Info ASN Jabatan Fungsional Uraian Tugas Jabatan Penyuluh Pajak Ahli Madya

Uraian Tugas Jabatan Penyuluh Pajak Ahli Madya

Uraian Tugas Jabatan Penyuluh Pajak Ahli Madya

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Penyuluh Pajak Ahli Madya

PENGERTIAN

Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 49 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak, bahwa yang dimaksud dengan:

Penyuluh Pajak adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan penyuluhan perpajakan.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penyuluh Pajak sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak.

Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak termasuk dalam rumpun Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian

Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak, terdiri atas:

  1. Penyuluh Pajak Ahli Pertama
  2. Penyuluh Pajak Ahli Muda, dan
  3. Penyuluh Pajak Ahli Madya

UNSUR KEGIATAN DAN TUGAS JABATAN

Tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak yaitu melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan pengembangan Penyuluhan di bidang perpajakan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Penyuluh Pajak harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Penyuluh Pajak Ahli Madya sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu Penyuluhan dan pengembangan Penyuluhan yang terdiri atas sub-unsur:

  1. Penyuluhan langsung secara aktif,
  2. Penyuluhan langsung secara pasif,
  3. Penyuluhan tidak langsung satu arah,
  4. Penyuluhan tidak langsung dua arah,
  5. Penyuluhan tidak langsung melalui contact center dan Penyelesaian Administrasi Perpajakan,
  6. Penyuluhan melalui pihak ketiga, dan
  7. Penyusunan rekomendasi pengembangan Penyuluhan.

URAIAN TUGAS JABATAN PENYULUH PAJAK AHLI MADYA

Uraian Tugas Jabatan Penyuluh Pajak Ahli Madya merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Penyuluh Pajak yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan pengembangan Penyuluhan di bidang perpajakan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berikut butir kegiatan / uraian tugas jabatan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya meliputi:

  1. Penyuluhan langsung secara aktif:
    a) menyusun program Penyuluhan:

    1. menyusun rencana kerja periodik kegiatan Penyuluhan langsung secara aktif tingkat 1 (satu),
    2. menyusun rencana kerja periodik kegiatan Penyuluhan langsung secara aktif tingkat 2 (satu),
    3. menyusun analisis kebutuhan kegiatan Penyuluhan langsung secara aktif per kegiatan tingkat 1 (satu), dan
    4. menyusun analisis kebutuhan kegiatan Penyuluhan langsung secara aktif per kegiatan tingkat 2 (dua).

    b) menyusun materi Penyuluhan:

    1. menyusun materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada Wajib Pajak Orang Pribadi penentu penerimaan/prominen (subjek penentu penerimaan/high influence subject) tingkat 1 (satu),
    2. menyusun materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada Wajib Pajak Orang Pribadi penentu penerimaan/prominen (subjek penentu penerimaan/high influence subject) tingkat 2 (dua),
    3. menyusun materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada Wajib Pajak Badan khusus (BUT/Joint Venture/JO/dan sebagainya) tingkat 1 (satu),
    4. menyusun materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada Wajib Pajak Badan khusus (BUT/Joint Venture/JO/dan sebagainya) tingkat 2 (dua),
    5. melaksanakan review terhadap materi Penyuluhan langsung secara aktif tingkat 1 (satu), dan
    6. melaksanakan review terhadap materi Penyuluhan langsung secara aktif tingkat 2 (dua).

    c) melaksanakan Penyuluhan:

    1. melaksanakan pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi penentu penerimaan/prominen (subjek penentu penerimaan/high influence subject) tingkat 1 (satu),
    2. melaksanakan pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi penentu penerimaan/prominen (subjek penentu penerimaan/high influence subject) tingkat 2 (dua),
    3. melaksanakan pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak Badan khusus (BUT/Joint Venture/JO/dan sebagainya) tingkat 1 (satu), dan
    4. melaksanakan pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak Badan khusus (BUT/Joint Venture/JO/dan sebagainya) tingkat 2 (dua).

    d) evaluasi dan monitoring:

    1. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan langsung secara aktif tingkat 1 (satu), dan
    2. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan langsung secara aktif tingkat 2 (dua).
  2. Penyuluhan langsung secara pasif:
    a) evaluasi dan monitoring:

    1. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan langsung secara pasif tingkat 1 (satu), dan
    2. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan langsung secara pasif tingkat 2 (dua).
  3. Penyuluhan tidak langsung satu arah:
    a) menyusun program Penyuluhan:

    1. menyusun rencana kerja periodik kegiatan Penyuluhan tidak langsung satu arah tingkat 1 (satu),
    2. menyusun rencana kerja periodik kegiatan Penyuluhan tidak langsung satu arah tingkat 2 (dua),
    3. menyusun analisis kebutuhan kegiatan Penyuluhan tidak langsung satu arah per kegiatan tingkat 1 (satu), dan
    4. menyusun analisis kebutuhan kegiatan Penyuluhan tidak langsung satu arah per kegiatan tingkat 2 (dua).

    b) menyusun materi Penyuluhan:

    1. melaksanakan review terhadap materi Penyuluhan tidak langsung satu arah tingkat 1 (satu).

    c) evaluasi dan monitoring:

    1. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan tidak langsung satu arah tingkat 1 (satu), dan
    2. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan tidak langsung satu arah tingkat 2 (dua).
  4. Penyuluhan tidak langsung dua arah:
    a) menyusun program Penyuluhan:

    1. menyusun rencana kerja periodik kegiatan Penyuluhan tidak langsung dua arah tingkat 1 (satu),
    2. menyusun rencana kerja periodik kegiatan Penyuluhan tidak langsung dua arah tingkat 2 (dua),
    3. menyusun analisis kebutuhan kegiatan Penyuluhan tidak langsung dua arah per kegiatan tingkat 1 (satu),
    4. menyusun analisis kebutuhan kegiatan Penyuluhan tidak langsung dua arah per kegiatan tingkat 2 (dua).

    b) menyusun materi Penyuluhan:

    1. melaksanakan review terhadap materi Penyuluhan tidak langsung dua arah tingkat 1 (satu).

    c) evaluasi dan monitoring:

    1. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan tidak langsung dua arah tingkat 1 (satu), dan
    2. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan tidak langsung dua arah tingkat 2 (dua).
  5. Penyuluhan melalui pihak ketiga:
    a) menyusun program Penyuluhan:

    1. menyusun pedoman pelaksanaan teknis Penyuluhan melalui pihak ketiga,
    2. menyusun analisis kebutuhan kegiatan Penyuluhan melalui pihak ketiga tingkat 1 (satu),
    3. menyusun analisis kebutuhan kegiatan Penyuluhan melalui pihak ketiga tingkat 2 (dua),
    4. menyusun rencana kerja kegiatan Penyuluhan melalui pihak ketiga tingkat 1 (satu), dan
    5. menyusun rencana kerja kegiatan Penyuluhan melalui pihak ketiga tingkat 2 (dua).

    b) menyusun materi Penyuluhan:

    1. melaksanakan review atas modul dan materi pelatihan Penyuluhan melalui pihak ketiga tingkat 1 (satu), dan
    2. melaksanakan review atas modul dan materi pelatihan Penyuluhan melalui pihak ketiga tingkat 2 (dua).

    c) melaksanakan Penyuluhan:

    1. melaksanakan pelatihan kepada pihak ketiga tingkat 1 (satu),
    2. melaksanakan pelatihan kepada pihak ketiga tingkat 2 (dua),
    3. melaksanakan pendampingan kepada pihak ketiga tingkat 1 (satu), dan
    4. melaksanakan pendampingan kepada pihak ketiga tingkat 2 (dua).

    d) evaluasi dan monitoring:

    1. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan melalui pihak ketiga tingkat 1 (satu), dan
    2. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan melalui pihak ketiga tingkat 2 (dua).
  6. Penyusunan rekomendasi pengembangan Penyuluhan berupa menyusun rekomendasi kebijakan Penyuluhan.

HASIL KERJA TUGAS JABATAN PENYULUH PAJAK AHLI MADYA

Berikut Hasil Kerja Tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya meliputi:

  1. Penyuluhan langsung secara aktif:
    a) menyusun program Penyuluhan:

    1. laporan rencana kerja periodik kegiatan Penyuluhan langsung secara aktif tingkat 1 (satu),
    2. laporan rencana kerja periodik kegiatan Penyuluhan langsung secara aktif tingkat 2 (satu),
    3. laporan analisis kebutuhan kegiatan Penyuluhan langsung secara aktif tingkat 1 (satu), dan
    4. laporan analisis kebutuhan kegiatan Penyuluhan langsung secara aktif tingkat 2 (dua).

    b) menyusun materi Penyuluhan:

    1. materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada Wajib Pajak Orang Pribadi penentu penerimaan/prominen (subjek penentu penerimaan/high influence subject) tingkat 1 (satu),
    2. materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada Wajib Pajak Orang Pribadi penentu penerimaan/prominen (subjek penentu penerimaan/high influence subject) tingkat 2 (dua),
    3. materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada Wajib Pajak Badan khusus (BUT/Joint Venture/JO/dan sebagainya) tingkat 1 (satu),
    4. materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada Wajib Pajak Badan khusus (BUT/Joint Venture/JO/dan sebagainya) tingkat 2 (dua),
    5. lembar persetujuan materi Penyuluhan langsung secara aktif tingkat 1 (satu), dan
    6. lembar persetujuan materi Penyuluhan langsung secara aktif tingkat 2 (dua).

    c) melaksanakan Penyuluhan:

    1. laporan pelaksanaan kegiatan pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi penentu penerimaan/prominen (subjek penentu penerimaan/high influence subject) tingkat 1 (satu),
    2. laporan pelaksanaan kegiatan pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi penentu penerimaan/prominen (subjek penentu penerimaan/high influence subject) tingkat 2 (dua),
    3. laporan pelaksanaan kegiatan pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak Badan khusus (BUT/Joint Venture/JO/dan sebagainya) tingkat 1 (satu), dan
    4. laporan pelaksanaan kegiatan melaksanakan pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak Badan khusus (BUT/Joint Venture/JO/dan sebagainya) tingkat 2 (dua).

    d) evaluasi dan monitoring:

    1. laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan langsung secara aktif tingkat 1 (satu), dan
    2. laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan langsung secara aktif tingkat 2 (dua).
  2. Penyuluhan langsung secara pasif:
    a) evaluasi dan monitoring:

    1. laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan langsung secara pasif tingkat 1 (satu), dan
    2. laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan langsung secara pasif tingkat 2 (dua).
  3. Penyuluhan tidak langsung satu arah:
    a) menyusun program Penyuluhan:

    1. laporan rencana kerja periodik kegiatan Penyuluhan tidak langsung satu arah tingkat 1 (satu),
    2. laporan rencana kerja periodik kegiatan Penyuluhan tidak langsung satu arah tingkat 2 (dua),
    3. laporan analisis kebutuhan kegiatan Penyuluhan tidak langsung satu arah per kegiatan tingkat 1 (satu), dan
    4. laporan analisis kebutuhan kegiatan Penyuluhan tidak langsung satu arah per kegiatan tingkat 2 (dua).

    b) menyusun materi Penyuluhan:

    1. lembar persetujuan materi Penyuluhan tidak langsung satu arah tingkat 1 (satu).

    c) evaluasi dan monitoring:

    1. laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan tidak langsung satu arah tingkat 1 (satu), dan
    2. laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan tidak langsung satu arah tingkat 2 (dua).
  4. Penyuluhan tidak langsung dua arah:
    a) menyusun program Penyuluhan:

    1. laporan rencana kerja periodik kegiatan Penyuluhan tidak langsung dua arah tingkat 1 (satu),
    2. laporan rencana kerja periodik kegiatan Penyuluhan tidak langsung dua arah tingkat 2 (dua),
    3. laporan analisis kebutuhan kegiatan Penyuluhan tidak langsung dua arah per kegiatan tingkat 1 (satu),
    4. laporan analisis kebutuhan kegiatan Penyuluhan tidak langsung dua arah per kegiatan tingkat 2 (dua).

    b) menyusun materi Penyuluhan:

    1. lembar persetujuan materi Penyuluhan tidak langsung dua arah tingkat 1 (satu).

    c) evaluasi dan monitoring:

    1. laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan tidak langsung dua arah tingkat 1 (satu), dan
    2. laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan tidak langsung dua arah tingkat 2 (dua).
  5. Penyuluhan melalui pihak ketiga:
    a) menyusun program Penyuluhan:

    1. dokumen pedoman teknis Penyuluhan melalui pihak ketiga,
    2. laporan hasil analisis kebutuhan kegiatan Penyuluhan melalui pihak ketiga tingkat 1 (satu),
    3. laporan hasil analisis kebutuhan kegiatan Penyuluhan melalui pihak ketiga tingkat 2 (dua),
    4. laporan rencana kerja kegiatan Penyuluhan melalui pihak ketiga tingkat 1 (satu), dan
    5. laporan rencana kerja kegiatan Penyuluhan melalui pihak ketiga tingkat 2 (dua).

    b) menyusun materi Penyuluhan:

    1. lembar persetujuan modul dan materi pelatihan Penyuluhan melalui pihak ketiga tingkat 1 (satu), dan
    2. lembar persetujuan modul dan materi pelatihan Penyuluhan melalui pihak ketiga tingkat 2 (dua).

    c) melaksanakan Penyuluhan:

    1. laporan pelaksanaan pelatihan kepada pihak ketiga tingkat 1 (satu),
    2. laporan pelaksanaan pelatihan kepada pihak ketiga tingkat 2 (dua),
    3. laporan pelaksanaan pendampingan kepada pihak ketiga tingkat 1 (satu),
    4. laporan pelaksanaan pendampingan kepada pihak ketiga tingkat 2 (dua).

    d) evaluasi dan monitoring:

    1. laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan melalui pihak ketiga tingkat 1 (satu), dan
    2. laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan melalui pihak ketiga tingkat 2 (dua).
  6. Penyusunan rekomendasi pengembangan Penyuluhan:
    a) surat/kajian terkait rekomendasi kebijakan Penyuluhan.

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Penyuluh Pajak Ahli Madya

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
PERMENPAN RB Nomor 49 Tahun 2020

Sumber file : JDIH MENPAN

11 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com