Permendagri Nomor 15 Tahun 2019

0

infoASN.id – Permendagri Nomor 15 Tahun 2019

Permendagri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;

Permendagri Nomor 15 Tahun 2019 ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2019.

Peraturan ini ditetapkan untuk mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Tahun 2017-2018, karena peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti.

Pada pasal 1 Permendagri ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.

Baca Juga :  Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang PPNS

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh PNS.

Pada pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan kegiatan Penyesuaian/Inpassing Pengawas Pemerintahan.

Cara Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

Dalam hal penetapan formasi sesuai dengan penjelasan pada pasal 3 bahwa PPK menyampaikan formasi Pengawas Pemerintahan kepada Menteri melalui Inspektorat Jenderal sebelum mengusulkan Penyesuaian/Inpassing PNS ke dalam Pengawas Pemerintahan.

Baca Juga :  Permendagri Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah

Adapun jumlah formasi Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud di atas didasarkan pada kebutuhan Pengawas Pemerintahan dan kebutuhan pegawai sebagaimana yang ada dalam e-Formasi.

Usulan formasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah formasi pejabat pengawasan pada setiap jenjang, meliputi:

  1. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling banyak 130 (seratus tiga puluh) orang;
  2. inspektorat jenderal/inspektorat utama/inspektorat pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang;
  3. inspektorat daerah provinsi paling banyak 60 (enam puluh) orang; dan
  4. inspektorat daerah kabupaten/kota paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang.

Selengkapnya silahkan Download PDF – Permendagri Nomor 15 Tahun 2019

Baca Online – DISINI

Sumber Peraturan : https://www.kemendagri.go.id/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine − seven =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.