PP Nomor 28 Tahun 2019

0
1049

infoASN.id – Download PP 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PP Kenaikan Gaji PNS

PP 28 Tahun 2019 ini ditetapkan dalam rangka untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol4 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Baca Juga :  PP Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran

PP 28 Tahun 2019 ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 April 2019

Pasal 1 PP 28 2019 disebutkan bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penerimaan dari:

  1. pelayanan jasa hukum;
  2. pendidikan dan Pelatihan;
  3. pelayanan keimigrasian;
  4. pelayanan kekayaan intelektual;
  5. pelayanan kesehatan; dan
  6. kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan.

Pasal 2 PP 28 2019 disebutkan bahwa terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan jasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa:

  1. informasi tentang data perseroan terbatas dalam daftar perseroan terbatas, data yayasan dalam daftar yayasan, data perkumpulan, data protokol notaris, data kurator, data wasiat, data fidusia, data partai politik, data pewarganegaraan, data status kewarganegaraan, dan data penyidik pegawai negeri sipil;
  2. permohonan pemblokiran dan pembukaan pemblokiran Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan;
  3. pemberian keterangan rumusan dan identifikasi sidik jari secara elektronik atau nonelektronik; dan/atau
  4. pewarganegaraan dan status kewarganegaraan.
Baca Juga :  Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2019

Pasal 3 dijelaskan bahwa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan jasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Selengkapnya Silahkan Download PDF melalui link dibawah ini :

Download PP 28 Tahun 2019 DISINI

Baca Online PP 28 Tahun 2019 DISINI

Download Lampiran PP 28 Tahun 2019 DISINI

Baca Online Lampiran DISINI

Sumber file : https://sipuu.setkab.go.id/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.