Info ASN Jabatan Fungsional 57 Butir Uraian Tugas Jabatan Pemeriksa Keimigrasian Mahir

57 Butir Uraian Tugas Jabatan Pemeriksa Keimigrasian Mahir

Uraian Tugas Jabatan Pemeriksa Keimigrasian Mahir

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Pemeriksa Keimigrasian Mahir

PENGERTIAN

Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 48 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian, bahwa yang dimaksud dengan:

Pemeriksa Keimigrasian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan pemeriksaan keimigrasian.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pemeriksa Keimigrasian sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian.

Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian termasuk dalam rumpun Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan.

Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:

  1. Pemeriksa Keimigrasian Pemula,
  2. Pemeriksa Keimigrasian Terampil/Pelaksana,
  3. Pemeriksa Keimigrasian Mahir/Pelaksana Lanjutan, dan
  4. Pemeriksa Keimigrasian Penyelia.

UNSUR KEGIATAN DAN TUGAS JABATAN

Tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian yaitu melaksanakan pemeriksaan keimigrasian.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Pemeriksa Keimigrasian harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Pemeriksa Keimigrasian Mahir sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:

  1. unsur utama, dan
  2. unsur penunjang.

2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a, terdiri atas:

  1. pendidikan,
  2. pemeriksaan keimigrasian,
  3. dan
  4. pengembangan profesi.

3. Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka (2), terdiri atas:

  1. pendidikan, meliputi:
    1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar,
    2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang keimigrasian dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau Sertifikat, dan
    3. pendidikan dan pelatihan prajabatan.
  2. pelaksanaan Pemeriksaan Keimigrasianterdiri atas:
    1. pelayanan pemeriksaan dokumen keimigrasian,
    2. intelijen dan penindakan keimigrasian,
    3. pengendalian rumah detensi imigrasi, dan
    4. informasi keimigrasian.
  3. pengembangan profesi, meliputi:
    1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang keimigrasian,
    2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang keimigrasian,
    3. penyusunan ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang keimigrasian.

4. Unsur Penunjang, meliputi:

  1. pengajar/pelatih di bidang keimigrasian,
  2. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang keimigrasian,
  3. keanggotaan dalam organisasi profesi,
  4. keanggotaan dalam Tim Penilai,
  5. perolehan penghargaan/tanda jasa, dan
  6. perolehan gelar/ijazah kesarjanaan lainnya.

URAIAN TUGAS JABATAN PEMERIKSA KEIMIGRASIAN MAHIR

Uraian Tugas Jabatan Pemeriksa Keimigrasian Mahir merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Pemeriksa Keimigrasian yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam melaksanakan pemeriksaan keimigrasian.

Berikut 57 Butir kegiatan / uraian tugas jabatan Pemeriksa Keimigrasian Mahir/Pelaksana Lanjutan, meliputi:

  1. melakukan alokasi blangko dokumen perjalanan dan menyusun laporan alokasi blangko dokumen Dokumen Perjalanan RI;
  2. melakukan pencetakan dokumen perjalanan dan membuat laporannya;
  3. melakukan uji kualitas dokumen perjalanan dan membuat laporannya;
  4. melakukan dan membuat laporan tentang laminasi dokumen perjalanan RI;
  5. memeriksa kelengkapan dokumen calon penjamin orang asing yang dibagi atas perorangan, korporasi dan pemerintahan dan membuat laporannya;
  6. menyiapkan bahan pemeriksaan tersangka dan/atau saksi;
  7. membuat laporan kejadian sebagai anggota
  8. menyusun bahan perencanaan dan strategi dalam pemeriksaan tersangka dan saksi;
  9. membuat naskah surat perintah dan berita acara penangkapan;
  10. membuat naskah surat perintah dan berita acara penahanan;
  11. membuat surat permohonan izin atau naskah surat perintah atau berita acara penggeledahan atau penyitaan;
  12. menyusun bahan perencanaan penyerahan berkas perkara;
  13. menyusun bahan kelengkapan petunjuk jaksa (P18 dan P19);
  14. membuat berita acara penyerahan tersangka
  15. membuat surat laporan pemberian penggantian paspor;
  16. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengamatan terhadap kegiatan WNI/WNA/Penjamin yang diduga kuat melakukan atau terkait dengan pelanggaran keimigrasian;
  17. melaksanakan penggambaran terhadap tempat yang dijadikan kegiatan yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian;
  18. melaksanakan penjejakan terhadap orang dan tempat yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian;
  19. melaksanakan pendengaran terhadap orang yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian;
  20. melaksanakan penyusupan pada tempat atau kegiatan yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian;
  21. melaksanakan kegiatan pemantauan, pencatatan dan pemeriksaan terhadap personil imigrasi yang diduga kuat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan;
  22. melaksanakan kegiatan pemantauan, pencatatan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran perizinan dan dokumen keimigrasian;
  23. melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap objek khusus, yang meliputi fasilitas dan material didalam kegiatan keimigrasian;
  24. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan instansi terkait yang menangani masalah intelijen, dan yang memberikan perizinan terhadap orang asing;
  25. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kerjasama dengan organisasi non pemerintah untuk pengawasan keimigrasian terhadap WNI dan WNA;
  26. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen untuk pengawasan keimigrasian terhadap WNI dan WNA;
  27. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan uji petik dan pelaksanaan pembandingan terhadap laporan hasil pelaksanaan pengamatan, penggambaran, penyusupan dan penjejakan terhadap kegiatan WNI/WNA/Penjamin yang diduga kuat melakukan atau terkait dengan pelanggaran keimigrasian;
  28. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan uji petik dan pelaksanaan pembandingan terhadap laporan hasil pelaksanaan kerjasama organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah, serta pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen;
  29. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan penyelidikan dan kerjasama forensik dokumen keimigrasian atau dokumen lain yang merupakan data dukung bagi perizinan dan dokumen keimigrasian;
  30. menyusun berita acara pendetensian;
  31. menyusun surat pemberitahuan keberadaan deteni kepada perwakilannya di Indonesia;
  32. menyusun perencanaan, pengorganisasian kebutuhan makan deteni;
  33. menyusun perencanaan, pengorganisasian kebutuhan perawatan kesehatan deteni;
  34. menyusun perencanaan, pengorganisasian kegiatan olah raga dan memfasilitasi ibadah deteni;
  35. menyusun perencanaan, pengorganisasian kebersihan Rudenim;
  36. menyusun perencanaan konseling deteni;
  37. menyusun perencanaan, pengorganisasian penempatan deteni;
  38. menyusun administrasi pemindahan deteni;
  39. menyusun jadwal pengamanan;
  40. menyusun Berita Acara Pemeriksaan/Berita Acara Pengisolasian dan membuat naskah Surat Keputusan Pengisolasian;
  41. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk membawa dan menempatkan orang asing ke tempat penampungan;
  42. melakukan penempatan orang asing/ deteni dalam ruang penampungan;
  43. melakukan pemisahan orang asing yang menderita penyakit menular dan berbahaya untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan;
  44. melakukan penanganan orang asing dengan kebutuhan khusus;
  45. melakukan Penanganan khusus bagi deteni berstatus Reject/Final Reject;
  46. melakukan tindakan khusus bagi orang asing yang melanggar peraturan dan tata tertib;
  47. melaksanakan proses wajib lapor bulanan orang asing untuk diteruskan ke Kepala Rumah Detensi Imigrasi;
  48. melakukan koordinasi intensif dengan Tim Pengawasan Orang Asing dalam hal pengawasan orang asing;
  49. melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing untuk Resettlement;
  50. melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing untuk Assisted Voluntery Return(AVR);
  51. melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing yang yang ditolak permohonan statusnya;
  52. memberikan layanan terhadap permohonan kartu elektronik dan membuat laporannya;
  53. membuat perencanaan desain tata letak jaringan komputer pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi;
  54. melakukan monitoring status perangkat kesisteman pada UPT Imigrasi;
  55. melakukan sosialisasi terkait Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;
  56. menyusun perencanaan dan pengorganisasian penyebaran, pemanfaatan informasi keimigrasian; dan
  57. menyusun perencanaan pengorganisasian dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data informasi keimigrasian.

HASIL KERJA TUGAS JABATAN PEMERIKSA KEIMIGRASIAN MAHIR

Berikut Hasil Kerja Tugas Jabatan Pemeriksa Keimigrasian Mahir/Pelaksana Lanjutan, meliputi:

  1. laporan alokasi blangko dokumen perjalanan dan menyusun laporan alokasi blangko dokumen dokumen Perjalanan RI,
  2. laporan pencetakan dokumen perjalanan,
  3. laporan uji kualitas dokumen perjalanan,
  4. laporan tentang laminasi dokumen perjalanan RI,
  5. laporan pemeriksaan kelengkapan dokumen calon penjamin orang asing yang dibagi atas perorangan, korporasi dan pemerintahan),
  6. dokumen pemeriksaan tersangka dan/atau saksi,
  7. laporan kejadian sebagai anggota,
  8. dokumen perencanaan dan strategi dalam pemeriksaan tersangka dan saksi,
  9. sprint dan berita acara penangkapan,
  10. laporan kejadian acara penahanan,
  11. sprint dan berita acara penggeledahan dan penyitaan,
  12. sprint dan berita acara perencanaan penyerahan berkas perkara,
  13. dokumen kelengkapan petunjuk jaksa (P18 dan P19),
  14. dokumen berita acara penyerahan tersangka,
  15. laporan pemberian penggantian paspor,
  16. dokumen perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengamatan terhadap kegiatan WNI/WNA/Penjamin yang diduga kuat melakukan atau terkait dengan pelanggaran keimigrasian,
  17. laporan penggambaran terhadap tempat yang dijadikan kegiatan yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian,
  18. laporan penjejakan terhadap orang dan tempat yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian,
  19. laporan pendengaran terhadap orang yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian,
  20. laporan penyusupan pada tempat atau kegiatan yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian,
  21. laporan kegiatan pemantauan, pencatatan dan pemeriksaan terhadap personil imigrasi yang diduga kuat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan,
  22. laporan kegiatan pemantauan, pencatatan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran perizinan dan dokumen keimigrasian,
  23. laporan kegiatan pengamanan terhadap objekobjek khusus, yang meliputi fasilitas dan material didalam kegiatan keimigrasian,
  24. dokumen perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan instansi terkait yang menangani masalah intelijen, dan yang memberikan perizinan terhadap orang asing,
  25. dokumen perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kerjasama dengan organisasi non pemerintah untuk pengawasan keimigrasian terhadap WNI dan WNA,
  26. dokumen perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen untuk pengawasan keimigrasian terhadap WNI dan WNA,
  27. dokumen perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan uji petik dan pelaksanaan pembandingan terhadap laporan hasil pelaksanaan pengamatan, penggambaran, penyusupan dan penjejakan terhadap kegiatan WNI/WNA/Penjamin yang diduga kuat melakukan atau terkait dengan pelanggaran keimigrasian,
  28. dokumen perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan uji petik dan pelaksanaan pembandingan terhadap laporan hasil pelaksanaan kerjasama organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah, serta pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen,
  29. dokumen perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan penyelidikan dan kerjasama forensik dokumen keimigrasian atau dokumen lain yang merupakan data dukung bagi perizinan dan dokumen keimigrasian,
  30. berita acara pendetensian,
  31. surat keputusan keberadaan deteni kepada perwakilannya di Indonesia,
  32. dokumen perencanaan, pengorganisasian kebutuhan makan deteni,
  33. dokumen perencanaan, pengorganisasian kebutuhan perawatan kesehatan deteni,
  34. dokumen perencanaan, pengorganisasian kegiatan olah raga dan memfasilitasi ibadah deteni,
  35. dokumen perencanaan, pengorganisasian kebersihan Rudenim,
  36. dokumen perencanaan konseling deteni,
  37. dokumen perencanaan, pengorganisasian penempatan deteni,
  38. dokumen administrasi pemindahan deteni,
  39. jadwal pengamanan,
  40. surat dan berita acara pemeriksaan, pengisolasian dan surat keputusan pengisolasian,
  41. laporan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk membawa dan Menempatkan orang asing ke Tempat Penampungan,
  42. surat keputusan penempatan orang asing/ deteni dalam ruang penampungan,
  43. laporan pemisahan orang asing yang menderita penyakit menular dan berbahaya untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan,
  44. laporan penanganan orang asing dengan kebutuhan khusus,
  45. laporan penanganan khusus bagi deteni berstatus Reject/ Final Reject,
  46. laporan tindakan khusus bagi orang asing yang melanggar peraturan dan tata tertib,
  47. laporan proses wajib lapor bulanan orang asing untuk diteruskan ke kepala rumah detensi imigrasi,
  48. laporan koordinasi intensif dengan Tim Pengawasan Orang Asing dalam hal pengawasan orang asing,
  49. laporan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing untuk Resettlement,
  50. laporan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing untuk Assisted Voluntery Return(AVR),
  51. laporan pengawasan keimigrasian terhadap pencari suaka yang ditolak permohonan status orang asingnya,
  52. laporan pemberian layanan terhadap permohonan kartu elektronik,
  53. dokumen perencanaan desain tata letak jaringan komputer pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi,
  54. laporan monitoring status perangkat kesisteman pada UPT Imigrasi,
  55. laporan sosialisasi terkait sistem informasi manajemen keimigrasian,
  56. dokumen perencanaan dan pengorganisasian penyebaran, pemanfaatan informasi keimigrasian,
  57. dokumen perencanaan pengorganisasian dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data informasi keimigrasian.

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Pemeriksa Keimigrasian Mahir

Terima kasih sudah berkunjung. Apabila artikel ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain.

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
PERMENPAN RB Nomor 48 tahun 2018

Sumber file : JDIH MENPAN

11 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com