Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah

0

infoASN.id – Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah

Permendagri

Permendagri ini ditandatangani oleh Bpk. TJAHJO KUMOLO pada tanggal 7 Januari 2019.

Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 ditetapkan dengan pertimbangan dalam rangka untuk menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah perlu diatur mekanisme penyusutan barang milik daerah.

Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan :
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Baca Juga :  Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang PPNS

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Laporan Barang Milik Daerah adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi selama periode tersebut.

Ruang lingkup Permendagri ini meliputi:

  1. objek Penyusutan Barang Milik Daerah;
  2. nilai yang dapat disusutkan;
  3. Masa Manfaat;
  4. metode Penyusutan;
  5. penghitungan dan pencatatan; dan
  6. penyajian dan pengungkapan.

Yang dimaksud Objek Penyusutan Barang Milik Daerah , meliputi:

  1. Gedung dan Bangunan;
  2. Peralatan dan Mesin;
  3. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
  4. Aset Tetap Lainnya; dan
  5. Aset Lainnya.
Baca Juga :  Permendagri No 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 4 bahwa Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap:

  1. Aset Tetap Tanah;
  2. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;
  3. Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
  4. Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat;
  5. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
  6. Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; dan
  7. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

Selengkapnya silahkan Download PDF – Permendagri Nomor 1 Tahun 2019

Baca Online – DISINI

Sumber Peraturan : https://www.kemendagri.go.id/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 + 7 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.