Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019

465

infoASN – Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka pada 4 April 2019 Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana telah menandatangani Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

Dalam peraturan ini dijelaskan bawah Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.

Dalam Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan BKN No 5 Tahun 2019 ditegaskan agar Instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya, dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:

  1. kompetensi;
  2. pola karier;
  3. pemetaan pegawai;
  4. kelompok rencana suksesi (talent pootl;
  5. perpindahan dan pengembangan karier;
  6. penilaian prestasi kerjalkinerja dan perilaku keda;
  7. kebutuhan organisasi; dan
  8. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.

Dalam peraturan ini dijelaskan ada 6 jenis mutasi, antara lain :

  1. mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah;
  2. mutasi PNS antar kabupatan/kota dalam satu provinsi;
  3. mutasi PNS antar kabupatan/kota antar provinsi, dan antar provinsi;
  4. mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Intansi Pusat atau sebaliknya;
  5. mutasi PNS antar Instansi Pusat; dan
  6. mutasi ke perwakilan NKRI di luar negeri.

Mutasi dilakukan dengan ketentuan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, yang dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi serta Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik

Dalam pelaksanaan mutasi harus terlampir pula surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan  dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; danlatau surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.

Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud, menurut Peraturan ini, PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.

Untuk lebih jelasnya ketentuan-ketentuan mutasi tersebut diatas dapat diunduh pada link dibawah ini :

Download Peraturan BKN 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

BACA ONLINE DISINI

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

fourteen + fourteen =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.