PERMENPAN RB NOMOR 30 TAHUN 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

242

info ASN – PERMENPAN RB NOMOR 30 TAHUN 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

PermenPANRB Nomor 30 Tahun 2020-Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2020 ditetapkan dengan pertimbangan bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;

Pertimbangan lainnya adalah bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang- undangan sehingga perlu diganti.

Definisi dan Rumpun Manajemen dalam Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2020

Beberapa definisi dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan:

Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :  Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya

Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pembinaan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman pekerja/buruh, pengusaha, pengurus, serikat pekerja/buruh, organisasi pengusaha atau personel dan/atau kelembagaan ketenagakerjaan tentang peraturan perundangundangan ketenagakerjaan.

Pemeriksaan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan untuk memastikan ditaatinya pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di perusahaan atau tempat kerja.

Pengujian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengujian adalah kegiatan penilaian terhadap suatu objek Pengawasan Ketenagakerjaan melalui perhitungan, analisis, pengukuran, dan/atau pengetesan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang berlaku.

Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan adalah serangkaian tindakan penyidik PNS ketenagakerjaan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana ketenagakerjaan yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

Baca Juga :  Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya

Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia yang selanjutnya disebut APKI adalah organisasi profesi bagi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan termasuk dalam klasifikasi/rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

Kategori dan Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

(1) Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, yaitu:
a. Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama;
b. Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda;
c. Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya; dan
d. Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Utama.

(3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Selengkapnya silahkan download pada link di bawah ini

Download PermenPAN RB Nomor 30 Tahun 2020

Sumber file dari menpan.go.id yang diupload kembali.

Silahkan menekan tombol “SHARE” dan “LIKE” jika menyukai informasi ini. Terima kasih.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

5 × 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.