Info ASN Contoh Soal CPNS Contoh Soal CPNS TWK – Kebijakan Pemerintah dan Pembahasannya

Contoh Soal CPNS TWK – Kebijakan Pemerintah dan Pembahasannya

infoasn.id – Contoh Soal CPNS TWK – kebijakan Pemerintah dan Pembahasannya

contoh-soal-cpns-twk-kebijakan-pemerintah

Soal CPNS TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) – dengan topik kebijakan Pemerintah merupakan bagian dari Tes Kompetensi Dasar yang akan diujikan bagi para peserta seleksi CPNS untuk menilai peserta CPNS dalam penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) Pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi:

– Pancasila
– Undang Undang Dasar 1945
– Bhineka Tunggal Ika
– Negara Kesatuan Republik Indonesia
– Sistem tata negara Indonesia
– Pemerintah pusat dan pemerintah daerah
– Sejarah perjuangan bangsa,
– Peranan Bangsa Indonesia
– Kemampuan berbahasa indonesia.

Berikut Contoh Soal CPNS TWK – Kebijakan Pemerintah dan Pembahasannya

1. Pos-pos penting dan strategis di dalam Kabinet biasanya diisi oleh menteri tanpa portofolio partai, yaitu berasal dari ….
A. Seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya
B. Kalangan akademisi
C. Kalangan praktisi
D. Seseorang yang berdedikasi tinggi dalam bidangnya
E. Seseorang yang namanya telah dikenal secara nasional
Pembahasan

1. Jawaban: A

2. Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah .…
A. penerimaan dan pengeluaran yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
B. penerimaan yang didapatkan dari pajak dan devisa
C. jumlah uang yang beredar di masyarakat
D. jumlah pendapatan negara dikurangi pengeluaran rutin
E. penerimaan dan pembelanjaan yang disajikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)
Pembahasan

2. Jawaban: E

3. Tugas pokok yang diemban Bank Indonesia adalah ….
A. mempertahankan nilai rupiah agar dapat bersaing dengan mata uang yang berlaku di dunia internasional
B. mempertahankan agar nilai rupiah dapat diterima di dunia internasional
C. menjaga agar keuangan negara terus menguat
D. mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah
E. mengatur agar tidak terjadi pemalsuan uang
Pembahasan

3. Jawaban: D

4. Batas laut teritorial suatu negara, seperti halnya Indonesia, yang diakui legal berdasarkan hukum internasional adalah ….
A. 11 mil dari garis pantai
B. 12 mil dari garis pantai
C. 13 mil dari garis pantai
D. 14 mil dari garis pantai
E. 15 mil dari garis pantai
Pembahasan

4. Jawaban: B

5. Wilayah perairan laut Indonesia terdiri dari .…
A. laut wilayah dan laut teritorial
B. laut kontinental dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
C. laut dalam dan laut dangkal
D. laut kontinental, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan laut pedalaman
E. laut dangkal, laut dalam, dan laut pedalaman
Pembahasan

5. Jawaban: E

6. Indonesia merupakan salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN (Association of South East Asia Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Salah satu tujuan pokok ASEAN adalah sebagai berikut, kecuali ….
A. Meningkatkan kerja sama dalam bidang pariwisata
B. Menghindarkan wilayah ASEAN menjadi lahan tumbuhnya terorisme
C. Memajukan kerja sama dalam bidang sosio-kultural dengan jalan tukarmenukar kebudayaan
D. Menanggulangi masalah narkotika secara bersama-sama
E. Melaksanakan ekstradisi antaranggota ASEAN
Pembahasan

6. Jawaban: B

7. Yang dimaksud dengan ciri-ciri pajak berdasarkan rumusannya adalah .…
A. iuran wajib oleh rakyat kepada negara dengan tanpa balas jasa secara langsung
B. iuran suka rela oleh rakyat kepada negara dengan tanpa balas jasa secara langsung
C. iuran yang besarnya ditentukan negara berdasarkan kondisi rakyat
D. iuran yang diberikan rakyat kepada negara untuk pembiayaan kelangsungan pembangunan
E. iuran yang diberikan rakyat sebagai bukti rasa cinta tanah air
Pembahasan

7. Jawaban: A

8. Gaji atau pembayaran untuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan juga pegawai negeri berasal dari ….
A. pengambilan kekayaan negara
B. pengumpulan potongan gaji dari anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan juga pegawai negeri itu sendiri
C. pinjaman jangka panjang dari IMF (International Monetary Fund)
D. pinjaman jangka panjang dari Bank Pembangunan Asia
E. pajak ditambah swadaya warga negara Indonesia
Pembahasan

8. Jawaban: A

9. Indonesia pernah mendapat bantuan pinjaman lunak dari IGGI (Inter- Governmental Gorup on Indonesia) namun kemudian Indonesia melakukan penolakan sehingga IGGI pun akhirnya dibubarkan. Alasan pembubaran IGGI adalah ….
A. Belanda menghubungkan bantuan luar negeri dengan masalah sosial budaya di Indonesia
B. Indonesia tidak mampu melunasi pembayaran hutang sesuai jadwal yang telah ditetapkan
C. Belanda menghubungkan bantuan luar negeri dengan masalah politik di Indonesia
D. Indonesia senantiasa menambah jumlah hutangnya sehingga diperkirakan tidak akan mampu membayar hutang-hutangnya
E. banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia yang membuat IGGI menilai Indonesia akan merasa sangat kesulitan untuk melunasi hutang-hutangnya
Pembahasan

9. Jawaban: C

10. Peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembangunan ekonomi di Indonesia adalah ….
A. memperluas sektor lapangan kerja guna menurunkan jumlah pengangguran yang senantiasa bertambah dari tahun ke tahun
B. mengelola cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak
C. mendapatkan nilai tambah dari produksi yang dihasilkan
D. mengurangi ketergantungan dari luar negeri
E. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
Pembahasan

10. Jawaban: A

  • Menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga mengurangi jumlah pengangguran.
  • Memberikan pengarahan serta bantuan untuk para pengusaha golongan ekonomi lemah, baik itu untuk koperasi maupun UKM.
  • Memberikan sumbangan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi secara nasional.
  • Menjadi perintis usaha yang belum dilaksanakan oleh koperasi dan pihak swasta, seperti menyediakan kebutuhan masyarakat dengan barang dan jasa yang bermutu serta memadai.
  • Pemerintah dapat melayani masyarakat secara maksimal dengan adanya BUMN.
  • Menjadi sumber pendapatan negara dari pendapatan nonpaja untuk mengisi kas negara.
  • Mencegah agar cabang-cabang produksi yang penting tidak dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu.
Baca Juga :  Contoh Soal TWK Hots Otonomi Daerah

Selengkapnya Contoh Soal CPNS TWK – Kebijakan Pemerintah – KLIK DISINI

Jangan lupa Klik Like dan Share artikel infoasn ini, agar bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih

63 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

20 − two =

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

1 Comment

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com