Info ASN Jabatan Fungsional 53 Uraian Tugas Jabatan Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir

53 Uraian Tugas Jabatan Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir

Uraian Tugas Jabatan Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir

InfoASN.id – Uraian Tugas Jabatan Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir

PENGERTIAN

Berdasarkan Peraturan Menpan-RB Nomor 38 Tahun 2020, Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara.

Pejabat Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Pranata SDM Aparatur adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara;.

Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur termasuk dalam rumpun Manajemen dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan.

Jenjang Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur sebagaimana dimaksud terdiri atas:
a. Pranata SDM Aparatur Terampil;
b. Pranata SDM Aparatur Mahir; dan
c. Pranata SDM Aparatur Penyelia.

UNSUR KEGIATAN

Tugas Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur yaitu melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:

  1. manajemen Aparatur Sipil Negara; dan
  2. pengelolaan administrasi pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara

Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

  1. penyusunan dan penetapan kebutuhan aparatur sipil negara;
  2. pengadaan aparatur sipil negara;
  3. pangkat dan jabatan aparatur sipil negara;
  4. pengembangan karier aparatur sipil negara;
  5. pola karier aparatur sipil negara;
  6. promosi aparatur sipil negara;
  7. mutasi aparatur sipil negara;
  8. penugasan aparatur sipil negara;
  9. pengembangan kompetensi aparatur sipil negara;
  10. penilaian kinerja aparatur sipil negara;
  11. disiplin aparatur sipil negara;
  12. penghargaan aparatur sipil negara;
  13. penggajian, tunjangan, dan fasilitas aparatur sipil negara;
  14. pemberhentian aparatur sipil negara;
  15. jaminan pensiun dan jaminan hari tua aparatur sipil negara;
  16. perlindungan aparatur sipil negara;
  17. cuti aparatur sipil negara;
  18. sistem informasi aparatur sipil negara;
  19. proses bisnis administrasi pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara; dan
  20. asistensi dan survey pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara.

URAIAN TUGAS JABATAN PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MAHIR

Uraian kegiatan atau uraian tugas Jabatan Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir sesuai dengan jenjang jabatannya masing-masing, ditetapkan dalam butir kegiatan.

Berikut 53 butir kegiatan / uraian tugas jabatan Pranata SDM Aparatur Mahir, antara lain:

  1. menelaah dan memetakan bahan/ data/informasi untuk memudahkan dalam proses dokumentasi penyusunan dan penetapan kebutuhan aparatur sipil negara;
  2. menyajikan bahan/data/informasi dalam bentuk dokumen yang diperlukan dalam proses rekomendasi penyusunan dan penetapan kebutuhan aparatur sipil negara;
  3. menelaah dan memetakan bahan/data/ informasi untuk memudahkan dalam proses dokumentasi pengadaan aparatur sipil negara;
  4. menverifikasi dan memvalidasi keakuratan bahan/data/informasi yang diperlukan dalam proses dokumentasi pengadaan aparatur sipil negara;
  5. menelaah dan memetakan bahan/data/ informasi untuk memudahkan dalam proses dokumentasi pengelolaan pangkat dan jabatanaparatur sipil negara;
  6. menverifikasi dan memvalidasi keakuratan bahan/data/informasi yang diperlukan dalam proses dokumentasi pengelolaan pangkat dan jabatan aparatur sipil negara;
  7. menelaah dan memetakan bahan/data/ informasi untuk memudahkan dalam proses dokumentasi pengembangan karier aparatur sipil negara;
  8. menverifikasi dan memvalidasi keakuratan bahan/data/informasi yang diperlukan dalam proses dokumentasi pengembangan karier aparatur sipil negara;
  9. menyajikan bahan/data/ informasi yang diperlukan dalam rekomendasi proses dokumentasi pengembangan karier aparatur sipil negara;
  10. menelaah dan memetakan bahan/data/ informasi untuk memudahkan dalam proses dokumentasi penyusunan pola karier aparatur sipil negara;
  11. menverifikasi dan memvalidasi keakuratan bahan/data/informasi yang diperlukan dalam proses dokumentasi penyusunan pola karier aparatur sipil negara;
  12. menelaah dan memetakan bahan/data/informasi untuk memudahkan dalam proses dokumentasi promosi aparatur sipil negara;
  13. menverifikasi dan memvalidasi keakuratan bahan/data/informasi yang diperlukan dalam proses dokumentasi promosi aparatur sipil negara;
  14. menelaah dan memetakan bahan/data/informasi untuk memudahkan dalam proses dokumentasi mutasi aparatur sipil negara;
  15. menverifikasi dan memvalidasi keakuratan bahan/data/informasi yang diperlukan dalam proses dokumentasi mutasi aparatur sipil negara;
  16. menelaah dan memetakan bahan/data/informasi untuk memudahkan dalam proses penugasan aparatur sipil negara;
  17. menverifikasi dan memvalidasi keakuratan bahan/data/informasi yang diperlukan dalam pross penugasan aparatur sipil negara;
  18. mengidentifikasi dan mengklasifikasi bahan/data/informasi menurut jenis penggunaannya yang diperlukan dalam proses dokumentasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara;
  19. menelaah dan memetakan bahan/data/informasi untuk memudahkan dalam proses dokumentasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara;
  20. menyusun bahan/data/informasi yang diperlukan dalam proses dokumentasi penyusunan standar kompetensi/evaluasi jabatan;
  21. mengidentifikasi dan mengklasifikasi bahan/data/informasi yang diperlukan dalam proses dokumentasi perumusan standar perilaku kerja dalam jabatan aparatur sipil negara;
  22. mengidentifikasi dan mengklasifikasi bahan/data/informasi yang diperlukan dalam penyusunanan dokumentasi hasil pelaksanaan rencana kinerja pegawai secara periodik;
  23. mengidentifikasi dan mengklasifikasi bahan/data/informasi yang diperlukan dalam penyusunan dokumen hasil pengukuran kinerja pegawai;
  24. mengidentifikasi dan mengklasifikasi bahan/data/informasi yang diperlukan dalam proses dokumentasi bimbingan kinerja pegawai;
  25. mengidentifikasi dan mengklasifikasi bahan/data/informasi yang diperlukan dalam membuat dokumen penilaian sasaran kinera pegawai;
  26. mengidentifikasi dan mengklasifikasi bahan/data/ informasi yang diperlukan dalam menganalisis penggunaan metode proporsional hasil kinerja periode sasaran kinerja pegawai;
  27. mengidentifikasi dan mengklasifikasi bahan/data/informasi yang diperlukan dalam menganalisis pelaksanaan pendistribusian predikat penilaian kinerja pada unit kerja/organisasi/instansi pemerintah;
  28. mengidentifikasi dan mengklasifikasi bahan/data/informasi yang diperlukan dalam menganalisis pelaksanaan penilaian kinerja yang menjalankan tugas belajar/penugasan khusus;
  29. mengidentifikasi dan mengklasifikasi bahan/data/informasi yang diperlukan dalam menganalisis tindak lanjut pengelolaan hasil laporan dokumen penilaian kinerja;
  30. mengidentifikasi dan mengklasifikasi bahan/data/informasi yang diperlukan dalam penyusnan profil kinerja pegawai berdasarkan pemeringkatan kinerja dalam lingkup satu unit kerja/organisasi/instansi pemerintah;
  31. mengidentifikasi dan mengklasifikasi bahan/data/ informasi yang diperlukan dalam merancang instrumen dan materi uji untuk perbaikan/evaluasi kinerja;
  32. mengidentifikasi dan mengklasifikasi bahan/data/informasi yang diperlukan dalam membuat dokumentasi tertulis pelaksanaan pemberian sanksi dan evaluasi kinerja;
  33. menelaah dan memetakan bahan/data/informasi untuk memudahkan dalam proses pengelolaan/manajemen kinerja aparatur sipil negara;
  34. menverifikasi dan memvalidasi keakuratan bahan/data/informasi yang diperlukan dalam proses pengelolaan/manajemen kinerja aparatur sipil negara;
  35. menverifikasi dan memvalidasi keakuratan bahan/data/informasi yang diperlukan dalam proses disiplin aparatur sipil negara;
  36. menyajikan bahan/data/informasi dalam bentuk dokumen yang diperlukan dalam proses rekomendasi disiplin aparatur sipil negara;
  37. menelaah dan memetakan bahan/data/informasi untuk memudahkan dalam proses dokumentasi penghargaan aparatur sipil negara;
  38. menverifikasi dan memvalidasi keakuratan bahan/data/informasi yang diperlukan dalam proses penghargaan aparatur sipil negara;
  39. menelaah dan memetakan bahan/data/ informasi untuk memudahkan dalam prosespenggajian, tunjangan dan fasilitas aparatur sipil negara;
  40. menverifikasi dan memvalidasi keakuratan bahan/data/informasi yang diperlukan dalam proses penggajian, tunjangan dan fasilitas aparatur sipil negara;
  41. menelaah dan memetakan bahan/data/informasi untuk memudahkan dalam proses pemberhentian aparatur sipil negara;
  42. menverifikasi dan memvalidasi keakuratan bahan/data/informasi yang diperlukan dalam proses dokumentasi pemberhentian aparatur sipil negara;
  43. menelaah dan memetakan bahan/data/informasi untuk memudahkan dalam proses dokumentasi jaminan pensiun dan jaminan hari tua aparatur sipil negara;
  44. menverifikasi dan memvalidasi keakuratan bahan/data/informasi yang diperlukan dalam proses jaminan pensiun dan jaminan hari tua aparatur sipil negara;
  45. menelaah dan memetakan bahan/data/informasi untuk memudahkan dalam proses perlindungan aparatur sipil negara;
  46. menverifikasi dan memvalidasi keakuratan bahan/data/informasi yang diperlukan dalam proses perlindungan aparatur sipil negara;
  47. menelaah dan memetakan bahan/data/informasi untuk memudahkan dalam proses dokumentasi cuti aparatur sipil negara;
  48. menverifikasi dan memvalidasi keakuratan bahan/data/informasi yang diperlukan dalam proses cuti aparatur sipil negara;
  49. menelaah dan memetakan bahan/data/informasi untuk memudahkan dalam prosespengelolaan dan pengembangan sistem informasi aparatur sipil negara;
  50. menverifikasi dan memvalidasi keakuratan bahan/data/informasi yang diperlukan dalam proses dokumentasi pengelolaan dan pengembangan sistem informasi aparatur sipil negara;
  51. menyusun bahan dan dokumen yang diperlukan dalam proses kegiatan asistensi dan konsultasi dalam mendukung tugas-tugas pengelolaan administrasi pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara;
  52. menelaah proses penataan pengelolaan administrasi pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara; dan
  53. menyusun bahan/data/ informasi yang diperlukan dalam penyiapan instrumen survey penataan pengelolaan administrasi pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara;

Demikian informasi Uraian Tugas Jabatan Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :
Peraturan Menpan-RB Nomor 38 Tahun 2020

Sumber file : JDIH MENPAN

3 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

five × 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.