Info ASN Jabatan Fungsional 27 Butir Uraian Tugas Jabatan Penyuluh Kehutanan Ahli Madya

27 Butir Uraian Tugas Jabatan Penyuluh Kehutanan Ahli Madya

Uraian Tugas Jabatan Penyuluh Kehutanan Ahli Madya

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Penyuluh Kehutanan Ahli Madya

PENGERTIAN

Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 73 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, bahwa yang dimaksud dengan:

Penyuluh Kehutanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan teknis di bidang penyuluhan kehutanan.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penyuluh Kehutanan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan.

Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan termasuk dalam rumpun Ilmu hayat dan merupakan jabatan karir PNS.

Jenjang JF Penyuluh Kehutanan merupakan JF kategori keterampilan dan kategori keahlian.

Jenjang JF Penyuluh Kehutanan kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

  1. Penyuluh Kehutanan Pemula,
  2. Penyuluh Kehutanan Terampil,
  3. Penyuluh Kehutanan Mahir, dan
  4. Penyuluh Kehutanan Penyelia.

Jenjang JF Penyuluh Kehutanan kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

  1. Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama,
  2. Penyuluh Kehutanan Ahli Muda,
  3. Penyuluh Kehutanan Ahli Madya, dan
  4. Penyuluh Kehutanan Ahli Utama.

UNSUR KEGIATAN

Tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan yaitu melaksanakan Penyuluhan Kehutanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyuluhan Kehutanan. pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan operasi pencarian dan pertolongan.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Penyuluh Kehutanan harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Penyuluh Kehutanan Ahli Madya sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

1. Unsur kegiatan tugas jabatan Penyuluh Kehutanan yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas :

  1. persiapan,
  2. pelaksanaan,
  3. pengembangan, dan
  4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyuluhan Kehutanan.

2. Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka (1), terdiri atas:

  1. kegiatan persiapan Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada angka 1. huruf a, meliputi:
    1. pengumpulan data Programa Penyuluhan Kehutanan,
    2. penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan, dan
    3. penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan.
  2. kegiatan pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, meliputi:
    1. penyusunan materi Penyuluhan Kehutanan,
    2. penerapan metode penyuluhan berdasarkan tujuan,
    3. konsultasi Penyuluhan Kehutanan, dan
    4. fasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Kehutanan.
  3. kegiatan pengembangan Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada angka 1. huruf c, meliputi:
    1. pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan evaluasi Penyuluhan Kehutanan, dan
    2. penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan evaluasi Penyuluhan Kehutanan.
  4. kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, meliputi:
    1. pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan, dan
    2. penyusunan pelaporan pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan

URAIAN TUGAS JABATAN PENYULUH KEHUTANAN AHLI MADYA

Uraian Tugas Jabatan Penyuluh Kehutanan Ahli Madya merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Penyuluh Kehutanan yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam melaksanakan Penyuluhan Kehutanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyuluhan Kehutanan. pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan operasi pencarian dan pertolongan.

Baca Juga :  9 Butir Uraian Tugas Jabatan Kataloger Penyelia

Berikut 27 Butir kegiatan / uraian tugas jabatan Penyuluh Kehutanan Ahli Madya, meliputi:

  1. menganalisis data potensi wilayah;
  2. menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan;
  3. menyusun RKTPK;
  4. menyusun materi dalam bentuk media elektronik terkait program Penyuluhan Kehutanan lingkup nasional;
  5. menyusun materi dalam bentuk media seni budaya terkait program Penyuluhan Kehutanan lingkup nasional;
  6. melakukan penyebarluasan informasi bidang Penyuluhan Kehutanan dengan metode komunikasi langsung kepada massa;
  7. melakukan penyebarluasan informasi bidang Penyuluhan Kehutanan dengan metode komunikasi tidak langsung;
  8. melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia sasaran sebagai penyaji atau fasilitator;
  9. melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi sertifikasi pengelolaan hutan lestari atau produk kehutanan;
  10. melakukan konsultasi Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga pemerintah lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;
  11. melakukan konsultasi Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga swasta lingkup provinsi;
  12. melakukan konsultasi Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga swadaya masyarakat lingkup provinsi;
  13. melakukan fasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga pemerintah lingkup nasional;
  14. melakukan fasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga pemerintah lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;
  15. melakukan fasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga swasta lingkup nasional;
  16. melakukan fasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga swasta lingkup provinsi;
  17. melakukan fasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga swadaya masyarakat lingkup nasional;
  18. melakukan fasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga swadaya masyarakat lingkup provinsi;
  19. melakukan kajian terhadap pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;
  20. menyusun rekomendasi atas hasil kajian terhadap pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan sebagai bahan penyusunan kebijakan atau program bidang Penyuluhan Kehutanan lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;
  21. menyusun konsep desain pengembangan sistem Penyuluhan Kehutanan lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;
  22. melakukan kajian terhadap penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;
  23. menyusun rekomendasi atas hasil kajian terhadap penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan sebagai bahan penyusunan kebijakan program bidang Penyuluhan Kehutanan lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;
  24. menyusun konsep desain penyempurnaan sistem Penyuluhan Kehutanan lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;
  25. menyusun instrumen pemantauan evaluasi pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan;
  26. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan; dan
  27. melakukan penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan;

HASIL KERJA TUGAS JABATAN PENYULUH KEHUTANAN AHLI MADYA

Berikut Hasil Kerja Tugas Jabatan Penyuluh Kehutanan Ahli Madya, meliputi:

  1. laporan hasil analisis data potensi wilayah;
  2. dokumen Programa Penyuluhan Kehutanan;
  3. dokumen RKTPK;
  4. naskah radio, televisi, video, website, info grafis, atau blog;
  5. naskah atau sinopsis bidang seni budaya;
  6. laporan kampanye, sosialisasi, pameran, jambore, atau gelar teknologi;
  7. laporan dialog interaktif, pertunjukan seni budaya, siaran radio dan televisi, pemutaran film, video, atau teleconference;
  8. laporan sebagai penyaji atau fasilitator pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia sasaran;
  9. laporan dan berita acara, sertifikat sistem verifikasi legalitas kayu, atau sertifikat standar nasional indonesia;
  10. laporan konsultasi dengan lembaga pemerintah tingkat provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;
  11. laporan konsultasi dengan lembaga swasta tingkat provinsi;
  12. laporan konsultasi dengan lembaga swadaya masyarakat tingkat provinsi;
  13. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga pemerintah lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;
  14. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga swasta lingkup provinsi;
  15. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga swadaya masyarakat lingkup provinsi;
  16. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga pemerintah lingkup nasional;
  17. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga swasta lingkup nasional;
  18. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga swadaya masyarakat lingkup nasional;
  19. laporan hasil kajian pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;
  20. dokumen rekomendasi hasil kajian pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;
  21. dokumen konsep desain pengembangan sistem Penyuluhan Kehutanan lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;
  22. laporan hasil kajian penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;
  23. dokumen rekomendasi hasil kajian penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;
  24. dokumen konsep desain penyempurnaan sistem Penyuluhan Kehutanan lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;
  25. instrumen pemantauan dan evaluasi;
  26. data pemantauan dan evaluasi; dan
  27. laporan pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan;
Baca Juga :  27 Butir Uraian Tugas Jabatan Sandiman Ahli Muda

Berikut daftar Uraian Tugas Jabatan Penyuluh Kehutanan, lainnya :

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Penyuluh Kehutanan Ahli Madya

Terima kasih sudah berkunjung. Apabila artikel ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain.

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
PERMENPAN RB Nomor 73 Tahun 2020

Sumber file : JDIH MENPAN

11 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

17 + ten =

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.