Info ASN Jabatan Fungsional 78 Butir Uraian Tugas Jabatan Penata Kelola Pencarian Dan Pertolongan Ahli Madya

78 Butir Uraian Tugas Jabatan Penata Kelola Pencarian Dan Pertolongan Ahli Madya

Uraian Tugas Jabatan Penata Kelola Pencarian Dan Pertolongan Ahli Madya

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Penata Kelola Pencarian Dan Pertolongan Ahli Madya

PENGERTIAN

Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 32 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan, bahwa yang dimaksud dengan:

Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang melaksanakan penataan dan pengelolaan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.

Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan termasuk dalam rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas:

  1. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Pertama,
  2. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda,
  3. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Madya, dan
  4. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Utama.

UNSUR KEGIATAN

Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yaitu melaksanakan penataan dan pengelolaan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang meliputi penataan dan pengelolaan sumber daya manusia teknis, sarana prasarana, sistem informasi dan komunikasi, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan operasi pencarian dan pertolongan.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Penata Kelola Pencarian Dan Pertolongan harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Penata Kelola Pencarian Dan Pertolongan Ahli Madya sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:

  1. perumusan dan pembinaan teknis bidang pencarian dan pertolongan,
  2. pembinaan dan pengembangan sumber daya teknis pencarian dan pertolongan,
  3. pembinaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan,
  4. pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan,
  5. pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan, dan
  6. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

URAIAN TUGAS JABATAN PENATA KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN AHLI MADYA

Uraian Tugas Jabatan Penata Kelola Pencarian Dan Pertolongan Ahli Madya merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Penata Kelola Pencarian Dan Pertolongan yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam melaksanakan penataan dan pengelolaan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang meliputi penataan dan pengelolaan sumber daya manusia teknis, sarana prasarana, sistem informasi dan komunikasi, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan operasi pencarian dan pertolongan.

Berikut 78 Butir kegiatan / uraian tugas jabatan Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Madya, meliputi:

  1. mengevaluasi subtansi teknis kebijakan bidang pencarian dan pertolongan;
  2. mengevaluasi penyusunan pedoman teknis bidang pencarian dan pertolongan;
  3. mengevaluasi pembinaan teknis bidang pencarian dan pertolongan;
  4. mengevaluasi data pembinaan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
  5. mengevaluasi data pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
  6. menyusun rencana dan program pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
  7. melakukan validasi kebutuhan pembinaan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
  8. melakukan validasi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
  9. menyusun rencana strategis pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
  10. menganalisis penyusunan kurikulum dan silabus pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
  11. mengevaluasi kurikulum dan silabus pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
  12. menyusun bahan ajar pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
  13. menganalisis instrumen uji kompetensi sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
  14. melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
  15. mengevaluasi instrumen pemantauan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
  16. melakukan validasi penerbitan sertifikat uji kompetensi sumber daya manusia teknis pencarian dan pertolongan;
  17. mengevaluasi pembinaan dan pengembangan awak alat utama pencarian dan pertolongan;
  18. menyusun kajian teknis kebutuhan berdasarkan jenis sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
  19. menyusun rekomendasi rencana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
  20. menganalisis penempatan sarana pencarian dan pertolongan;
  21. menyusun desain teknis pengembangan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
  22. melakukan verifikasi usulan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
  23. melakukan pemeriksaan awal dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan berat sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
  24. melakukan asistensi teknis pengelolaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
  25. melakukan kajian teknis usulan penghapusan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
  26. melakukan pengawasan teknis pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
  27. mengevaluasi pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan rutin;
  28. melakukan pemantauan dan asistensi pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan khusus;
  29. mengkaji pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan khusus;
  30. melakukan diseminasi informasi kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan kepada petugas siaga pencarian dan pertolongan;
  31. mengkaji rencana garis besar latihan pencarian dan pertolongan dengan institusi dalam negeri;
  32. melaksanakan pembekalan latihan pencarian dan pertolongan dengan institusi dalam negeri;
  33. menyusun rencana garis besar latihan pencarian dan pertolongan antar negara;
  34. menyusun rumusan skenario latihan pencarian dan pertolongan antar negara;
  35. mengevaluasi rencana garis besar latihan pencarian dan pertolongan antar negara;
  36. melaksanakan bimbingan teknis kepada pengawas, pengendali, dan pelaku latihan pencarian dan pertolongan;
  37. mengevaluasi pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan dalam negeri;
  38. mengevaluasi pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan antar negara;
  39. mengevaluasi pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan daerah;
  40. mengevaluasi penilaian pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan antar negara;
  41. melakukan reviu dokumen pemenuhan kebutuhan operasi pencarian dan pertolongan;
  42. menyusun rekomendasi rencana pemenuhan kebutuhan operasi pencarian dan pertolongan;
  43. menganalisis rancangan rencana kontingensi;
  44. menganalisis wilayah rawan kecelakaan/ bencana/kondisi membahayakan manusia pada tingkat nasional;
  45. menyusun rencana tindak pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  46. menginventarisasi pelibatan potensi pencarian dan pertolongan dalam mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  47. mengidentifikasi peranan potensi pencarian dan pertolongan;
  48. menyusun dokumen persyaratan teknis petugas operasi pencarian dan pertolongan;
  49. menyusun persyaratan teknis sumber daya pencarian dan pertolongan;
  50. menyusun penetapan pembagian wilayah pembinaan/tanggung jawab pencarian dan pertolongan;
  51. menyusun penetapan wilayah pencarian dan pertolongan indonesia (srr indonesia);
  52. menyusun penetapan penempatan alat utama pencarian dan pertolongan;
  53. menyusun rekomendasi teknis terkait rencana operasi pencarian dan pertolongan;
  54. menyusun rekomendasi teknis penyediaan dukungan sumber daya operasi pencarian dan pertolongan;
  55. melakukan analisis usulan penghentian operasi pencarian dan pertolongan;
  56. melakukan analisis usulan perpanjangan/ pembukaan kembali operasi pencarian dan pertolongan;
  57. menyusun rekomendasi penghentian/ perpanjangan/pembukaan kembali pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  58. melakukan evaluasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  59. menyusun rekomendasi pemberian penghargaan/sanksi pelanggaran kepada petugas pencarian dan pertolongan;
  60. melakukan pemantauan pelaksanaan uji pada tahap penyadaran, tahap penindakan awal, tahap perencanaan, tahap operasi, tahap pengakhiran;
  61. menyusun rekomendasi atas hasil uji pelaksanan operasi pencarian dan pertolongan pada unit pelaksana teknis;
  62. memvalidasi hasil uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  63. melakukan pemaparan hasil uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  64. merekomendasikan perbaikan atas kepatuhan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  65. menyusun rencana dan tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
  66. menyusun rencana pemenuhan kebutuhan komunikasi pencarian dan pertolongan;
  67. melakukan kajian penempatan peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan;
  68. melakukan kajian teknis terhadap perkembangan teknologi sistem komunikasi pencarian dan pertolongan;
  69. melakukan verifikasi kesesuaian peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis;
  70. melakukan verifikasi jumlah dan kondisi peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan;
  71. melakukan pemutakhiran data peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan secara berkala;
  72. melakukan analisis kebutuhan pemeliharaan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan;
  73. melakukan asistensi teknis pengelolaan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan;
  74. melakukan evaluasi pelaksanaan gelar komunikasi pencarian dan pertolongan;
  75. menyusun usulan kebutuhan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan;
  76. melakukan validasi dan sertifikasi alat pemancar sinyal marabahaya;
  77. melakukan analisis sistem penangkap sinyal marabahaya sesuai prosedur; dan
  78. menyusun rencana dan program sistem pencarian dan pertolongan berbasis satelit internasional (cospas sarsat).
Baca Juga :  Uraian Tugas Jabatan Pamong Budaya Ahli Madya

HASIL KERJA TUGAS JABATAN PENATA KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN AHLI MADYA

Berikut Hasil Kerja Tugas Jabatan Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Madya, meliputi:

  1. dokumen hasil evaluasi subtansi teknis kebijakan bidang Pencarian dan Pertolongan;
  2. dokumen hasil evaluasi penyusunan pedoman teknis bidang Pencarian dan Pertolongan;
  3. dokumen hasil evaluasi pembinaan teknis bidang pencarian dan pertolongan;
  4. dokumen hasil evaluasi data pembinaan sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
  5. dokumen hasil evaluasi data pengembangan sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
  6. dokumen rencana program pengembangan sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
  7. dokumen hasil validasi kebutuhan pembinaan sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
  8. dokumen hasil validasi kebutuhan pengembangan sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
  9. dokumen rencana strategis pembinaan dan pengembangan sumber daya pencarian dan pertolongan;
  10. dokumen hasil analisis penyusunan kurikulum dan silabus pembinaan dan pengembangan sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
  11. dokumen hasil evaluasi terhadap kurikulum dan silabus pembinaan dan pengembangan sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
  12. dokumen bahan ajar pembinaan dan pengembangan sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
  13. laporan hasil analisis instrumen uji kompetensi sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
  14. laporan hasil pemantauan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
  15. dokumen hasil evaluasi instrumen pemantauan pembinaan dan pengembangan sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
  16. dokumen hasil validasi penerbitan sertifikat uji kompetensi sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
  17. dokumen hasil evaluasi pembinaan dan pengembangan awak alat utama pencarian dan pertolongan;
  18. dokumen hasil kajian kebutuhan berdasarkan jenis sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
  19. dokumen hasil rekomendasi rencana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
  20. dokumen hasil analisis penempatan sarana pencarian dan pertolongan;
  21. dokumen desain teknis pengembangan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
  22. laporan hasil verifikasi usulan kebutuhan pemeliharaan sarana pencarian dan pertolongan;
  23. laporan hasil pemeriksaan awal dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan berat sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
  24. laporan hasil asistensi teknis pengelolaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
  25. dokumen hasil kajian teknis usulan penghapusan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
  26. laporan hasil pengawasan teknis pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
  27. dokumen hasil evaluasi pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan rutin;
  28. laporan pemantauan dan asistensi pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan khusus;
  29. laporan hasil kajian pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan khusus;
  30. dokumen diseminasi informasi kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan petugas siaga pencarian dan pertolongan;
  31. dokumen kajian rencana garis besar latihan pencarian dan pertolongan dengan institusi dalam negeri;
  32. dokumen pembekalan latihan pencarian dan pertolongan dengan institusi dalam negeri;
  33. dokumen rencana garis besar latihan pencarian dan pertolongan antar negara;
  34. dokumen rumusan skenario latihan pencarian dan pertolongan antar negara;
  35. dokumen kajian rencana garis besar latihan pencarian dan pertolongan antar negara;
  36. dokumen bimbingan teknis kepada pengawas, pengendali, dan pelaku latihan pencarian dan pertolongan;
  37. dokumen hasil evaluasi pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan dalam negeri;
  38. dokumen hasil evaluasi pelaksaan latihan pencarian dan pertolongan antar negara;
  39. dokumen hasil evaluasi pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan daerah;
  40. dokumen hasil evaluasi penilaian pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan antar negara;
  41. laporan hasil reviu dokumen pemenuhan kebutuhan operasi pencarian dan pertolongan;
  42. dokumen rekomendasi rencana pemenuhan kebutuhan operasi pencarian dan pertolongan;
  43. dokumen hasil analisis rancangan rencana kontigensi;
  44. dokumen hasil analisis wilayah dengan rawan kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia pada tingkat nasional;
  45. dokumen rencana tindak pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  46. laporan hasil invetarisasi pelibatan potensi pencarian dan pertolongan dalam mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  47. laporan hasil identifikasi peranan potensi pencarian dan pertolongan;
  48. dokumen persyaratan teknis petugas operasi pencarian dan pertolongan;
  49. dokumen persyaratan teknis sumber daya pencarian dan pertolongan;
  50. dokumen penetapan pembagian wilayah pembinaan/tanggung jawab pencarian dan pertolongan;
  51. dokumen penetapan wilayah pencarian dan pertolongan indonesia;
  52. dokumen penetapan penempatan alat utama pencarian dan pertolongan;
  53. dokumen rekomendasi teknis terkait rencana operasi pencarian dan pertolongan;
  54. dokumen rekomendasi teknis penyediaan dukungan sumber daya operasi pencarian dan pertolongan;
  55. dokumen hasil analisis usulan penghentian operasi pencarian dan pertolongan;
  56. dokumen hasil analisis usulan perpanjangan/ pembukaan kembali operasi pencarian dan pertolongan;
  57. dokumen rekomendasi teknis penghentian/ perpanjangan/pembukaan kembali pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  58. dokumen hasil evaluasi operasi pencarian dan pertolongan;
  59. dokumen rekomendasi pemberian penghargaan/ sanksi pelanggaran kepada petugas pencarian dan pertolongan;
  60. laporan hasil pemantauan pelaksanaan uji pada tahap penyadaran, tahap penindakan awal, tahap perencanaan, tahap operasi, tahap pengakhiran;
  61. dokumen rekomendasi atas hasil uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada unit pelaksana teknis;
  62. dokumen hasil validasi hasil uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  63. laporan pemaparan hasil uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  64. dokumen rekomendasi perbaikan atas kepatuhan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  65. dokumen rencana dan tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
  66. dokumen rencana pemenuhan kebutuhan komunikasi pencarian dan pertolongan;
  67. laporan hasil kajian penempatan peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan;
  68. dokumen hasil kajian teknis terhadap perkembangan teknologi sistem komunikasi pencarian dan pertolongan;
  69. laporan hasil verifikasi kesesuaian komunikasi pencarian dan pertolongan sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis;
  70. laporan hasil verifikasi jumlah dan kondisi peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan;
  71. dokumen pemutakhiran data peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan secara berkala;
  72. dokumen hasil analisis kebutuhan pemeliharaan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan;
  73. laporan asistensi teknis pengelolaan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan;
  74. dokumen hasil evaluasi pelaksanaan gelar komunikasi pencarian dan pertolongan;
  75. laporan hasil usulan kebutuhan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan;
  76. dokumen hasil validasi dan sertifikasi alat pemancar sinyal marabahaya;
  77. dokumen hasil analisis sistem penangkap sinyal marabahaya sesuai prosedur; dan
  78. dokumen rencana dan program sistem pencarian dan pertolongan berbasis satelit internasional (cospas sarsat),
Baca Juga :  37 Butir Uraian Tugas Jabatan Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Pertama

Berikut daftar Uraian Tugas Jabatan Penata Kelola Pencarian Dan Pertolongan, lainnya :

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Penata Kelola Pencarian Dan Pertolongan Ahli Madya

Terima kasih sudah berkunjung. Apabila artikel ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain.

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
PERMENPAN RB Nomor 32 Tahun 2021

Sumber file : JDIH MENPAN

7 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

nineteen − 17 =

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.