Permendagri Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah

1

infoASN.id – Permendagri Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah

Permendagri

Permendagri ini ditandatangani oleh Bpk. TJAHJO KUMOLO pada tanggal 8 Januari 2019.

Permendagri Nomor 4 Tahun 2019 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Rencana Tata Ruang Provinsi (RTR Provinsi) adalah hasil perencanaan tata ruang yang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (RTR Kabupaten/Kota) adalah hasil perencanaan tata ruang yang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Baca Juga :  Permendagri Nomor 7 Tahun 2019

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah provinsi yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan tata ruang daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan tata ruang di daerah dengan melibatkan peran masyarakat untuk mendapatkan masukan dan kerja sama dalam perencanaan tata ruang di daerah.

Baca Juga :  Permendagri No 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Rencana tata ruang daerah terdiri atas RTR provinsi dan RTR kabupaten/kota.

RTR provinsi terdiri atas:
a. RTRWP;
b. RTRKSP; dan
c. RZWP3K.

RTR kabupaten/kota terdiri atas:
a. RTRWK/K;
b. RTRKSK/K; dan
c. RDTRK/K dan Peraturan Zonasi.

Penyampaian masukan dari masyarakat dilakukan melalui kegiatan antara lain:

  1. konsultasi publik;
  2. penyampaian aspirasi;
  3. rapat dengar pendapat umum;
  4. kunjungan kerja;
  5. sosialisasi; dan/atau
  6. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Masukan dari masyarakat disampaikan melalui tahapan perencanaan tata ruang di daerah meliputi:

  1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  2. pengumpulan dan analisis data yang meliputi:
    a. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; dan
    b. pengindentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah/kawasan.
  3. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
  4. penetapan rencana tata ruang.

Selengkapnya silahkan Download PDF – Permendagri Nomor 4 Tahun 2019

Baca Online – DISINI

Sumber Peraturan : https://www.kemendagri.go.id/

 

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirteen − eight =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.