16 Uraian Tugas Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya

PENGERTIAN

Berdasarkan Peraturan Menpan-RB Nomor 30 Tahun 2020, Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan termasuk dalam rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, yaitu:

1. Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama;
2. Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda;
3. Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya; dan
4. Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Utama.

UNSUR KEGIATAN DAN TUGAS JABATAN

Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan yaitu melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Pengawas Ketenagakerjaan harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:

1. pembinaan norma ketenagakerjaan;
2. pemeriksaan norma ketenagakerjaan;
3. pengujian norma ketenagakerjaan;
4. Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan; dan
5. pengembangan sistem Pengawasan Ketenagakerjaan.

Sub-unsur dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pembinaan norma ketenagakerjaan, meliputi:

1. penyusunan rencana pembinaan norma ketenagakerjaan; dan
2. pelaksanaan pembinaan norma ketenagakerjaan;

b. pemeriksaan norma ketenagakerjaan, meliputi:

1. penyusunan rencana pemeriksaan pelaksanaan norma ketenagakerjaan; dan
2. pelaksanaan pemeriksaan penerapan norma ketenagakerjaan;

c. pengujian norma ketenagakerjaan, meliputi:

1. penyusunan rencana pengujian pelaksanaan norma ketenagakerjaan; dan
2. pelaksanaan pengujian penerapan norma ketenagakerjaan;

d. penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan; dan

e. pengembangan sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, meliputi:

1. penyusunan rencana pengembangan sistem Pengawasan Ketenagakerjaan; dan
2. pelaksanaan pengembangan sistem Pengawasan Ketenagakerjaan.

URAIAN TUGAS JABATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI MADYA

Uraian kegiatan atau uraian tugas Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya sesuai dengan jenjang jabatannya masing-masing, ditetapkan dalam butir kegiatan.

Berikut 16 butir kegiatan / uraian tugas jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya, antara lain:

1. menyusun rencana kerja pembinaan norma ketenagakerjaan teknis lanjutan;
2. melaksanakan pembinaan norma ketenagakerjaan teknis lanjutan;
3. melakukan pendampingan kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan;
4. menyusun rencana kerja pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan/atau penyidikan;
5. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pemeriksaan/pengujian dan/atau penyidikan;
6. melaksanakan perhitungan dan/atau penetapan objek Pengawasan Ketenagakerjaan;
7. melaksanakan perhitungan dalam rangka penerbitan surat keterangan keselamatan dan kesehatan kerja;
8. melaksanakan perhitungan tingkat kekerapan (frequency rate) dan tingkat keparahan (severity rate) kecelakaan kerja;
9. melaksanakan perhitungan kecelakaan nihil di tempat kerja;
10. memberikan advokasi penyelesaian kasus norma ketenagakerjaan;
11. melakukan pengujian ulang dan/atau khusus terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan;
12. melaksanakan analisa kejadian kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja;
13. melaksanakan analisa manfaat jaminan kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja;
14. melaksanakan pengkajian/analisa pelaporan pemeriksaan dan/atau Pengujian;
15. menyusun analisa tingkat kerawanan atau potensi bahaya ketenagakerjaan tingkat provinsi; dan
16. menjadi saksi Ahli atau memberikan keterangan ahli di instansi terkait atau di persidangan; dan

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
Peraturan Menpan-RB Nomor 30 Tahun 2020

Sumber file : JDIH MENPAN