Info ASN Jabatan Fungsional 46 Butir Uraian Tugas Jabatan Penilai Pemerintah Ahli Madya

46 Butir Uraian Tugas Jabatan Penilai Pemerintah Ahli Madya

Uraian Tugas Jabatan Penilai Pemerintah Ahli Madya

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Penilai Pemerintah Ahli Madya

PENGERTIAN

Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 38 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah bahwa yang dimaksud dengan:

Penilai Pemerintah adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penilai Pemerintah sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah.

Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah termasuk dalam rumpun Asisten Profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah merupakan jabatan fungsional kategori keahlian

Jenjang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:

  1. Penilai Pemerintah Ahli Pertama,
  2. Penilai Pemerintah Ahli Muda,
  3. Penilai Pemerintah Ahli Madya, dan
  4. Penilai Pemerintah Ahli Utama.

UNSUR KEGIATAN

Tugas Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah yaitu melaksanakan kegiatan di bidang Penilaian yang meliputi properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Penilai Pemerintah harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Penilai Pemerintah Ahli Madya sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:

  1. pelaksanaan Penilaian,
  2. pengendalian mutu Penilaian, dan
  3. pemantauan dan evaluasi Penilaian.

2. Sub-unsur sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:

  1. pelaksanaan Penilaian, meliputi:
    1. pelaksanaan Penilaian properti,
    2. pelaksanaan Penilaian bisnis,
    3. pelaksanaan Penilaian sumber daya alam,
    4. pelaksanaan analisis terpisah di bidang Penilaian, dan
    5. uji petik Penilaian.
  2. pengendalian mutu Penilaian, meliputi:
    1. pelaksanaan kendali mutu Penilaian,
    2. penyusunan daftar komponen Penilaian bangunan,
    3. penyusunan daftar komponen Penilaian lainnya, dan
    4. pelaksanaan bimbingan teknis Penilaian.
  3. pemantauan dan evaluasi Penilaian, meliputi:
    1. pelaksanaan validasi kegiatan Penilaian,
    2. pelaksanaan evaluasi Penilaian,
    3. penyusunan standardisasi Penilaian, dan
    4. penyusunan desain dan perjanjian program kerja sama.

URAIAN TUGAS JABATAN PENILAI PEMERINTAH AHLI MADYA

Uraian Tugas Jabatan Penilai Pemerintah Ahli Madya merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Penilai Pemerintah yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam melaksanakan kegiatan di bidang Penilaian yang meliputi properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam.

Berikut 46 Butir kegiatan / uraian tugas jabatan Penilai Pemerintah Ahli Madya, meliputi:

  1. mengidentifikasi data permohonan Penilaian properti kategori III;
  2. melakukan survei lapangan dalam rangka Penilaian properti kategori III;
  3. melakukan verifikasi data pembanding dalam rangka Penilaian properti kategori III;
  4. menganalisis perhitungan nilai properti kategori III;
  5. merumuskan penjelasan teknis dalam analisis perhitungan nilai properti kategori III;
  6. melakukan kegiatan kendali mutu laporan Penilaian properti kategori III;
  7. menyusun laporan Penilaian properti kategori III;
  8. mengidentifikasi data permohonan Penilaian bisnis;
  9. melakukan survei lapangan dalam rangka Penilaian bisnis;
  10. melakukan verifikasi data pembanding dalam rangka Penilaian bisnis;
  11. menganalisis perhitungan nilai bisnis;
  12. merumuskan penjelasan teknis dalam analisis perhitungan nilai bisnis;
  13. melakukan kegiatan kendali mutu laporan Penilaian bisnis;
  14. menyusun laporan Penilaian bisnis;
  15. mengidentifikasi data permohonan Penilaian sumber daya alam tujuan pemanfaatan, penggunaan, perkiraan potensi, atau perkiraan nilai ekonomi;
  16. melakukan survei lapangan dalam rangka Penilaian sumber daya alam tujuan pemanfaatan, penggunaan, perkiraan potensi, atau perkiraan nilai ekonomi;
  17. melakukan verifikasi data pembanding Penilaian sumber daya alam tujuan pemanfaatan, penggunaan, perkiraan potensi, atau perkiraan nilai ekonomi;
  18. menganalisis perhitungan nilai sumber daya alam tujuan pemanfaatan, penggunaan, perkiraan potensi, atau perkiraan nilai ekonomi;
  19. merumuskan penjelasan teknis dalam analisis perhitungan nilai sumber daya alam tujuan pemanfaatan, penggunaan, perkiraan potensi, atau perkiraan nilai ekonomi;
  20. melakukan kegiatan kendali mutu laporan Penilaian sumber daya alam tujuan pemanfaatan, penggunaan, perkiraan potensi, atau perkiraan nilai ekonomi;
  21. menyusun laporan Penilaian sumber daya alam tujuan pemanfaatan, penggunaan, perkiraan potensi, atau perkiraan nilai ekonomi;
  22. mengidentifikasi permohonan analisis terpisah di bidang Penilaian kategori C;
  23. melakukan survei lapangan untuk analisis terpisah di bidang Penilaian kategori C;
  24. menganalisis terpisah di bidang Penilaian kategori C;
  25. melakukan kegiatan kendali mutu laporan analisis terpisah di bidang Penilaian kategori C;
  26. menyusun laporan analisis terpisah di bidang Penilaian kategori C;
  27. mengolah data awal uji petik Penilaian kategori III dan IV;
  28. melakukan survei lapangan dalam rangka uji petik Penilaian kategori III dan IV;
  29. menganalisis dalam rangka uji petik Penilaian kategori III dan IV;
  30. melakukan kegiatan kendali mutu laporan uji petik Penilaian kategori III dan IV;
  31. menyusun laporan uji petik Penilaian kategori III dan IV;
  32. merumuskan pendapat teknis atas laporan Penilaian properti kategori III, laporan Penilaian bisnis, laporan Penilaian sumber daya alam tujuan pemanfaatan, penggunaan, perkiraan potensi dan perkiraan nilai ekonomi, atau laporan analisis terpisah di bidang Penilaian kategori C;
  33. melakukan kaji ulang laporan Penilaian properti kategori II, laporan Penilaian sumber daya alam tujuan penatausahaan, atau laporan analisis terpisah di bidang Penilaian kategori B;
  34. memfinalisasi hasil sinkronisasi data hasil survei dalam rangka penyusunan daftar komponen Penilaian bangunan;
  35. memfinalisasi daftar komponen Penilaian bangunan;
  36. melakukan pengujian atas daftar komponen Penilaian lainnya;
  37. memfinalisasi daftar komponen Penilaian lainnya;
  38. melaksanakan bimbingan teknis penilaian lingkup kantor wilayah/provinsi;
  39. melakukan pendampingan teknis standardisasi di bidang Penilaian lingkup kantor wilayah/ provinsi;
  40. melakukan validasi atas laporan Penilaian/analisis terpisah di bidang Penilaian lingkup kantor operasional/kota/kabupaten;
  41. merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan standardisasi di bidang Penilaian;
  42. merumuskan kajian standardisasi di bidang Penilaian;
  43. mengkompilasi bahan perumusan naskah akademik standardisasi di bidang Penilaian;
  44. merumuskan materi substansi standardisasi di bidang Penilaian;
  45. merumuskan desain kerja sama di bidang Penilaian; dan
  46. mengkompilasi data perjanjian kerja sama di bidang Penilaian.
Baca Juga :  20 Butir Uraian Tugas Jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Ahli Pertama

HASIL KERJA TUGAS JABATAN PENILAI PEMERINTAH AHLI MADYA

Berikut Hasil Kerja Tugas Jabatan Penilai Pemerintah Ahli Madya meliputi:

  1. kertas kerja verifikasi permohonan Penilaian properti kategori III,
  2. berita acara survei Penilaian properti kategori III,
  3. kertas kerja verifikasi data pembanding Penilaian properti kategori III,
  4. kertas kerja analisis perhitungan nilai properti kategori III,
  5. kertas kerja penjelas Penilaian properti kategori III,
  6. kertas kerja kendali mutu laporan Penilaian properti kategori III,
  7. laporan Penilaian properti kategori III,
  8. kertas kerja verifikasi permohonan Penilaian bisnis,
  9. berita acara survei Penilaian bisnis,
  10. kertas kerja verifikasi data pembanding Penilaian bisnis,
  11. kertas kerja analisis perhitungan nilai bisnis,
  12. kertas kerja penjelas Penilaian bisnis,
  13. kertas kerja kendali mutu laporan Penilaian bisnis,
  14. laporan Penilaian bisnis,
  15. kertas kerja verifikasi permohonan Penilaian sumber daya alam tujuan pemanfaatan, penggunaan, perkiraan potensi, atau perkiraan nilai ekonomi,
  16. berita acara survei Penilaian sumber daya alam tujuan pemanfaatan, penggunaan, perkiraan potensi, atau perkiraan nilai ekonomi,
  17. kertas kerja verifikasi data pembanding Penilaian sumber daya alam tujuan pemanfaatan, penggunaan, perkiraan potensi, atau perkiraan nilai ekonomi,
  18. kertas kerja analisis perhitungan nilai sumber daya alam tujuan pemanfaatan, penggunaan, perkiraan potensi, atau perkiraan nilai ekonomi,
  19. kertas kerja penjelas penilaian sumber daya alam tujuan pemanfaatan, penggunaan, perkiraan potensi, atau perkiraan nilai ekonomi,
  20. kertas kerja kendali mutu laporan Penilaian sumber daya alam tujuan pemanfaatan, penggunaan, perkiraan potensi, atau perkiraan nilai ekonomi,
  21. laporan Penilaian sumber daya alam tujuan pemanfaatan, penggunaan, perkiraan potensi, atau perkiraan nilai ekonomi,
  22. kertas kerja verifikasi permohonan analisis terpisah di bidang Penilaian kategori C,
  23. berita acara survei analisis terpisah di bidang Penilaian kategori C,
  24. kertas kerja analisis terpisah di bidang Penilaian kategori C,
  25. kertas kerja kendali mutu laporan analisis terpisah di bidang Penilaian kategori C,
  26. laporan analisis terpisah di bidang Penilaian kategori C,
  27. dokumen pengolahan data awal uji petik Penilaian kategori III dan IV,
  28. laporan pelaksanaan survei uji petik Penilaian kategori III dan IV,
  29. kertas kerja analisis uji petik Penilaian kategori III dan IV,
  30. kertas kerja kendali mutu laporan uji petik Penilaian kategori III dan IV,
  31. laporan uji petik Penilaian kategori III dan IV,
  32. rekomendasi atas laporan Penilaian atau analisis terpisah di bidang Penilaian,
  33. laporan hasil kaji ulang laporan Penilaian atau analisis terpisah di bidang Penilaian,
  34. berita acara sinkronisasi daftar komponen Penilaian bangunan,
  35. rekomendasi penetapan daftar komponen Penilaian bangunan,
  36. laporan pengujian daftar komponen Penilaian lainnya,
  37. rekomendasi penetapan daftar komponen Penilaian lainnya,
  38. laporan bimbingan teknis lingkup kantor wilayah/provinsi,
  39. laporan pendampingan teknis standardisasi lingkup kantor wilayah/provinsi,
  40. laporan validasi kegiatan penilaian lingkup kantor operasional/kota/kabupaten,
  41. dokumen rumusan evaluasi pelaksanaan standardisasi,
  42. dokumen rumusan kajian standardisasi di bidang Penilaian,
  43. dokumen bahan penyusunan naskah akademik di bidang Penilaian,
  44. dokumen rumusan substansi materi standardisasi di bidang Penilaian,
  45. dokumen rumusan proposal desain program kerja sama, dan
  46. dokumen bahan naskah perjanjian kerja sama, dan
Baca Juga :  20 Uraian Tugas Jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

Berikut daftar Uraian Tugas Jabatan Penilai Pemerintah, lainnya :

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Penilai Pemerintah Ahli Madya

Terima kasih sudah berkunjung. Apabila artikel ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain.

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
PERMENPAN RB Nomor 38 Tahun 2021

Sumber file : JDIH MENPAN

3 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 × three =

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.