Kumpulan Peraturan Jabatan Fungsional

Infoasn.id – Kumpulan Peraturan Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Tunjangan Jabatan Fungsional adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional sesuai dengan bidang teknis jabatan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu.

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau mengelola unit organisasi.

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Berikut Kumpulan Peraturan Jabatan Fungsional :

Petunjuk teknis Jabatan Fungsional merupakan pedoman dalam pelaksanaan, pengangkatan, pengusulan, dan penilaian Jabatan Fungsional.

Kumpulan Peraturan Jabatan Fungsional

• Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi dan Mekanisme Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Koordinator, Subkoordinator, Jabatan Fungsional, serta Jabatan Pelaksana di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
• Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Arsiparis
• Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis
• Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Arsiparis
• Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis
• Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis
• Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis
• Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis
• Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis Bidang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis
• Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Arsiparis
• Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyesuaian (inpassing) Jabatan Fungsional Arsiparis
• Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 02.E Tahun 2011 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
• Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Diklat Penyetaraan Jabatan Fungsional Arsiparis Jarak Jauh
• Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis
• Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Jabatan Fungsional Arsiparis
• Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Penyesuaian/Inpassing
• Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Arsiparis
• Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis
• Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Melalui Penyesuaian/Inpassing
• Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Melalui Penyesuaian Inpassing
• Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara
• Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur
• Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur
• Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
• Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Widyaprada
• Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan
• Peraturan BKN Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti
• Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi
• Peraturan BKN Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara
• Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan
• Peraturan BKN Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi
• Peraturan BKN Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi
• Peraturan BKN Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
• Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
• Peraturan BKN Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
• Peraturan BKN Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
• Peraturan BKN Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang
• Peraturan BKN Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional
• Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum
• Peraturan BKN Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif
• Peraturan BKN Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Siaran
• Peraturan BKN Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran
• Peraturan BKN Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan
• Peraturan BKN Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina
• Peraturan BKN Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian
• Peraturan BKN Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan
• Peraturan BKN Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara
• Peraturan BKN Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara
• Peraturan BKN Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkatan Udara
• Peraturan BKN Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran
• Peraturan BKN Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran
• Peraturan BKN Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan
• Peraturan BKN Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara
• Peraturan BKN Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan
• Peraturan BKN Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan
• Peraturan BKN Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan
• Peraturan BKN Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan
• Peraturan BKN Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian
• Peraturan BKN Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa
• Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi dan Jabatan Fungsional Penata Anestesi
• Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
• Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
• Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan
• Peraturan BKN Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
• Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
• Peraturan BKN Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak
• Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur
• Peraturan BKN Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur
• Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi
• Peraturan BKN Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
• Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
• Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian
• Peraturan Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan
• Peraturan Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
• Peraturan Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
• Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Anggaran
• Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
• Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur
• Peraturan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
• Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
• Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi
• Peraturan Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan
• Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan
• Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis
• Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian
• Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah
• Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri
• Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pelelang
• Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Peraturan Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana Menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
• Peraturan Kepala BKN Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
• Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi
• Peraturan BKN Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta Tugas Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian
• Peraturan BKN Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Organisasi serta Tugas Subkoordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
• Peraturan BKN Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta Tugas Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
• Peraturan BKN Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan
• Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pembinaan kepegawaian Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran
• Peraturan BKN Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Analis Kebakaran
• Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Sandiman
• Peraturan BKN Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan
• Peraturan BKN Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan
• Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
• Peraturan BKN Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana
• Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penghulu
• Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
• Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
• Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur’an
• Peraturan BKN Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan
• Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pamong Budaya
• Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penghulu
• Peraturan BKN Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
• Peraturan BKN Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
• Peraturan BKN Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian
• Peraturan BKN Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang
• Peraturan BKN Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik
• Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai
• Peraturan BKN Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Diplomat
• Peraturan BKN Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara
• Peraturan BKN Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
• Peraturan BKN Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan
• Peraturan Kepala BKN Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba
• Peraturan Kepala BKN Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga
• Peraturan Kepala BKN Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga
• Peraturan Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
• Peraturan Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
• Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Rescuer dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2013 dan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur
• Peraturan Kepala BKN Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penyusunan/inpassing Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian
• Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur
• Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
• Peraturan Kepala BKN Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
• Peraturan Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Penetapan Memperpanjang atau Tidak Memperpanjang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I, Eselon II, dan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
• Peraturan Kepala BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional
• Peraturan Kepala BKN Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor
• Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi
• Peraturan Kepala BKN Nomor 67 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya
• Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Hubungan Kerja Instansi Pembina dengan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
• Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
• Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
• Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
• Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
• Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana melalui Penyesuaian/Inpassing
• Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
• Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
• Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
• Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
• Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Melalui Penyesuaian/inpassing
• Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Nasional Nomor 30/HUK/BKSN/2000 Tentang Tim Penilaian Jabatan Fungsional Pekerja Sosial di Lingkungan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional
• Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Nasional Nomor 28/HUK/BKSN/2000 Tentang Ralat No.23/huk/bksn/2000 Tentang Tim Penilaian Jabatan Fungsional Pekerja Sosial di Lingkungan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional Tanggal 30 Agustus 2000pada Diktum Keenam
• Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Nasional Nomor 23/HUK/BKSN/2000 Tentang Tim Penilai Jabatan Fungsional Pekerja Sosial di Lingkungan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional
• Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
• Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, Stasiun Geofisika, dan Stasiun Pemantau Atmosfer Global Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
• Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
• Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika melalui Penyesuaian/Inpassing
• Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
• Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
• Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Promosi dan Pengembangan dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
• Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba
• Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika
• Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika

Kumpulan Peraturan Jabatan Fungsional

• Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika
• Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika
• Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba
• Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi dan Angka Kreditnya
• Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Angka Kreditnya
• Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi
• Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiks
• Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN
• Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional
• Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Melalui Penyesuaian /Inpassing
• Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba
• Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembina Fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, Tata Kerja Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dan Tata Cara Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba
• Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaianinpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba
• Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaanjabatan Fungsional Penyuluh Narkoba
• Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan melalui Penyesuaian/Inpassing
• Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana melalui Penyesuaian/Inpassing
• Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana
• Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan
• Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan
• Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Rescuer
• Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Rescuer
• Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Rescuer dan Angka Kreditnya
• Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
• Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan
• Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
• Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
• Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1151 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan
• Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1150 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
• Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1149 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
• Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama
• Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Melalui Penyesuaian/inpassing di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
• Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian
• Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keterampilan melalui Penyesuaian/Inpassing di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
• Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
• Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keterampilan
• Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Melalui Penyesuaian/inpassing di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
• Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian
• Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keterampilan Melalui Penyesuaian/inpassing di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
• Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
• Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keterampilan
• Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi melalui Penyesuaian/Inpassing
• Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SE – 5/K/JF/2021 Tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor bagi Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional Auditor
• Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SE-4/K/JF/2021 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Perpindahan dari Jabatan Lain
• Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor
• Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SE-13/K/JF/2020 Tentang Pengangkatan Perpindahan dalam Jabatan Fungsional Auditor Utama bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi
• Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1633/K/JF/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Sertifikasi Pejabat Struktural ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Melalui Pengangkatan Perpindahan dan Pengangkatan Kembali
• Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembinaan Terhadap Inspektorat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
• Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Jabatan Fungsional Auditor Utama, Auditor Madya, Auditor Muda, dan Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagai Acuan Penilaian dalam Assessment Center di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
• Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1633/k/jf/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Sertifikasi Pejabat Struktural ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Melalui Pengangkatan Perpindahan dan Pengangkatan Kembali
• Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Terhadap Inspektorat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
• Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon II, Eselon IIi, Eselon IV, Jabatan Fungsional Auditor Utama, Auditor Madya, Auditor Muda, dan Jabatan Fungsional Widyaiswara Sebagai Acuan Penilaian dalam Assessment Center di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
• Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Auditor Madya dan Utama dalam rangka Pengangkatan Pegawai ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Jenjang Madya dan Utama di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
• Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Auditor Madya dan Utama dalam Rangka Pengangkatan Pegawai ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Jenjang Madya dan Utama di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
• Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembinaan Terhadap Inspektorat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
• Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Perpindahan Jabatan dengan Perlakuan Khusus Tahun 2014 di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Wilayah Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Daerah Otonom/Pemekaran Baru
• Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Terhadap Inspektorat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
• Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Melalui Perpindahan Jabatan Dengan Perlakuan Khusus Tahun 2014 di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Wilayah Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Daerah Otonom/pemekaran Baru
• Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Terhadap Inspektorat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
• Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Perpindahan Jabatan dengan Perlakuan Khusus di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2013
• Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1596/K/SU/2011 tentang Uraian Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Fungsional Umum pada BPKP
• Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1633/K/JF/2012 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Sertifikasi Pejabat Struktural ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Melalui Pengangkatan Perpindahan dan Pengangkatan Kembali
• Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Melalui Perpindahan Jabatan Dengan Perlakuan Khusus di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2013
• Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER- 698 /K/SU/2012 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor Jenjang Madya dan Utama di Lingkungan BPKP
• Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-726/K/SU/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Penilaian Pegawai Negeri Sipil untuk Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Jenjang Auditor Madya dan Auditor Utama di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
• Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-709/K/JF/2009 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Auditor
• Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-706/K/JF/2009 Tentang Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Perpindahan Jabatan dengan Perlakuan Khusus
• Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-232/K/SU/2008 Tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Pegawai Negeri Sipil untuk Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Jenjang Auditor Madya dan Auditor Utama di lingkungan BPKP
• Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-64/K/JF/2008 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
• Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-971/K/SU/2005 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
• Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-1336/K/SU/2004 Tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan Keputusan Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemilog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
• Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-754/K/JF/2003 Tentang Pengangkatan Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Auditor
• Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-467/K/SU/2003 Tentang Penunjukkan Pejabat yang Diberi Kuasa untuk Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Penyesuaian dalam Jabatan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Arsiparis di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
• Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-464/K/SU/2003 Tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Kuasa untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
• Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-418/K/JF/2003 Tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
• Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-417/K/JF/2003 Tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan, Pembebasan Sementara, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
• Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-673/K/SU/2002 Tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Kuasa untuk Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
• Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-386/K/1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya
• Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kelas Jabatan Fungsional di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
• Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 170 Tahun 2019 tentang Sistem Pelaporan, Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Perekayasa Berbasis Elektronik
• Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 170 Tahun 2019 Tentang Sistem Pelaporan, Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Perekayasa Berbasis Elektronik
• Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan, Perpindahan dan Pembinaan dalam Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
• Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer
• Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Statistisi Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer
• Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Statistisi Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Statistisi Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 143 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Statistisi
• Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 142 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Statistisi
• Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 141 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Statistisi
• Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Statistisi
• Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya
• Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir
• Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi Profesi Jabatan Fungsional yang Berada di Bawah Pembinaan Badan Siber dan Sandi Negara
• Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Sandiman Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Standardisasi
• Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Metrolog
• Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Metrolog Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog
• Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Metrolog
• Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Standardisasi Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi
• Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Standardisasi
• Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Syarat, dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
• Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Nuklir di Badan Tenaga Nuklir Nasional
• Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
• Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Nuklir di Badan Tenaga Nuklir Nasional
• Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
• Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya
• Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
• Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
• Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Nuklir di Badan Tenaga Nuklir Nasional
• Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi dan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
• Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
• Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
• Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
• Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 212/KA/XII/2010 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya
• Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tim Penilai dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis pada Kementerian Agama Tahun 2022
• Keputusan Menteri Agama Nomor 1235 Tahun 2021 Tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Lektor Kepala dan Profesor Rumpun Ilmu Agama Tahun 2021
• Keputusan Menteri Agama Nomor 856 Tahun 2021 Tentang Pedoman Operasional Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala dan Profesor dalam Rumpun Ilmu Agama
• Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 446 Tahun 2021 Tentang Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
• Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu
• Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala dan Profesor dalam Rumpun Ilmu Agama
• Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Uraian Kegiatan, Angka Kredit dan Penilaiannya, Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Kompetensi Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Quran
• Keputusan Menteri Agama Nomor 649 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penghulu Melalui Penyesuaian / Inpassing
• Keputusan Menteri Agama Nomor 648 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Melalui Penyesuaian / Inpassing
• Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja dan Koordinasi Jabatan Pimpinan Tinggi Dengan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama
• Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 461 Tahun 2020 Tentang Penetapan Komposisi Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu
• Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu
• Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional
• Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Penyusunan dan Perhitungan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Pendukung Capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama
• Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama
• Keputusan Menteri Agama Nomor 426 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Melalui Penyesuaian/inpassing
• Keputusan Menteri Agama Nomor 208 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyesuaian/inpassing Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu
• Peraturan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama
• Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama
• Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Nilaidan Kelas Jabatan Strukturaldan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama
• Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Nilaidan Kelas Jabatan Strukturaldan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama
• Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kadastral
• Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral
• Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan, Perpindahan dan Pembinaan dalam Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
• Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Pertanahan
• Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Pertanahan
• Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral melalui Penyesuaian/Inpassing
• Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral melalui Penyesuaian/Inpassing
• Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Pertanahan melalui Penyesuaian/Inpassing
• Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Pedoman Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral
• Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Pedoman Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kadastral
• Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral
• Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kadastral
• Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral
• Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penata Kadastral
• Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Ruang
• Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang
• Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Syarat, dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penata Ruang
• Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/01/2022 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara
• Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/12/2021 Tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara melalui Penyesuaian/Inpassing
• Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/08/2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara
• Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit, Serta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Tim Penilai, Tata Cara Penilaian Angka Kredit, dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Tim Penilai, Tata Cara Penilaian Angka Kredit, dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kebutuhan, Persyaratan dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kebutuhan, Persyaratan dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Tahun 2017 – 2018
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian dalam Negeri
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian dalam Negeri
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Hubungan Kerja Instansi Pembina dengan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Organisasi dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Melalui Penyesuaian
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Melalui Penyesuaian/ Inpassing
• Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42.K/OT.02/MEM.S/2021 Tentang Pembentukan Organisai Profesi Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
• Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peta Jabatan dan Informasi Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kumpulan Peraturan Jabatan Fungsional

• Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23.K/73/MEM/2020 Tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan
• Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 90 K/08/MEM/2019 Tentang Penunjukkan Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
• Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi
• Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peta Jabatan dan Informasi Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
• Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1844 K/70/MEM/2012 Tentang Pelimpahan Wewenang kepada Kepala Badan Penelitiandan Pengembangan Energidan Sumber Daya Mineral untuk Menilaidan Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional PenelitiPertamadan Muda di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
• Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Peta Jabatan dan Uraian Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
• Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1059 K/70/MEM/2004 Tentang Standar Latih Pendidikandan Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Akan Menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Jenjang Pertama
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penghitungan dan Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan PerUndang-Undangan
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Serta Hubungan Kerja Dengan Instansi Pembina
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian Serta Hubungan Kerja Dengan Instansi Pembina
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan PerUndang-Undangan
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Syarat, Tata Cara, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan PerUndang-Undangan Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Melalui Penyesuaian / Inpassing
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Syarat, dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Syarat, dan Tata Cara Penyesuaian/inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan PerUndang-Undangan
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan dalam Rangka Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian/inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan dalam Rangka Penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian/inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan dalam Rangka Penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian/inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan dalam Rangka Penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian/inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan dalam Rangka Penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analisis Keimigrasian dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2014 Tentang Petunjuk Teknis jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2013 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya Lingkup Kementerian Kehutanan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Melalui Penyesuaian
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 47/PERMEN-KP/2019 Tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 32/PERMEN-KP/2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 31/PERMEN-KP/2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 29/PERMEN-KP/2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui Penyesuaian (Inpassing)
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 28/PERMEN-KP/2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui Penyesuaian (Inpassing)
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 27/PERMEN-KP/2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 49/PERMEN-KP/2018 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 38/PERMEN-KP/2018 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 25/PERMEN-KP/2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Melalui Penyesuaian/Inpassing
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 24/PERMEN-KP/2018 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 23/PERMEN-KP/2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Melalui Penyesuaian/Inpassing
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 22/PERMEN-KP/2018 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2018 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 15/PERMEN-KP/2018 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2018 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 14/PERMEN-KP/2018 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 11/PERMEN-KP/2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan Melalui Penyesuaian/Inpassing
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2018 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 10/PERMEN-KP/2018 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2018 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 2/PERMEN-KP/2018 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2018 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 1/PERMEN-KP/2018 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 56/PERMEN-KP/2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Melalui Penyesuaian/Inpassing
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 55/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 52/PERMEN-KP/2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Melalui Penyesuaian/Inpassing
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 51/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 35/PERMEN-KP/2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Melalui Penyesuaian/Inpassing
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 31/PERMEN-KP/2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Melalui Penyesuaian/Inpassing
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 30/PERMEN-KP/2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Melalui Penyesuaian/Inpassing
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 4/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 69/PERMEN-KP/2016 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 68/PERMEN-KP/2016 Tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 66/PERMEN-KP/2016 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2016 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penaatan Peraturan Perundang-Undangan Kelautan dan Perikanan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 50/PERMEN-KP/2016 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penaatan Peraturan PerUndang-Undangan Kelautan dan perikanan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 38/PERMEN-KP/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 27/PERMEN-KP/2016 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 20/PERMEN-KP/2016 Tentang Tata Cara Penyesuaian (Inpassing) dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 6/PERMEN-KP/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 2/PERMEN-KP/2016 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 47/PERMEN-KP/2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 40/PERMEN-KP/2015 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 30/PERMEN-KP/2015 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 11/PERMEN-KP/2015 Tentang Petunjuk Operasional Penilaian Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14A/KEPMEN-KP Tahun 2014 Tentang Kelas Jabatan Fungsional Guru dan Dosen di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 11/PERMEN-KP/2014 Tentang Petunjuk Operasional Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 21/PERMEN-KP/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.05/MEN/2010 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.26/MEN/2009 Tentang Tata Kerja Tim Penilai Instansi dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.25/MEN/2009 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
• Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/4457/2022 Tentang Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1153/2022 Tentang Tim Penyusun Naskah Soal Seleksi Kompetensi Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022
• Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/3885/2022 Tentang Sekretariat Pengelola Jabatan Fungsional Analis Anggaran
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perawat
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/5107/2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator odan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4800/2021 Tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4612/2021 Tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Kementerian Kesehatan
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4354/2021 Tentang Uraian Tugasdan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4353/2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional pada Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4352/2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4351/2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4350/2021 Tentang Uraian Tugasdan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4349/2021 Tentang Uraian Tugasdan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4348/2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4347/2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4243/2021 Tentang Tim Penyusun Naskah Soal Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01/07/MENKES/482/2021 Tentang Uraian Tugasdan Fungsi Organisasidan Tugas Koordinatordan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/481/2021 Tentang Uraian Tugasdan Fungsi Organisasidan Tugas Koordinatordan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknik Kesehatan Lingkungandan Pengendalian Penyakit
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/138/2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/7/2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Anestesi
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Tata Hubungan Kerja Penetapan Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Nonkesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Psikologi Klinis
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pembimbingan Kesehatan Kerja
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Sanitarian
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Asisten Apoteker
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Apoteker
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2013 dan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
• Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jumlah Jam Minimal Tatap Muka dan Pemberian Honorarium atas Kelebihan Jam Minimal Tatap Muka bagi Jabatan Fungsional Instruktur
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Jumlah Jam Minimal Tatap Muka dan Pemberian Honorarium Atas Kelebihan Jam Minimal Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional Instruktur
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.06/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.01/2020 Tentang Pedoman Penghitungan dan Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional pada Kementerian Keuangan
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.06/2017 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.05/2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.06/2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.07/2019 Tentang Standar dan Uji Kompetensi Serta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.07/2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.06/2018 Tentang Standar, Uji, dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.02/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Jabatan Fungsional Analis Anggaran
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2018 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.010/2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Kementerian Keuangan
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.06/2017 Tentang Standar Kompetensi dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.06/2017 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.02/2017 Tentang Standar dan Uji Kompetensi Serta Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Anggaran
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.02/2017 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Anggaran
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.06/2017 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.01/2016 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jumlah Pegawai dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan

Kumpulan Peraturan Jabatan Fungsional

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.07/2015 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.010/2015 Tentang Jabatan Fungsional Peneliti di Lingkungan Kementerian Keuangan
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.07/2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26A Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran,dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengujidan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikandan Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 39 dan 31 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakatdan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20/PER/M.KOMINFO/4/2009 Tentang Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Humas
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26C/PER/M.KOMINFO/7/2008 Tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26B/PER/M.KOMINFO/7/2008 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26A/PER/M.KOMINFO/7/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/5/2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Pranata Humas
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas
• Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Kelompok Substansi Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
• Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Lingkungan Hidup
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.37/Menlhk/Setjen/kum.1/4/2016 Tentang Standardan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 Tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.55/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 Tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan Melalui Penyesuaian (inpassing)
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 Tentang Pedoman Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 Tentang Standardan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.37/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016 Tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/MENLHK-SETJEN/2015 Tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.36/MENLHK-SETJEN/2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanandan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK-II/2015 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK-II/2015 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK-II/2015 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
• Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional
• Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai
• Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik
• Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai
• Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik
• Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kanselerai
• Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik
• Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Diplomat
• Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat
• Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik
• Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai
• Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Diplomat
• Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik
• Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai
• Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Diplomat
• Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional
• Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2008 Uraian Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis Departemen Luar Negeri dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2008 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Diplomat dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing
• Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataandan Ekonomi Kreatif Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataandan Ekonomi Kreatif
• Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataandan Ekonomi Kreatif
• Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 225/KPTS/M/2016 Tentang Penetapan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya
• Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 297/KPTS/M/2012 Tentang Pembentukan Tim Penilai Instansi dan Sekretariat Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2007 Tentang Pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
• Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 134/KPTS/M/2003 Tentang Keputusan Menteri Pendayagunaa Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratamadan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak
• Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pelatih Olahragadan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga
• Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahragadan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pelatih Olahragadan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga
• Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1176 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga
• Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1175 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga
• PermenPAN RB Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia
• PermenPAN RB Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
• PermenPAN RB Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
• PermenPAN RB Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama
• PermenPAN RB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga
• PermenPAN RB Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga
• PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
• PermenPAN RB Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
• PermenPAN RB Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara
• PermenPAN RB Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaprada
• PermenPAN RB Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja
• PermenPAN RB Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
• PermenPAN RB Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut
• PermenPAN RB Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Bidan
• PermenPAN RB Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Perawat
• PermenPAN RB Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan
• PermenPAN RB Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan
• PermenPAN RB Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur
• PermenPAN RB Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Analis Akuakultur
• PermenPAN RB Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
• PermenPAN RB Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan
• PermenPAN RB Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional
• PermenPAN RB Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
• PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan
• PermenPAN RB Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
• PermenPAN RB Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
• PermenPAN RB Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Peneliti
• PermenPAN RB Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Quran
• PermenPAN RB Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Sandiman
• PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran
• PermenPAN RB Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran
• PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Menduduki Jabatan Fungsional
• PermenPAN RB Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
• PermenPAN RB Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat
• PermenPAN RB Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu
• PermenPAN RB Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan
• PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Widyaprada
• PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
• PermenPAN Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dl Daerah dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/06/M.PAN/4/2009 Tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/2/M.PAN/3/12009 Tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 Tentang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/14/M.PAN/6/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/36/M.pan/11/2006 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 Tentang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 Tentang Jabatan Fungsional Psikologis Klinis dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/10/M.PAN/05/2008 Tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2008 Tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/08/M.PAN/4/2008 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/07/M.PAN/4/2008 Tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 Tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/10/M.PAN/6/2007 Tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/07/M.PAN/5/2007 Tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/06/M.PAN/4/2007 Tentang Jabatan Fungsional Teknisi Gigi dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/05/M.PAN/4/2007 Tentang Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 Tentang Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/33/M.PAN/10/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/kep/M.pan/12/2002 Tentang Jabatan Fungsional Penyuuh Kehutanan dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/27/M.PAN/5/2006 Tentang Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/24/M.PAN/5/2006 Tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/22/M.PAN/4/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/66/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/17/M.PAN/4/2006 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/16/M.PAN/3/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 07/kep/M.pan/12/1999 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/15/M.PAN/3/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/kep/M.pan/12/2002 Tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/13/M.PAN/3/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/kep/M.pan/4/2001 Tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/12/M.PAN/3/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/04/M.pan/1/2004 Tentang Jabatan Fungsional Fisiotrapis dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/11/M.PAN/3/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 93/kep/M.pan/11/2001 Tentang Jabatan Fungsional Bidang dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/10/M.PAN/3/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/kep/M.pan/11/2000 Tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/09/M.PAN/3/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/kep/M.pan/4/2003 Tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan
• PermenPAN Nomor PER/122/M.PAN/12/2005 Tentang Jabatan Fungsional Otoritis Prostetis dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/87.1/M.PAN/8/2005 Tentang Jabatan Fungsional Diplomat dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 Tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/52/M.PAN/2005 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37/kep/M.pan/5/2001 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/48/M.PAN/4/2005 Tentang Jabatan Fungsional Terapis Wicara dan Angka Kreditnya
• PermenPAN Nomor PER/47/M.PAN/4/2005 Tentang Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnya
• Keputusan Menpan Nomor KEP/ 192/M.PAN/11/2004 Tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan dan angka kreditnya
• Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan
• Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
• Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual
• Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan
• Permenpan RB Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
• Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan
• Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan
• Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Perikanan
• Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Statistisi
• Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Statistisi
• Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022
• Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif
• Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak
• Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak
• Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
• Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Widyabasa
• Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
• Permenpan RB Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan
• Permenpan RB Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Penyehatan Lingkungan
• Permenpan RB Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan
• Permenpan RB Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Bangunan Gedungdan Kawasan Permukiman
• Permenpan RB Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedungdan Kawasan Permukiman
• Permenpan RB Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalandan Jembatan
• Permenpan RB Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalandan Jembatan
• Permenpan RB Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Sumber Daya Air
• Permenpan RB Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air
• Permenpan RB Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan
• Permenpan RB Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
• Permenpan RB Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
• Permenpan RB Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
• Permenpan RB Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
• Permenpan RB Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan
• Permenpan RB Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan
• Permenpan RB Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan
• Permenpan RB Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan
• Permenpan RB Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan
• Permenpan RB Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak
• Permenpan RB Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

Kumpulan Peraturan Jabatan Fungsional

• Permenpan RB Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan PerUndang-Undangan
• Permenpan RB Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai
• Permenpan RB Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
• Permenpan RB Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban
• Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi
• Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan
• Permenpan RB Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan
• Permenpan RB Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan
• Permenpan RB Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyidik Tindak Pidana Korupsi
• Permenpan RB Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi
• Permenpan RB Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Permenpan RB Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi
• Permenpan RB Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
• Permenpan RB Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
• Permenpan RB Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
• Permenpan RB Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur
• Permenpan RB Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan
• Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum
• Permenpan RB Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Sandiman
• Permenpan RB Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara
• Permenpan RB Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Lautdan Pesisir
• Permenpan RB Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
• Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
• Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara
• Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Pembina Industri
• Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Pengaman Pemasyarakatan
• Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan
• Permenpan RB Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Pencariandan Pertolongan
• Permenpan RB Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencariandan Pertolongan
• Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
• Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional
• Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021
• Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan
• Permenpan RB Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembina Profesi Keuangan
• Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan
• Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional
• Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
• Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian
• Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Perekayasa
• Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Apoteker
• PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana
• PermenPAN RB Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan
• PermenPAN RB Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah
• PermenPAN RB Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah
• PermenPAN RB Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman
• PermenPAN RB Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial
• PermenPAN RB Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Instruktur
• PermenPAN RB Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
• PermenPAN RB Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati
• PermenPAN RB Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
• PermenPAN RB Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang
• PermenPAN RB Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penata Pertanahan
• PermenPAN RB Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara
• PermenPAN RB Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir
• PermenPAN RB Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
• PermenPAN RB Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
• PermenPAN RB Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk
• PermenPAN RB Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan
• PermenPAN RB Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
• PermenPAN RB Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika
• PermenPAN RB Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika
• PermenPAN RB Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
• PermenPAN RB Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan
• PermenPAN RB Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum
• PermenPAN RB Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi
• PermenPAN RB Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan
• PermenPAN RB Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang
• PermenPAN RB Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
• PermenPAN RB Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum
• PermenPAN RB Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak
• PermenPAN RB Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak
• PermenPAN RB Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan
• PermenPAN RB Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan
• PermenPAN RB Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Metrolog
• PermenPAN RB Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan PerUndang-Undangan Legislatif
• PermenPAN RB Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik
• PermenPAN RB Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kanselerai
• PermenPAN RB Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur
• PermenPAN RB Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur
• PermenPAN RB Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
• PermenPAN RB Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
• PermenPAN RB Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
• PermenPAN RB Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup
• PermenPAN RB Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
• PermenPAN RB Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer
• PermenPAN RB Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja
• PermenPAN RB Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
• PermenPAN RB Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
• PermenPAN RB Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Analis Standardisasi
• PermenPAN RB Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
• PermenPAN RB Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral
• PermenPAN RB Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kadastral
• PermenPAN RB Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara
• PermenPAN RB Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara
• PermenPAN RB Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara
• PermenPAN RB Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara
• PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan
• PermenPAN RB Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan
• PermenPAN RB Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan
• PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Analis Intelijen
• PermenPAN RB Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen
• PermenPAN RB Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen
• PermenPAN RB Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen
• PermenPAN RB Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen
• PermenPAN RB Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen
• PermenPAN RB Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Agen Intelijen
• PermenPAN RB Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya
• PermenPAN RB Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Manggala Informatika
• PermenPAN RB Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Perencana
• PermenPAN RB Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
• PermenPAN RB Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara
• PermenPAN RB Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara
• PermenPAN RB Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara
• PermenPAN RB Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara
• PermenPAN RB Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan
• PermenPAN RB Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan
• PermenPAN RB Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
• PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
• PermenPAN RB Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara
• PermenPAN RB Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
• PermenPAN RB Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan
• PermenPAN RB Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa
• PermenPAN RB Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian
• PermenPAN RB Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian
• PermenPAN RB Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian
• PermenPAN RB Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi
• PermenPAN RB Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi
• PermenPAN RB Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi
• PermenPAN RB Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/inpassing
• PermenPAN RB Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Peneliti
• PermenPAN RB Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
• PermenPAN RB Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan
• PermenPAN RB Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan
• PermenPAN RB Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
• PermenPAN RB Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum
• PermenPAN RB Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang
• PermenPAN RB Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
• PermenPAN RB Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan
• PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina
• PermenPAN RB Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan
• PermenPAN RB Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan
• PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik
• PermenPAN RB Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai
• PermenPAN RB Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak
• PermenPAN RB Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak
• PermenPAN RB Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
• PermenPAN RB Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan
• PermenPAN RB Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
• PermenPAN RB Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
• PermenPAN RB Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Diplomat
• PermenPAN RB Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan
• PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional
• PermenPAN RB Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan
• PermenPAN RB Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang
• PermenPAN RB Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan
• PermenPAN RB Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
• PermenPAN RB Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran
• PermenPAN RB Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran
• PermenPAN RB Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Siaran
• PermenPAN RB Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran
• PermenPAN RB Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
• PermenPAN RB Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif
• PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
• PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
• PermenPAN RB Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Penata Anestesi
• PermenPAN RB Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi
• PermenPAN RB Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
• PermenPAN RB Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/58/M.pan/6/2004 Tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
• PermenPAN RB Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
• PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi
• PermenPAN RB Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan
• PermenPAN RB Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
• PermenPAN RB Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/inpassing
• PermenPAN RB Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan
• PermenPAN RB Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan
• PermenPAN RB Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran
• PermenPAN RB Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Jenjang Jabatan Fungsional
• PermenPAN RB Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
• PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
• PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara
• PermenPAN RB Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor.41/kep/M.pan/12/2000 Tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan PerUndang-Undangan dan Angka Kreditnya.
• PermenPAN RB Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/kep/M.pan/5/2002 Tentang Jabatan Fungsional Agen dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/10/M.pan/2007 Tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/219/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penerjemah
• PermenPAN RB Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penerjemah
• PermenPAN RB Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis
• PermenPAN RB Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 Tentangjabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba
• PermenPAN RB Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri

Kumpulan Peraturan Jabatan Fungsional

• PermenPAN RB Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
• PermenPAN RB Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pelelang
• PermenPAN RB Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
• PermenPAN RB Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga
• PermenPAN RB Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga
• PermenPAN RB Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
• PermenPAN RB Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan
• PermenPAN RB Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pengamat Tera dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Rescuer dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/kep/M.pan/3/2003 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/jasa dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/220/M.pan/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negra Nomor: 130/kep/M.pan/12/2002 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutan dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Penlllk dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya
• PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendldlkan dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pengisian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaprada
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Widyaprada
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
• Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8/P Tahun 2019 Tentang Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil serta Penetapan Angka Kredit Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pamong Belajar
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
• Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Penetapan Angka Kredit Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil
• Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Pamong Belajar
• Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Pamong Belajar
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4/VIII/PB/2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 145 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 128 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya
• Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 269 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kuasa kepada Pejabat Tertentudi Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaanuntuk Menetapkan Keputusan dan Menandatangani Sertifikatkelulusan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Calon Tim Penilaijabatan Fungsional Guru, Penilik, Pamong Belajardan Pengawas Sekolah
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Tunjangan Khusus Bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil yang Belum Memiliki Jabatan Fungsional Guru yang Bertugas di Daerah Khusus
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya
• Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174 Tahun 2010 Tentang Pemberian Kuasa kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Sekretariat Jenderal untuk Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, Jabatan Fungsional Pamong Belajar, dan Jabatan Fungsional Penilik,
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Profesi Bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil yang Belum Memiliki Jabatan Fungsional Guru
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2006 Tentang Pemberian Kuasa kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional untuk Menandatangani Keputusan Penyesuaian Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pemberian Kuasa kepada Pejabat Tertentu untuk Melaksanakan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional Analis Kepegawaiandan Angka Kreditnya di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
• Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2004 Tentang Pemberian Kuasa kepada Pejabat Tertentudi Lingkungan Departemen Pendidikan Nasionaluntuk Menandatangani Keputusan Penyesuaian dalamjabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakatdan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang Melalui Penyesuaian/Inpassing
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/9/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) dalam Jabatan Fungsional Penera, Pengamat Tera, Pranata Laboratorium Kemetrologian, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/7/2016 Tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang PERMENPAN tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologiandan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang PERMENPAN tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologiandan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2014 Tentang PERMENPAN tentang Jabatan Fungsional Pengamat Teradan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2014 Tentang PERMENPAN tentang Jabatan Fungsional Peneradan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana
• Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja Jabatan Fungsional Perencana di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/badan Perencanaan Pembangunan Nasional
• Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Kerja Jabatan Fungsional Perencana di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/badan Perencanaan Pembangunan Nasional
• Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 358 Tahun 2021 Tentang Tim Penilai Unit Kerja Bagi Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Kementerian Perhubungan
• Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 262 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara dan Asisten Inspektur Angkutan Udara Melalui Penyesuaian (Inpassing)
• Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 259 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara dan Asisten Inspektur Bandar Udara Melalui Penyesuaian (Inpassing)
• Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 255 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dan Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Melalui Penyesuaian (Inpassing)
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
• Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 99 Tahun 2017 Tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 116 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Bidang Perhubungan Melalui Penyesuaian/ Inpassing
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Kementerian Perhubungan
• Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 28 Tahun 2015 Tentang Tim Penilai Instansi Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Kementerian Perhubungan
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Kementerian Perhubungan
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknisjabatan Fungsional Perancang Peraturan PerUndang-Undangan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan di Lingkungan Kementerian Perhubuingan
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Kementerian Perhubungan
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Statisi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Kementerian Perhubungan
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Statistisi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata cara Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 2 Tahun 2007 Tentang Susunan Keanggotaan, Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawasan Keselamatan Pelayaran dan Angka Kreditnya
• Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2004 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pembebasan sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian dari dalam jabatan Fungsional di Lingkungan Departemen Perhubungan
• Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 28 Tahun 2001 Tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan Angka Kredit, Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Departemen Perhubungan
• Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Departemen Perhubungan
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Syarat, Tata Cara,dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri Melalui Penyesuaian/inpassing
• Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 902 Tahun 2019 Tentang Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan di Lingkungan Kementerian Perindustrian
• Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 803 Tahun 2019 Tentang Tim Penilai Kinerja Instansi Jabatan Fungsional Arsiparis di Lingkungan Kementerian Perindustrian
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/PER/10/2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian (inpassing) Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Susunandan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentudan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Susunandan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentudan Jabatan Fungsional Umum Rumah Sakit Kelas B Dr. Suyoto Kementerian Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Bidandan Angka Kredit Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Instrukturdan Angka Kredit Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/jasadan Angka Kredit Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Apotekerdan Angka Kredit Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Susunandan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentudan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Penelitidan Angka Kreditnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Jabatan Fungsional Perencanadan Angka Kreditnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Jabatan Fungsionaldan Angka Kredit Perancang Peraturan Perundangundangan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Susunandan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentudan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Susunandan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentudan Fungsional Umum Rumah Sakit Dr. Suyoto Kelas B Kementerian Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Perawat Gigi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsionaldan Angka Kredit Perawat Gigi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsionaldan Angka Kredit Perawat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Kementerian Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Perawat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Susunandan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentudan Fungsional Umum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Dr. Suyoto Kementerian Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Susunandan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentudan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Katalogerdan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inpassing Jabatan Fungsional Katalogerdan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokterdan Angka Kreditnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawandan Angka Kreditnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Sandimandan Angka Kreditnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditordan Angka Kreditnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputerdan Angka Kreditnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaswaradan Angka Kreditnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Gigidan Angka Kreditnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Bidang Karantina Pertanian
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Karantina Pertanian
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Kumpulan Peraturan Jabatan Fungsional

• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Bidang Karantina Pertanian
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpnssing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/PERMENTAN/OT.110/11/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.110/3/2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian/inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/OT.110/12/2015 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/KP.240/8/2015 Tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/PERMENTAN/KU.100/12/2015 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/OT.140/2/2015 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 119/PERMENTAN/OT.140/10/2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/PERMENTAN/OT.140/6/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/PERMENTAN/OT.140/2/2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 112/PERMENTAN/OT.140/10/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 111/PERMENTAN/OT.140/10/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/PERMENTAN/OT.140/12/2012 Tahun 2013 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 83/PERMENTAN/OT.140/12/2012 Tahun 2013 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/PERMENTAN/OT.140/12/2012 Tahun 2013 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/PERMENTAN/OT.140/12/2012 Tahun 2013 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/PERMENTAN/OT.140/12/2012 Tahun 2013 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/PERMENTAN/OT.140/5/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 83/Permentan/OT.140/12/2012 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Medik dan Paramedik Veteriner
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/OT.140/12/2012 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu pakan
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/12/2012 Tentang Pedoman Formasi jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/OT.140/9/2012 Tentang Peraturan Bersama Menteri Pertaniandan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 59/Permentan/OT.140/9/2012 Nomor : 10 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertaniandan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2012 Tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 09/Permentan/OT.140/2/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanamandan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/PERMENTAN/OT.140/10/2011 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/SR.140/7/2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertaniandan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/PERMENTAN/OT.140/10/2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.210/11/2008 Tentang Peraturan Bersama Menteri Pertaniandan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 55/Permentan/OT.210/11/2008 Nomor 23 B TAHUN 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.210/11/2008 Tentang Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/Permentan/OT.210/11/2008 Nomor 23 A Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/OT.140/2006 dan 62 Tahun 2006 Tentang Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/Permentan/OT.140/2006 Nomor 62 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Dosen Melalui Penyesuaian/inpassing
• Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2019 Tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2019
• Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Sosial
• Keputusan Menteri Sosial Nomor 164/HUK/2018 Tentang Penetapan Hasil Uji Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Melalui Penyesuaian/Inpassing Tahun 2018
• Keputusan Menteri Sosial Nomor 39/HUK/2018 Tentang Tim Penilai Jabatan Fungsional Instruktur Kementerian Sosial Tahun 2018
• Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Melalui Penyesuaian/inpassing
• Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2017 Tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2017
• Keputusan Menteri Sosial Nomor 258/HUK/2016 Tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Anlisis Kebijakan Kementerian Sosial
• Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial
• Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/1993 Tentang Tim Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional di Lingkungan Departemen Sosial
• Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/1992 Tentang Penyusunan Pokok-Pokok Materi Penetapan Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Dosen di Lingkungan Departemen Sosial
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaandan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.20/MEN/XII/2011 Tentang Pedoman Standardan Kriteria Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/XI/2011 Tentang Pedoman Teknis Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2007 Tentang Pedoman Pola Karir dan Pola Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
• Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pengisian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
• Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Guru pada Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Bidang Pendidikan atau Jabatan Fungsional Lain di Bidang Pendidikan dan Pengangkatan Kembali pada Jabatan Fungsional Guru
• Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya
• Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan
• Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum
• Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
• Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pemberlakuan Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
• Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peran Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Pembelajaran di Tempat Kerja
• Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Komunitas Belajar Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara
• Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Organisasi Profesi Jabatan Fungsional yang Berada di Bawah Pembinaan Lembaga Administrasi Negara
• Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Orasi Ilmiah Jabatan Fungsional Widyaiswara
• Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Unit Kerja dan Koordinator serta Subkoordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
• Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
• Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan Kedalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
• Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara
• Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penetapan Pembayaran Honorarium yang Diberikan Atas Kelebihan Jumlah Minimal Jam Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara
• Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
• Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
• Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
• Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya
• Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah
• Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah
• Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati
• Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
• Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan
• Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan
• Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti
• Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti
• Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan
• Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan
• Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti
• Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti
• Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Peneliti Melalui Pengangkatan Pertama
• Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Peneliti Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Peneliti Melalui Penyesuaian/Inpassing
• Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Berjenjang
• Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Peneliti Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Berjenjang
• Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti
• Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 09/E/2013 Tentang Pedoman Pemberian Kewenangan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti
• Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 04/E/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/e/2009 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti
• Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
• Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/jasa di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
• Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/jasa
• Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/jasa Melalui Mekanisme Pengangkatan dari Jabatan Lain
• Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/jasa
• Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barangjasa Melalui Mekanisme Penyesuaian Inpassing
• Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
• Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup
• Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
• Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
• Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Hukum
• Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak
• Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak
• Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran
• Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran
• Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur
• Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur
• Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
• Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
• Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir
• Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur
• Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi
• Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Diplomat
• Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai
• Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik
• Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan
• Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman
• Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan
• Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
• Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran
• Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran
• Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Siaran
• Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran
• Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
• Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Intelijen
• Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen
• Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen
• Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen
• Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen
• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen
• Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen Intelijen
• Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang
• Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan
• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan
• Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
• Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
• Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan
• Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
• Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara
• Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
• Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
• Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan
• Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaprada
• Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman
• Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif
• Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian
• Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
• Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi
• Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
• Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan
• Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja
• Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
• Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara
• Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
• Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
• Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Anestesi dan Asisten Penata Anestesi
• Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dan Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
• Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan, Pemeriksa Karantina Tumbuhan, Dokter Hewan Karantina, dan Paramedik Karantina Hewan
• Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak
• Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri
• Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
• Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kataloger
• Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia
• Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan
• Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
• Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2019 Tentang unjangan Jabatan Fungsional Analis Anggaran
• Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
• Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi
• Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan
• Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pelelang
• Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Tera
• Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penera
• Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang
• Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
• Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
• Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba
• Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
• Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri
• Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek
• Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
• Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian
• Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian
• Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian
• Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
• Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
• Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan
• Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman

Kumpulan Peraturan Jabatan Fungsional

• Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian
• Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian
• Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Radiografer
• Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekam Medis
• Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis
• Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja
• Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur
• Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi
• Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
• Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial
• Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Rescuer
• Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
• Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
• Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
• Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
• Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
• Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
• Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa
• Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
• Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian
• Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
• Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
• Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik
• Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
• Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
• Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
• Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan
• Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Ruang
• Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
• Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
• Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian
• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengaws Mutu Pakan
• Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2012 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
• Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2012 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
• Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa
• Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis
• Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor
• Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
• Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan
• Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik
• Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
• Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan
• Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan
• Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis, Fsisikawan Medis, dan Dokter Pendidik Khusus
• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Honorarium Bagi Anggota Dewan Pengarah Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
• Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis
• Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Perencana
• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Sandiman
• Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial
• Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penerjemah
• Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan
• Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah dan Teknisi Gigi
• Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio
• Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Diplomat
• Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan Pemberhentian Sementara Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa yang Terkena Pemberhentian
• Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan
• Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Budaya
• Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu
• Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi
• Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera
• Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan
• Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran
• Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi
• Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
• Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
• Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
• Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
• Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
• Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
• Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara
• Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur
• Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
• Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika
• Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
• Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional, Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis
• Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
• Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
• Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
• Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama
• Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
• Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen
• Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
• Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
• Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
• Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
• Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan PerUndang-Undangan
• Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial
• Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek
• Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi
• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
• Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
• Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
• Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan
• Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
• Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
• Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
• Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme, Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan
• Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
• Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
• Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
• Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
• Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor
• Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi
• Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera
• Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan
• Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran
• Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi
• Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
• Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
• Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
• Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
• Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
• Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
• Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara
• Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur
• Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
• Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika
• Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
• Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis
• Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
• Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
• Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
• Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama
• Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
• Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen
• Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan
• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
• Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
• Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan PerUndang-Undangan
• Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial
• Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek
• Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi
• Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
• Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
• Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
• Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan
• Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
• Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
• Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
• Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan
• Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
• Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
• Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
• Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi
• Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
• Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
• Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
• Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
• Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
• Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2004 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur
• Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
• Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2004 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika
• Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2004 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
• Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan Industrial, dan Pengantar Kerja
• Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Polisi Kehutanan
• Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi
• Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
• Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis
• Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
• Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
• Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek
• Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeriksa Pajak, dan Pemeriksa Bea dan Cukai
• Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan
• Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan
• Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
• Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Penguji Mutu Barang, dan Penera
• Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
• Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
• Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
• Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
• Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, dan Paramedik Veteriner
• Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
• Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen
• Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara
• Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
• Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2002 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
• Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
• Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jurusita dan Jurusita Pengganti
• Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama
• Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunung Api
• Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
• Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa
• Keputusan Presiden Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
• Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen
• Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, Instruktur Latihan Kerja, Penera, Jagawana, dan Teknisi Kehutanan
• Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
• Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1986 Tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menjabat Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Penyuluh Pertanian
• Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Orasi Ilmiah Jabatan Fungsional Pustakawan Ahli Utama
• Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pustakawan
• Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan Unsur Pelayanan Perpustakaan
• Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pustakawan
• Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pustakawan
• Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Melalui Penyesuaian/inpassing
• Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya
• Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya

Kumpulan Peraturan Jabatan Fungsional ini akan terus diupdate, jika ada yang terbaru.

Demikian informasi Kumpulan Peraturan Jabatan Fungsional, Semoga bermanfaat.