunan laporan evaluasi putusan pengadilan dan peninjauan kembali atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai;
  125. mengevaluasi proses penyusunan dokumen mediasi, gugatan atau jawaban gugatan atas perkara hukum kepabeanan dan cukai;
  126. mengevaluasi proses penyusunan replik atau duplik atas perkara hukum kepabeanan dan cukai;
  127. memvalidasi teknis penyusunan bukti perkara atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai;
  128. mengevaluasi proses penyusunan kesimpulan perkara atas perkara hukum kepabeanan dan cukai;
  129. mengevaluasi proses penyusunan pendapat hukum atas perkara hukum kepabeanan dan cukai;
  130. mengevaluasi proses penyusunan kajian hukum perkara atas perkara hukum kepabeanan dan cukai;
  131. melakukan reviu penyusunan program perencanaan perumusan ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai;
  132. melakukan reviu hasil perumusan ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai;
  133. mengevaluasi proses tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap I;
  134. mengevaluasi proses tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap II;
  135. mengevaluasi proses tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap III;
  136. mengevaluasi proses tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap IV;
  137. melakukan gelar perkara atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai kategori III;
  138. melakukan pendampingan atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai kategori III;
  139. melakukan kegiatan sidang atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai kategori III berdasarkan surat kuasa;
  140. mengevaluasi proses penyusunan daftar rencana objek audit kepabeanan dan cukai;
  141. mengevaluasi proses penyusunan daftar rencana objek penelitian ulang;
  142. mengevaluasi proses penyusunan laporan analisis objek audit kepabeanan dan cukai;
  143. mengevaluasi proses penyusunan laporan analisis objek penelitian ulang;
  144. mengevaluasi proses penyusunan laporan hasil keberatan dan banding atas audit;
  145. melakukan pengendalian teknis pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk jenis audit umum dengan satu program audit;
  146. melakukan pengendalian teknis pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk jenis audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai;
  147. melakukan pengendalian teknis pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk jenis audit khusus lainnya;
  148. melakukan pengendalian teknis pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk jenis audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (berita acara penghentian audit);
  149. mengevaluasi proses penyusunan laporan monitoring pelaksanaan audit;
  150. mengevaluasi proses penyusunan laporan monitoring pelaksanaan penelitian ulang;
  151. melakukan pengawasan teknis pelaksanaan hearing auditee;
  152. melakukan pengendalian teknis pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk jenis audit umum dengan dua program audit;
  153. melakukan pengendalian teknis pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk jenis audit umum dengan tiga program audit atau lebih;
  154. melakukan pengendalian teknis pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk jenis audit investigasi;
  155. melakukan pengawasan teknis pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai tingkat I untuk audit berskala nasional;
  156. mengevaluasi hasil pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai;
  157. mengevaluasi hasil penyusunan perencanaan audit kepabeanan dan cukai;
  158. mengevaluasi hasil penelitian ulang dokumen kepabeanan dan cukai;
  159. mengevaluasi hasil penjaminan kualitas audit kepabeanan dan cukai;
  160. melakukan verifikasi proses perencanaan, pelaksanaan, atau evaluasi audit kepabeanan dan cukai;
  161. mengevaluasi proses penyusunan laporan analisis tujuan tertentu;
  162. memvalidasi teknis pelaksanaan kerja sama terkait kepabenan dan cukai internasional;
  163. melakukan perumusan atau perubahan ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai kategori III;
  164. menyusun naskah akademik atau kajian dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai secara mandiri kategori III;
  165. menganalisis data dalam rangka penyusunan naskah akademik atau kajian kompleksitas tinggi;
  166. mengevaluasi proses analisis intelijen dalam penerbitan produk intelijen kepabeanan dan cukai;
  167. memvalidasi teknis pelaksanaan kegiatan analisis pasca penindakan;
  168. memvalidasi teknis pelaksanaan kegiatan penyediaan data dan informasi taktis kepabeanan dan cukai;
  169. mengevaluasi kecakapan pawang dan anjing pelacak (K-9);
  170. mengevaluasi pelaksanaan operasi pelacakan (K-9);
  171. memvalidasi teknis pelaksanaan operasi penindakan kompleksitas tinggi;
  172. memvalidasi teknis pelaksanaan operasi penindakan kompleksitas sedang;
  173. memvalidasi teknis pelaksanaan operasi penindakan kompleksitas rendah;
  174. memvalidasi teknis pelaksanaan operasi penindakan segera;
  175. mengevaluasi proses penyusunan lembar analisis pra patroli atau operasi penindakan kompleksitas tinggi;
  176. mengevaluasi proses penyusunan lembar analisis pra patroli atau operasi penindakan kompleksitas sedang;
  177. mengevaluasi proses penyusunan lembar analisis pra patroli atau operasi penindakan kompleksitas rendah;
  178. mengevaluasi proses penyusunan laporan tugas operasi penindakan atau patroli;
  179. memvalidasi teknis pelaksanaan patroli kompleksitas tinggi;
  180. memvalidasi teknis pelaksanaan patroli kompleksitas sedang;
  181. memvalidasi mutu pelaksanaan patroli kompleksitas rendah;
  182. menjadi saksi dalam persidangan berdasarkan surat tugas;
  183. melakukan pemusnahan dan/atau perusakan barang terkait tugas kepabeanan dan cukai didalam tempat kedudukan kategori II;
  184. melakukan pemusnahan dan/atau perusakan barang terkait tugas kepabeanan dan cukai diluar tempat kedudukan atau kondisi tertentu kategori II;
  185. memvalidasi teknis pelaksanaan kegiatan penelitian dugaan pelanggaran serta tindak pidana kepabeanan dan cukai kategori I;
  186. memvalidasi teknis pelaksanaan kegiatan penelitian dugaan pelanggaran serta tindak pidana kepabeanan dan cukai kategori II;
  187. memvalidasi teknis pelaksanaan kegiatan penelitian dugaan pelanggaran serta tindak pidana kepabeanan dan cukai kategori III;
  188. memvalidasi teknis pelaksanaan kegiatan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sampai dengan surat penyerahan berkas perkara ke kejaksaan (P-15) atau penghentian penyidikan (SP-3);
  189. memvalidasi teknis pelaksanaan kegiatan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai setelah surat penyerahan berkas perkara ke kejaksaan (P-15) sampai dengan berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau penghentian penyidikan (SP-3);
  190. mengevaluasi proses penetapan barang yang tidak dikuasai, barang dikuasai negara atau barang milik negara;
  191. melakukan perumusan kerja sama teknis terkait kepabeanan dan cukai kategori III;
  192. melakukan asistensi kegiatan teknis kepabeanan dan cukai kategori III;
  193. memvalidasi teknis perumusan standar teknis terkait kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai;
  194. melakukan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi kepabeanan dan cukai di luar tempat kedudukan kategori III;
  195. melakukan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi kepabeanan dan cukai di dalam tempat kedudukan kategori III;
  196. memvalidasi teknis perumusan tindak lanjut kegiatan joint program kepabeanan dan cukai antar instansi;
  197. memvalidasi teknis kegiatan joint program kepabeanan dan cukai antar instansi;
  198. mengevaluasi perumusan rencana kegiatan kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi;
  199. mengevaluasi perumusan rencana kegiatan kepabeanan dan cukai kompleksitas sedang;
  200. mengevaluasi perumusan rencana kegiatan kepabeanan dan cukai kompleksitas rendah;
  201. mengevaluasi perumusan laporan monitoring dan/atau evaluasi kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi;
  202. mengevaluasi perumusan laporan monitoring dan/atau evaluasi kepabeanan dan cukai kompleksitas sedang;
  203. mengevaluasi perumusan laporan monitoring dan/atau evaluasi kepabeanan dan cukai kompleksitas rendah;
  204. mengevaluasi perumusan laporan periodik pelaksanaan tugas kepabeanan dan cukai;
  205. mengevaluasi perumusan nota kesepahaman
  206. mereviu data atau dokumen rekonsiliasi kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi;
  207. mereviu data atau dokumen rekonsiliasi kepabeanan dan cukai kompleksitas rendah;
  208. mereviu naskah tanggapan permintaan penetapan nilai pabean kompleksitas tinggi;
  209. mereviu naskah tanggapan permintaan penetapan nilai pabean kompleksitas sedang;
  210. mereviu naskah tanggapan permintaan penetapan nilai pabean kompleksitas rendah;
  211. mengevaluasi perumusan naskah pemutakhiran data harga barang impor skala nasional kompleksitas tinggi;
  212. mengevaluasi perumusan naskah pemutakhiran data harga barang impor skala nasional kompleksitas sedang;
  213. mengevaluasi perumusan naskah pemutakhiran data harga barang impor skala nasional kompleksitas rendah;
  214. mengevaluasi perumusan naskah pemutakhiran data harga barang impor skala wilayah;
  215. mereviu rancangan interpretasi ketentuan teknis kepabeanan dan cukai;
  216. mengevaluasi perumusan usulan atau tanggapan permohonan klasifikasi barang kompleksitas tinggi;
  217. mengevaluasi perumusan usulan atau tanggapan permohonan klasifikasi barang kompleksitas sedang;
  218. mengevaluasi perumusan usulan atau tanggapan permohonan klasifikasi barang kompleksitas rendah;
  219. menganalisis klasifikasi tarif dan barang kategori III;
  220. dokumen pendukung perumusan atau tindak lanjut buku tarif kepabeanan Indonesia;
  221. melakukan pengawasan teknis terhadap pelayanan informasi dan bimbingan kepatuhan kepabeanan dan cukai menggunakan media tatap muka;
  222. mengevaluasi materi informasi kepabeanan dan cukai kategori II;
  223. menguji validitas materi informasi kepabeanan dan cukai kategori I;
  224. memvalidasi teknis sosialisasi materi informasi kepabeanan dan cukai;
  225. merumuskan pengembangan dan/atau peremajaan modul perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori II;
  226. melakukan penjaminan kualitas penerapan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori II;
  227. memvalidasi teknis pengelolaan kualitas data kepabeanan dan cukai;
  228. memvalidasi mutu pengujian perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai;
  229. mengevaluasi proses penyusunan laporan pemantauan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai;
  230. mengevaluasi proses perumusan pertukaran data atau integrasi perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai tingkat nasional;
  231. mengevaluasi proses perumusan pertukaran data atau integrasi perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai tingkat internasional;
  232. melakukan reviu penyusunan laporan evaluasi pengelolaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai;
  233. melakukan pemeliharaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori I;
  234. memvalidasi teknis perencanaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori I;
  235. memvalidasi teknis perencanaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori II;
  236. memvalidasi teknis perencanaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori III;
  237. mengevaluasi proses penyusunan laporan kerentanan keamanan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai;
  238. memvalidasi mutu pelaksanaan forensik digital keamanan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai;
  239. mengevaluasi proses pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi;
  240. mengevaluasi proses pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai kompleksitas rendah;
  241. mengevaluasi proses pengelolaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai;
  242. memvalidasi teknis dan mutu pengembangan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori I;
  243. melakukan penanganan gangguan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori I; dan
  244. memvalidasi mutu pelaksanaan investigasi gangguan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai;
Baca Juga :  51 Butir Uraian Tugas Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya

HASIL KERJA TUGAS JABATAN PEMERIKSA BEA DAN CUKAI AHLI MUDA

Berikut daftar Uraian Tugas Jabatan Pemeriksa Bea Dan Cukai, lainnya :

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Pemeriksa Bea Dan Cukai Ahli Muda

Terima kasih sudah berkunjung. Apabila artikel ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain.

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
PERMENPAN RB Nomor 63 Tahun 2021

Baca Juga :  44 Butir Uraian Tugas Jabatan Perekam Medis Mahir

Sumber file : JDIH MENPAN

15 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com