Info ASN Jabatan Fungsional 27 Butir Uraian Tugas Jabatan Penyuluh Kehutanan Ahli Muda

27 Butir Uraian Tugas Jabatan Penyuluh Kehutanan Ahli Muda

Uraian Tugas Jabatan Penyuluh Kehutanan Ahli Muda

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Penyuluh Kehutanan Ahli Muda

PENGERTIAN

Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 73 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, bahwa yang dimaksud dengan:

Penyuluh Kehutanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan teknis di bidang penyuluhan kehutanan.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penyuluh Kehutanan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan.

Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan termasuk dalam rumpun Ilmu hayat dan merupakan jabatan karir PNS.

Jenjang JF Penyuluh Kehutanan merupakan JF kategori keterampilan dan kategori keahlian.

Jenjang JF Penyuluh Kehutanan kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

  1. Penyuluh Kehutanan Pemula,
  2. Penyuluh Kehutanan Terampil,
  3. Penyuluh Kehutanan Mahir, dan
  4. Penyuluh Kehutanan Penyelia.

Jenjang JF Penyuluh Kehutanan kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

  1. Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama,
  2. Penyuluh Kehutanan Ahli Muda,
  3. Penyuluh Kehutanan Ahli Madya, dan
  4. Penyuluh Kehutanan Ahli Utama.

UNSUR KEGIATAN

Tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan yaitu melaksanakan Penyuluhan Kehutanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyuluhan Kehutanan. pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan operasi pencarian dan pertolongan.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Penyuluh Kehutanan harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Penyuluh Kehutanan Ahli Muda sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

1. Unsur kegiatan tugas jabatan Penyuluh Kehutanan yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas :

  1. persiapan,
  2. pelaksanaan,
  3. pengembangan, dan
  4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyuluhan Kehutanan.

2. Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka (1), terdiri atas:

  1. kegiatan persiapan Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada angka 1. huruf a, meliputi:
    1. pengumpulan data Programa Penyuluhan Kehutanan,
    2. penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan, dan
    3. penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan.
  2. kegiatan pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, meliputi:
    1. penyusunan materi Penyuluhan Kehutanan,
    2. penerapan metode penyuluhan berdasarkan tujuan,
    3. konsultasi Penyuluhan Kehutanan, dan
    4. fasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Kehutanan.
  3. kegiatan pengembangan Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada angka 1. huruf c, meliputi:
    1. pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan evaluasi Penyuluhan Kehutanan, dan
    2. penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan evaluasi Penyuluhan Kehutanan.
  4. kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, meliputi:
    1. pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan, dan
    2. penyusunan pelaporan pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan

URAIAN TUGAS JABATAN PENYULUH KEHUTANAN AHLI MUDA

Uraian Tugas Jabatan Penyuluh Kehutanan Ahli Muda merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Penyuluh Kehutanan yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam melaksanakan Penyuluhan Kehutanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyuluhan Kehutanan. pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan operasi pencarian dan pertolongan.

Baca Juga :  15 Butir Uraian Tugas Jabatan Penyuluh Kehutanan Terampil

Berikut 27 Butir kegiatan / uraian tugas jabatan Penyuluh Kehutanan Ahli Muda, meliputi:

  1. menyusun instrumen identifikasi data potensi wilayah;
  2. mengolah data potensi wilayah;
  3. menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan;
  4. menyusun RKTPK;
  5. melakukan penyusunan materi dalam bentuk media elektronik terkait program Penyuluhan Kehutanan lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;
  6. melakukan penyusunan materi dalam bentuk media seni budaya terkait program Penyuluhan Kehutanan lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;
  7. menyusun materi dalam bentuk media cetak terkait program Penyuluhan Kehutanan lingkup nasional;
  8. melakukan penyebarluasan informasi bidang Penyuluhan Kehutanan dengan metode komunikasi langsung kepada kelompok;
  9. melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas usaha kelompok;
  10. melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia sasaran sebagai panitia penyelenggara;
  11. melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kemandirian sasaran;
  12. melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi penyelesaian masalah kelompok sasaran;
  13. melakukan konsultasi Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga pemerintah lingkup kabupaten atau kota;
  14. melakukan konsultasi Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga swasta lingkup kabupaten atau kota;
  15. melakukan konsultasi Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga swadaya masyarakat lingkup kabupaten atau kota;
  16. melakukan fasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga pemerintah lingkup kabupaten atau kota;
  17. melakukan fasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga swasta lingkup kabupaten atau kota;
  18. melakukan fasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga swadaya masyarakat lingkup kabupaten atau kota;
  19. melakukan kajian terhadap pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup kabupaten atau kota;
  20. menyusun rekomendasi atas hasil kajian terhadap pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan sebagai bahan penyusunan kebijakan atau program bidang Penyuluhan Kehutanan lingkup kabupaten atau kota;
  21. menyusun konsep desain pengembangan sistem Penyuluhan Kehutanan lingkup kabupaten atau kota;
  22. melakukan kajian terhadap penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup kabupaten atau kota;
  23. menyusun rekomendasi atas hasil kajian terhadap penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan sebagai bahan penyusunan kebijakan atau program bidang Penyuluhan Kehutanan lingkup kabupaten atau kota;
  24. menyusun konsep desain penyempurnaan sistem Penyuluhan Kehutanan lingkup kabupaten atau kota;
  25. menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan;
  26. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan; dan
  27. melakukan penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan;

HASIL KERJA TUGAS JABATAN PENYULUH KEHUTANAN AHLI MUDA

Berikut Hasil Kerja Tugas Jabatan Penyuluh Kehutanan Ahli Muda, meliputi:

  1. instrumen identifikasi data potensi wilayah;
  2. laporan hasil pengolahan data potensi wilayah;
  3. dokumen Programa Penyuluhan Kehutanan;
  4. dokumen RKTPK;
  5. naskah radio, televisi, video, website, info grafis, atau blog;
  6. naskah bidang seni budaya;
  7. naskah brosur, leaflet, poster, booklet, atau papan informasi lingkup nasional;
  8. laporan diskusi, karyawisata, temu karya, temu usaha, temu teknologi, studi banding, demonstrasi cara, atau konsultasi pemecahan masalah;
  9. laporan dan izin pemanfaatan kawasan hutan, perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman, atau akad kredit;
  10. laporan panitia penyelenggara peningkatan kapasitas sumber daya manusia sasaran;
  11. laporan dan sertifikat kelompok tani hutan madya atau utama;
  12. laporan hasil fasilitasi penyelesaian masalah;
  13. laporan konsultasi dengan lembaga pemerintah tingkat kabupaten atau kota;
  14. laporan konsultasi dengan lembaga swasta tingkat kabupaten atau kota;
  15. laporan konsultasi dengan lembaga swadaya masyarakat tingkat kabupaten atau kota;
  16. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga pemerintah lingkup kabupaten atau kota;
  17. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga swasta lingkup kabupaten atau kota;
  18. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga swadaya masyarakat lingkup kabupaten atau kota;
  19. laporan hasil kajian pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup kabupaten atau kota;
  20. dokumen rekomendasi hasil kajian pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup kabupaten atau kota;
  21. dokumen konsep desain pengembangan sistem Penyuluhan Kehutanan lingkup kabupaten atau kota;
  22. laporan hasil kajian penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup kabupaten atau kota;
  23. dokumen rekomendasi hasil kajian penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup kabupaten atau kota;
  24. dokumen konsep desain penyempurnaan sistem Penyuluhan Kehutanan lingkup kabupaten atau kota;
  25. instrumen pemantauan dan evaluasi;
  26. data pemantauan dan evaluasi; dan
  27. laporan pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan;
Baca Juga :  Uraian Tugas Jabatan Asisten Penyuluh Pajak Penyelia

Berikut daftar Uraian Tugas Jabatan Penyuluh Kehutanan, lainnya :

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Penyuluh Kehutanan Ahli Muda

Terima kasih sudah berkunjung. Apabila artikel ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain.

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
PERMENPAN RB Nomor 73 Tahun 2020

Sumber file : JDIH MENPAN

11 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

twelve − 9 =

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.