Info ASN Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

InfoASN.id – Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya

PENGERTIAN

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.

Analis Kebijakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.

Kajian dan Analisis Kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsipprinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik.

Analis Kebijakan berkedudukan sebagai pelaksana fungsional di bidang kajian dan analisis kebijakan pada instansi pusat dan daerah.

KETENTUAN PERUNDANGAN

1. PERMENPAN RB Nomor 45 Tahun 2013

2. Peraturan Bersama Kepala LAN No. 16 Tahun 2014 Dan Kepala BKN No. 16 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan Dan Rb No. 45 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Dan Angka Kreditnya, Tanggal 21 Mei 2014

3. Peraturan Tunjangan : Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2017

RINGKASAN

Tugas pokok Analis Kebijakan yaitu melaksanakan kajian dan analisis kebijakan.

Rumpun Jabatan : Manajemen

Kedudukan : PNS Pusat/Daerah

Instansi Pembina : Lembaga Administrasi Negara (LAN)

JENJANG JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Tingkat Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:

  1. Analis Kebijakan Pertama,
  2. Analis Kebijakan Muda,
  3. Analis Kebijakan Madya, dan
  4. Analis Kebijakan Utama.
Baca Juga :  PERATURAN BKN Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

Jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

PEJABAT PENETAPAN ANGKA KREDIT

PEJABAT PENETAP PAK JENJANG JABATAN TIM PENILAI
Kepala LAN / Pejabat Eselon I yg ditunjuk Ahli Pertama, golru III/a s.d Ahli Utama, golru IV/e di lingkungan LAN dan Ahli Madya, golru IV/b s.d Ahli Utama, golru IV/e di lingkungan instansi pusat dan instansi Provinsi/Kab/Kota Tim Penilai Pusat
Pimpinan Instansi Pusat atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk Ahli Pertama, golru III/a s.d Ahli Madya, golru IV/a di lingkungan Instansi masing-masing Tim Penilai Instansi
Sekda Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk Ahli Pertama, golru III/a s.d Ahli Madya, golru IV/a di lingkungan Provinsi Tim Penilai Provinsi
Sekda Kabupaten/Kota atau pejabat Eselon II yg ditunjuk Ahli Pertama, golru III/a s.d Ahli Madya, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota Tim Penilai Kabupaten/Kota

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dapat dilakukan melalui pengangkatan:

  1. pertama;
  2. perpindahan dari jabatan lain;
  3. penyesuaian/inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

  1. berstatus PNS,
  2. memiliki integritas dan moralitas yang baik,
  3. sehat jasmani dan rohani,
  4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV,
  5. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a,
  6. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional untuk Analis Kebijakan,
  7. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.,

Pengangkatan pertama tersebut merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dari calon PNS.

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

  1. berijazah paling rendah magister (S2) dari perguruan tinggi paling kurang terakreditasi B, b. pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c,
  2. lulus uji kompetensi,
  3. memiliki kompetensi analisis kebijakan yang dibuktikan dari pengalaman jabatan paling kurang 5 tahun secara kumulatif,
  4. tersedia formasi untuk jabatan Analis Kebijakan,
  5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir,
  6. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.,
Baca Juga :  Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

  1. berijazah paling rendah magister (S2) dari perguruan tinggi paling kurang terakreditasi B
  2. pangkat paling rendah Pembina tingkat I, golongan ruang IV/a
  3. memiliki kompetensi analisis kebijakan yang dibuktikan dari pengalaman jabatan paling kurang 5 tahun
  4. lulus uji kompetensi
  5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
  6. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

Berikut daftar Uraian Tugas Jabatan Analis Kebijakan

Demikian informasi singkat terkait jenis Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

Baca Juga : Daftar Jabatan Fungsional Lainnya — DISINI

Referensi :

  1. Profil Jabatan Fungsional – Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian – BKN Tahun 2020
  2. PERMENPAN RB Nomor 45 Tahun 2013
  3. Sumber File Permenpan : JDIH MENPAN

Download Profil Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.pdf

Terima kasih sudah berkunjung. Apabila artikel “Jabatan Fungsional Analis Kebijakan” ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain.

46 Likes

Author: admin

Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti Memberikan referensi, informasi akurat dan terpercaya seputar ASN, Sekolah Kedinasan, Materi dan Tryout SKD/SKB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

five × two =

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.