Info ASN Jabatan Fungsional 33 Butir Uraian Tugas Jabatan Penilai Pemerintah Ahli Utama

33 Butir Uraian Tugas Jabatan Penilai Pemerintah Ahli Utama

Uraian Tugas Jabatan Penilai Pemerintah Ahli Utama

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Penilai Pemerintah Ahli Utama

PENGERTIAN

Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 38 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah bahwa yang dimaksud dengan:

Penilai Pemerintah adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penilai Pemerintah sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah.

Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah termasuk dalam rumpun Asisten Profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah merupakan jabatan fungsional kategori keahlian

Jenjang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:

  1. Penilai Pemerintah Ahli Pertama,
  2. Penilai Pemerintah Ahli Muda,
  3. Penilai Pemerintah Ahli Madya, dan
  4. Penilai Pemerintah Ahli Utama.

UNSUR KEGIATAN

Tugas Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah yaitu melaksanakan kegiatan di bidang Penilaian yang meliputi properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Penilai Pemerintah harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Penilai Pemerintah Ahli Utama sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:

  1. pelaksanaan Penilaian,
  2. pengendalian mutu Penilaian, dan
  3. pemantauan dan evaluasi Penilaian.

2. Sub-unsur sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:

  1. pelaksanaan Penilaian, meliputi:
    1. pelaksanaan Penilaian properti,
    2. pelaksanaan Penilaian bisnis,
    3. pelaksanaan Penilaian sumber daya alam,
    4. pelaksanaan analisis terpisah di bidang Penilaian, dan
    5. uji petik Penilaian.
  2. pengendalian mutu Penilaian, meliputi:
    1. pelaksanaan kendali mutu Penilaian,
    2. penyusunan daftar komponen Penilaian bangunan,
    3. penyusunan daftar komponen Penilaian lainnya, dan
    4. pelaksanaan bimbingan teknis Penilaian.
  3. pemantauan dan evaluasi Penilaian, meliputi:
    1. pelaksanaan validasi kegiatan Penilaian,
    2. pelaksanaan evaluasi Penilaian,
    3. penyusunan standardisasi Penilaian, dan
    4. penyusunan desain dan perjanjian program kerja sama.

URAIAN TUGAS JABATAN PENILAI PEMERINTAH AHLI UTAMA

Uraian Tugas Jabatan Penilai Pemerintah Ahli Utama merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Penilai Pemerintah yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam melaksanakan kegiatan di bidang Penilaian yang meliputi properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam.

Berikut 33 Butir kegiatan / uraian tugas jabatan Penilai Pemerintah Ahli Utama, meliputi:

  1. mengidentifikasi data permohonan Penilaian properti kategori IV;
  2. melakukan survei lapangan dalam rangka Penilaian properti kategori IV;
  3. melakukan verifikasi data pembanding dalam rangka Penilaian properti kategori IV;
  4. menganalisis perhitungan nilai properti kategori IV;
  5. merumuskan penjelasan teknis dalam analisis perhitungan nilai properti kategori IV;
  6. melakukan kegiatan kendali mutu laporan Penilaian properti kategori IV;
  7. menyusun laporan Penilaian properti kategori IV;
  8. mengidentifikasi data permohonan Penilaian sumber daya alam tujuan pengusahaan;
  9. melakukan survei lapangan dalam rangka Penilaian sumber daya alam tujuan pengusahaan;
  10. melaksanakan verifikasi data pembanding Penilaian sumber daya alam tujuan pengusahaan;
  11. menganalisis perhitungan nilai sumber daya alam tujuan pengusahaan;
  12. merumuskan penjelasan teknis dalam analisis perhitungan nilai sumber daya alam tujuan pengusahaan;
  13. melakukan kegiatan kendali mutu laporan Penilaian sumber daya alam tujuan pengusahaan;
  14. menyusun laporan Penilaian sumber daya alam tujuan pengusahaan;
  15. mengidentifikasi permohonan analisis terpisah di bidang Penilaian kategori D;
  16. melakukan survei lapangan untuk analisis terpisah di bidang Penilaian kategori D;
  17. menganalisis terpisah di bidang Penilaian kategori D;
  18. melakukan kegiatan kendali mutu laporan analisis terpisah di bidang Penilaian kategori D;
  19. menyusun laporan analisis terpisah di bidang Penilaian kategori D;
  20. merumuskan pendapat teknis atas laporan Penilaian properti kategori IV, laporan Penilaian sumber daya alam tujuan pengusahaan, atau laporan analisis terpisah di bidang Penilaian kategori D;
  21. melakukan kaji ulang laporan Penilaian properti kategori III, laporan Penilaian properti kategori IV, laporan Penilaian bisnis, laporan Penilaian sumber daya alam tujuan pemanfaatan, penggunaan, perkiraan potensi dan perkiraan nilai ekonomi, laporan Penilaian sumber daya alam tujuan pengusahaan, laporan analisis terpisah di bidang Penilaian kategori C, atau laporan analisis terpisah di bidang Penilaian kategori D;
  22. melaksanakan bimbingan teknis penilaian lingkup kementerian/lembaga dan/atau nasional;
  23. melakukan pendampingan teknis standardisasi di bidang Penilaian lingkup kementerian/ lembaga dan/atau nasional;
  24. melakukan validasi atas laporan Penilaian/ analisis terpisah di bidang Penilaian lingkup kantor wilayah/provinsi dan/atau kementerian/lembaga;
  25. memberikan keterangan ahli atau saksi ahli di bidang Penilaian;
  26. memfinalisasi hasil evaluasi pelaksanaan standardisasi di bidang Penilaian;
  27. memfinalisasi kajian standardisasi di bidang Penilaian;
  28. merumuskan naskah akademik standardisasi di bidang Penilaian;
  29. memfinalisasi naskah akademik standardisasi di bidang Penilaian;
  30. memfinalisasi materi substansi standardisasi di bidang Penilaian;
  31. menyusun rekomendasi desain kerjasama di bidang Penilaian;
  32. merumuskan naskah perjanjian kerja sama di bidang Penilaian; dan
  33. memfinalisasi naskah perjanjian kerja sama di bidang Penilaian.
Baca Juga :  28 Butir Uraian Tugas Jabatan Analis Kebakaran Ahli Madya

HASIL KERJA TUGAS JABATAN PENILAI PEMERINTAH AHLI UTAMA

Berikut Hasil Kerja Tugas Jabatan Penilai Pemerintah Ahli Utama meliputi:

  1. kertas kerja verifikasi permohonan Penilaian properti kategori IV,
  2. berita acara survei Penilaian properti kategori IV,
  3. kertas kerja verifikasi data pembanding Penilaian properti kategori IV,
  4. kertas kerja analisis perhitungan nilai properti kategori IV,
  5. kertas kerja penjelas Penilaian properti kategori IV,
  6. kertas kendali mutu laporan Penilaian properti kategori IV,
  7. laporan Penilaian properti kategori IV,
  8. kertas kerja verifikasi permohonan Penilaian sumber daya alam tujuan pengusahaan,
  9. berita acara survei Penilaian sumber daya alam tujuan pengusahaan,
  10. kertas kerja verifikasi data pembanding Penilaian sumber daya alam tujuan pengusahaan,
  11. kertas kerja analisis perhitungan nilai sumber daya alam tujuan pengusahaan,
  12. kertas kerja penjelas penilaian sumber daya alam tujuan pengusahaan,
  13. kertas kerja kendali mutu laporan Penilaian sumber daya alam tujuan pengusahaan,
  14. laporan Penilaian sumber daya alam tujuan pengusahaan,
  15. kertas kerja verifikasi permohonan analisis terpisah di bidang Penilaian kategori D,
  16. berita acara survei analisis terpisah di bidang Penilaian kategori D,
  17. kertas kerja analisis terpisah di bidang Penilaian kategori D,
  18. kertas kerja kendali mutu laporan analisis terpisah di bidang Penilaian kategori D,
  19. laporan analisis terpisah di bidang Penilaian kategori D,
  20. rekomendasi atas laporan Penilaian atau analisis terpisah di bidang Penilaian,
  21. laporan hasil kaji ulang laporan Penilaian atau analisis terpisah di bidang Penilaian,
  22. laporan bimbingan teknis penilaian lingkup kementerian/lembaga dan/atau nasional,
  23. laporan pendampingan teknis standardisasi penilaian lingkup kementerian/lembaga dan/atau nasional,
  24. laporan validasi kegiatan penilaian lingkup kantor wilayah/provinsi dan/atau kementerian/lembaga,
  25. laporan pemberian keterangan ahli atau saksi ahli,
  26. laporan evaluasi pelaksanaan standardisasi di bidang Penilaian,
  27. laporan kajian standardisasi di bidang Penilaian,
  28. dokumen rumusan naskah akademik di bidang Penilaian,
  29. naskah akademik di bidang Penilaian,
  30. rekomendasi substansi materi standardisasi di bidang Penilaian,
  31. proposal desain program kerja sama di bidang Penilaian,
  32. dokumen rumusan perjanjian program kerja sama di bidang Penilaian, dan
  33. naskah perjanjian program kerja sama di bidang Penilaian.
Baca Juga :  24 Butir Uraian Tugas Jabatan Asisten Teknisi Siaran Terampil

Berikut daftar Uraian Tugas Jabatan Penilai Pemerintah, lainnya :

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Penilai Pemerintah Ahli Utama

Terima kasih sudah berkunjung. Apabila artikel ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain.

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
PERMENPAN RB Nomor 38 Tahun 2021

Sumber file : JDIH MENPAN

3 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

fourteen − nine =

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.