Info ASN Jabatan Fungsional 29 Butir Uraian Tugas Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

29 Butir Uraian Tugas Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

Uraian Tugas Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

PENGERTIAN

Berdasarkan Kepmenpan Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 jo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan:

Perancang Peraturan Perundang-undangan atau Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan termasuk dalam rumpun Hukum dan Peradilan dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Perancang merupakan Jabatan Fungsional Keahlian.

Jenjang Jabatan Fungsional Perancang dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi,terdiri atas:

  1. Perancang Pertama
  2. Perancang Muda, dan
  3. Perancang Madya
  4. Perancang Utama

UNSUR KEGIATAN

Tugas Jabatan Fungsional Perancang yaitu Menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Perancang Peraturan Perundang-undangan harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Perancang terdiri atas:

  1. pendidikan, meliputi:
    1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar
    2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perancang peraturan perundang-undangan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan latihan, dan
    3. pendidikan dan pelatihan prajabatan
  2. pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi:
    1. perencanaan penyusunan perundang-undangan
    2. penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan
    3. pengharmonisasian, pemantapan konsepsi perundang-undangan
    4. pembulatan, dan rancangan peraturan
    5. pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah
    6. pengundangan peraturan perundang- undangan
    7. memberikan tanggapan/ notula/ risalah rapat, laporan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, persetujuan internasional, memorandum of understanding, kontrak internasional / kontrak nasional/perjanjian kerjasama dan pengujian peraturan perundang-undangan
    8. memberikan kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan
    9. memberikan konsultasi langsung terhadap produk hukum daerah dan permasalahan hukum di daerah, dan
    10. pemetaan produk hukum daerah
  3. penyusunan instrumen hukum meliputi:
    1. Surat Edaran, Instruksi/ Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota
    2. perjanjian internasional
    3. persetujuan internasional
    4. memorandum of understanding
    5. kontrak internasional
    6. kontrak nasional/ perjanjian kerja sama
    7. Keterangan Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung dan gugatan serta jawaban gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara
    8. kegiatan di bidang bantuan hukum
    9. legal opinion, dan
    10. memberikan mediasi langsung bagi pihak yang memerlukan terkait dengan permasalahan hukum
  4. kegiatan lain dalam perangkapan jabatan
  5. pengembangan profesi, meliputi:
    1. melakukan kegiatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang hukum, dan
    2. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain dibidang hukum
  6. penunjang kegiatan Jabatan Fungsional Perancang, meliputi:
    1. mengajar, membimbing dan/atau melatih di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya
    2. mengikuti seminar atau lokakarya
    3. keanggotaan dalam tim penilai Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
    4. keanggotaan dalam organisasi profesi
    5. memperoleh gelar kesarjanaan lainnya, dan
    6. mendapat tanda penghargaan/tandajasa
Baca Juga :  15 Uraian Tugas Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama

URAIAN TUGAS JABATAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

Uraian Tugas Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam Menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya

Berikut 29 butir kegiatan / uraian tugas jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama/Pertama atau Perancang Ahli Pertama/Pertama, sebagai berikut:

  1. mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan konsep usul prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan;
  2. mengumpulkan data dalam rangka menelaah usul penyusunan peraturan perundang- undangan dari unit teknis;
  3. mengumpulkan data sidang pembahasan dalam rangka penyusunan paling sedikit meliputi: program legislasi nasional/ program penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, program penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Peraturan Rancangan legislasi Rancangan program penyusunan Rancangan Menteri, program penyusunan Peraturan Lembaga, program daerah / program pembentukan Peraturan Kepala Daerah, penetapan prioritas tahunan;
  4. mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan naskah akademik;
  5. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
  6. merumuskan rancangan peraturan perundang- undangan tingkat kesulitan I;
  7. mengumpulkan data pengharmonisasian, pemantapan konsepsi perundang-undangan;
  8. dalam rangka pembulatan, dan rancangan peraturan
  9. merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
  10. mengumpulkan data yang akan dibahas dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  11. mengumpulkan data dalam rangka mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah yang dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri/Gubernur;
  12. mengumpulkan data dalam rangka memberikan tanggapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
  13. merumuskan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
  14. menyusun notula/ risalah rapat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, persetujuan internasional, memorandum of understanding, kontrak internasional, atau kontrak nasional/perjanjian kerja sama, pengujian peraturan perundang-undangan;
  15. mengumpulkan data dalam rangka kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan;
  16. merumuskan kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
  17. mengumpulkan data dalam rangka memberikan konsultasi langsung terhadap produk hukum daerah dan permasalahan hukum di daerah;
  18. mengumpulkan data dalam rangka pemetaan produk hukum daerah;
  19. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/ Keputusan/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah N onkementerian/ Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
  20. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan perjanjian internasional;
  21. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan persetujuan internasional;
  22. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan memorandum of understanding;
  23. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan kontrak internasional;
  24. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan kontrak nasional/perjanjian kerja sama;
  25. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan keterangan dan kesimpulan Pemerintah/ Dewan Perwakilan Rakyat atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon atas permohonan Uji Materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;
  26. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan somasi;
  27. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan legal opinion;
  28. mengumpulkan data dalam rangka memberikan mediasi langsung bagi pihak yang memerlukan terkait dengan permasalahan hukum;
  29. menyusun laporan hasil mediasi.
Baca Juga :  17 Butir Uraian Tugas Jabatan Paramedik Karantina Hewan Terampil

HASIL KERJA TUGAS JABATAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
Kepmenpan Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 jo Permenpan Nomor 6 Tahun 2016

Sumber file : JDIH MENPAN

11 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 + 19 =

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.