Info ASN Jabatan Fungsional 34 Uraian Tugas Jabatan Pranata Peradilan Ahli Madya

34 Uraian Tugas Jabatan Pranata Peradilan Ahli Madya

Uraian Tugas Jabatan Pranata Peradilan Ahli Madya

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Pranata Peradilan Ahli Madya

PENGERTIAN

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan, bahwa yang dimaksud dengan:

Pranata Peradilan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan dukungan teknis penanganan perkara.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pranata Peradilan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.

Jabatan Fungsional Pranata Peradilan termasuk dalam rumpun Hukum dan Peradilan dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Pranata Peradilan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian

Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

  1. Pranata Peradilan Ahli Pertama
  2. Pranata Peradilan Ahli Muda, dan
  3. Pranata Peradilan Ahli Madya

UNSUR KEGIATAN

Tugas Jabatan Fungsional Pranata Peradilan yaitu melaksanakan dukungan teknis penanganan perkara di Mahkamah Agung

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Pranata Peradilan harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Pranata Peradilan Ahli Madya sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

1. Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:

  1. penanganan administrasi perkara,
  2. penanganan persidangan,
  3. penanganan hasil sidang,
  4. penyusunan laporan penyelesaian perkara, dan
  5. Penanganan kewenangan Mahkamah Agung di luar fungsi mengadili.

2. Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri atas:

  1. penanganan administrasi perkara, meliputi:
    1. penelaahan kelengkapan dokumen,
    2. penelaahan kesesuaian isi dokumen perkara,
    3. penyusunan konsep persuratan, dan
    4. registrasi perkara.
  2. penanganan persidangan, meliputi:
    1. persiapan sidang, dan
    2. pemberitahuan informasi dan dokumen persidangan.
  3. penanganan hasil sidang, meliputi:
    1. penerjemahan dokumen hasil sidang dalam bahasa putusan,
    2. proses minutasi perkara,
    3. analisis syarat formal kelengkapan pengajuan permohonan kasasi dan Peninjauan Kembali pada lembar pendapat majelis (advisblaad),
    4. penerapan sistem elektronik untuk perkara yang telah putus, dan
    5. identifikasi dan otentifikasi petikan dan salinan putusan hasil sidang.
  4. penyusunan laporan penyelesaian perkara, meliputi:
    1. laporan penanganan perkara,
    2. laporan berkala, dan
    3. analisis masalah hukum lainnya.
  5. penanganan kewenangan Mahkamah Agung di luar fungsi mengadili, meliputi:
    1. kewenangan memberi pertimbangan/pendapat hukum, permohonan grasi/pendapat hukum lainnya, dan
    2. kewenangan pemindahan sidang/penetapan pengadilan perkara persaingan usaha/izin perpanjangan perkara hak kekayaan intelektual.
Baca Juga :  17 Butir Uraian Tugas Jabatan Penyuluh Kehutanan Penyelia

URAIAN TUGAS JABATAN PRANATA PERADILAN AHLI MADYA

Uraian Tugas Jabatan Pranata Peradilan Ahli Madya merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Pranata Peradilan yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam melaksanakan dukungan teknis penanganan perkara di Mahkamah Agung

Berikut 34 butir kegiatan / uraian tugas jabatan Pranata Peradilan Ahli Madya, meliputi:

  1. mengidentifikasi bahan materi persidangan;
  2. mengidentifikasi bagian inti pada data elektronik perkara dengan memberikan catatan samping (bookmark);
  3. menelaah lembar pendapat (advisblaad) majelis hakim agung sebagai bahan pertimbangan hukum dalam putusan;
  4. menerjemahkan lembar pendapat (advisblaad) ke dalam bahasa putusan/pertimbang grasi;
  5. merevisi hasil koreksi bahasa putusan dari panitera pengganti;
  6. menyusun draf bahasa putusan kasasi sesuai template putusan kasasi;
  7. menyusun draf bahasa putusan peninjauan kembali sesuai template putusan peninjauan kembali;
  8. menyusun draf bahasa putusan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan perkara khusus TUN lainnya sesuai template yang telah ditentukan;
  9. menyusun konsep template putusan sesuai perkembangan peraturan hukum;
  10. menyusun draf penetapan sesuai template putusan yang telah ditentukan;
  11. menyusun draf petikan sesuai template putusan yang telah ditentukan;
  12. menginventarisasi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) berdasarkan topik perkaranya sebagai bahan yurisprudensi/landmark decision bahan rapat pleno kamar;
  13. menyusun draf pencabutan perkara sesuai template putusan yang telah ditentukan;
  14. mengidentifikasi data elektronik pada direktori putusan sebagai bahan penyusunan draf putusan;
  15. menganalisis data elektronik pada direktori putusan sebagai bahan penyusunan draf putusan;
  16. menelaah dokumen perkara yang akan diminutasi untuk mendapat koreksi dan paraf dari panitera pengganti;
  17. menelaah dokumen perkara yang akan diminutasi untuk mendapat koreksi dan paraf dari majelis hakim agung sebagai pembaca;
  18. menelaah berkas minutasi perkara yang telah dikoreksi sebelum diteruskan ke panitera muda kamar;
  19. menelaah berkas perkara yang memerlukan penanganan khusus;
  20. mengidentifikasi perkara yang limitasi waktu penyelesaian perkaranya telah ditentukan undang-undang untuk dapat segera diminutasi;
  21. menyusun konsep penetapan musyawarah dan ucapan;
  22. menyusun konsep anonimisasi putusan untuk diunggah ke direktori putusan;
  23. memverifikasi kesesuaian putusan asli dengan salinan putusan/petikan;
  24. memverifikasi kesesuaian putusan asli dengan dokumen elektronik putusan/petikan yang akan diminutasi;
  25. memvalidasi kesesuaian berkas perkara, putusan dan salinan putusan dari panitera muda perkara, panitera muda kamar atau panitera pengganti;
  26. menyusun laporan hasil sidang;
  27. menyusun laporan perkara yang telah diputus oleh setiap Hakim Agung;
  28. menyusun laporan putusan yang telah diminutasi oleh panitera pengganti;
  29. menyusun laporan bulanan permohonan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung;
  30. menyusun laporan tahunan permohonan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung;
  31. menelaah permohonan konsep pertimbangan grasi, fatwa, telaah teknis yuridis;
  32. menyusun konsep pertimbangan grasi, fatwa, telaah teknis yuridis;
  33. menelaah permohonan pindah sidang; dan
  34. menyusun konsep surat keputusan pindah sidang.
Baca Juga :  57 Butir Uraian Tugas Jabatan Pemeriksa Keimigrasian Mahir

HASIL KERJA TUGAS JABATAN PRANATA PERADILAN AHLI MADYA

Berikut Hasil Kerja Tugas Jabatan Pranata Peradilan Ahli Madya, meliputi:

  1. materi sidang,
  2. laporan catatan samping,
  3. hasil telaah advisblaad,
  4. konsep bahasa putusan,
  5. konsep bahasa putusan,
  6. draf putusan,
  7. draf putusan,
  8. draf putusan,
  9. draf template putusan,
  10. draf penetapan,
  11. draf petikan,
  12. laporan inventarisasi putusan BHT,
  13. draf pencabutan,
  14. data elektronik,
  15. data elektronik,
  16. dokumen minutasi putusan,
  17. laporan minutasi putusan,
  18. dokumen perkara,
  19. dokumen hasil telaah,
  20. data perkara,
  21. konsep penetapan,
  22. konsep anonimisasi,
  23. putusan yang telah diverifikasi,
  24. putusan yang telah diverifikasi,
  25. laporan berkas perkara yang telah divalidasi,
  26. laporan hasil sidang,
  27. laporan perkara,
  28. laporan minutasi,
  29. laporan bulanan,
  30. laporan tahunan,
  31. laporan hasil telaah,
  32. konsep pertimbangan grasi/fatwa/telaah teknis yuridis,
  33. laporan hasil inventarisasi bahan laporan tahunan, dan
  34. konsep surat keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Pranata Peradilan Ahli Madya

Terima kasih sudah berkunjung. Apabila artikel ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain.

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2019, Tgl 13 Desember 2019

Sumber file : JDIH MENPAN

4 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

six − 3 =

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.